Gubernur Minta Kualitas Belanja APBN Ditingkatkan
Padang—Serapan
dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2012 di Sumbar oleh
kementerian, lembaga, instansi vertikal dan pemerintah daerah masih
rendah. Realisasinya hingga 30 November, baru 69,9 persen dari
rata-rata nasional mencapai 72 persen.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Negara (DJPBN) Sumbar mendesak Sumbar mempercepat penyerapan
anggaran agar bermanfaat bagi masyarakat. Sementara Gubernur
Sumbar Irwan Prayitno optimistis serapan dana APBN dapat
terealisasi sebanyak 90 persen sampai berakhirnya tahun anggaran.
“Penyerapan anggaran cenderung rendah
di awal tahun dan kemudian mengakumulasi di akhir tahun. Pola penyerapan
anggaran ini selalu berulang setiap tahun. Meski telah berulang kali
kami sampaikan, penyerapan anggaran tetap saja kurang maksimal dari segi
perencanaan, manajemen kas, maupun pertumbuhan ekonomi,” ungkap
Kepala Kanwil DJPBN Sumbar, Muhson usai menghadiri penyerahan Daftar
Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) di Auditorium Sumbar (17/12).
Dia menyebutkan, realisasi belanja
untuk Sumbar tahun anggaran 2012 sampai 30 November 2012 sebesar Rp
6,024 triliun atau sebesar 69,05 persen dari pagu anggaran
APBN-Perubahan tahun 2012 sebesar Rp 8,72 triliun yang berarti masih di
bawah realisasi nasional.
Realisasi tersebut berasal dari belanja
pegawai 90,5 persen, belanja barang 65,4 persen, dan belanja modal
51,53 persen, dan belanja bantuan sosial 77,2 persen. Jika dirinci
berdasarkan kewenangan, realisasi kantor pusat 66,9 persen, kantor
daerah 69,6 persen, dekonsentrasi 77,8 persen, tugas perbantuan 57,6
persen dan urusan bersama 88,4 persen.
Tahun mendatang, telah disiapkan
sejumlah langkah, yakni meningkatkan kualitas pengelola keuangan satuan
kerja (satker). Peningkatan kapasitas bagi pengelola keuangan satker
difokuskan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam rangka
menyusun rencana penarikan dana. Serta penyempurnaan regulasi. Regulasi
yang dimaksud adalah peraturan presiden mengenai pengadaan barang dan
jasa.
“Diharapkan pelaksanaan kegiatan di
masing-masing satker dan penyerapan anggaran tahun 2013 dapat berjalan
dengan baik dan merata,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Gubernur Sumbar,
Irwan Prayitno optimistis serapan anggaran dan APBN di Sumbar hingga
akhir tahun dapat mencapai di angka 90 persen. Sejauh ini, katanya,
persoalan pembebasan tanah untuk pembangunan proyek yang didanai
APBN yang membuat realisasi serapan APBN rendah.
“Dengan penyerahan DIPA dan dana
transfer ke daerah tahun 2013 yang lebih awal, merupakan cerminan dari
keinginan agar proses pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran
dapat berlangsung tepat waktu, lebih merata dan memberikan dampak
multiplikasi yang lebih besar pada kegiatan ekonomi,” tutur mantan
Ketua Komisi X DPR RI itu.
Dengan penyerapan anggaran yang lebih
baik, masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan lebih cepat, lebih
merata. Irwan mengatakan, Presiden juga telah mengintruksikan agar
kebijakan subsidi harus mempertimbangkan berapa besar manfaat yang
diterima si penerima subsidi serta upaya-upaya pembatasan subsidi
melalui penghematan volume konsumsi harus dilakukan.
“Saya mengharapkan dukungan dari bupati
dan wali kota terkait kebijakan subsidi, terutama kebijakan
penghematan volume konsumsi dengan melanjutkan kebijakan agar
kendaraan operasional pemerintah daerah menggunakan BBM non subsisi,”
terangnya.
Berdasarkan jumlah dana besaran DIPA
tahun 2013, alokasi dana dari Kementerian Negara atau lembaga untuk
Sumbar sebesar Rp 8,632 triliun dengan jumlah DIPA sebanyak 854
buah.
Dengan rincian, DIPA kantor vertikal Rp
4,8 triliun, DIPA kantor pusat Rp 2,682 triliun, DIPA tugas perbantuan
Rp 362,807 miliar, DIPA dekonsentrasi Rp 360,705 miliar dan DIPA
urusan bersama Rp 327,922 miliar. Sedangkan total dana transfer yang
diterima daerah sebesar Rp 14,427 triliun. Total dana APBN yang
diterima Sumbar sebesar Rp 23,06 triliun. “Dibanding total DIPA yang
diterima tahun lalu, naik sebesar 14 persen,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Irwan juga
meminta bupati dan wali kota mempedomani 8 poin penting. Pertama,
kepala daerah segera mungkin menyampaikan DIPA kepada satuan kerja
perangkat daerah (SKPD) di wilayah masing-masing. Kepala daerah
diharapkan mengawal pelaksanaan kegiatan dimulai sejak awal tahun
anggaran, agar perekonomian rakyat bergerak lebih cepat.
Kedua, meningkatkan kualitas belanja
APBN dengan memastikan alokasi anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk
kegiatan yang memiliki nilai tambah besar bagi masyarakat. “Saya
harapkan kesenjangan ekonomi antar daerah dapat diminimalisir
melalui peningkatan kualitas belanja APBD,” tuturnya.
Hal penting yang juga menjadi perhatian
kepala daerah, memberikan porsi besar kepada belanja yang lebih
produktif, seperti belanja modal dan infrastruktur. “Lakukan efisiensi
terhadap belanja operasional seperti belanja pegawai dan belanja
barang serta khususnya belanja perjalanan dinas,” tegas Irwan.
Pemerintah kota dan kabupaten juga
diminta untuk terus mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah
(PAD), dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah. “Perlu saya
ingatkan kembali, perda terkait pajak dan retribusi daerah jangan
sampai bertentangan dengan pajak pusat dan menimbulkan disinsentif pada
investasi di daerah,” katanya.
Kompetensi dari segenap aparatur juga
harus ditingkatkan untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah. “Tingkatkan jumlah daerah yang
mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk laporan
keuangan pemerintah daerah, sebagai wujud peningkatan transparansi
dalam pengelolaan keuangan negara. Selain itu, kepala daerah harus
memanfaatan dana otonomi khusus secara optimal untuk mengejar
ketertinggalan dalam pemenuhan pelayanan kesehatan, pendidikan,
infrastruktur, ekonomi rakyat. Kebijakan yang dambil harus selaras
dengan kebutuhan setempat,” tuturnya.
Selain itu, kepala daerah juga diminta
untuk memastikan pembayaran gaji, tunjangan dan honorarium guru serta
dana BOS kepada sekolah-sekolah segera dilaksanakan tepat waktu
menginggat program di bidang pendidikan merupakan prioritas nasional
dan pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang sangat besar.
“Mari kita gunakan anggaran ini
sebaik-baiknya. Mari kita sama-sama bertanggung jawab kepada masyarakat,
cegah penyimpangan dan capai sasaran. Saya mengajak kuasa pengguna
anggaran (KPA) dan siapa pun yang berhubungan dengan keuangan negara
agar dapat menjaga amanah dalam mengelola keuangan negara,”
pungkasnya. (ayu)
Padang Ekspres