Desakan ini disampaikan Rahmat menyusul berbagai kontroversi dan penolakan masyarakat yang semakin meluas.
“Kami melihat ada banyak persoalan di lapangan terkait PSN PIK 2. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ATR/BPN, harus melakukan evaluasi komprehensif agar proyek ini tidak justru merugikan masyarakat,” ujar Rahmat di Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Menurut Rahmat, resistensi masyarakat terhadap PIK 2 harus menjadi perhatian serius. Ia menilai pengerjaan proyek ini harus berpijak pada kepentingan publik dan mematuhi regulasi yang berlaku, terutama dalam aspek tata ruang dan lingkungan.
“Proyek ini tidak bisa hanya dilihat dari sisi investasi. Aspek sosial, hukum, dan lingkungan harus diperhatikan. Jangan sampai masyarakat menjadi korban atas nama pembangunan,” tegas Rahmat.
Rahmat juga mengingatkan bahwa status PSN yang disematkan pada PIK 2 seharusnya tidak menjadi tameng bagi pengembang untuk mengabaikan hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi mendalam sangat penting dilakukan untuk memastikan proyek ini berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Rahmat berharap Kementerian ATR/BPN segera mengambil langkah konkret untuk melakukan evaluasi terhadap proyek PIK 2.
“Kami mendorong pemerintah untuk bersikap tegas. Evaluasi harus dilakukan secara objektif dan transparan demi kepentingan bersama,” pungkasnya.
Sebagai informasi, PIK 2 yang dikembangkan oleh Agung Sedayu Group dan Salim Group telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional sejak tahun 2024. Namun, penetapan ini menuai kritik karena dinilai sarat kepentingan swasta dan berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. (Rds/*)
