APBD Sumbar 2011 yang sempat diperkirakan defisit saat penetapan APBD Perubahan 2011 ternyata di akhir tahun anggaran justru terdapat surplus cukup besar. Nilai surplusnya mencapai Rp51 miliar lebih.
Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno dalam nota pertanggungjawabannya yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sumbar, Senin (16/7) menyebutkan, pada APBD Perubahan 2011 pendapatan daerah mencapai Rp2,071 triliun. Sedangkan belanja daerah mencapai Rp2,328 triliun lebih, sehingga diperkirakan defisit mencapai Rp256 miliar lebih.
Namun dalam tahun berjalan dan seiring dengan berbagai upaya, di antaranya mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah, maka pemerintah mampu meningkatkan jumlah penerimaan dari berbagai sumber-sumber pendapatan tersebut. Pendapatan daerah selama 2011 tercatat Rp2,183 triliun. Sedangkan belanja daerah baik belanja langsung maupun tidak langsung mencapai Rp2,132 triliun, sehingga terdapat surplus sebesar Rp51 miliar lebih. “Angka ini setelah audit BPK,” sebut gubernur dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar, H. Leonardy Harmainy.
Gubernur dalam nota tersebut juga menyampaikan terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp361,250 miliar. SILPA tersebut dijelaskannya terjadi karena adanya kelebihan pendapatan sebesar Rp112,797 miliar lebih, terdiri dari kelebihan realisasi PAD sebesar Rp77,110 miliar, kelebihan realisasi dana perimbangan dari target, Rp34,241 miliar dan kekurangan lain-lain pendapatan yang sah dari target sebesar Rp1,445 miliar. Juga akibat adanya sisa belanja sebesar Rp195,808 miliar lebih, pembiayaan daerah sebesar Rp26 juta lebih, dan SILPA tahun berjalan sebesar Rp52,617 miliar.
SILPA tahun berjalan itu termasuk juga di dalamnya deposito dana PT Rajawali Coorporate sebesar Rp47 miliar lebih yang masih tersimpan di Bank Nagari.
Gubernur melaporkan per 31 Desember 2011, aset lancar milik Pemprov Sumbar mencapai Rp502,212 miliar. Kemudian investasi jangka panjang sebesar Rp603,922 miliar, investasi permanen, Rp593,460 miliar, aset tetap sebesar Rp6,194 triliun, dana cadangan tidak ada, dan aset lainnya sebesar Rp25,589 miliar.
Di awal nota pengantar tersebut, gubernur menyebutkan, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sumbar 2011 itu merupakan realisasi keuangan secara riil dari pelaksanaan pokok-pokok kebijakan dan program kerja yang telah dituangkan dalam APBD 2011. “Laporan realisasi ini memuat seluruh realisasi penerimaan dan pengeluaran yang telah dipertanggungjawaban masing-masing unit kerja, lembaga/dinas pemakai anggaran dalam tahun yang bersangkutan,” katanya.
Gubernur juga membeberkan, penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2011 sejalan dengan sasaran utama ekonomi Sumbar 2011, yakni mengembangkan sektor pertanian yang bergerak ke rintisan sektor industri pengolahan. Kemudian meningkatkan induced investment terutama melalui peningkatan peran investasi swasta dengan perbaikan suprastruktur dan infrastruktur perekonomian. Juga melanjutkan membuka kesempaan kerja baru bagi rumah tangga yang terkena PHK pascagempa. Seterusnya menurunkan jumlah penduduk miskin dari 9,50 persen pada 2010 menjadi 8,55 pada 2011, menurunkan tingkat penggangguran terbuka dari 9,14 persen pada 2010 menjadi 6,21 persen pada 2011. Kemudian mendorong stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah dari 5,93 persen pada 2010 menjadi 6,21 persen pada 2011. Mendorong peningkatan investasi terutama PMD dan PMDN dari 6,82 triliun pada 2010 menjadi Rp8,18 triliun 2011. Meningkatkan stabilitas harga kebutuhan pokok sesuai dengan daya beli masyarakat agar terjangkau lapisan masyarakat paling miskin.
Sesuai dengan mekanisme yang ada, nota pengantar ini akan dilanjutkan dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Sumbar. Berdasarkan jadwal yang telah disusun badan musyawarah DPRD Sumbar, maka pemandangan umum akan dilakukan pada Rabu besok.
(104)
Singgalang 17 Juli 2012
