Ataukah, dengan adanya keinginan Irwan Prayitno sebagai calon petahana maju kembali menjadi gubernur dalam pemilihan Desember tahun ini membuat calon gubernur lain berpikir dua kali untuk bisa mengalahkannya? Memang tidak dapat dinafikan popularitas Irwan Prayitno sebagai calon petahana yang mencapai 83,17 persen agaknya melampaui calon-calon yang lain, sehingga menyulitkan mereka untuk bisa bersaing pada pemilihan gubernur mendatang.
Faktanya, dari beberapa survei yang dilakukan lembaga independen memang popularitas dan elektabilitas calon petahana ini masih unggul dibandingkan dengan nama-nama lain. Barangkali dengan jabatannya sebagai gubernur memudahkan pergerakan politiknya melintasi kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Hampir di setiap kabupaten dan kota hadir “pesan pembangunan” gubernur melalui baliho untuk menyukses program yang dibuat pemerintah provinsi.
Sadar atau tidak, akibatnya masyarakat menjadi akrab dengan sosok gubernur mereka. Barangkali aspek ini yang menjadi faktor penting meningkatnya popularitas Irwan Prayitno di mata publik Sumatera Barat. Ini jelas berbeda dengan calon-calon lain yang juga berlatar belakang pejabat di daerah dengan ruang lingkup kabupaten/kota saja.
Keleluasaan bergerak calon ini menjadi terbatas, karena wilayah kekuasaannya yang memang terbatas di kabupaten dan kota saja. Kalau pun ada baliho di kabupaten dan kota yang lain, tentu konteks “imbauannya” juga terbatas, sehingga terkesan memang sengaja dipasang untuk berkampanye menjelang pemilihan gubernur.
Dengan merujuk pada hasil survei yang pernah saya lakukan, bahwa popularitas pejabat daerah, semisal, bupati dan wali kota yang berniat maju sebagai calon gubernur ternyata tidak setinggi calon petahana. Tidak banyak penduduk di kabupaten dan kota lain mengenal bupati atau wali kota yang akan maju sebagai calon gubernur mendatang.
Selain variabel popularitas ini, ada variabel lain yang juga harus diperhatikan, yaitu akseptabilitas. Belum tentu orang yang populer mendapat tempat di hati masyarakat. Orang bisa saja populer karena perilakunya yang tidak baik, sehingga masyarakat mengenalnya. Misalnya, koruptor dan pelaku kriminal sangat familiar dalam perbincangan publik.
Mereka sangat dikenal publik. Namun, ketika ditanya apakah mereka menaruh simpati kepada orang tersebut, saya pikir sebagian besar akan menolaknya. Sebenarnya, yang diharapkan dari variabel akseptabilitas ini adalah karena keterkenalannya dapat melahirkan dukungan dan simpati yang mendalam dari masyarakat.
Tentu ini dimulai dari rekam jejak kebaikan dan keberpihakan mereka kepada masyarakat. Dari sinilah sebenarnya bermula keinginan publik untuk mendukung orang-orang yang populer ini menjadi pemimpin bagi masyarakat. Selain akseptabilitas ini, survei yang pernah dilakukan juga menyoroti variabel elektabilitas seorang calon.
Elektabilitas ini secara sederhana dapat dipahami tingkat keterpilihan seorang calon dalam sebuah pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah dengan menanyakan kepada sejumlah orang yang menjadi bagian dari masyarakat pemilih. Karena itu, secara teorinya akseptabilitas yang tinggi menjadi dasar tingginya keterpilihan seseorang untuk memenangi pemilihan.
Namun, faktanya ternyata tidak demikian. Dari data survei, tidak sedikit akseptabilitas calon ternyata tidak berbanding lurus dengan elektabilitasnya. Misalnya, dari variabel akseptabilitas yang mencapai 81,06 persen, ternyata Shadiq Pasadigoe, Bupati Tanahdatar sangat mudah diterima oleh publik dibandingkan dengan calon gubernur yang lain. Walaupun begitu, faktanya elektabilitasnya masih di bawah calon petahana. Mengapa ini bisa terjadi?
Inilah keunikan preferensi seorang pemilih terkait dengan respons politik yang dihadapinya. Perlu dipahami, sebenarnya banyak faktor yang menentukan bagaimana preferensi politik seseorang itu terbentuk. Mulai dari usahanya untuk sekadar mengenal calon dari baliho, memahami rekam jejak calon sampai membangun kedekatan secara emosional dengan sang calon.
Setiap upaya yang dilakukan oleh pemilih ini juga mensyaratkan adanya efikasi politik dari pemilih. Efikasi politik ini adalah keyakinan seseorang dengan kemampuannya untuk mempengaruhi urusan-urusan publik termasuk dalam menentukan calon gubernurnya. Jika mereka yakin bahwa pilihannya dapat mempengaruhi pembuatan keputusan publik, mereka akan terdorong mengetahui lebih jauh siapa calon pemimpin yang akan mereka pilih nantinya.
Sayangnya, tidak semua masyarakat memiliki efikasi politik yang tinggi dan diharapkan dapat menentukan calon pemimpin ke depan. Belum lagi, kerja tim relawan sang calon yang juga dapat meningkatkan keterpilihannya dengan cara meyakinkan pemilih agar menetapkan pilihannya sesuai dengan yang diinginkan tim tersebut.
Melihat kecenderungan di atas, saya berkeyakinan tidak akan banyak yang akan mengajukan diri sebagai calon gubernur pada pemilihan tahun ini. Kecuali mereka sudah mengalkulasikan dukungannya di setiap daerah dan dapat membuat proyeksi untuk memenangkan pemilihan tersebut.
Sepanjang calon ini memiliki mesin politik yang kuat, logistik yang cukup, relawan yang tangguh, serta strategi yang mumpuni, maka upaya memenangi pemilihan gubernur mendatang tetap terbuka lebar. Inilah agaknya jawaban mengapa banyak calon yang semula berniat mengajukan diri menjadi calon gubernur mulai berpikir untuk mengikuti kontestasi pemilihan gubernur tahun ini.
Kontestasi politik dalam sebuah pemilihan gubernur adalah hal yang lumrah terjadi dalam sistem demokrasi prosedural. Namun, yang penting jangan sampai kontestasi ini meruntuhkan semangat kebersamaan untuk membangun Sumatera Barat ke depan. Agaknya kita perlu mendorong pemimpin mendatang supaya dapat mengejar ketertinggalan dari provinsi tetangga yang semakin meninggalkan kita. Semoga saja. (*)
Asrinaldi A – Peneliti Spektrum Politika Institut
Padang Ekspres 13 Maret 2015
