‘Pendidikan anak-anak itu penting, karena itu upaya yang dilakukan pemerintah perlu mendapat dukungan dari masyarakat pesisir, khususnya di Agam’ kata Irwan Prayitno di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tiku, Kabupaten Agam, Minggu.
Gubernur berkunjung ke Tiku menyerahkan bantuan alat tangkap untuk nelayan di TPI pantai Tiku, Agam. Turut hadir Bupati Agam Indra Catri, Kepala DKP provinsi Yosmeri, Kadis Sosial Abdul Gafar, Kadis Pertanian Djoni dan sejumlah pejabat lainnya.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat, Pemprov dan Pemkab telah menyediakan berbagai program beasiswa untuk menunjang pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, tinggal bagaimana memanfaatkan peluang tersebut.
Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi bagi masyarakat untuk tidak melanjutkan pendidikan anak-anaknya karena terbatas biaya, SD hingga SMP sudah digratiskan.
Dalam kesempatan itu, gubernur menyebutkan sekitar 63,7 persen masyarakat pesisir Sumbar tamat SD dan SLTP, sisanya tidak tamat.
‘Saya berharap para nelayan memperhatikan perkembangan pendidikan anak-anak mereka sekarang dan masa datang, sehingga dapat mengubah kondisi kehidupan. Jika dilihat nagari yang maju dan berkembang di Kabupaten Agam, sudah jelas pendidikan anak-anaknya sudah sampai ke tingkat perguruan tinggi,’ katanya.
Menurut gubernur, bagi masyarakat di pesisir kalau ingin maju, harus terlebih dulu maju pendidikannya dan tidak cukup hanya tamat sekolah dasar, minimal tamatan SLTA.
Melalui perbaikan tingkat pendidikan itu, katanya, anak-anak nelayan akan dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi alat tangkap yang semakin canggih.
Bahkan, katanya, peluang anak-anak nelayan untuk melanjutkan pendidikan gratis ke tingkat SLTA, bisa di sekolah perikanan di Kabupaten Padang Pariaman.
Kemudian untuk tingkat perguruan tinggi, anak-anak nelayan bisa kuliah sekolah yang disediakan gratis oleh pemerintah pusat di Jakarta.
‘Kini tinggal kemauan dari para orang tua dan anak-anak masyarakat pesisir untuk terus mau belajar agar kelak kehidupan bisa berubah. Mengubah kehidupan harus dari diri sendiri, karena gubernur, bupati dan camat tidak akan bisa mengubahnya,’ katanya.
antarasumbar.com 30 Juli 2012
