PADANG, SUMBAR.PKS.ID — Kepemimpinan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, dalam memulihkan sektor pertanian pascabencana kembali mendapat pengakuan nasional. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara terbuka mengapresiasi capaian realisasi rehabilitasi lahan pertanian di Sumbar yang dinilai jauh melampaui provinsi lain di Pulau Sumatra.
Dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang digelar virtual pada Kamis (30/4/2026), Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir mengungkapkan bahwa progres di Sumbar adalah yang paling progresif.
Di bawah komando Mahyeldi, Sumbar menunjukkan kerja nyata yang terukur. Dari target 3.902 hektare sawah yang terdampak yaitu berupa 98% lahan sudah masuk tahap kontrak dan 50,8% fisik rehabilitasi telah selesai dikerjakan.
Angka ini sangat kontras jika dibandingkan dengan provinsi terdampak lainnya. Saat Sumbar sudah menembus angka 50,8%, Aceh tercatat baru mencapai 0,6% dan Sumatera Utara di angka 5%. Bahkan, rata-rata nasional pun masih berada di kisaran 6%.
"Capaian ini (Sumatera Barat) jauh lebih baik dibandingkan dua provinsi terdampak bencana lainnya di Sumatra," tegas Tomsi Tohir.
Politisi PKS tersebut senantiasa menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar petani tidak terlalu lama menderita akibat lahan yang rusak. Menanggapi apresiasi tersebut, Pemprov Sumbar melalui Inspektur Daerah, Andri Yulika, menegaskan bahwa hasil ini adalah buah dari koordinasi intensif yang diinstruksikan oleh Gubernur.
"Alhamdulillah, kita bersyukur kerja keras tim di lapangan mendapat apresiasi. Namun, Bapak Gubernur Mahyeldi selalu mengingatkan agar kita tidak cepat berpuas diri," ujar Andri Yulika usai rapat.
Terkait dua daerah yang progresnya masih minim—Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Pariaman—Gubernur telah memberikan perhatian khusus. Pemprov Sumbar akan melakukan pengawalan ketat agar target rampung pada akhir Mei 2026 dapat tercapai, lebih cepat dari target nasional di bulan Juli.
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan pengerjaan tepat waktu, Mahyeldi menginstruksikan penguatan pengawasan dengan melibatkan Inspektorat Daerah, TNI dan Polri dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Langkah taktis ini diambil agar sektor pertanian Sumbar segera pulih sebelum memasuki musim kemarau pada Agustus mendatang, sehingga ketahanan pangan masyarakat tetap terjaga. (TI)
