Pages

Senin, 13 November 2017

Kinerja Pemprov Sumbar Berpredikat Baik

Jakarta, Padek—Pemprov Sumbar menerima penghargaan anugerah sebagai provinsi dengan predikat baik  kategori pemerintah daerah dalam aspek kinerja dan pemerintahan.
Penghargaan dari Indonesian Institute for Public Governance (IIPG) diserahkan lagngsung Ketua Dewan Penasihat IIPG yang juga Wakil Presiden ke-11 RI, Prof Dr Boediono didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo  Kumolo kepada Gubernur Sumbar Irwan Praytino, Jumat (10/11) di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kav 58, Jakarta. “Ini bentuk apresiasi IIPG yang telah memberikan penghargaan dan kepercayaan kepada Pemprov.

Ini jadi motivasi dalam menjalankan roda pemerintahan sehingga dapat meningkatkan kinerja,” ujar Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno.

Penilaian yang dilakukan sehingga terpilihnya Sumbar, kata Irwan Prayitno, karena dua aspek, yakni aspek  kinerja dan pemerintahan. Dari dua aspek itu dijabarkan beberapa aspek yang dinilai memiliki pengelolaan yang positif dalam pemerintahan. Selain itu, dalam aspek kinerja, Sumbar memiliki pertumbuhan ekonomi yang terus tumbuh. Baik dari segala sektor di antaranya lapangan usaha, pertanian, kehutanan, perikanan serta  transportasi dan perdagangan.

Kemudian, untuk pengembangan manusia di Sumbar mengalami kemajuan. Itu dapat dilihat dari data Badan Pusat Statisik (BPS) Sumbar.

Pada 2016 angka Indeks Pengembangan Manusia (IPM) sebesar 70,73 persen, bahkan melampaui angka  nasional yang hanya 70,18. Ini membuktikan keberhasilan pemerintah daerah dalam membangun kualitas hidup manusia.

Pemprov Sumbar juga melakukan beberapa terobosan transformatif dan inovatif dalam bentuk memberikan kemudahan berinvestasi bagi para investor. Yakni, kemudahan bagi para investor dalam pengurusan  perizinan. Lalu, meluncurkan aplikasi pelayanan perizinan dan nonperizinan secara online Sistem Informasi Pelayanan (SIP) Sakato yang memudahkan warga maupun investor urus izin.
Tidak hanya itu. Penilaian lain dari aspek pemerintahan terkait tata kelola keuangan. Pemprov Sumbar dinilai baik dalam pengelolaan keuangan.

Itu dibuktikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sumbar yang terus memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Hingga WTP lima kali berturut-turut sejak 2012. Kemudian, Kementerian Keuangan juga memberikan penghargaan karena menilai dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2016 meraih capaian tertinggi.

Tata kelola pemerintahan di Sumbar terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kata Irwan, dia selalu mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di lingkungan Pemprov Sumbar agar bekerja sesuai aturan dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
“Sektor publik adalah kunci kemajuan bangsa. Sehingga dapat mendorong integritas dan kreativitas pemda menghasilkan pengelolaan,” ujarnya.

Dalam pemberantasan korupsi, Pemprov Sumbar menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pencengahan, salah satunya penandatangan komitmen bersama dan memperkuat pencegahan korupsi dengan Peraturan Gubernur tolak gratifikasi sesuai arahan KPK. Dari penganugerahan IPPG 2017 ada sekitar 415 kabupaten, 1 kabupaten administrasi, 93 kota, 5 kota administrasi dan 34 provinsi yang pemerintah   daerahnya dinilai.

Padang Ekspres, 13 November 2017

0 komentar:

Posting Komentar