Jakarta, sumbar.pks.id – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Organisasi, Administrasi, dan Literasi Kepartaian, Rahmat Saleh menegaskan komitmen PKS untuk merumuskan desain sistem pemilu yang lebih ideal dan berkualitas melalui kolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Tokoh PKS asal Sumatera Barat ini hadir bersama Sekretaris Jenderal DPP PKS, Muhammad Kholid, dalam diskusi strategis di Jakarta, Kamis (23/10/25). Pertemuan tersebut membahas secara komprehensif sistem pemilu masa depan, mulai dari Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), hingga Pemilihan Presiden (Pilpres).
Rahmat Saleh secara lugas menyatakan pentingnya sinergi antara partai politik dan lembaga riset negara dalam merumuskan arah demokrasi yang lebih substansial dan terukur.
"Demokrasi yang sehat bukan hanya soal pemungutan suara, tapi bagaimana sistemnya mampu melahirkan pemimpin yang kompeten, transparan, dan berpihak pada rakyat. Karena itu, desain pemilu ke depan harus dirancang dengan pendekatan riset dan kajian ilmiah,” ujar Rahmat Saleh, memberikan penekanan pada perlunya landasan akademik dalam kebijakan politik.
Diskusi tersebut, yang juga melibatkan Peneliti Utama Politik BRIN, Siti Zuhroh, mengeksplorasi berbagai model dan skema yang efektif. Fokus pembahasan meliputi efektivitas sistem proporsional terbuka, tata kelola pendanaan politik, hingga bagaimana meningkatkan partisipasi publik yang bermakna dalam proses demokrasi.
Menurut Rahmat Saleh, langkah kolaboratif ini adalah wujud keseriusan PKS dalam memastikan bahwa kebijakan pemilu tidak sekadar respons terhadap situasi politik sesaat, melainkan hasil dari pemikiran mendalam.
Sekjen DPP PKS, Muhammad Kholid, menambahkan bahwa PKS berkomitmen penuh pada dialog kebijakan berbasis riset. "Kami percaya demokrasi yang berkualitas hanya bisa lahir dari sistem yang akuntabel dan partisipatif. Kolaborasi seperti ini penting untuk memastikan pemilu ke depan lebih transparan dan efisien,” tegas Kholid.
Sementara itu, Siti Zuhroh dari BRIN menyambut baik inisiatif PKS. Ia menyatakan BRIN siap berkontribusi dengan hasil-hasil kajian yang komprehensif untuk memperkuat kualitas demokrasi Indonesia.
Pertemuan ini menjadi langkah awal kerja sama strategis PKS dan BRIN dalam menyusun rekomendasi ilmiah demi terciptanya sistem kepemiluan yang adaptif, adil, dan berpihak pada rakyat. (TI)
