LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat telah menyalurkan berbagai program dan kegiatan untuk kesejahteraan petani, tinggal bagaimana petani itu mau bersungguh-sungguh untuk mensejahterakan hidupnya.
“60 persen penduduk Sumatera Barat berusaha di sektor pertanian dan lebih dari 24 persen PDRB Sumbar datang dari sektor pertanian.
Namun kita memang tidak menutup mata bahwa kesejahteraan petani belum memadai dan sebagian besar mereka tergolong masyarakat miskin,” kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dalam acara memperingari Hari Lahir ke -4 Serikat Petani Indonesia (SPI) di Jorong Sibaladuang Nagari Sungai Kamuyang Kabupaten Limapuluh Kota, Minggu (15/7) siang.
Hadir dalam kesempatan tersebut utusan Presiden RI bidang kemasyarakatan dan pengentasan kemiskinan, HS. Dilon, Ketua SPI Pusat, utusan petani beberapa negara, Bupati Limapuluh Kota Alis Marajo, Ketua SPI Sumbar, Ketua La Via Campesina, Kadis Pertanian Sumbar Ir. Djoni, dan beberapa SKPD di lingkungan Pemkab Limapuluh Kota.
Lebih jauh Irwan Prayitno menyampaikan, walaupun berbagai program tersebut telah tersedia, jika tidak ada semangat masyarakat petani ingin berubah, maka semua itu akan sia-sia.
“Karena itu diperlukan ada tekad dan kesungguhan diri petani itu untuk berbuat dan berkarya dalam mensejahterakan hidupnya,” ujar gubernur.
Saat ini Pemprov Sumbar sedang menggalakkan pemanfaatkan lahan-lahan kosong dan terlantar yang data sementara sekitar 21.000 hektare. “Untuk itu kita telah menyediakan bibit-bibit gratis membantu masyarakat, bagi lahan-lahan yang kurang air khusus untuk usaha perkebunan,” katanya.
Bagi lahan-lahan yang memiliki sumber air, Pempriv juga memprogramkan pembangunan irigasi dan program cetak sawah baru untuk 2.000 ha. APBD program bidang pertanian pada tahun sebelumnya hanyalah 2 persen, tapi sejak tahun 2011 lalu telah dinaikkan menjadi lebih dari 6 persen. “Jumlah ini merupakan terbesar dari pemerintah provinsi lainnya,” kata Irwan Prayitno.
Gubernur menyampaikan, Hak Guna Usaha (HGU) dalam Pergub Sumbar, telah menyatakan bahwa bagi HGU yang telah berakhir masanya, maka semuanya akan dikembalikan kepada masyarakat. Jadi tidak ada istilah untuk diperpanjang.
Tugas pemerintah pada dasarnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat, termasuk masyarakat petani secara berkelanjutan. Selain itu perlu dikembangkan pemakaian pupuk-pupuk organik untuk menjaga kesehatan dan kelestarian alam, sehingga kondisi tanah dan lahan dapat berproduksi secara alamiah dan menyehatkan.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kata gubernur, siap bersama-sama petani memajukan usaha pertanian di Sumatera Barat menuju masyarakat tani yang sejahtera, mandiri dan merdeka.
Utusan Presiden Bidang Kemasyarakatan dan Pengentasan Kemiskinan HS. Dilon dalam kesempatan tersebut menyatakan mendukung program pembaharuan agraria, agar para petani dapat berusaha dan bekerja dengan tenang.
“Pemerintah mendukung dan membantu hak-hak petani melalui pelaksanaan pembaharuan agraria. Dan saat ini kita amat mendukung program penanaman dengan pemanfaatan pupuk organik untuk mensejahterakan petani,” katanya.
Dilon optimis, Sumbar mampu mewujudkan Trisaksi pertanian, yakni terpenuhinya lahan yang cukup, hasil yang berlimpah dan membawa kesejahteraan petani. (rel/met)
Haluan 16 Juli 2012
