Pages

Rabu, 09 Mei 2012

Fraksi PKS Tarik Anggotanya dari Pansus LKPJ


AROSUKA, SOLOK, SO--Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Solok menarik anggotanya dari Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Solok yang akan dilangsungkan dari tanggal 9-12 Mai 2012.
Penarikan dua orang anggota Fraksi PKS, yaitu Nosa Eka Nanda dan Dasufal Temra dari Pansus LKPJ, menurut Ketua Fraksi PKS Nazar Bakri, karena tenggang waktu yang diberikan oleh Pereaturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 sudah habis.
Menurutnya sesuai dengan PP No. 3 tahun 2007, Kepala Daerah diberikan tenggang waktu selama tiga bulan setelah tahun berjalan untuk menyampaikan LKPJ ke DPRD untuk dibahas, dan sesuai tanggal surat masuk LKPJ sudah sesuai atau tidak menyalahi aturan.
Namun, tenggang waktu satu bulan yang diberikan kepada DPRD untuk membahas LKPJ tersebutlah yang telah melewati tenggang waktu. Sesuai aturan, maka tidak ada lagi pembahasan LKPJ oleh DPRD, karena tenggang waktu satu bulan telah terlewati.
“Sesuai aturan maka Pansus LKPJ sudah harus selesai membahas pada akhir bulan April kemaren, sebegaimana tenggang waktu yang diberikan oleh PP Nomor 3 Tahun 2007. Maka Fraksi PKS berpandangan bahwa sesuai dengan aturan tersebut, maka sudah tidak ada gunanya lagi Pansus melakukan pembahasan karena tidak sesuai dengan peraturan” tegas Nazar Bakri.
Ditambahkan Nazar, Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 point (4), bahwa keputusan DPRD disampaikan paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima. Sedangkan pada point (6) nya disebutkan bahwa apabila LKPJ tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.
Sekaitan sikap Fraksinya tersebut, Nazar Bakri yang pada kesempatan tersebut didampingi oleh anggota FPKS lainnya Nosa Eka Nanda, menjelaskan bahwa secara resmi pihaknya telah menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Solok. 

sumbaronline.com 9 Mei 2012

0 komentar:

Posting Komentar