PADANG, sumbar.pks.id — Kepedulian nyata terhadap kesejahteraan masyarakat terus ditunjukkan oleh Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi melalui pengawalan perpanjangan program bantuan pangan beras hingga Desember 2026. Di Sumatera Barat, program pro-rakyat ini menyasar secara masif 648.991 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total alokasi yang disiapkan mencapai 19.469 ton beras.
Penyaluran bantuan yang sangat berarti bagi ketahanan pangan keluarga ini dilakukan langsung oleh Gubernur Mahyeldi bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, pada Selasa (3/11/2026). Melalui kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil, setiap keluarga dipastikan menerima 30 kilogram beras sekaligus, yang merupakan akumulasi alokasi untuk bulan Oktober, November,dan Desember 2026.
Sebagai kepala daerah yang senantiasa mengedepankan nilai-nilai kepelayanan sosial sesuai napas perjuangan PKS, Mahyeldi menilai program ini merupakan wujud konkret kehadiran negara dalam mengayomi masyarakat. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus selalu hadir memastikan kebutuhan pokok warga terpenuhi dengan baik dan tepat sasaran.
“Hari ini bukan sekadar penyerahan bantuan. Ini adalah bentuk nyata kehadiran pemerintah untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terjaga dan bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan,” tegas Mahyeldi.
Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengamini langkah strategis ini sebagai hasil koordinasi lintas kementerian dan lembaga demi menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga. Selain penyaluran bantuan beras gratis, pemerintah pusat dan daerah juga menyinergikan langkah stabilisasi harga pangan melalui penyediaan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta pelelangan jagung murah guna menekan beban biaya pakan bagi para peternak ayam UMKM di daerah.
Sinergi harmonis antara Gubernur Mahyeldi dan pemerintah pusat ini juga tercermin dari rangkaian kegiatan peninjauan kesiapan Koperasi Merah Putih di Kelurahan Batipuh Panjang yang dilakukan usai penyaluran bantuan. Bagi PKS, pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui koperasi merupakan pilar penting dalam mewujudkan kemandirian masyarakat. Melalui langkah terpadu perlindungan sosial dan penguatan ekonomi ini, diharapkan kesejahteraan warga Sumatera Barat semakin tangguh. (TI)