SUMBAR.PKS.ID, PADANG – Dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kebencanaan, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Fraksi PKS, H. Gustami Hidayat, S.Pt., MP, menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat No. 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu (26/3/2025) di Auditorium Kantor DPW PKS Sumbar, Kota Padang. Kegiatan tersebut dihadiri oleh sekitar lebih kurang sebanyak 200 orang masyarakat Kota Padang.
Turut hadir dalam acara ini, anggota DPRD Kota Padang Mulyadi Muslim, Lc., MA. serta perwakilan pemerintah kecamatan. Dalam sambutannya Bambang, Sekretaris Camat Koto Tangah menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan ini. "Kami sangat mengapresiasi sosialisasi ini, karena membantu masyarakat memahami cara menanggulangi bencana. Kita tidak menginginkan bencana terjadi, tetapi kita ingin bisa menanganinya dengan baik jika hal itu terjadi," ujarnya.
Masyarakat Harus Paham Prosedur Penanggulangan Bencana
Dalam pemaparannya, Gustami Hidayat menjelaskan bahwa tujuan utama sosialisasi ini adalah memberikan informasi kepada masyarakat terkait regulasi daerah yang telah dihasilkan DPRD, terutama yang berkaitan dengan kebencanaan. "Sumatera Barat merupakan etalase bencana nasional. Oleh karena itu, masyarakat harus mengetahui langkah-langkah penanganan bencana, bagaimana cara menyelamatkan diri, serta prosedur yang harus dilakukan jika terjadi bencana," jelasnya.
Menurut paparan Anggota Legislatif Fraksi PKS ini, kegiatan sosialisasi ini merupakan agenda rutin DPRD Sumbar pada setiap masa sidang. Lebih lanjut di jelaskan bahwa, sosialisasi ditujukan kepada masyarakat Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Kuranji, dan Kecamatan Nanggalo. Sebelumnya, kegiatan serupa juga telah dilakukan di Universitas Azkia dengan peserta dari Kecamatan Padang Timur.
Dalam sosialisasi ini, Fajar Sukma, S.Pd., selaku Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Sumbar, hadir sebagai pemateri. Ia menegaskan bahwa masyarakat harus memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai bencana yang berpotensi terjadi di Sumatera Barat. "Masyarakat perlu memahami regulasi operasional, tahapan penanganan bencana, serta peran serta mereka dalam menjaga lingkungan," ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam upaya mitigasi bencana. "Pemerintah hadir untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak mereka dalam mendapatkan perlindungan dari bencana," tambahnya.
Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih siap dalam menghadapi kemungkinan bencana dan mampu menerapkan langkah-langkah penanggulangan dengan tepat. (rdw)
