Pages

Senin, 16 Juli 2012

Sebagian Besar Petani Masih Miskin

Pemprov Salurkan Berbagai Program

LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Pemerintah Pro­vinsi (Pemprov) Sumatera Barat telah menya­lurkan berbagai program dan kegiatan untuk kesejahteraan petani, tinggal bagaimana petani itu mau bersungguh-sungguh untuk men­sejah­terakan hidupnya.
“60 persen penduduk Su­ma­tera Barat berusaha di sektor pertanian dan lebih dari 24 persen PDRB Sumbar datang dari sektor pertanian.
Namun kita memang tidak menutup mata bahwa ke­sejah­teraan petani belum memadai dan sebagian besar mereka tergolong masya­rakat miskin,” kata Gubernur Sum­bar Irwan Prayitno dalam acara memperingari Hari Lahir ke -4 Serikat Petani Indonesia (SPI) di Jorong Sibaladuang Nagari Sungai Kamuyang Kabu­paten Lima­puluh Kota, Minggu (15/7) siang.

Hadir dalam kesempatan tersebut utusan Presiden RI bidang kemasya­rakatan dan pengentasan  kemis­kinan, HS. Dilon, Ketua SPI Pusat, utusan petani beberapa negara, Bu­pati Limapuluh Kota Alis Marajo, Ketua SPI Sumbar, Ketua La Via Cam­pesina, Kadis Per­tanian Sumbar Ir. Djoni, dan beberapa SKPD di ling­kungan Pemkab Limapuluh Kota.
Lebih jauh Irwan Prayitno me­nyam­paikan, walaupun berbagai program tersebut telah tersedia, jika tidak ada semangat masya­rakat petani ingin berubah, maka semua itu akan sia-sia.
“Karena itu diperlukan ada tekad dan kesungguhan diri petani itu untuk berbuat dan berkarya dalam men­sejah­tera­kan hidupnya,” ujar gubernur.
Saat ini Pemprov Sumbar sedang menggalakkan peman­faatkan lahan-lahan kosong dan terlantar yang data semen­tara sekitar 21.000 hektare. “Untuk itu kita telah menye­diakan bibit-bibit gratis membantu masya­rakat, bagi lahan-lahan yang kurang air khusus untuk usaha per­kebunan,” katanya.
Bagi lahan-lahan yang me­miliki sumber air, Pempriv juga memp­rogramkan pem­bangunan irigasi dan program cetak sawah baru untuk 2.000 ha. APBD program bidang pertanian pada tahun sebe­lumnya hanyalah 2 persen, tapi sejak tahun 2011 lalu telah dinaikkan menjadi lebih dari 6 persen.  “Jumlah ini merupakan terbesar dari pemerintah provinsi lainnya,” kata Irwan Prayitno.
Gubernur menyampaikan, Hak Guna Usaha (HGU) dalam Pergub Sumbar, telah menya­takan bahwa bagi HGU yang telah berakhir masanya, maka semuanya akan dikem­balikan kepada masyarakat. Jadi tidak ada istilah untuk diperpanjang.
Tugas pemerintah pada dasar­nya adalah untuk men­sejah­terakan masyarakat, termasuk masyarakat petani secara ber­kelanjutan. Selain itu perlu dikembangkan pema­kaian pu­puk-pupuk organik untuk men­jaga kesehatan dan kelestarian alam, sehingga kondisi tanah dan lahan dapat berproduksi secara alamiah dan menyehatkan.
Pemerintah Provinsi Su­ma­tera Barat, kata gubernur, siap bersama-sama petani me­maju­kan usaha pertanian di Suma­tera Barat menuju masyarakat tani yang sejah­tera, mandiri dan merdeka.
Utusan Presiden Bidang Ke­masya­rakatan dan Pengen­tasan Kemiskinan HS. Dilon dalam kesem­patan tersebut menya­takan men­dukung pro­gram pem­baharuan agra­ria, agar para petani  dapat berusaha dan bekerja dengan tenang.
“Pemerintah mendukung dan membantu hak-hak petani me­lalui pelaksanaan pemba­haruan agraria. Dan saat ini kita amat mendukung pro­gram penanaman dengan pe­manfaatan pupuk organik untuk mensejahterakan pe­tani,” katanya.
Dilon optimis, Sumbar mam­pu mewujudkan Trisaksi per­tanian, yakni terpenuhinya lahan yang cukup, hasil yang berlimpah dan membawa ke­sejah­teraan petani. (rel/met)

Haluan 16 Juli 2012

0 komentar:

Posting Komentar