Penghargaan Energi Nasional 2012

Gubernur Sumbar menerima Penghargaan Energi dari Menteri ESDM Jero Wacik

Investment Award 2011

Gubernur Sumbar menerima penghargaan dari pemerintah pusat sebagai provinsi terbaik bidang penanaman modal.

Menolak Kenaikan Harga BBM

Wakil Ketua DPRD Sumbar yang juga Ketua DPW PKS Sumbar ketika diwawancarai wartawan terkait demonstrasi mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM.

Penyalur BOS Tercepat 2012

Gubernur Sumbar mendapat penghargaan sebagai provinsi penyalur dana BOS tercepat tingkat nasional tahun 2012.

Penghargaan Lingkungan Hidup 2012

Gubernur Sumbar pada tahun 2012 kembali mendapatkan penghargaan lingkungan hidup tingkat nasional dimana pada tahun 2011 juga telah mendapat penghargaan yang sama.

Pages

Minggu, 25 Desember 2016

PKS Sumbar Adakan Pelatihan Kepemimpinan Bagi Perempuan Pelopor

Bertempat di d’Dhave Hotel, Nanggalo Kota Padang, Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPW PKS Sumbar, mengangkatkan Pelatihan Kepemimpinan, bagi Kader Perempuan PKS Se- Sumatera Barat.

Selama dua hari dari hari sabtu dan ahad (24/25) Desember lebih kurang seratus peserta berkumpul melakukan serangkaian kegiatan, berupa seminar, diskusi dan simulasi yang dipandu oleh instruktur dari kalangan praktisi dan professional dari Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) PKS Sumbar Dra. H. Daslinar memaparkan program yang diangkat sebagai salah satu program unggulan BPKK secara Nasional, dimana PKS Menargetkan untuk mencetak sepuluh ribu Kader Perempuan Tokoh Publik secara nasional, sepuluh Kader Perempuan Tokoh Publik ditingkat Wilayah dan minimal satu orang Kader Perempuan Tokoh Publik di tingkat Kab/ Kota. Dengan kegiatan ini diharapkan menjadi salah satu pemicu untuk mewujudkan cita – cita tersebut, juga dengan didukung oleh serangkaian program lanjutan yang telah dipersiapkan.

Kegiatan yang berlangsung semarak tersebut dibuka oleh Drs. H. Nurfirman Wansyah, Apt. MM, Wakil Ketua DPW PKS Sumbar, didampingi jajaran pengurus lainnya.

Abu Nazhifah, salah seorang instruktur dalam kegiatan dimaksud memaparkan bahwa untuk menjadi pemimpin di perlukan berbagai macam skill atau keahlian, diantaranya adalah kemampuan public speaking, kemampuan berbicara dihadapan khalayak, namun tak hanya soal kemampuan berbicara saja, tapi juga bagai mana bisa menarik perhatian audien atau pendengar, serta dengan isi atau substansi yang kuat. Untuk itu juga diperlukan knowledge, wawasan yang luas, ditunjang dengan sarana berupa wadah tempat untuk para calon Kader Perempuan sebagai Tokoh Publik tersebut berkiprah guna mengasah dan mengembangkan kemampuannya, tutup pria yang di kenal sebagai praktisi NLP tersebut.

Rita, salah seorang peserta dari DPD PKS Kota Padang mengungkapkan sangat antusias dengan kegiatan tersebut, dikarenakan banyak hal baru yang di dapatkan baik berupa materi, pengalaman juga praktek/ simulasi tentang kepemimpinan yang diterima dari para pembicara. Dan berharap dirinya dapat mengaplikasikan apa yang telah di dapat dalam aktivitas di tengah masyarakat, disamping terus belajar dan menambah wawasan, tutupnya.

 

Sabtu, 10 Desember 2016

PKS Sumbar Sarankan Dharmasraya Mekarkan Nagari.

RMOL. Apabila dibandingkan dari daerah lain, pembangunan di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat berjalan di tempat. 
 
Untuk itu perlu mengupayakan percepatan pembangunan di segala bidang. Salah satu strateginya dengan melakukan pemekaran nagari (desa) seperti yang dilakukan Kabupaten lain.

Usulan itu sebagaimana diutarakan langsung oleh anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Widyatmo disela pelantikan Wali Nagari yang digelar serentak, Kamis (8/12) di halaman kantor Bupati Dharmasraya.

"Hari ini nagari (desa) di Dharmasraya baru 52 Nagari. Agar pembangunan lebih efektif perlu dilakukan pemekaran seperti yang dilakukan daerah lain. Strategi ini akan lebih efektif," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu kepada Kantor Berita Politik RMOL.

Mantan anggota DPRD Dharmasraya dua priode ini menyarankan kepada Bupati dan DPRD Dharmasraya untuk segera merumuskan kebijakan dan UU agar segera terbentuk kenagarian baru yang tentunya sangat bermanfaatkan bagi pembangunan dan pelayanan masyarakat.

"Kita menyarankan kepada Bupati dan DPRD untuk segera merumuskan persyaratan dalam bentuk payung hukum dan perundang-undangan agar pemekaran nagari segera terlaksana," urai Dia.

Apalagi, lanjutnya, daerah Dharmasraya yang begitu luas masih memerlukan penanganan khusus dari pemerintahan daerah, provinsi, dan pemerintahan pusat. Dengan dilakukan pemekaran maka percepatan itu akan mudah terlaksana.

"Kondisi (jumlah) nagari hari ini apabila mengacu dari kebijakan sentralisasi dana desa sangat merugikan bagi Sumbar dan khususnya Dharmasraya. Ini jadi perhatian khusus bagi kita bersama," demikian kata Mas Wid, panggilan akrab Widyatmo. [ian]
 
rmol.co, 10-12-2016