Penghargaan Energi Nasional 2012

Gubernur Sumbar menerima Penghargaan Energi dari Menteri ESDM Jero Wacik

Investment Award 2011

Gubernur Sumbar menerima penghargaan dari pemerintah pusat sebagai provinsi terbaik bidang penanaman modal.

Menolak Kenaikan Harga BBM

Wakil Ketua DPRD Sumbar yang juga Ketua DPW PKS Sumbar ketika diwawancarai wartawan terkait demonstrasi mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM.

Penyalur BOS Tercepat 2012

Gubernur Sumbar mendapat penghargaan sebagai provinsi penyalur dana BOS tercepat tingkat nasional tahun 2012.

Penghargaan Lingkungan Hidup 2012

Gubernur Sumbar pada tahun 2012 kembali mendapatkan penghargaan lingkungan hidup tingkat nasional dimana pada tahun 2011 juga telah mendapat penghargaan yang sama.

Pages

Minggu, 23 November 2014

Sumbar Raih The Most Improved Travel Club Tourism Award

PADANG — Pemprov kembali meraih penghargaan, kali ini dari bidang kepariwisataan. Sumbar mendapat The Most Improved Travel Culb Tourism Award 2014. Penghargaan tersebut merupakan yang tertinggi di bidang kepariwisataan.

Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan El John Tourism pada tahun menyelenggarakan pemilihan Travel Club Tourism Awards (TCTA) ke-4.

Kegiatan itu merupakan ajang pemilihan dan prestasi bagi pemerintah daerah berprestasi dalam pembangunan, pengembangan dan pembinaan sektor kepariwisataan di Indonesia.

Travel Club Tourism Awards digelar di Gedung Sasana Kriya, TMII, Jakarta Timur. Untuk penilaian tertinggi bidang pariwisata pemerintah kabupaten/ kota dan provinsi ini dilaksanakan Travel Club Magazine bersama Universitas Sahid Jaya pada (20/11) lalu.

Gubernur Irwan Prayitno, menyampaikan, penghargaan tersebut merupakan pengakuan nasional atas upaya dan kerja keras yang dilakukan Sumbar selama ini, baik oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota maupun para pelaku usaha pariwisata di Sumbar. Dukungan tersebut juga dari pengelola jasa transportasi dan maskapai penerbangan termasuk peran restoran, rumah makan dan produsen souvenir.

“Adanya pengakuan nasional ini kiranya semua elemen masyarakat dan stakeholders pariwisata serta unsur pendukung lebih termotivasi lagi untuk mengembangkan kepariwisataan. Karena potensi pariwisata Sumbar sangat besar dan perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kepariwisataan tetap kita pertahankan berbasis agama dan budaya dan itu telah kita kuatkan melalui Perda Sumatera Barat Nomor 3/2014,” ujarnya.

Irwan menyatakan penghargaan tersebut kebanggaan masyarakat Sumbar beserta seluruh pemangku kepentingan yang telah bekerja keras memajukan pariwisata di daerah ini.

Kepala Dinas Pariwisata Busharman Bur menyampaikan, TCTA telah digelar semenjak 2011 dan telah menjadi agenda tahunan sebagai ajang prestasi dan semangat bagi pemerintah daerah dalam mendorong sektor kepariwisataan di daerahnya.

Pada TCTA 2014 untuk tingkat provinsi, Pemprov Sumbar meraih The Most Improved TCTA 2014, sementara di bawahnya Sulawesi Selatan mendapatkan The Best Performance dan Provinsi Jawa Timur memperoleh The Best Achievement, sedangkan untuk DKI Jakarta memperoleh Most Favourite. Untuk pemerintah kabupaten/kota, Sawahlunto mendapatkan bronze dalam kategori the most improved.

“Jadi, di Sumatera Sumbar satu satunya provinsi yang mendapatkan penghargaan sektor kepariwisataan TCTA 2014,” katanya.

Burhasman juga menyampaikan, penilaian untuk klaster provinsi yang dapat memperebutkan satu penghargaan beberapa kategori. Kategorinya terdiri dari, improvent, performance dan achievement yang diberikan kepada pemerintah provinsi berdasarkan penilaian kinerja dari seluruh aspek yang meliputi tata pamong, lingkungan pariwisata dan ekonomi kreatif, pemberdayaan masyarakat dan perkembangan ekonomi.

Sedangkan panitia dan dewan juri bersifat independen yang terdiri dari para profesional di bidang pariwisata dan para akademisi (dari Universitas Sahid).

Sedangkan, pola penilaian adalah penetapan nominasi oleh panitia berdasarkan rekomendasi dewan juri. Aspek penilaian tata pamong (good governance), lingkungan pariwisata, perkembangan ekonomi, pemberdayaan masyarakat dalam kepariwisataan.

Kemudian aspek ekonomi kreatif. Kepada nominator dimintakan untuk mengirimkan dokumen dan data dukung sesuai aspek penilaian, setelah itu pemerintah daerah memberikan Verifikasi atas kebenaran data dan dokumen pendukung melalui sidang dewan juri.

Selanjutnya tim verifikator akan melakukan kunjungan ke daerah untuk membuktikan hasil data dukung dan verifikasi yang telah dilakukan.

Kedatangan tim verifikasi tanpa sepengetahuan pemerintah daerah yang menjadi nominator. Hasilnya, Sumbar dinyatakan memiliki perkembangan dan pertumbuhan sektor kepariwisataan yang signifikan dari tahun ke tahun. “Kemudian didukung oleh kebijakan dan pelaksanaan tata pamong, lingkungan pariwisata, perkembangan ekonomi dan aspek ekonomi kreatif,” ungkapnya.
Singgalang 24 November 2014

Kamis, 20 November 2014

Pemprov Sumbar Kembali Raih National Procurement Award

Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Irwan Prayitno kembali meraih penghargaan nasional. Kali ini di bidang pengadaan barang dan jasa.

Pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pengadaan Barang/Jasa yang dibuka Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Selasa (18/11) di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Sumbar meraih Natio nal Procurement Award untuk kategori Peran Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi.

“Kategori ini diberikan kepada provinsi yang berperan dalam membangun, mengembangkan dan melakukan pembinaan serta menjalin kebersamaan kepada kabupaten/kota dalam memajukan e-Procurement di daerah. Alhamdulillah kita dapat,” kata Gubernur Irwan Prayitno, Kamis (19/11) di Padang.

Menurut Irwan yang didampingi Kepala Bappeda Afriadi Laudin, penghargaan ini adalah untuk ketiga kalinya diterima LPSE Sumbar setelah sebelumnya menerima penghargaan sebagai Instansi Pelopor Dalam Pembentukan LPSE dan Implementasi e-Procurement (2011) dan Citizen Angagement serta nominasi untuk Organization Transformation (2012).

Dalam implementasi LPSE di Sumbar, LPSE provinsi telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam membangun LPSE di kabupaten/kota se Sumbar, baik dalam pengingkatan SDM pengelola, infrastruktur dalam bentuk kegiatan pembinaan, rapat koordinasi, bimtek, magang, sosialisasi dan fasilitasi dalam pembenahan infrastruktur.
Kemudian juga standarisasi LPSE di bidang layanan LPSE, kapasitas dan keamanan informasi yang telah diprogramkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Menurut gubernur, sebagai ujung tombak reformasi birokrasi, pelayanan publik merupakan barometer keberhasilan suatu provinsi/kabupaten/kota menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Sebagai bagian dari pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa pemerintah dituntut untuk lebih bersih, transparan, terbuka, akuntabel, tidak diskriminatif, cepat, tepat, murah, mudah, efisien, efektif dan memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai perkembangan teknologi informasi.

“Dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, LPSE Provinsi Sumbar memiliki pelayanan dengan nilai amat baik,” katanya.

Survei ini dilakukan LKPP dan ke depan diharapkan seluruh pelayanan publik di Sumbar terutama LPSE kabupaten/kota memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna.

Atas prestasi itu, Irwan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh bupati/walikota yang telah mendukung suksesnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik. “Ke depan kerja sama antara provinsi dan kabupaten/kota akan terus terbina,” harap Irwan.

Kepada pengguna LPSE (Pokja ULP, Asosiasi Penyedia Barang/Jasa) yang telah menggunakan LPSE sebagai fasilitasi antara pengguna dan penyedia barang/jasa, gubernur juga mengucapkan terima kasih pula. Sebab juga ikut menentukan keberhasilan Sumbar dalam proses pengadaan barang dan jasa yang berkualitas. (006)

Singgalang 21 November 2014

Rabu, 22 Oktober 2014

Sumbar Siap Jadi Sentra Peternakan Wilayah Sumatera

Padang Panjang (22/10) – Sejalan dengan ditetapkannya Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi sentra pengembangan sapi perah di luar Pulau Jawa, Pemprov Sumbar terus mengembangkan peternakan sapi perah di wilayahnya. Saat ini kota yang menjadi sentra pengembangan sapi perah adalah Padang Panjang. Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, mengatakan selain Kota Padang Panjang, pemprov juga merintis beberapa kabupaten dan kota untuk menjadi sentra.

“Selain Padang Panjang, peternakan sapi perah juga kita kembangkan di beberapa kabupaten dan kota sebagai hinterland. Seperti di Kabupaten Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Sawahlunto, dan Solok Selatan,” ungkapnya pada acara puncak Peringatan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014 di Padang Panjang, Rabu (22/10).

Irwan juga menjelaskan bahwa populasi sapi perah di daerah sentra berdasarkan data statistik tahun 2013 sebanyak 1.100 ekor. Kota Padang Panjang sendiri telah melakukan optimalisasi pembibitan dengan tujuan peningkatan kualitas.

“Sedangkan untuk daerah hinterland dilakukan proses penyebaran dan budidaya sapi perah untuk peningkatan jumlah populasi,” terangnya.

Irwan juga menegaskan bahwa kesehatan hewan berkaitan dengan kebijakan pemerintah mengenai perawatan dan pemeliharaan hewan-hewan ternak, sehingga terhindar dari ancaman penyakit, baik menular maupun yang tidak.

“Kesehatan masyarakat sebagai konsumen berkaitan dengan keamanan pangan yang berasal dari hewan ternak. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan, mengingat perubahan kultur dan ekonomi masyarakat sangat dinamis. Hingga mengakibatkan terjadinya peningkatan konsumsi pangan asal hewan yaitu daging dan susu,” ungkap Irwan.

Direktur Budidaya Peternakan Kementerian Pertanian, Fauzi Luthan, mengatakan bahwa Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan momentum meningkatkan semangat para peternak untuk meningkatkan hasil produksinya. Beberapa kegiatan turun lapangan telah dilakukan, seperti kunjungan ke tempat sapi perah, dan pengembangan beberapa wilayah sebagai sentra selanjutnya.
“Jawa telah lama menjadi sentra. Sekarang waktunya Sumatera juga memiliki sentra tersebut. Kita berharap Sumatera Barat bisa menjadi perintis sentra pengembangan sapi perah di wilayah Sumatera ini. Kita jadikan Sumatera Barat sebagai sentra yang berkualitas, hingga menjadi induk yang dapat menghasilkan bibit-bibit sentra sapi perah yang berkualitas selanjutnya,” jelas Fauzi.

Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Erinaldi, mengatakan bahwa salah satu teknologi dalam pelayanan kesehatan hewan ialah penggunaan Ultrasonografi (USG) untuk mendiagnosa kebuntingan dan penyakit gangguan reproduksi pada sapi. Hal ini membuktikan bahwa jajaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumbar telah mengimplementasikan kemajuan teknologi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Harapan kita dengan menggunakan teknologi yang canggih ini akan lebih meningkatkan kualitas pelayanan. Sehingga berdampak positif terhadap pengembangan serta pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Sumbar,” ungkap Erinaldi.

Wawako Padang Panjang, Mawardi, menyampaikan kegiatan bulan bakti dilakukan juga dalam rangka pemeriksaan kesehatan hewan-hewan ternak. Kegiatan yang dilakukan antara lain melakukan vaksinasi hewan secara massal, pemeriksaan hewan bunting, dan sebagainya. Pada kesempatan itu juga diselenggarakan kontes kucing secara nasional.

“Kami berkomitmen bahwa Padang Panjang harus bebas dari rabies. Untuk mendukung itu, kami telah melahirkan Perda Nomor 14/2014 tentang Pencegahan dan Pengendalian Rabies. Perlu diketahui bahwa Puskeswan Kota Padang Panjang menjadi nomor dua terbaik se-Indonesia. Ini adalah motivasi kami untuk terus meningkatkan kualitas pemeliharaan hewan dan peternakan di wilayah Padang Panjang,” kata Mawardi.

Ikut hadir pada kesempatan itu Bupati Tanah Datar, Sadiq Pasadique; Kepala Dinas Perkebunan Sumbar, Fajaruddin; serta Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat. [humasprov'pks.or.id]

Selasa, 21 Oktober 2014

Dorong Kualitas Tani, Gubernur Sumbar Angkat BPTP

Solok (21/10) – Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, mengajak bupati dan walikota se-Sumatera Barat untuk melakukan tandem dan melakukan komunikasi yang lebih intensif dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Barat.

“BPTP telah banyak melakukan penelitian dan kajian tentang pertanian. Dari hasil penelitian itu bisa disampaikan kepada petani melalui penyuluhan. Sehingga, para petani pun dapat mengaplikasikan hasil dari penelitian BPTP tersebut,” kata Irwan Prayitno dalam sambutan Pekan Agro Inovasi dan Open House 40 Tahun Badan Litbang Pertanian, di Sukarami, Kabupaten Solok, Selasa (21/10).

Irwan menjelaskan bahwa berbagai kajian tentang pertanian yang dihasilkan BPTP sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama petani. Namun, ada juga yang meremehkan hasil kajian lembaga litbang (penelitian dan pengembangan). Contohnya, jumlah anggaran untuk melakukan penelitian tentang pertanian masih rendah. Tidak hanya itu, Irwan menambahkan, bahwa ada pula pihak-pihak yang meletakkan litbang hanya pada salah satu SKPD.

“Kalau ini terjadi, tentu kegiatan kajian dan penelitian pertanian tidak berjalan maksimal. Litbang ini dianggap tidak berguna,” ungkapnya.

Dibandingkan negara lain, Indonesia termasuk negara yang masih kurang memperhatikan eksistensi lembaga penelitian dan pengembangan. Australia, Malaysia, dan Amerika Serikat merupakan contoh negara-negara yang menjadikan kajian serta penelitian sebagai prioritas. Sementara di Indonesia, LIPI, Lapan, dan lembaga penelitian lainnya masih memiliki jumlah anggaran yang sedikit. Hal ini menjadikan lembaga-lembaga tersebut terbatas dalam melakukan penelitian.

“Meskipun begitu, pengembangan dan penelitian harus diprioritaskan. Termasuk dalam penetapan jumlah anggaran untuk litbang. Karena ini (hasil penelitian) memang besar manfaatnya bagi petani kita di Sumatera Barat,” jelas Irwan.

Irwan memberi contoh “Padi Tanam Sabatang”. Kajian tersebut dihasilkan oleh para peneliti dan sukses memberikan cara yang terbaik dalam proses penanaman padi dibandingkan sebelumnya. Selain itu, terdapat pula “Jajar Legowo”.  Metode tersebut telah menghasilkan 1 hektar sawah 11,6 ton padi dan ada juga melakukan panen tiga kali dalam setahun. Irwan mengatakan bahwa contoh kesuksesan tersebut merupakan hasil dari kajian teknologi pertanian.

“Kepada para petani, mari kita lakukan ajakan yang baik itu. Ajakan yang saya maksud adalah hasil dari kajian peneliti teknologi pertanian. Mari kita aplikasikan melalui penyuluh pertanian yang ada di nagari (desa). Ini (hasil penelitian) sangat besar sekali manfaatnya guna meningkatkan hasil pertanian di Sumatera Barat,” imbau Irwan.

Selain menggunakan hasil penelitian teknologi pertanian, Irwan juga mengingatkan para petani untuk tidak membakar jerami yang ada di sawah. Sebab, pembakaran jerami dapat merusak humus tanah. Irwan juga mengingatkan para petani untuk selalu menggunakan pupuk organik.

“Kita sementara tidak berpikir untuk menambah lahan. Akan tetapi, berpikirlah bagaimana kualitas pertanian itu terjaga bagus sehingga petani sukses,” pesannya.

Hadir pula pada kesempatan tersebut, Bupati Kabupaten Solok, Syamsu Rahim; mewakili Kepala BPTP (pusat), M. Pramayusdi; Kepala BPTP Sumatera Barat, Ardianto; Kepala Dinas Pertanian Sumbar, Joni; serta Kepala Dinas Perkebunan Sumbar, Fajaruddin.

Bupati Solok, Syamsu Rahim, mengatakan bahwa Pekan Inovasi dan Open House 40 Tahun Badan Litbang Pertanian merupakan sarana memotivasi para petani untuk lebih maju. Motivasi tersebut berupa penyuluhan mengenai penemuan dari hasil penelitian teknologi pertanian. Sehingga, diharapkan para petani mengaplikasikan hasil penemuan tersebut guna memperoleh hasil pertanian yang berkualitas.

“Kita juga banyak punya kebun percontohan, seperti di Alahan Panjang yang memproduksi pepaya hasil rekayasa teknologi pertanian. Selain itu, ada pula Beras Solok yang menjadi beras terbaik di Indonesia,” terangnya.

Sementara menurut Kepala BPTP yang diwakili M. Pramayusdi, BPTP merupakan ujung tombak penelitian di bidang pertanian. Para peneliti dapat menghasilkan inovasi-inovasi terbaru. Pada saat melakukan riset, para peneliti BPTP bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait. Sehingga, hasil teknologi dapat menjadi yang terbaik.

Pramayusdi juga meminta kepada pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota, untuk lebih memperhatikan keberadaan BPTP. “Kita akan memperkenalkan inovasi kepada masyarakat, serta menerapkannya kepada petani melalui berbagai penyuluhan. Sehingga, (hasil penelitian) benar bermanfaat bagi masyarakat,” jelas Pramayusdi.

Pada kesempatan itu, Gubernur Irwan Prayitno mengukuhkan Komite Daerah Sumberdaya Genetik Tanaman Sumatera Barat. Gubernur juga melakukan tanda tangan MoU bersama para Bupati/Wako, dengan Balai Besar Penelitian Pertanian mengenai kajian pertanian. Usai pembukaan acara, Gubernur bersama rombongan juga melakukan peninjauan lapangan, seperti melihat perkembangan inovasi pertanian berupa tanaman jagung, sayur, buah-buahan dan berbagai tanaman lain di lingkungan BPTP. [humasprov/pks.or.id]

Senin, 20 Oktober 2014

Sumbar Peroleh Anugerah Cinta Karya Bangsa 2014

PADANG – Pemprov Sumbar kembali menunjukkan prestasinya. Kali ini mendapatkan penghargaan Anugerah Cinta Karya Bangsa 2014 yang diserahkan Menteri Perindustrian, M.S Hidayat, Rabu (15/10) di Jakarta.

Anugerah tersebut diberikan karena Pemprov Sumbar dinilai memiliki komitmen yang tinggi dalam penggunaan produk dalam negeri untuk kebutuhan masing-masing.
Komitmen itu dituangkan dalam sejumlah kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan Pemprov Sumbar dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Ada tiga provinsi yang memperoleh anugerah ini, peringkat pertama diraih oleh Jawa Timur dan peringkat kedua Sumbar. Posisi ini sama dengan 2013. Kemudian di peringkat ketiga Sumatera Selatan.

Gubernur Irwan Prayitno mengatakan, prestasi yang baik dan membanggakan ini tidak terlepas dari dukungan dan komitmen seluruh stakholder. Irwan berharap adanya penghargaan tersebut juga berdampak pada perekonomian Sumbar ke depan.

“Terima kasih kepada seluruh stakeholder, SKPD di lingkungan Sumbar serta masyarakat yang komit dalam menggunakan produk dalam negeri. Terutama di Sumbar ada banyak kerajinan dan produk UMKM yang perlu diberdayakan,” ujar Irwan, Kamis (16/10) usai menyambut piagam tersebut yang dibawa pulang oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumbar, Prof. Rahmad Syani.
Selain itu, ia juga menghimbau kepada pelaku usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun perseorangan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sumbar, untuk dapat berkomitmen menggunakan produk dalam negeri.

“Kita harapkan juga kepada pelaku usaha, BUMD dan BUMN untuk komitmennya agar selalu menggunakan produksi dalam negeri. Hal ini juga sebagai upaya untuk pemenuhan semua kebutuhan agar ekonomi nasional terus berkembang, kesempatan kerja terus meningkat, dan menghemat penggunaan devisa negara,” harap Irwan.

Sementara, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumbar, Rahmad Syani mengatakan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, ada beberapa ciri yang dinilai cinta terhadap produk dalam negeri. Ciri tersebut ada di lingkungan SKPD Provinsi Sumbar.

Ada beberapa tahap yang dilakukan untuk dapat meraih penghargaan tersebut. Pertama, menjawab kuisioner yang dikirimkan oleh tim Kementerian Perindustrian. Isi pertanyaannya terkait kebijakan Pemprov Sumbar dalam mendorong penggunaan produk dalam negeri.

Kemudian tim datang melakukan verifikasi atas jawaban kuisioner yang dijawab sebelumnya. Jawaban dicocokkan dengan administrasi yang ada. Mulai dari dokumen pengadaan barang sampai dengan dokumen kontrak dengan penyedia yang dilakukan pada 20 Agustus 2014 lalu. Terakhir, presentasi di Jakarta. Presentasi ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah pada 12 September 2014 lalu.
“Alhamdulillah, dengan melalui tahap tersebut, kita berhasil mendapat peringkat 2 setelah Jawa Timur,” kata Rahmad Syani.

Sebelumnya, pada penyerahan anugerah tersebut, Menteri Perindustrian MS. Hidayat mengatakan, pemberian penghargaan Anugerah Cinta Karya Anak Bangsa merupakan apresiasi dan penghargaan pemerintah kepada kementerian/lembaga, BUMN, perguruan tinggi, pemerintah daerah bagi yang telah melaksanakan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Peningkatan itu diaplikasikan dalam pengadaan barang dan jasa di masing-masing unit kerja. Sehingga dapat memacu dunia usaha selalu meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) agar dapat memperkuat basis produk nasional.

“Untuk mendorong pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, serta tumbuhnya kreativitas dan inovasi, tidaknya hanya dari kalangan pemerintah, namun juga pihak swasta. Sehingga diharapkan dapat memperkokoh kualitas produk dalam negeri menghadapi masyarakat ekonomi Asean (MEA) 2015,” sebut MS. Hidayat. (401)

Singgalang 20 Oktober 2014

Jumat, 03 Oktober 2014

Irwan Targetkan Sumbar Bebas Buta Aksara 2015

Muaro Sijunjung – Provinsi Sumatera Barat menargetkan masyarakatnya bebas dari buta aksara pada tahun 2015. Hal ini disampaikan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, pada acara puncak peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) ke-49 tingkat Provinsi Sumbar, di Gedung Pancasila, Kota Muaro Sijunjung, Sumbar, Kamis (2/10).

“Empat bupati  (Sijunjung, Solok, Solok Selatan dan Pesisir Selatan ) telah berhasil menurunkan angka buta aksara masyarakat secara sinigfikan, pada tahun 2014 ini tinggal 25.741 orang, turun sekitar 0,5 persen dari jumlah tahun 2010 yaitu 87.852 orang, kita berharap dapat kita tuntaskan pada tahun 2015 nol persen,” kata Gubernur yang juga kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Kendati demikian, Irwan juga menyadari sulitnya geografi, tempat tinggal penduduk  diperbukitan dan lain-lain di Sumatera Barat yang kadang sulit dijangkau oleh para tutor dan pendidik menjadi salah satu penyebab utama terhambatnya target tersebut.
Irwan menuturkan, bahwa negara-negara  maju saat ini telah berhasil menol persenkan buta aksara penduduk sesuai dengan tuntutan UNESCO. Oleh karena itu mau tidak mau, tambahnya, Pemprov Sumbar bersama bupati dan walikota se-Sumbar akan melakukan upaya menol persenkan buta aksara pada tahun 2015. “Ini tanggungjawab dan kerjanya pemerintah,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Irwan memberi apresiasi kepada Bupati Sijunjung dan Bupati Solok yang telah turut memberikan perhatian dan melibatkan masyarakat lansia dalam kegiatan pembangunan. “Ini sesuatu yang baik dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan nilai-nilai kemanusiaan. Walaupun dalam ketentuan  yang berumur 61 keatas tidak dianggap lagi masuk dalam penilaian penuntasan buta aksara,” paparnya.
Irwan juga meminta jangan sampai usia lansia dianggap sudah tidak produktif lagi. “Jadi tetap kita perhatikan secara baik karena mereka tetap manusia. Karena tidak ada batasan umur dekat dengan bau tanah, karena kita melihat kenyataan usia tidak jamin, jika dipanggil Allah SWT,” jelasnya.
Dia menambahkan, selain kondisi geografis masyarakat juga dipengaruhi oleh sikap budaya dibeberapa daerah seperti anggapan tidak perlunya anak bersekolah, dan anggapan ‘sudah pandai mengaji ya sudah’, mereka kemudian disibukan oleh kerja mencari nafkah hidup. Akan tetapi, Irwan meminta bupati dan walikota se-Sumbar tetap optimis.
“Dengan program jemput bola ke daerah tersebut dengan pendidikan formal maupun non formal. Mudah-mudahan pengorban para tutor, tetap tekun dalam menuntaskan  buta aksara di Sumatera Barat bisa nol persen,” pungkasnya.
Kegiatan yang bertajuk “Aksara Membangun Peradaban dan Keunggulan Pembangunan Berkelanjutan di Sijunjung” ini dimeriahkan dengan berbagai kegiatan dan pameran hasil karya pendidikan buta aksara. [pks.or.id]
irwan-prayitno.com

Senin, 22 September 2014

Gubernur Terima Anugrah Aksara Utama

Kendari – Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menerima penghargaan “Anugrah Aksara Utama” dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atas kinerja dan kepedulian yang tinggi dalam percepatan pemberantasan buta aksara di Provinsi Sumatera Barat. Penghargaan Anugrah Aksara Utama ini diserahkan langsung oleh Mendikbud RI Prof. Dr. Ir. Muhammad Nuh, DEA, Sabtu (20/9), di Kendari Sulawesi Tenggara pada acara Puncak Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Nasional ke-49 tahun 2014.

Gubernur Irwan Prayitno di sela-sela kegiatan menyampaikan, kita ketahui belum semua masyarakat Sumbar dapat memperoleh pendidikan disebabkan oleh faktor tempat tinggal yang terpencil, ekonomi atau tingkat kemiskinan, sistem budaya yang terkungkung menyebabkan sebagian masyarakat luput dari belajar yang menyebabkan mereka tidak bisa membaca, menulis dan berhitung.

Buta Aksara merupakan ancaman yang serius bagi pengentasan kemiskinan, IPM (indeks pembangunan manusia), pendidikan dan kesehatan serta pendapatan tidak dapat diraih jika ketiga hal tersebut diabaikan, ujarnya

Irwan Prayitno menegaskan, kerjasama yang baik antara Dinas Pendidikan Prov dan Kab/Kota khususnya PKBM dan Kelompok Belajarnya mesti terus ditingkatkan baik penguatan program, orientasi maupun monitoring dan evaluasi.

Keberhasilan diraihnya penghargaan Anugrah Aksara Utama ini merupakan sumbangsih para ujung tombak pelaksana dan pegiat program Keaksaraan terutama para tutor di kelompok belajar di bawah koordinasi PKBM dan untuk itu semua kita sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih.

Kita berharap dengan penghargaan yang diraih saat ini dapat memotivasi kita semua, komponen anak nagari, stakeholder, pemerintah daerah dan lain-lain di Sumatera Barat dapat menuntaskan semua permasalahan buta aksara pada tahun 2015. Dan melalui kebersamaan kita wujudkan masyarakat Sumatera Barat sebagai daerah tuntas Buta Aksara Paripurna.

Pelayanan dan kepedulian menuntaskan Buta Aksara merupakan suatu hal yang mengharukan, jika semua masyarakat dapat membaca dan mampu membangun kecerdasannya. Dengan kemampuan membaca kita seakan-akan telah membuka pintu untuk kehidupan yang lebih baik. Semoga kerja keras dan sungguh-sungguh ini menjadi amal bagi kita semua, doanya

Tahun ini di Sumbar  masih terdapat  25.174 orang masyarakat yang masih buta aksara atau 0.5 % dari penduduk Sumbar  yang pada tahun 2010 berjumlah 87.852 orang buta aksara. Penurunan angka ini merupakan catatan kinerja dan kerjasama Pemprov dan Pemda Kab/Kota. [humasprov]

irwan-prayitno.com

Selasa, 16 September 2014

Gubernur Sumbar Terima Penghargaan Dari Business Review

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno kembali menerima penghargaan. Kali ini, Irwan menerima penghargaan dari Business Review sebagai pembina BUMD terbaik khususnya Bank Nagari. Penghargaan oleh Business Review berlangsung di CIMB Niaga, Jakarta, Selasa (16/9).
Salah satu contoh BUMD Pemprov Sumbar yang juga terbaik dari sisi pengelolaannya adalah Hotel Balairung di Jakarta.

Sebelumnya Pemerintah Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada  Provinsi Sumatera Barat atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2013 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah .

Piagam penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Presiden Budiono kepada Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Pada pembukaan acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2013, di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, di Jakarta, Jumat (12/9) lalu.[dm/pksnongsa.org]

Senin, 15 September 2014

Penghargaan Akuntansi dan Laporan Keuangan dari Wapres RI

Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada  Provinsi Sumatera Barat atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2013 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah .

Piagam penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Presiden Budiono kepada Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, pada pembukaan acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2014, di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, di Jakarta, Jumat (12/9).

Gubernur Irwan Prayitno disela-sela kegiatan menyampaikan, secara pribadi saya memberikan apresiasi atas penghargaan ini yang merupakan hasil kerja semua komponen di pemerintahan, DPRD dan masyarakat. Kita berharap dengan simbol kebanggaan penghargaan ini mampu membangunan sinergi yang lebih baik lagi di masa-masa mendatang.

Penghargaan ini juga diharapkan mampu meningkatkan dan memotivasi kita untuk mampu berkerja lebih keras dan sungguh-sungguh, upaya memajukan penyelenggaraan dan pembangunan yang lebih baik lagi di Provinsi Sumatera Barat, dari waktu ke waktu, ujarnya.

Wapres Republik Indonesia Boediono dalam sambutannya mengungkapkan, saat ini kualitas laporan keuangan, baik Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) maupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memang telah  menunjukkan perbaikan signifikan. “Saya sampaikan apresiasi, namun pekerjaan belum selesai. Upaya peningkatan kualitas laporan keuangan harus ditingkatkan, karena masih banyak Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang belum dapat WTP,” ungkapnya .

Namun demikian, lanjutnya, capaian opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan hanya sasaran antara untuk mencapai good governance dalam pengelolaan pemerintahan yang baik
Menurutnya, selain meningkatkan kualitas laporan keuangan, yang juga penting dilakukan adalah meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern. “Upaya harus terus dilakukan, selain upaya peningkatan kualitas laporan keuangan, juga upaya peningkatan kualitas sistem pengendalian intern, sebagai salah satu alat pendeteksi dini atas praktik penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.”

Dengan telah disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Wapres berharap peraturan tersebut dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengendalian intern pemerintah yang lebih efektif, urainya. [humasprov]

irwan-prayitno.com

Sabtu, 21 Juni 2014

Sumbar Terbaik Nasional dalam Pelayanan Publik

Padang, Singgalang Ombudsman Republik Indonesia, menganugerahi predikat terbaik nasional dengan nilai tertinggi kepatuhan terhadap UU Pelayanan Publik kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Penghargaan tersebut diterima Gubernur Irwan Prayitno dari Menko Polhukam Djoko Suyanto di Jakarta, Jumat (18/7).

Irwan Prayitno menyampaikan, ucapan terima kasih dan mengapresiasi kegiatan Ombudsman Pusat dan Perwakilan di Padang yang telah memberikan masukan dan pengarahan serta penilaian terhadap peningkatan pelayanan publik di lingkungan Pemprov Sumbar. Pelaksanaan pelayanan publik merupakan tuntutan UU nomor 25 tahun 2009, sebagai suatu kewajiban pemerintah kepada masyarakat.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerja sama dan kesungguhan SKPD dan staf, dengan nilai 24 SKPD dinyatakan bagus dalam pelayanan publik dan 5 SKPD belum baik dalam memberikan pelayanan. Untuk itu kepada SKPD yang telah baik agar mempertahankan dan meningkatkan.
Sedang SKPD yang belum agar segera membenahi diri untuk menyamakan sistem dan kelengkapan layanan dengan SKPD yang telah baik.

“Untuk itu kita meminta setiap SKPD agar terus meningkatkan mutu dan kwalitas perlayanan secara permanen, sehingga penyelenggaraan pelayanan publik di Sumatera Barat dapat berjalan dengan baik dan benar. Penghargaan ini juga merupakan tantangan kita setiap unit kerja dan aparatur, untuk mempertahankan dan meningkatkan layanan secara baik, sehingga pelaksanaan pelayanan publik ini juga diharapkan berdampak kemajuan dan perkembangan pada sektor pembangunan lainnya,” harapnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana, mengatakan, penyampaian predikat kepatuhan ini merupakan salah satu bentuk apresiasi atas usaha peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat unit layanan. Penganugerahan ini sekaligus juga memperingati lima tahun kelahiran UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik.

Pemprov Sumbar pantas mendapat penghargaan ini, karena respon dan komitmen Gubernur Irwan Prayitno dapat mewujudkan kebutuhan dan sistem pelayanan publik sesuai UU dapat dikerjakan dalam 2 bulan bersama 30 SKPD yang ada. Ini sesuatu yang patut diapresiasi guna memberikan motivasi peningkatan pelayanan publik sekaligus melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU No. 25/2009 tentang Pelayan Publik.

“Sudah saatnya birokrasi kita menjadi birokrasi yang turun tangan untuk menggiatkan peningkatan kualitas pelayanan publik,” terang Danang.

Pada kesempatan itu Ombudsman Republik Indonesia, menganugerahi predikat kepatuhan terhadap UU Pelayanan Publik kepada 78 instansi negara. Instansi negara penerima predikat kepatuhan itu terdiri atas 17 kementerian, 12 lembaga negara, 21 pemerintah provinsi dan 26 pemerintah kota.
Penganugerahan predikat kepatuhan ini dilihat dari upaya instansi penerima predikat dalam memenuhi komponen standar pelayanan sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 dan Bab V UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam ketentuan itu tercantum bahwa sebuah unit layanan harus menyampaikan informasi, di antaranya, mengenai kejelasan waktu, prosedur, persyaratan dan biaya layanan.

Atas dasar itu, Ombudsman RI kemudian melakukan berbagai observasi di sejumlah unit layanan pada tingkat kementerian, lembaga, pemerintah provinsi dan kota. Hasilnya, pada akhir 2013, masih banyak unit layanan publik yang belum memampang standar layanannya.

Padahal penyampaian informasi mengenai standar layanan kepada masyarakat selaku pengguna layanan merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Oleh karenanya, lembaga negara pengawas pelayanan publik ini kemudian melakukan pendampingan pemenuhan komponen standar pelayanan ke sejumlah unit layanan publik sejak awal 2014.

Hasilnya, sebanyak 452 unit layanan publik pada 78 instansi negara masuk kategori patuh tinggi terhadap UU Pelayanan Publik. Rinciannya terdiri atas 237 SKPD Kota, 178 SKPD Provinsi, 25 Kementerian dan 12 Lembaga.
(401)

Singgalang 21 Juli 2014

Rabu, 07 Mei 2014

Infrastruktur Sumbar Terbaik di Indonesia

JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menilai infrastruktur Sumbar terbaik di Indonesia. Bahkan menjadi provinsi terbaik dalam pelayanan infrastruktur dalam menunjang kesejahteraan masyarakat.  
Atas keberhasilan itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum memprioritaskan beberapa pembangunan infrastruktur strategis di Sumbar.
“Menteri PU segera menindaklanjutinya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur 2014-216,” kata Gubernur Irwan Prayitno yang dihubungi Singgalang tadi malam, usai pertemuan dengan Djoko Kirmanto, membahas upaya percepatan prioritas pembangunan infrastruktur, Selasa (6/5) di Jakarta.
Makanya, di Sumbar pembangunan berbagai sarana infrastruktur tetap menjadi perhatian pemprov bersama pemkab/kota dari tahun ke tahun. Apalagi masih banyak sarana infrastruktur yang perlu dibenahi dan dilengkapi hingga dibangun baru untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan daerah.
“Pembangunan infrastuktur itu sangat berkorelasi dengan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Pemprov bersama pemkabupaten/kota terus berusaha dan berjuang bagaimana menggaet pendanaan dari pusat. Tentu dibarengi dengan usulan program-program strategis,” jelas Irwan.
Menurutnya, kalau hanya mengandalkan dana provinsi saja tidak cukup. Jumlahnya terbatas. Begitu pula pendanaan kabupaten/kota. Apalagi untuk membangun berbagai infrastruktur itu butuh biaya yang tidak sedikit. Solusinya, dana pusat harus digaet ke daerah. Berbagai program strategis diusulkan.
Dalam pertemuan itu, Menteri PU sangat merespon usulan gubernur. Para Dirjen di Kementerian PU pun menandai sejumlah program strategis tersebut untuk ditindaklanjuti pula.
“Mudah-mudahan ada yang dianggarkan dalam APBN perubahan tahun ini. Begitu juga dimasukkan pula dalam APBN 2015 dan 2016,” kata Irwan yang saat itu didampingi Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), Ali Musri dan Kepala Dinas Prasarana Jalan dan Tarkim, Suprapto.
Beberapa pembangunan infratsruktur yang menjadi prioritas percepatan pembangunan meliputi, percepatan pembangunan infrastruktur jalan. Antara lain, Jalan dari Bypass menuju Duku-Sicincin-Balingka, Pembangunan jalan terowongan Ngarai Sianok-Jembatan Ngarai Sianok hingga melintas Bukittinggi (jalan alternatif).
Untuk jalan, panjangnya mencapai 76 kilometer. Kemudian 1,1 kilometer untuk pembangunan terowongan dan 0,49 kilometer untuk pembangunan jembatan. Total keseluruhan dana pembangunannya mencapai Rp2 triliun.
Khusus untuk pembangunan Terowongan Ngarai Sianok, panjangnya 1,1 km, lebar 11 meter dan tinggi 11 meter, perkiraan biaya Rp1,2 triliun. Selain terowongan juga dibangun jembatan Ngarai Sianok Tipe Cable Stayed bentang 2×450 meter (490 meter) dengan lebar 22 meter. Perkiraan biayanya Rp800 miliar.
“Pembangunan jalan dan terowongan ini bertujuan guna menghindari beberapa titik kemacetan di Lubuk Alung, Sicincin, Silaing, Padang Panjang-Koto Baru dan Padang Luar,” harap Irwan.
Selanjutnya, percepatan pembangunan Jalan Pantai Nipah menuju Pantai Padang hingga ke BIM yang membutuhkan dana Rp470 miliar. Juga ada pembangunan Jalan Padang Aro-Sungai Dareh-Batas Jambi, dengan dana Rp370 miliar.
Lalu, Pembangunan Jalan Teluk Bayur-Tarusan-Pasar Baru-Alahan Panjang-Kiliran Jao (Rp950 miliar), pembangunan Jalan Lingkar Timur, Padang (Rp16 miliar), pembangunan Jalan Lingkar Barat, Padang Panjang (Rp70 miliar).
Sedangkan, prioritas percepatan pembangunan juga termasuk pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), meliputi pembangunan pengendalian banjir Batang Kuranji. Pembangunan pengendalian banjir di Batang Kuranji ini meliputi bagian tengah; dari Bendung Gunung Nago hingga Bendung PDAM Gunung Pangilun, Padang. Dananya Rp50 miliar.

Kemudian, percepatan pembangunan pengendalian banjir Batang Maransi, di Kota Padang dengan dana yang dibutuhkan Rp120 miliar. Lalu pengamanan Pantai Sasak, Pasaman Barat (Rp30 miliar).
Singgalang 7 Mei 2014

Minggu, 04 Mei 2014

Wow.. Beredar Foto Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno Antri Naik Pesawat

Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, sejak masa kepemimpinannya di Sumatera Barat dikenal tidak pernah menaiki pesawat dengan kelas bisnis walaupun yang dinaiki pesawat Garuda, beliau selalu memesan kelas ekonomi. Hal ini sangat berbeda dengan pejabat lainnya yang sering kali menaiki pesawat kelas Bisnis untuk berpergian menggunakan uang negara.
Kebiasaan Gubernur Sumbar asal PKS ini mengundang orang-orang ingin mengetahui apakah benar yang dilakukan, apalagi hal ini hampir tidak pernah dipublish di media-media. Tak jarang penumpang lainnya yang mengenal beliau ketika menaiki pesawat memfoto beliau yang terlihat antri atau justru duduk dibangku kelas ekonomi pada sebuah pesawat.
Kali ini beredar di sosial media facebook, foto Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno sedang mengantri pengecekan tiket pesawat lion air sebelum menaiki pesawat. Pada foto tersebut tidak jelas keterangan beliau akan terbang kemana, tapi dari buramnya gambar diketahui bahwa pengambilan foto dilakukan dengan menggunakan kamera telepon genggam. Sedangkan pada akun facebook dengan nama Tentang Gubernur Sumbar menyebutkan bahwa foto tersebut diambil Sabtu (03/05/2014) dengan penerbangan menuju Jakarta.
Sebelumnya Taufik Ismail, seorang sastrawan kenamaan Indonesia, pernah bertemu dengan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno dalam sebuah penerbangan menaiki pesawat Garuda dan kaget ketika melihat seorang Gubernur Sumbar hanya duduk dikelas ekonomi sebagaimana masyarakat biasanya. Berikut tulisan Taufik Ismail yang berkesan atas pertemuan tersebut.
Taufik Ismail: Irwan Prayitno Sosok Gubernur Teladan
Pesawat Garuda GA 162 dari Padang, mendarat mulus di Bandara Soekarno Hatta, Senin (13/12). Saya dan istri ada di pesawat yang sama. Kami yang duduk di bagian ekonomi, tak tahu persis siapa saja gerangan yang duduk di kelas eksekutif.
Perjalanan 90 menit setelah selesai, kami harus bergegas untuk urusan masing-masing. Di antara yang bergegas itu, ada Gubernur Sumbar, Prof. Irwan Prayitno.
Para penumpang kelas eksekutif dijemput dengan mobil khusus, namun karena Irwan duduk di kelas ekonomi, maka naik buslah ia bersama-sama kami. Bergelantungan. Apa adanya.
Menurut saya ada gubernur di Indonesia yang duduk di kelas ekonomi dalam sebuah penerbangan adalah istimewa. Mungkin bagi orang lain tidak.
Gubernur Irwan terlihat oleh istri saya melangkah ke ruang ekonomi. Di sini rakyat badarai memilih tempat duduk, sesuai kemampuan keuangan masing-masing. Tidak seorang pun di antara kami yang akan berkecil hati, jika Irwan Prayitno, duduk di eksekutif, sebab ia gubernur. Kami bangga kalau gubernur duduk di kursi yang nyaman.
Namun saya tak percaya, kenapa ia melangkah ke ruang rakyat ini. Saya dan istri duduk di kursi 5 AB, Gubernur Irwan justru lebih ke belakang lagi, 12 C. Kami berbasa-basi sejenak, lantas Irwan meluncur ke belakang, tenggelam di kursinya.
Saya sudah lama juga hidup, sering naik pesawat bersama banyak orang dari pejabat tinggi hingga orang biasa. Bagi saya ada gubernur rendah hati seperti ini, menjadi obat. Ia tak berjarak dengan rakyat. Ia tampil apa adanya.
Begitulah ketika Garuda mendarat di Cengkareng, kami tak bisa pakai pintu garbarata, sehingga harus dijemput pakai bus besar. Semua penumpang kelas ekonomi naik ke sana. Juga Gubernur Sumbar.
Bersama kami, ia berdesak-desakan dan bergelentungan. Bagi saya ini memang luar biasa, ketika para pejabat kita merasa risih duduk di kelas ekonomi. Bagi saya ini juga sebuah keteladanan, ketika di banyak bandara, ada lahan parkir khusus untuk pejabat, persis di mulut pintu kedatangan.
pkssumt.or.id 4 Mei 2014

Senin, 28 April 2014

Sumbar Sukses Eliminasi Malaria di 15 Kabupaten/Kota

PADANG, METRO-Pemerintah Provinsi Sumbar berhasil mengeliminasi 15 kabupaten/kota dari penyakit malaria. Atas prestasi itu, Kementerian Kesehatan memberikan penghargaan Sertifikat Eliminasi Malaria, pada pemerintah daerah.
 “Penghargaan kali ini tidak lepas dari dukungan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. Ini prestasi beliau, hingga 15 kabupaten/kota berhasil mengeliminasi daerahnya dari malaria,” kata Kepala Dinas Kesehatan Sumbar, Rosnini Savitri, Minggu (27/4).
Sebelumnya, gubernur juga berhasil meraih penghargaan bidang kesehatan Ksatria Bhakti Husada dan penghargaan untuk kelompok kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL). Selain Sumbar, provinsi lainnya juga meraih penghargaan sama.
Namun dari sekian banyak provinsi, hanya Sumbar yang paling banyak daerahnya tereliminasi dari malaria. Disebutkan Rosnini, upaya mengeliminasi malaria di Sumbar sudah dimulai sejak tahun 2006 silam. Dan hasilnya baru terlihat setelah 8 tahun kemudian. “Hasil yang kami harapkan memang belum paripurna, sebab masih terdapat empat daerah yang belum bebas malaria,” terang Rosnini.
Empat daerah yang belum bebas malaria adalah, Pesisir Selatan, Sawahlunto, Payakumbuh dan Kabupaten Mentawai. Penyerahan penghargaan bertepatan dengan Hari Kesehatan se-dunia dan Hari Malaria. Penghargaan Sertifikat Eliminasi Malaria, yang diserahkan Sabtu (26/6) di Jakarta, diterima Bupati Sijunjung Yusirwan Arifin.
Dijelaskan Rosnini, meski telah mampu mengeliminasi malaria bukan berarti tidak ada penemuan kasus malaria di daerah ini. Namun yang dimaksud adalah, kasus malaria yang muncul di bawah 1/1000 penduduk. Disamping itu tidak ada penularan setempat, yaitu penyakit malaria yang diderita penduduk daerah itu, tetapi malaria yang dibawa dari daerah lain.
Sementara, Menteri Kesehatan RI, Nafsiah Mboi, pada kesempatan itu menyatakan bahwa eliminasi Malaria adalah komitmen global yang disepakati pada Sidang Majelis Kesehatan Sedunia atau World Health Assembly (WHA) 2007. Mengutip data World Malaria Report 2012, dari 104 negara endemis malaria, terdapat 79 negara yang diklasifikasikan berada dalam fase pemberantasan Malaria, 10 negara dalam fase pre-eliminasi dan 10 negara lainnya sudah berada dalam fase eliminasi.
Indonesia bertekad kuat mencapai eliminasi malaria. Mulai 2007, Indonesia secara bertahap akan mencapai eliminasi Malaria. Selambat-lambatnya pada 2030, Indonesia ditargetkan mencapai tahap eliminasi atau bebas malaria. “Keberhasilan ini merupakan bukti bahwa kita mampu mengeliminasi malaria dari wilayah Indonesia. Saya yakin, di tahun mendatang secara bertahap satu demi satu wilayah di Indonesia akan bebas dari malaria,” ujar Menkes.
Menkes mengatakan, masalah malaria merupakan masalah yang kompleks. Hal ini dikarenakan bahwa penyebaran malaria berkaitan dengan masalah lingkungan, perubahan iklim, mobilitas penduduk dan perilaku masyarakat.
“Karena itu, eliminasi malaria harus melibatkan semua komponen masyarakat, dilakukan secara persisten dan terus-menerus, serta diarahkan pada sasaran yang tepat agar memberi hasil optimal,” kata Rosnini.
Dalam lima tahun terakhir, Angka Kesakitan Malaria atau Annual Paracite Incidence (API) telah berhasil diturunkan dari 1,96 per 1000 penduduk (2008) menjadi 1,69 per 1000 penduduk (2012). Upaya keras sangat dibutuhkan agar Indonesia dapat menurunkan angka API sesuai dengan target Millenium Development Goals (MDGs) 2015 yaitu 1 per 1000 penduduk. Data menunjukkan, sebanyak 17 dari 33 Provinsi yang memiliki nilai API < 1 per 1000 penduduk. Selanjutnya, 10 Provinsi lainnya memiliki nilai API diantara 1-5 per 1000 penduduk. Sementara 6 Provinsi lainnya, memiliki nilai API > 5 per 1000 penduduk, bahkan ada provinsi yang memiliki nilai API > 50 per 1000 penduduk.
Penyerahan sertifikat Eliminasi Malaria merupakan salah satu kegiatan dari rangkaian Puncak Peringatan Hari Kesehatan Dunia tahun 2014. Melalui Hari Kesehatan Dunia, kewaspadaan terhadap penyakit berbasis lingkungan salah satunya vector borne diseases (penyakit yang ditularkan melalui vektor binatang) semakin penting untuk ditingkatkan di tengah isu penyakit degeneratif yang sudah mulai masif di masyarakat. Karena kewaspadaan terhadap re-emerging diseases (penyakit lama yang muncul kembali) salah satunya penyakit akibat vektor binatang masih juga menjadi masalah di negara berkembang seperti Indonesia. Hal inilah rupanya yang mendasari World Health Organization atau WHO mengambil tema vector borne diseases sebagai tema peringatan hari kesehatan sedunia tahun 2014.
posmetropadang.com 28 April 2014

Selasa, 22 April 2014

66 Calon DPRD Sumbar ”Terduduk” | 5 Pendatang Baru Tumbangkan 2 Incumbent

Payakumbuh, Padek—Maksud hati ingin duduk di DPRD Sum­bar. Menyuarakan aspirasi rak­yat. Apa daya, setelah Pemilu Legislatif 2014 digelar, mereka malah ”terduduk”. Itulah yang dialami 66 dari 72 calon anggota DPRD Sumbar dari Daerah Pe­milihan Sumbar 5, meliputi Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota.

Ya, berdasarkan hasil reka­pitulasi suara di tingkat KPU Kota Payakumbuh dan KPU Ka­bu­paten Limapuluh Kota yang berakhir Minggu (20/4) malam dan Senin (21/4) siang, hanya 6 calon legislator yang dipastikan dapat tiket ke DPRD Sumbar. Sedangkan 66 lainnya, terpaksa menelan pil pahit: terpental dari bursa jawara.

Walau demikian, 66 calon legislator itu sebenarnya tidak perlu berkecil hati. Karena 6 rekan mereka yang melenggang ke DPRD Sumbar, sesung­guh­nya juga tidak berhasil meme­nuhi sendiri kuota Bilangan Pembagi Pemilih (BPP).

Bahkan, dari 6 partai politik di Payakumbuh dan Limapuluh Kota yang dipastikan punya kursi di DPRD Sumbar, yakni Partai Demokrat, Gerindra, Gol­kar, PKS, PPP, dan PAN, hanya Demokrat yang diprediksi mam­pu memenuhi BPP.

Prediksi ini menguat karena total suara sah yang ditetapkan KPU untuk DPRD Sumbar di Dapil 5 Sumbar (Payakumbuh dan Limapuluh Kota), hanya 237.652. Bila angka itu dibagi 6 (jumlah kursi), maka harga 1 kursi DPRD Sumbar di dapil ini, diperkirakan 39.902 suara.

Sedangkan Partai Demokrat, berhasil meraih 42.102 suara. Dimana, sebanyak 35.745 suara diperoleh Partai Demokrat di Limapuluh Kota dan 6.357 suara diraih di Payakumbuh. Dengan demikian, dari 6 kursi DPRD Sumbar di Dapil Payakumbuh dan Limapuluh Kota, kursi per­tama sudah dipastikan milik Partai Demokrat.

Sedangkan kursi kedua di­perkirakan menjadi milik Partai Gerindra. Karena berdasarkan rekapitulasi suara oleh KPU Paya­kumbuh, Gerindra meraih 9.047 suara. Dan berdasarkan reka­pitu­lasi suara oleh KPU Limapuluh Kota, partai besutan Prabowo ini mendapat 22.535 suara. Jika ditotal, menjadi 31.582 suara.

Sementara, kursi ketiga DPRD Sumbar di Dapil 5 Sum­bar, diperkirakan bakal diisi Partai Golkar. Partai berlambang beringin ini, meraup 29.180 suara. Dimana, sebanyak 22.535 suara didulang di Limapuluh Kota dan 9.047 suara didapat di Payakumbuh.

Sedangkan kursi keempat, diperkirakan bakal ditempati PKS. Karena sampai penetapan oleh KPU Payakumbuh dan Li­ma­­puluh Kota, PKS meraih 23.7731 suara. Dengan rincian, 15.285 suara diperoleh di Li­mapuluh Kota dan 8.446 suara didapat di Payakumbuh.

Adapun kursi kelima dan keenam, diprediksi akan diisi oleh PPP dan PKS. Berdasarkan rekapitulasi suara oleh dua KPU, PPP meraih 23.320 suara dan PAN mendapatkan 20.178 suara (selengkapnya lihat grafis).

5 Pendatang Baru Menang

Lantas, siapakah 6 calon legislator yang berpeluang besar mewakili warga Payakumbuh dan Limapuluh Kota di DPRD Sumbar? Komisioner KPU Paya­kumbuh Yuzalmon dan Ko­mi­sioner KPU Limapuluh Kota Ilham Yusardi, belum berani menyimpulkan, karena masih menunggu hasil rekapitulasi suara di tingkat KPU Sumbar.

Walau demikan, dari rekapi­tulasi suara yang ditetapkan KPU kedua daerah, caleg yang bakal duduk di DPRD Sumbar, sudah tergambar. Dari Partai Demokrat, kemungkinan besar yang akan duduk adalah Dar­man Sahladi, ketua DPRD seka­ligus ketua DPC Partai Demokrat Limapuluh Kota.

Sebab, berdasarkan reka­pitulasi suara yang dihimpun Pa­dang Ekspres, Darman Sahla­di meraih 12.543 suara. Se­dang­kan dua anggota DPRD Sumbar yang berstatus incumbent (se­dang menjabat) dan menjadi rival berat Darman Sahladi, yakni Dodi Delvi dan Syamsul Bahri Yahya, masing-masingnya me­raih 10.885 suara dan 6.597 sua­ra.

Disusul Ika Manang Putri dengan 2.726 suara, Ibrahim Sahosa 1.541 suara, dan dr Yola Khairiansyah dengan 868 suara. ”Ya, insya Allah, kita terpilih. Namun, ini tentu juga berkat para senior sesama caleg dan bantuan dari seluruh kader serta relawan,” kata Darman Sahladi, saat dihubungi kemarin.

Sedangkan dari Partai Ge­rindra, kemungkinan besar, ca­leg yang akan duduk di DPRD Sumbar adalah Supardi. Bekas anggota DPRD Sumbar dari PBB ini meraih 8.720 suara. Unggul dari tokoh muda Nurkalias alias Kolis (6.147), Elvia Desita (4.526), Dasril (3.955), Zagly Bros (1.595), dan Illa Susanti (622).

Dari Partai Golkar, caleg yang akan duduk di DPRD Sum­bar adalah Yulfitni Djasiran. Dia meraup 8.208 suara. Terpaut jauh dari Fachrul Rasyid HF (3.226), Abdul Khair (3.158), Jafaar Habbas (2.860) dan Sri Wahyuni (1.912).

Dari PKS, caleg yang ber­potensi duduk di DPRD Sumbar ialah Irsyad Syafaar. Pemimpin Perguruan Ar-Risalah Padang itu meraih 8.152 suara. Disusul, Ibnul Aqil D Gani (3.166), Ely Gustina (2.336), Elinar Anas (2.303), Efendi (1.917), dan Yul­fian Azrial (1.463).

Dari PPP, caleg ber­potensi duduk di DPRD Sumbar adalah Novi Yuliasni Dt Paduko Rajo. Anggota DPRD Limapuluh Kota dua periode ini, meraup 6.127 suara. Unggul atas Zamhar Ba­he­ram (4.427), Erlindawati (3.582), Syafwan Saleh (2.809), Arius Sampeno Dt Sinaro Ga­rang (1510), dan Azni Zuhrini (421).

Sedangkan dari PAN, caleg yang berpotensi duduk di DPRD Sumbar adalah Profesor Her­man Mawardi. Ahli kincir air ini, mendulang 5.677 suara. Unggul atas Mahmuda Rivai (3.925), Riswadi Dt Siri Marajo (3.154), Hilmi Dt Maro (2.023),  Ros Indra Desnita (1.102), dan Nur Asnati Harun (735).

Walau demikian, hasil reka­pi­tulasi suara yang dihimpun dari KPU Kota Payakumbuh dan KPU Kabupaten Limapuluh Ko­ta ini, masih menunggu pene­tapan selanjutntya dari KPU Sumbar. Hasil ini juga berpe­luang mengalami perubahan, karena Partai NasDem Lima­puluh Kota menolak menekan hasil rekapitulasi suara di tingkat kabupaten. Ini disampaikan oleh caleg Partai NasDem untuk DPRD Sumbar Marsanova Andesra.(frv)

Padang Ekspres 22 April 2014

Partai Besar Klaim Satu Kursi setiap Dapil

Padang, Padek—Kendati KPU Sumbar baru akan melakukan rapat pleno rekapitulasi pene­-tapan perolehan suara Pemilu Legislatif (Pileg) tingkat DPRD Sumbar besok (23/4), namun masing-masing partai politik (parpol) mengaku optimistis bisa menjadi pemenangan Pileg berlangsung 9 April lalu itu. Bahkan, sejumlah pimpinan parpol mengklaim partainya bisa meraih minimal satu kursi per daerah pemilihan (dapil).

Klaim optimisme itu diuta­ra­kan Ketua DPD I Partai Golkar Sumbar Hendra Irwan Rahim, Ketua DPD Partai Demokrat Sumbar Josrizal Zein, Ketua DPW PAN Sumbar M Asli Chai­dir, Ketua DPW PKS Sumbar Trinda Farhan Satria, dan Ketua DPD Partai Hanura Sumbar M Tauhid ketika dihubungi secara terpisah, kemarin (21/4). 

Petinggi Partai Golkar Sum­bar paling optimistis bahwa partai berslogan ”Suara Rakyat, Suara Golkar” itu, bisa men­do­minasi perolehan kursi dari DP­RD Sumbar periode 2014-2019. Terlebih lagi, perolehan suara partai berlogo pohon beringin itu mampu menguasai 14 dae­rah di Sumbar sesuai hasil pleno KPU kabupaten/kota.

Dari 19 kabupaten/kota ya­ng ada di Sumbar, ”si kuning” hanya kalah di lima daerah yakni Padang, Bukittinggi, Sawah­lunto, Agam dan Mentawai. Me­ru­juk perolehan suara ini, Partai Golkar meyakini bisa meng­an­tongi total kursi melebihi jumlah periode ini yang hanya sebanyak sembilan kursi.

”Kita belum mendapatkan gambarannya. Tapi kita optimis­tis bisa mendominasi perolehan kursi di DPRD Sumbar nanti. Karena kita hanya kalah di lima daerah, sisanya kita menang,” ujar Ketua DPD Partai Golkar Sumbar, Hendra Irwan Rahim, kepada Padang Ekspres, kemarin.

Sampai kemarin, Hendra mengakui bahwa masih banyak­nya saksi yang belum menye­rah­kan laporannya. Itulah sebab­nya, dirinya kesulitan mengkal­ku­la­sikan jumlah perolehan suara yang telah dikantongi. Mantan anggota DPRD Sumbar itu berharap seluruh saksi yang belum menyerahkan laporan­nya segera menyerahkannya.

Optimisme juga berembus dari parpol besutan Susilo Bam­bang Yudhoyono. Partai Demok­rat sebagai partai penguasa se­be­lumnya, mengaku bahwa par­tai berlambang mercy itu mam­pu mengantongi minimal satu kursi per dapil (delapan kursi, red).

”Kalau yang menang, seperti memang Golkar. Tapi saya yakin, Demokrat bisa mendapatkan sebanyak sembilan kursi di DPRD Sumbar nanti. Karena ada salah satu dapil yang diper­kira­kan bisa menyumbangkan dua kursi (saat ini Demokrat 14 kur­si),” sebut Ketua DPD Partai Demokrat Sumbar, Josrizal Zein. Dapil dimaksud, yakni Dapil VI Sumbar meliputi Sijunjung, Tanah­datar, Dharmasraya, Sa­wah­lunto dan Padang­panjang,

Begitu juga dengan PAN. Meski belum mendapatkan la­po­ran total jumlah suara, na­mun partai besutan Hatta Rajasa tersebut meyakini bisa me­ngan­tongi satu kursi per-Dapil. Arti­nya, diperkirakan ada delapan ku­rsi. ”Itu sudah lebih dari cu­kup dibandingkan dengan pe­rio­de sekarang, hanya enam kursi,” ujar Ketua DPW PAN Sumbar, M Asli Chaidir.

Lain lagi PKS, parpol ber­slogan ”Bersih, Peduli dan Pro­fe­sional”  itu terlihat belum berani membeberkan jumlah perolehan kursi untuk DPRD Sumbar nanti. Pasalnya, hingga kemarin DPW PKS Sumbar ma­sih melakukan penghitungan suara. ”Belum dapat (gambaran, red), masih sedang dalam tahap penghitungan suara,” ungkap Ketua DPW PKS Sumbar, Trinda Farhan Satria. Saat ini PKS Sum­bar hanya mengantongi lima kursi di DPRD Sumbar.

Sedangkan Partai Hanura menargetkan minimal bisa mem­pertahankan jumlah kursi yang ada saat ini (lima kursi, red). Namun secara umum lapo­ran yang sudah didapatkan, Hanura meyakini bisa men­da­patkan masing-masingnya satu kursi di sejumlah dapil.

”Ya begitulah, kalau per­saingan itu sudah diwarnai de­ngan politik kotor. Maka, wakil rakyat yang dilahirkan tak akan maksimal memperjuangkan as­pi­rasi rakyatnya. Jadi, politik saat ini bukan politik yang sehat lagi, melainkan bela yang bayar bu­kan bela yang benar,” tegasnya.

Seperti diketahui total ang­gota DPRD Sumbar periode men­datang bertambah 10 orang menjadi 65 orang. Itu terbagi ke dapil Sumbar 1, yakni Ko­ta Pa­dang dengan jumlah kursi 10, Dapil Sumbar 2 yakni Padang­pa­ria­man dan Kota Pariaman de­ngan 7 kursi.

Dapil Sumbar 3 meliputi Agam dan Kota Bukittinggi de­ngan jumlah kursi yang dipere­butkan 8. Dapil Sumbar 4 yakni Pasaman dan Pasaman Barat dengan jumlah kursi 9. Dapil Sumbar 5 yaitu Limapuluhkota dan Payakumbuh dengan 6 kursi.

Sedangkan Dapil Sumbar 6 meliputi Sijunjung, Tanahdatar, Dharmasraya, Sawahlunto dan Padangpanjang jumlah kursi 11. Dapil Sumbar 7 meliputi Solok, Solok Selatan dan Kota Solok dengan jumlah kursi 7, dan te­rak­hir Dapil Sumbar 8 yakni Pesisir Selatan dan Mentawai dengan jumlah kursi 7.

Di sisi lain, Ketua KPU Sumbar Amnasmen menu­tur­kan, KPU menjadwalkan rapat pleno rekap hasil suara yang sudah diplenokan KPU kab­upa­ten/kota besok atau Kamis nanti (23 atau 24 April ini). ”Mari kita tunggu bersama sambil terus memberikan pengawalan,” kata Amnasmen ketika dihubungi Padang Ekspres tadi malam. (zul/zil)

Padang Ekspres 22 April 2014

Selasa, 15 April 2014

Mensyukuri Kemenangan

Bagi orang beriman, sekecil apapun pemberian dan karunia dari Allah akan selalu disyukuri sebagai sebuah nikmat dan kemenangan dariNya. Jangankan yang tampak dan nyata, yang tersembunyipun akan disyukuri. Jangankan yang banyak, yang sedikitpun akan melahirkan pujian kepada Yang Maha Kuasa. Bahkan dibalik setiap kerugian, bencana, kekecewaan, kekalahan dan sejenisnya, seorang mukmin akan menemukan kemenangan dan keMaha-Bijaksanaan Allah.

Lihatlah perjanjian hudaibiah antara Rasulullah saw dengan kafir qureisy, yang butir-butir kesepakatannya secara sepintas, mayoritasnya merugikan umat Islam. Tapi Allah tetap menamakannya sebagai Fathan Mubiina (kemenangan yang nyata). Mana kemenangannya? Padahal umrah harus dibatalkan dan kembali lagi ke madinah. Kambing yang dibawa mesti dibawa pulang atau disembelih dijalan tanpa jadi melakukan umrah. Semua orang kafir yang terlanjur pergi ke madinah mesti dikembalikan ke makkah, sebaliknya orang madinah yang terlanjur ke makkah tidak dikembalikan. Sungguh kesepakatan yang tidak seimbang. Tapi tetap itu merupakan kemenangan.

Al Quran surat Ali Imaran ayat 144 mengabarkan bahwa Rasulullah saw akan mati dan pasti mati. Tapi berita kematian itu ditutup di ujung ayat dengan pujian bagi orang-orang yang bersyukur. Bukan memuji orang yang bersabar. Berarti orang beriman malah menemukan nikmat dibalik sebuah musibah. Musibah apalagi yang lebih besar dari pada kematian Rasulullah saw?

Khalid bin walid memimpin pasukan yang 7000 orang menghadapi 200.000 pasukan romawi. Tiga panglima utama telah syahid. Lalu Khalid dengan piawai berhasil membawa lolos pasukannya kembali ke madinah. Tapi itu tetap dianggap sebagai kemenangan. Padahal pasukan romawi yang 200 ribu tidak ditumbangkan… para syuhada dari panglima tidak terbayarkan dengan jumlah yang terbunuh dari pasukan lawan…

Dalam berjuang menegakkan kebenaran, kita tidak boleh berhenti dan tidak cukup hanya menggali adakah ada kemenangan dibalik sebuah peristiwa yang tidak mengenakkan? Kita mesti naik kelas ketingkat orang yang bersyukur dibalik kekalahan dan kekecewaan. Dengan sikap inilah kita akan naik derjat dimata Allah SWT.

Dalam konteks perjuangan kita Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu 2014 ini, kita juga wajib bersyukur. Setelah difitnah, dibully, dibantai, dicaci-maki, dikritisi secara halus dan kasar, tidak saja oleh lawan, tapi juga kadang dari kawan-kawan sesama iman, babak-belur dimedia semenjak pebruari 2013, dengan segala hidangan sandiwara, festival, drama, sinetron-sinetron palsu yang dibumbui racun-racun untuk menggiring opini dan membangun kebencian bersama kepada PKS. Lalu diiringi dengan lembaga-lembaga survey yang selalu meletakkan PKS dibawah 3,5% dan tidak akan lulus PT.

Setelah itu kampanye golput begitu massifnya. Baik yang memang inisiatif sendiri, maupun yang memang bagian dari sillent operation pihak-pihak yang berkepentingan. Orang-orang baik dan shaleh dari kalangan kaum muslimin yang taat lumayan juga terpengaruh dan memilih jalur ini. Mereka adalah orang-orang ikhlas yang insya Allah bebas dari kepentingan pribadi. Namun ini pasti berpengaruh kepada suara partai-partai Islam termasuk PKS. Lalu setelah itu semua, dua hari menjelang pencoblosan, dimalam pencoblosan dan fajar hari pencoblosan, ratusan juta bahkan milyaran uang bertebaran menyiram manusia-manusia yang rela menjual harga dirinya sesaat dengan harga murah. Di warung-warung, lapau-lapau, rumah-rumah dan pelosok-pelosok hal ini bisa dipastikan terjadi atau bisa dilacak...

Setelah itu semua, Alhamdulillah, setidak-tidaknya di Sumbar, PKS dan seluruh kadernya wajib bersyukur. Banyak kabar-kabar gembira yang perlu disyukuri. Di Payakumbuh PKS mengalami lonjakan suara lumayan signifikan. Naik dari rangking 6 ke rangking 3. Suara seimbang dengan Demokrat dan golkar di kisaran 7 ribuan masing-masingnya, dan dapat 3 kursi (satu kursi perdapil). Insya Allah satu kursi pimpinan dewan ada di tangan PKS (sebagai wakil ketua). Dan untuk suara propinsi PKS payakumbuh rangking 2 setelah gerindra dikisaran 8 ribuan suara, hanya terpaut sekitar 400 suara. Sedangkan untuk suara pusat, PKS payakumbuh no 3 setelah gerindra dan demokrat. Alhamdulillah masyarakat payakumbuh telah banyak yang cerdas, tak terpengaruh dengan segala situasi di atas.

Di kota Padang, Alhamdulillah juga ada kemenangan. Memang betul kursi PKS menjadi 5 kursi, berkurang 1 dari priode yang lalu. Namun trend suara terbagi rata. Rangking satu gerindra dengan 6 kursi. PKS rangking kedua dengan 5 kursi. Dan tidak ada lagi partai yang dominan di kota padang, sehingga tidak bisa mengajukan calon kepala daerah kecuali dengan koalisi. Untuk suara propinsi dari kota padang PKS malah nomer satu dan insya Allah akan mendapatkan 2 kursi di DPRD propinsi. Dari tabulasi DPW sampai tadi malam PKS optimis meraih satu kursi di dapil-dapil yang lain. Itu artinya terjadi lonjakan kursi di propinsi dari sebelumnya 5 kursi saja menjadi 8 atau 9 kursi. Semoga Allah memudahkannya. Dikabupaten agam dan kabupaten padang-pariaman mengalami penambahan kursi. Kita dengar informasi di propinsi lain terjadi hal yang sama di beberapa kota dan kabupaten.

Insya Allah juga ada beberapa Ustadz dari kader PKS yang berkafaah syar’I yang akan mendapat amanah dari rakyat. Ust H. Saiful Efendi Lc, MA akan mendapat amanah di Bukittinggi. Ust Nasrullah Nukman, da’I kondang di Padang-panjang dan sumatera barat, insya Allah akan kembali mengemban amanah di kota Padang Panjang. Juga Ust Idris Al Hafizh yang hafal Al Quran juga akan menemani Ust Nasrullah di Padang panjang. Semoga para Ust ini bisa memberikan yang terbaik bagi umat dan daerahnya, serta mereka tetap istiqamah dalam ketaatan... Walaupun formulir C1 kita lumayaan lengkap, namun tentunya pengumuman resmi KPU tetap harus kita tunggu.

Ini hanya sebagian kecil dari nikmat Allah di balik segala peristiwa. Kesyukuran bagi kader PKS mesti diwujudkan dengan terus berbuat dan memberi kepada umat dan masyarakat. Sekuat kemampuan dan peluang yang telah Allah berikan. Insya Allah masyarakat semakin mengerti dengan apa yang sebenarnya terjadi dan keberpihakan kepada PKS akan bertambah walaupun sedikit demi sedikit. Bila hasil akhirnya lebih buruk dari hitung-hitungan C1 kita ini, kitapun akan tetap terus bekerja agar kondisi umat semakin lebih baik. Laa yukallifullahu nafsan illaa wus'ahaa...

Wallahu min waraa il qashd…


Irsyad Syafar