Pages

Selasa, 17 Maret 2015

Akibat Gempa 2009 Tahapan Demi Tahapan Terselesaikan

Kita masih ingat gempa tahun 2009 tanggal 30 September telah meluluhlantakkan bangunan bangunan fisik di 10 kota/kabupaten di Sumbar, yaitu Pesisir Selatan, Pariaman, Padang Pariaman, Agam, Pasaman Barat, Pasaman, Padang Panjang, Batusangkar,  Padang,  dan Solok. Dan yang terparah adalah kabupaten/kota yang ada di Pantai Barat Sumbar. Lebih dari 200.000 rumah dan bangunan hancur. Termasuk gedung-gedung kantor, sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, pasar, jalan, jembatan dan bangunan lainnya. Begitu pula dengan korban jiwa yang lebih dari 1.000 orang. Selain itu terjadi eksodus warga Sumbar keluar karena khawatir gempa susulan dan  kemungkinan tsunami. Akibat gempa tersebut pegawai pemprov bekerja di bedeng, aula, rumah, tempat-tempat terbuka, bahkan satu meja bisa untuk 6 kursi dengan kondisi yang padat.

Sementara itu di masyarakat terjadi pengangguran dan kemiskinan karena tutupnya hotel dan tempat usaha lainnya. Alhamdulillah pemerintah telah menyelesaikan satu per satu akibat gempa tersebut dengan diawali pembangunan rumah-rumah penduduk yang hancur. Sebanyak 197.751 rumah telah dibantu pemerintah untuk dibangun kembali dengan bantuan kepada rumah yang rusak berat dan rusak sedang. Alhamdulillah  hingga 2012 seluruh rumah yang terkena gempa sudah bisa diselesaikan dengan total dana Rp 2,7 triliun. Selama 3 bulan (Oktober-Desember 2010) pemerintah sudah bisa mencairkan Rp 2,114 triliun rupiah untuk 143.000 rumah dan atas usaha ini Pemprov Sumbar mendapatkan penghargaan dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) karena tercepat dalam rehab rekon. Kemudian pencairan Rp 600 miliar dilanjutkan hingga tahun 2012.
Selain itu pemda juga telah membangun infrastruktur jalan, jembatan dan juga sekolah-sekolah. Selain berasal dari dana pemerintah, juga ada bantuan luar negeri seperti dari pemerintah Jepang, Australia, Amerika, Saudi, dan dana masyarakat yang begitu banyak datang dari berbagai daerah. Begitu pula dengan rumah ibadah termasuk rumah ibadah lainnya. Ribuan masjid dan mushala serta rumah ibadah lainnya dibantu melalui dana APBD provinsi. Hal ini sangat membantu pelaksanaan ibadah masyarakat.

Berikutnya adalah gedung pemerintahan, khususnya pemprov. Dari 53 gedung pemerintahan sudah dibangun sekitar 39 di antaranya Escape Building, Gedung DPRD Sumbar, RS M. Jamil, Gedung Kejati, Bappeda, Dinas Prasjaltarkim, Perpustakaan, Dinas Peternakan, Gedung Polda, Sebagian Pasar Raya, Kanwil Anggaran, Kanwil Pajak, BPKP, Balai Sungai, dan saat ini sedang dibangun 6 unit dan tahun depan 8 unit. Dari enam unit yang sedang dibangun, alhamdulillah saat ini sudah selesai yaitu gedung untuk LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) yang direncanakan bulan April akan diresmikan. Gedung LKAAM ini awalnya bertempat di Jl. Diponegoro yang rusak akibat gempa 2009. Karena Sumbar daerah yang berfalsafah adat basandi syarak syarak basandi kitabullah (ABS SBK) maka peranan LKAAM sangat penting dalam menunjang pembangunan di Sumbar. Oleh karea itu kehadiran gedung untuk LKAAM yang representatif sangat diperlukan. Pemprov Sumbar mendirikan bangunan tersebut sebagai pengganti gedung LKAAM, berlokasi di komplek Masjid Raya Sumbar Jl. Khatib Sulaiman Padang. Hal ini menyatukan dua tempat kegiatan agama dan adat. Gedung untuk LKAAM tersebut dibiayai melalui dana APBN dari BNPB sebesar Rp 11,061 miliar, di dalam kompleks tersebut terdiri dari medan nan bapaneh, tempat berbagai kegiatan adat di alam terbuka, di depannya ada kolam, dan aksesoris yang bernilaikan adat. Di lantai 2 terdapat balairung untuk rapat dan pertemuan dengan kapasitas 300 orang. Karena gedung LKAAM ini satu komplek dengan masjid maka kegiatannya bisa menyatu sehingga sesuai dengan falsafah ABS SBK. Pemerintah memberikan perhatian kepada kegiatan LKAAM sehingga gedung ini dipinjam-pakaikan kepada LKAAM dengan didukung dana operasional setiap bulan sebesar Rp18 juta dari Pemprov Sumbar. Diharapkan ke depan, LKAAM bisa berfungsi untuk melestarikan adat Minangkabau di Sumbar dan menumbuh suburkan adat di lingkungan masyarakat.

Tentu ke depan gedung pemerintahan yang tinggal 8 buah lagi akan dituntaskan pada 2016 termasuk Kantor Gubernur yang sampai saat ini Gubernur masih berkantor di rumah. Pemprov lebih memprioritaskan pembangunan akibat gempa 2009  kepada rumah masyarakat dan fasilitas publik lainnya. Alhamdulillah dengan dukungan semua pihak termasuk Bupati dan Wali Kota saat ini di Sumbar tidak terlihat lagi kerusakan akibat gempa 2009 dan semoga juga mental masyarakat sudah pulih kembali dari ketakutan akibat gempa tersebut.

Pemerintah juga telah membangun beberapa shelter di zona-zona merah yang terkena dampak tsunami yaitu di tepi pantai. Hal ini diharapkan bisa membuat rasa aman untuk mencegah masyarakat eksodus atau pindah ke tempat lain.

Sementara pascagempa dan tsunami 25 Oktober 2010 di Mentawai yang menyebabkan korban meninggal lebih dari 500 orang, telah dilaksanakan rehab rekon huntara (hunian sementara) 2010-2011 dan diteruskan menjadi huntap (hunian tetap) untuk 2072 KK di 4 kecamatan yaitu, Sipora Selatan, Sikakap, Pagai Utara, dan Pagai Selatan hingga 2015. Direncanakan akan diselesaikan pada Mei 2015.

Singgalang, Pos Metro 17 Maret 2015

0 komentar:

Posting Komentar