26 Mei 2012
10 Mei 2012
Fraksi PKS Tarik Anggotanya dari Pansus LKPJ
AROSUKA, SOLOK, SO--Fraksi
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Solok menarik anggotanya
dari Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung
Jawaban (LKPJ) Bupati Solok yang akan dilangsungkan dari tanggal 9-12
Mai 2012.
Penarikan
dua orang anggota Fraksi PKS, yaitu Nosa Eka Nanda dan Dasufal Temra
dari Pansus LKPJ, menurut Ketua Fraksi PKS Nazar Bakri, karena tenggang
waktu yang diberikan oleh Pereaturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 sudah
habis.
Menurutnya
sesuai dengan PP No. 3 tahun 2007, Kepala Daerah diberikan tenggang
waktu selama tiga bulan setelah tahun berjalan untuk menyampaikan LKPJ
ke DPRD untuk dibahas, dan sesuai tanggal surat masuk LKPJ sudah sesuai
atau tidak menyalahi aturan.
01 Mei 2012
DPRD Sumbar Bahas Hasil Reses
Berita Sumbar Post | PADANG - Dewan Perwakilan Rakyat(DPRD) Sumbar menyelenggarakan rapat
paripurna, guna membahas penyampaian hasil reses Anggota DPRD Sumbar
masa sidang pertama tahun 2012 Senin(30/4). Sidang dipimpin Ketua DPRD
Sumbar Yultekhnil dan dihadiri oleh Gubernur Sumbar Prof Irwan Prayitno
serta Wagub Muslim Kasim.
Ermawati Tanjung dari fraksi Demokrat dalam paparan hasil reses daerah pemilihan Sumbar 1 mengatakan aspirasi masyarakat di wilayah 1 rata-rata banyak terkendala disektor kelautan dan infrastruktur. Seperti Mentawai yang meminta kepada Pemprov Sumbar agar menambah kapal untuk kelancaran transportasi. Selain itu juga penambahan jalan negara dan provinsi. Dari 300 km jalan di Mentawai, hanya 5-20 persen yang representatif. Selebihnya masih jalan setapak.
Selain itu pembangunan bandara rokot di Mentawai yang masih tertunda sejak 2008. Karena Gubernur Sumbar belum merekomendasikan kepada pemerintah pusat pembangunannya. Sedangkan untuk Kota Padang masih ada terkendala riol dan bandar yang menyebabkan banjir di depan UPI Padang.
Ermawati Tanjung dari fraksi Demokrat dalam paparan hasil reses daerah pemilihan Sumbar 1 mengatakan aspirasi masyarakat di wilayah 1 rata-rata banyak terkendala disektor kelautan dan infrastruktur. Seperti Mentawai yang meminta kepada Pemprov Sumbar agar menambah kapal untuk kelancaran transportasi. Selain itu juga penambahan jalan negara dan provinsi. Dari 300 km jalan di Mentawai, hanya 5-20 persen yang representatif. Selebihnya masih jalan setapak.
Selain itu pembangunan bandara rokot di Mentawai yang masih tertunda sejak 2008. Karena Gubernur Sumbar belum merekomendasikan kepada pemerintah pusat pembangunannya. Sedangkan untuk Kota Padang masih ada terkendala riol dan bandar yang menyebabkan banjir di depan UPI Padang.