Penghargaan Energi Nasional 2012

Gubernur Sumbar menerima Penghargaan Energi dari Menteri ESDM Jero Wacik

Investment Award 2011

Gubernur Sumbar menerima penghargaan dari pemerintah pusat sebagai provinsi terbaik bidang penanaman modal.

Menolak Kenaikan Harga BBM

Wakil Ketua DPRD Sumbar yang juga Ketua DPW PKS Sumbar ketika diwawancarai wartawan terkait demonstrasi mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM.

Penyalur BOS Tercepat 2012

Gubernur Sumbar mendapat penghargaan sebagai provinsi penyalur dana BOS tercepat tingkat nasional tahun 2012.

Penghargaan Lingkungan Hidup 2012

Gubernur Sumbar pada tahun 2012 kembali mendapatkan penghargaan lingkungan hidup tingkat nasional dimana pada tahun 2011 juga telah mendapat penghargaan yang sama.

Pages

Jumat, 31 Agustus 2012

Gubernur Minta Bupati/Wako Tegur Camat yang Berikan Izin Hunian di Titik Rawan Longsor

PADANG – Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengimbau walikota dan bupati untuk serius menegur camat dan walinagari yang masih memberikan izin pendirian hunian, baik hunian tetap atau hunian sementara di titik-titik rawan longsor. Hunian yang sudah terlanjur ada juga diminta untuk direlokasi ke tempat yang lebih aman.
 
“Ini menyangkut keselamatan masyarakat. Jika masyarakat dibiarkan tinggal di daerah rawan longsor berarti kita membiarkan mereka celaka,” kata Irwan, Jumat (31/8).

Imbauan ini beranjak dari longsor di Desa Air Dingin, Solok Juli lalu. Longsor itu menimbun dua rumah masyarakat. Untung saat itu sebanyak 20 rumah lain di sekitarnya juga tak tertimbun.

“Longsor di Desa Air Dingin, Solok itu menjadi peringatan untuk kita bergegas mengosongkan titik rawan agar tak ada korban,” katanya.
 
Selain di Desa Air Dingin, tercatat 120 titik rawan longsor di Sumbar. Sebanyak 19 di antaranya merupakan titik paling rawan yang acap longsor, di antaranya berada di Lubuk Peraku, Lubuk Selasih, Bukit Putus Bungus, Pasar Minggu Tarusan, Bukit Sebelah dan Bukit Apit.

Memasuki musim penghujan hingga akhir tahun ini, Irwan menilai perlu masing-masing pemerintah kabupaten/kota untuk bergegas melakukan pencegahan dampak korban dan kerugian karena longsor dengan merelokasi masyarakat. Jangan sampai pemerintah kabupaten/kota baru bergerak setelah terjadi bencana.

“Pola penanggulangan ben cana di Sumbar harus diubah. Kita tak lagi bisa memakai konsep bencana dulu baru bergerak. Tapi bergerak sebelum bencana terjadi. Pencegahan dampak buruk ten tu akan lebih baik,” katanya.

Imbauan ini sebenarnya bukanlah imbauan baru. Kepala Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Sumbar, Ade Edward mengatakan imbauan mengosongkan daerah titik rawan longsor sebenarnya sudah acap dilakukan.
 
Namun, masih saja ada walinagari dan camat ‘nakal’ yang memberikan izin pendirian hunian. Ada juga masyarakat yang keras kepala. Alhasil setelah sekian lama di daerah titik rawan longsor sampai berdiri puluhan hunian. Padahal seharusnya kosong.

Bukan hanya di titik rawan longsor di Air Dingin saja, menurut Ade di daerah-daerah lain yang merupakan titik rawan masih ditemukan perumahan penduduk. Ada perumahan yang terlihat sudah lama dibangun dan ada yang berupa perumahan baru.

Pemberian izin mendirikan hunian atau pemukiman dikatakan Ade merupakan wewenang camat dan walinagari. Sehingga akan lebih efektif masing kepala daerah pemkab/pemkot yang menegaskan pada camat dan walinagari.

“Seharusnya bisa ditegaskan kepada walinagari dan camat juga masyarakat untuk tak mendirikan hunian di sana. Itu kan menyangkut keselamatan masyarakat,” katanya.

Selain tak memberikan izin pendirian hunian baru di daerah sekitar titik rawan longsor, Ade juga berharap masing-masing pemerintah kab/kota dapat mengevakuasi masyarakat yang sudah terlanjur membangun hunian di daerah tersebut.

(403)
Singgalang 1 September 2012

Foto: Humasprov

Tekan Angka Kemiskinan dengan GPP

DUA TAHUN KEPEMIMPINAN IRWAN PRAYITNO – MUSLIM KASIM (15 AGUSTUS 2012 – 15 AGUSTUS 2012)

Padang- Kepemimpinan Gubernur Irwan Prayitno dan Wakil Gubernur Muslim Kasim berhasil menekan angka kemiskinan di Sumbar. Selain itu, program gerakan pensejahteraan petani (GPP) juga dinilai berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan Sumbar turun dari 8,99 persen pada September 2011 menjadi 8,19 persen pada Maret 2012. Sawahlunto paling sedikit orang miskin, hanya sebanyak 2,48 persen dan Mentawai paling banyak dengan jumlah 19,77 persen.

”Kita bersyukur akhirnya dapat menekan angka kemiskinan di Sumbar. Artinya berbagai program kemiskinan di Sumbar berjalan cukup dengan baik,” sebut Gubernur Irwan Prayitno didampingi Asisten II Setprov Sumbar, Syafrial.

Penurunan tersebut sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Sumbar tahun 2006-2012 sebanyak 0,6 pertahun. Untuk itu, pada RPJM Sumbar 2010-2015 percepatan penurunan tingkat kemiskinan menjadi salah satu target utama.

Berdasarkan data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, pada tahun 2010, tingkat kemiskinan makro di Sumbar sebesar 9,50 persen, mengalami penurunan pada kondisi Maret 2011 menjadi 9,04 persen.

Kemudian pada bulan September 2011 turun lagi menjadi 8,99 persen. Dan pada Maret 2012 tingkat kemiskinan sudah mencapai 8,18 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 404,736 jiwa.

Penurunan tingkat kemiskinan pada 2010-2012 ini juga diikuti dengan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur dari peningkatan index garis kemiskinan. Jika sebelumnya sebesar Rp230.000/kapita/bulan menjadi Rp.277.784/kapita/bulan.

Dampaknya, indeks kedalaman kemiskinan juga ikut turun, dari angka 1,49 persen di tahun 2010 turun menjadi 1,12 pada Maret 2012. Bahkan, indeks keparahan kemiskinan juga dapat ditekan dari angka 0,39 persen pada 2012 turun menjadi 0,29 pada Maret 2012.

Selain itu, angka penurunan juga turun. Jika tahun 2012 sebesar 6,95 persen turun menjadi 6,25 persen pada kondisi Februari 2012.

Sementara tingkat penurunan angka kemiskinan di kabupaten dan kota di Sumbar lebih cepat lagi. Sebanyak 12 kabupaten dan kota mampu menekan angka kemiskinan di atas rata-rata provinsi dan nasional. Sedangkan 7 kabupaten/kota lainnya capaian penurunan angka kemiskinannya berada di bawah rata-rata nasional yang berada pada posisi 11,96 persen.

Secara umum, penurunan kemiskinan di Sumbar berada pada track, sebanyak 0,6 persen pertahun. Dari periode 2006 sampai 2010 secara makro penurunan kemiskinan sudah mencapai sebesar 12,51 persen dengan pengurangan penduduk miskin dari sebanyak 550.251 jiwa menjadi sebanyak 430.024 jiwa. ”Jika kita perhatikan kemiskinan itu lebih banyak di kabupaten dan terendah di kota,” ujarnya Syahrial.

Menurutnya, saat ini masih ada kendala dalam menanggulangi kemiskinan, seperti terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan kebutuhan dasar. Pemberdayaan masyarakat miskin dan lebih rendahnya tingkat daya beli masyarakat.

Sementara itu, keberhasilan diraih satuan perangkat kerja daerah dalam merealisasikan program Irwan Prayitno dan Muslim Kasim terlihat pada Satpol PP Sumbar.

Seperti, melaksanakan operasi gabungan dalam penertiban penyakit masyarakat (Pekat), melakukan pengamanan dan pengawasan perkantoran dan asset Pemprov Sumbar, pengawasan dan pengamanan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada). Selain  itu, penertiban depot dan peredaran air minum isi ulang dan pengawasan bea cukai ilegal di Sumbar.

Terkait dengan pengawasan, Inspektorat Provinsi Sumbar seperti, keberhasilan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang bertujuan memberikan pelayanan optimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di lingkungan inspektorat.

Membentuk Forum Bersama Aparat Pengawas Internal Pemerintah (Forbes-Apip) se-Sumbar periode 2012-2015 yang bertujuan mengoptimalisasikan peran aparat intern pemerintah serta meningkatkan sinergitas institusi pengawasan intern pemerintah se-Sumbar.

Sedangkan Dinas Energi Sumbar Daya Mineral (ESDM) juga berhasil melaksanakan, meningkatkan jumlah rumah tangga yang mendapat layanan listrik.

Jumlah rumah tangga di wilayah pedesaan yang teraliri listrik mampu terealisasi 145 rumah tangga. Jorong yang terlayani jaringan listrik mencapai tiga jorong dan terbentuknya unit pengelolaan listrik di pedesaan (nagari) mandiri sebanyak tiga unit.

Keberhasilan yang telah diraih oleh Dinas Koperasi dan UKM adalah meraih berbagai penghargaan tingkat nasional.

Pada tahun 2011, terdapat lima penghargaan, yakni penghargaan terhadap Gubernur berupa Satyalancana Pembangunan dan empat penghargaan Bakti Koperasi dan UKM.

Pada tahun 2012, juga berhasil meraih penghargaan Satyalancana Pembangunan, Satyalancana Wira Karya dan enam penghargaan Bakti Koperasi dan UKM.

Sedangkan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), keberhasilan yang telah diraih adalah terlaksananya program pengembangan, pengelolaan jaringan irirgasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.

Pada tahun 2012, sudah melaksanakan perbaikan jaringan irigasi pada 87 daerah irigasi seluas 45.403 hektare, pemeliharaan jaringan irigasi dalam upaya mempertahankan fungsi jaringan pada 30 daerah irigasi dengan luas mencapai 35.541 hektare. Perbaikan jaringan irigasi pasca bencana gempa sebanyak 35 daerah irigasi seluas 20.000 hektare.

Sedangkan pada tahun 2012, juga sudah melaksanakan pemenuhan kebutuhan air bagi pertanian dengan prioritas utama kebutuhan pokok masyarakat dan pertanian rakyat. Dari target 3 kilometer (37.412 hektare), tahun 2011 mencapai 9,35 kilometer dengan luas area terairi seluas 50.736 hektare. Kemudian, pembangunan irigasi mampu membangun satu unit bendungan seluas 3.000 hektare.

Pada Dinas Kelautan dan Perikanan, capaian program kegiatan tahun 2012 di antaranya, peningkatan produksi perikanan. Tahun 2012 sebesar 211.971,30 ton, tahun 2011 (337.011,68 ton), terjadi peningkatan sebesar 58,99 persen. Sedangkan pencapaian produksi pada semester 1 tahun 2012 sebesar 182.164,27 ton.

Termasuk peningkatan produksi benih pada BB. Tahun 2012, sebesar 21.380.325 ekor. Tahun 2011 sebesar 47.538.705 ekor, terjadi peningkatan 122,25 persen.

Ekspor Komoditas Perikanan tahun 2010 sebesar 1.122.900 kilogram. Tahun 2011 sebesar 1.578.991,70 kilogram, meningkat sebesar 40,62 persen.

Sedangkan, capaian PAD tahun 2011 sebesar 337.809.515 meningkat sebesar 94,23 persen. Program yang telah berhasil dilaksanakan, pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap.

Kegiatan strategis, pengembangan sentra tuna wilayah barat. Tahun 2010, jumlah ekspor tuna mencapai 481.425 kilogram. Sementara, tahun 2012 jumlah ekspor 450.337 kilogram. Jumlah kapal penangkap ikan tuna tahun 2011 mencapai 104 unit kapal.

Sedangkan jumlah nelayan tradisional yang telah dilatih teknik pengangkapan tuna sistem long-line tahun 2012 mencapai 30 orang. Jumlah industri pengelolaan tuna sebanyak tiga unit. Jika tahun 2011 produksi tuna mencapai 4.000,6 ton, maka hingga Juni 2012 mampu mencapai 15.203,4 ton, melebihi capaian target 2012 sebesar 945 ton.

Untuk, pengembangan perikanan budidaya. Adanya pelaksanaan, pengembangan budi daya bandeng sebagai umpan tuna. Peningkatan mutu UPA melalaui pengadaan induk unggul pengembangan budidaya system keramba jaring apung (KJA). Pengembangan kawasan sentra produksi agropolitan.

Singgalang, 16 Agustus 2012

Foto: Humasprov

Rabu, 29 Agustus 2012

KOMODITAS KAKAO: Pemprov Sumbar Dorong Petani Kembangkan Produk Turunan

PADANG: Petani di Sumatra Barat didorong untuk mengembangkan produk turunan komoditas kakao karena hasil yang diperoleh bisa berlipat ganda.

Gubernur Irwan Prayitno saat berdialog dengan anggota Kelompok Tani Saiyo yang mengintegrasikan pengembangan komoditas kakao dengan sapi perah di Air Dingin, Koto Tangah, Kota Padang, Selasa, mengatakan melalui pengembangan produk turunan kakao, banyak tenaga kerja yang dapat ditampung dan keluarga petani bisa mendapatkan produk makanan bergizi.

Apalagi, tambahnya, kelompok tani mengembangkan sapi perah yang dapat dikombinasikan dengan produk turunan kakao.

Pemerintah Provinsi sudah memberikan dukungan dalam bentuk bantuan pembangunan gudang untuk fermentasi biji kakao dan alat pengolahan produk turunan serta mencarikan sumber modal.

"Selain itu, penanam modal asing sudah ada yang ingin membantu, baik dari segi peningkatan sumber daya manusia maupun dalam pengembangan produk turunan kakao tersebut," ujar Gubernur Sumbar, Selasa (28/8/2012).

Kepala Dinas Perkebunan Fajarrudin menambahkan saat ini sebanyak 10 kelompok di Sumbar dijadikan percontohan untuk pengembangan kakao fermentasi melalui kerja sama dengan PT ADM Cocoa.

Sepuluh kelompok itu tersebar dua di Padang, yakni Poktan Saiyo dan Padayo, serta empat di Tanahdatar, dan empat di Padang Pariaman.

Dia menjelaskan PT ADM Cocoa mulai 3 September 2012 akan melatih sebanyak 300 orang petani dan tenaga penyuluh lapangan bidang budidaya, pengolahan dan pemasaran.

Pembiayaan dalam pelatihan peningkatan SDM petani dan tenaga penyuluh itu semuanya ditanggung ADM Cocoa.

Menurut dia, petani tidak hanya bisa menghasilkan biji kakao, tetapi sudah punya kemampuan untuk mengolah menjadi produk turunan dan bisa pula dikombinasikan dengan susu perah sehingga punya nilai jual dan bergizi.

Perwakilan perusahaan ADM Cocoa di Singapura sudah datang ke Sumbar pada 16 Juli 2012 yakni Director Of Sustainability Michiel Hendriksz, Senior Manager Trading dan Supply Chain, Roy Ng, dan Commercial Director Asia, Ng Liock Kieng.

AMD Cocoa berencana membangun gudang di Sumbar, sebelumnya telah memiliki tiga gudang di Indonesia, di antaranya di daerah Sulawesi. (Antara/bas)

bisnis.com  29 Agustus 2012

Foto: Humasprov, pabrik coklat mini di Padang Pariaman

Selasa, 28 Agustus 2012

PNS diharapkan tingkatkan kinerja usai Lebaran

Padang - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengingatkan tentang upaya untuk terus meningkatkan kinerja kepada seluruh PNS di daerah itu, khususnya usai libur nasional terkait perayaan Lebaran 2012.

"Acara halal bi halal kegiatan yang patut kita kembangan terus, sebagai bagian dari sikap saling memaafkan untuk meningkatkan kinerja," kata Irwan Prayitno pada acara Halal bi Halal yang diselenggarakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) di Padang, Senin.

Hadir dalam kesempatan itu, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) M. Sayuti DT. Rajo Panghulu, Kabiro Humasprov diwakil Kabag Penerangan Iswan Akhir, dan para mantan Kadis PSDA, pensiunan, serta karyawan-karyawati instansi tersebut.

Menurut Gubernur bahwa seharus sikap saling memaafkan setiap hari dilakukan, agar terhindari dari penyakit sakit hati yang membuat susah diri sendiri.

Kendati demikian, urusan PNS tetap dijalankan bagi yang tidak taat aturan kedisiplinan dalam tugas, mulai dari teguran lisan, tertulis hingga pemecatan dan tak bisa dimaafkan.

Dalam kesempatan itu, gubernur menyontohkan, bahwa Rasulullah SAW, telah memberikan taulan dalam hidup keseharian, ketika seorang kafir yang senang mengolok-olok, meludahi.

Namun, ketika sang pengolok itu sakit, Nabi Muhammad kemudian tetap menjenguknya, sehingga dengan kebaikan itu, maka orang tersebut akhirnya masuk Islam.

Jadi, banyak contoh lain seperti Kisah Umar Bin Khatab, yang dulunya juga seorang kafir Qurais, tapi kemudian masuk pada agama Islam.

Rasulullah juga memberikan perhatian, bagaimana sikap memaafkan cukup penting untuk menjaga silaturrahim dan kebersamaan umat.

"Kita seharusnya juga demikian selalu menjaga keharmonisan dan kebersamaan dalam berkerja di tempat kerja, sehingga secara bersama-sama dapat menyelesaikan tugas secara baik yang akhirnya dapat meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Sebaliknya, apabilan ada seseorang kurang bersikap pemaaf, berdampak pada sikap psikologis diri sendiri, karena semua persoalan menjadi problema bagi dirinya sendiri.

Artinya, seseorang itu telah membuat dirinya sudah dan bukan kerana faktor eksternal dirinya atau kondisi lingkungan sekitar yang terjadi.

Gubernur juga menyinggung, persoalan kedinasan dan tertib administrasi perkantoran, Nabi Muhammad SAW juga memberikan contoh ketika memberikan hukum kepada sahabat yang bersalah untuk puasa berhubungan dengan istri masing-masing selama tiga bulan dan menjaga masjid.

"Hukuman yang ditetapkan itu dijalankan oleh sahabat nabi, karena kesalahan yang dilakukan," ujarnta.

Sebab, sanksi itu merupakan sebuah tantangan dalam berkerja, guna meningkatkan disiplin diri untuk kembali berbuat pada yang seharusnya.

Menurut dia, bekerja merupakan sebuah pengabdian yang dilakukan dengan kesungguhan, agar apa yang akan diraih bersama dapat menjadi kenyataan.
Di Dinas Perhubungan

Kepala PSDA Sumbar, Ali Musri menambahkan, kegiatan halal bi halal sebagai upaya untuk membangunan silaturrahim guna menyukseskan kinerja dilingkungan PSDA.

"Selama ini, telah mampu merekatkan hati dan persaudaraan di lingkungan mitra kerja PSDA dan karyawan-karyawati, mudah-mudah ini mendapat berkah dari sang Pecipta," ujar dia.

Dalam hari yang sama Gubernur Irwan Prayitno juga melakukan acara yang sama di rumah Kadis Perhubungan bersama karyawan-karyawati dilingkungan Provinsi Sumbar.

Kadis Perhubungan Murdika juga mengajak karyawan-karyawati Dinas Perhubungan untuk selalu membangun hubungan silaturrahmi yang baik, guna meningkatkan kinerja dalam memberi pelayanan ke masyarakat.

(KR-SA/I014)

antaranews.com 27 Agustus 2012

Jumat, 24 Agustus 2012

Gubernur: PNS yang Rajin Akan Me­nerima Tunjada Penuh

Padang —Hari pertama kerja, usai libur Lebaran Idul Fitri 1433 Hijriyah, sedikitnya 42 orang pegawai negeri sipil ( PNS) di lingkungan Pemprov Sumbar tidak masuk kerja tanpa ke­te­ra­ngan. Sedangkan 434 orang  tidak hadir dengan alasan terlambat, sakit, izin, cuti dan sedang me­ngikuti pendidikan. 

Gubernur Sumbar Irwan Pra­yitno melakukan inspeksi men­dadak (sidak) ke sejumlah satuan kegiatan perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Sumbar, kemarin (23/8). Gubernur didam­pingi Sekprov Ali Asmar dan Asis­ten II  Syafrial serta Kepala Badan Ke­pegawaian Daerah (BKD) Ja­yadisman.

PNS yang tidak hadir tanpa keterangan akan dikenakan sanksi sesuai PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai. Di­ban­ding tahun lalu, tingkat kepatuhan PNS di lingkungan Pemprov Sum­bar di tahun ini lebih baik.

“Bagi PNS yang tidak hadir de­ng­an alasan cuti, sakit dan izin pen­didikan, dapat  ditolerir. Tapi yang tidak masuk kantor tanpa alasan je­las, tidak dapat ditorerir dan akan di­ke­nakan sanksi. Saya belum dapat data lengkapnya dari seluruh SKPD, ta­pi saya prediksi jumlah PNS yang hadir pada hari pertama ini 95 persen,” ujar Irwan Prayitno di sela-sela  sidak.

Pada Oktober mendatang, kata Irwan, kebijakan pe­mo­to­ngan tunjada bagi PNS yang malas masuk kantor akan di­ber­lakukan. Pada saat itu pula, PNS yang rajin akan me­nerima tunjada penuh. “Untuk pe­nem­patan PNS pada satu po­si­si atau jabatan, tingkat keha­diran menjadi salah satu in­di­kator penilaian,” ucapnya. 

Kepala BKD Jayadisman mengatakan, dari 5.092 PNS  Pemprov Sumbar, yang hadir 4.616 orang atau 90,65 persen. “Dibanding tahun lalu, PNS yang tidak hadir tanpa kete­ra­ngan jauh lebih banyak,” ujar­nya.
Jayadisman mengatakan, ada 26 SKPD di lingkungan Pemprov Sumbar yang tingkat kehadirannya 100 persen. Di antaranya Biro Umum, Biro Aset, Biro Perekonomian, Biro Humas dan Keprotokoleran, Dinas Pengelolaan Keuangan  Daerah, Dinas Kehutanan, Ba­dan Pengendalian Dampak Li­ngkungan Hidup (Bape­dalda). 

“Sedangkan yang tak hadir tan­pa keterangan, di BPBD 7 ora­ng dan Dinas Pendidikan 6 ora­ng. Pimpinan SKPD ber­sa­ng­kutan akan mem­berikan san­ksi terhadap bawahannya yang  tidak hadir tersebut,” tegasnya.

109 tak Hadir
Di Padangpanjang, dari 1.531 PNS, 1.422 orang hadir dan 109 lainnya absen. Sek­re­taris BKD Padangpanjang, Maisir Taib menyebutkan, PNS yang tidak hadir meliputi 25 orang terlambat, 13 orang sakit, 31 orang izin, dinas luar 8 orang, cuti 23 orang, sedang pendidikan 2 orang dan tanpa keterangan 7 orang. 

Sanksi mengacu pada PP No 53/2010. Jika tidak hadir mencapai 5 hari atau 37,5 jam dalam setahun, PNS ber­sa­ng­kutan akan diberikan teguran lisan. Bila 6-10 hari diberikan teguran tertulis, 11-15 hari di­beri sanksi berupa per­nyataan tidak puas. Berikutnya pe­nun­daan kenaikan gaji berkala, hingga pemberhentian secara tidak hormat jika kumulatif ketidakhadiran mencapai 46 hari kerja dalam setahun.

Maisir menyebutkan, saat ini terdapat seorang PNS yang sedang dalam proses pem­berhentian secara tidak hor­mat. Dia adalah pegawai salah satu kelurahan, karena tidak hadir 46 hari dalam setahun kerja. “Kepala SKPD atau pim­pinan yang tidak menjatuhkan hukuman disiplin, akan me­nerima sanksi sama dengan PNS yang melanggar aturan,” pungkas Maisir.

Pantauan Padang Ekspres, tingkat kehadiran PNS saat apel pagi cukup banyak. Na­mun setelah itu, rata-rata se­jumlah ruangan terlihat ko­song.

“Hari pertama ini kami memang memberikan to­le­ran­si karena kebetulan ada keluar­ga pensiunan yang me­nggelar pesta pernikahan di luar Pa­dangpanjang,” ungkap Sekko Budi Harianto di ruangan kerjanya. 

Apresiasi Kehadiran PNS
Bupati Pasaman, Benny Utama mengapresiasi tingkat kehadiran para pegawai di lingkungan Pemkab Pasaman yang hampir mencapai 95 persen. Para pegawai tetap bersemangat masuk kantor melaksanakan aktivitas ma­sing-masing.

Apresiasi itu disampaikan bupati dalam apel organik di halaman kantor bupati. Se­telah itu, dilanjutkan saling bermaaf-maafan.

Bupati menyampaikan per­­mohonan maafnya bagi se­lu­ruh jajaran. “Setelah sebulan berpuasa, PNS harus me­ni­ngkatkan disiplin dan kinerja demi tercipta sistem pelayanan publik yang lebih baik lagi,” tutur Benny sembari me­ne­gaskan PNS yang tidak hadir tanpa keterangan, akan diberi teguran tertulis dan sangsi sesuai aturan berlaku.

Di Pemkab Pasaman Barat, ada tujuh PNS yang tidak ikut apel pagi tanpa keterangan. Apel pagi dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan, Muha­yatsyah. “Tidak ada alasan tidak masuk kantor mulai hari ini (kemarin, red), kecuali yang cuti,” kata Muhayatsyah.

“Pak bupati biasanya tidak main-main dengan urusan disiplin. Kalau dia PNS, dipin­dahkan, kontrak atau honor langsung diberhentikan,” tam­bahnya lagi.

Hanya saja, Kasat Pol PP Pasbar Abdi Surya tidak ber­sedia memberikan atau hasil sidak PNS yang tidak hadir. “Ke Pak Bupati, Wabup atau Sekda, saya sudah SMS beliau hasil sidak,” katanya.

Sekkab Pasbar Yulrizal Baharin menegaskan, masih melakukan pendataan PNS dan pegawai kontrak atau honorer yang bolos di hari per­tama. Sidak dilakukan agar PNS sebagai abdi negara me­ningkat kinerjanya.
“Kita tidak ingin citra Pemkab Pasbar ru­sak akibat PNS yang malas. Apalagi ini berdampak pada pelayanan ke masyarakat yang kurang maksimal,” ujarnya.

Direktur LSM Forum Pe­muda Perintis Kabupaten Pas­bar, Eldoni Tanjung men­yebutkan, kepala daerah hi­ngga sekda harus tegas mem­berikan sanksi terhadap PNS pemalas. “PNS-PNS itu harus ditindak agar ada efek jera,” terang Eldoni Tanjung.

Di Pemkab Solok Selatan, Sekkab Fachril Murad yang sidak ke kantor kecamatan dan instansi lainnya, me­ngal­ku­lasikan rata-rata tingkat ke­hadiran hanya 92 persen. “Ada juga yang 100 persen, seperti di kantor Camat Pauh­duo,” ujarnya.

Kepala BKD Solsel Ismael usai sidak bersama Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria, mengatakan, pegawai yang menambah jatah libur adalah mereka yang berstatus tenaga honor lepas (THL). (roy/eri/ayu/wrd/sih)

Padang Ekspres 24 Agustus 2012

Foto: Humasprov

Gu­bernur Optimistis Tahun De­pan Ja­lan Sicincin-Malalak Tuntas

Padang —Kesiapan pe­merintah daerah menghadapi arus mudik dan balik tahun ini per­lu dievaluasi. Pasalnya, ham­pir seluruh ruas jalan masih di­warnai kemacetan panjang. Su­dah saatnya dicarikan solusi kon­kret agar persoalan klasik se­tiap tahun ini tak berulang. Me­ng­efektifkan jalan alternatif Si­­cin­cin-Malalak dan mere­a­lisa­si­kan pembangunan jalan tol, bisa menjadi skala prioritas ke­pala daerah se-Sumbar. 

Pantauan Padang Ekspres di be­­berapa lokasi, seperti ruas ja­lan Padang-Padangpanjang-Bu­kit­tinggi, Bukittinggi-Paya­kum­buh, Padangpanjang-Solok, So­lok-Padang, Padang-Pesisir Se­la­tan, Padang-Kerinci dan lain­nya, kemacetan mengular sam­pai belasan kilometer mulai H+1 Le­­baran. Seperti jalur Pa­dang-Bu­­kittinggi, kemacetan terjadi mu­lai perempatan Lubukalung, Ma­libo Anai, air terjun Lembah Anai, objek wisata Mifan Padangpanjang, Pasar Koto­baru, Pasar Padanglua dan be­be­rapa titik lainnya. 



Saking macetnya, waktu tem­puh Padang-Bukittinggi nor­­malnya hanya dua jam perja­la­nan, molor menjadi lima sam­pai tujuh jam perjalanan. Tak ayal, kon­disi ini mengundang umpa­tan pengguna jalan. M­ere­ka mengeluhkan keti­daksiapan pe­merintah mengatasi kema­ce­tan yang terus berulang setiap tahun. 

Salah seorang perantau yang juga Ketua Gebu Minang Jawa Ti­mur, Firdaus HB, memper­ta­nya­kan keseriusan pemda Sum­bar menyelesaikan jalur-jalur al­ternatif seperti jalur Sicincin-Ma­lalak. “Menurut informasi yang saya dapat, pembangunan ja­lur tersebut tidak tuntas karena pro­ses ganti rugi tanah belum tun­tas. Hal itu sangat kita sa­yang­­kan, masa membebaskan la­han untuk pembangunan saja pe­merintah tidak mampu,” sen­til pengusaha asal Agam terse­but. 

Dia juga menyayangkan ren­dah­nya kesadaran mas­yarakat ber­partisipasi dalam pem­ba­ngunan, akibatnya jalur Sicin­cin-Ma­­lalak tak kunjung tuntas. Mas­­yarakat cenderung meman­fa­at­­kan kesempatan dengan me­matok harga tinggi setiap pem­bebasan lahan. “Padahal, itu un­tuk kemaslahatan umat. Se­tiap jeng­­kal yang mereka berikan, wa­­laupun dibayar akan mem­be­ri­­k­an pahala yang terus-me­ne­rus pada mereka. Kemudian, akan mendatangkan manfaat se­cara ekonomis pada masy­a­rakat se­kitar,” jelasnya. 

Pengamat transportasi dari Unand, Dr Yossyafra dan Fidel Miro (dari UBH) menilai peme­rin­­tah Sumbar belum sepe­nuh­nya siap menghadapi arus mu­dik dan balik tahun ini.  “Jika pe­m­e­r­intah melengkapi prasa­rana ja­­lan di jalur alternatif itu, pe­ngen­­dara tidak akan takut mele­wa­­tinya, dan kemacetan tentu akan bisa teratasi,” kata Yossyaf­ra ketika dihubungi Padang Eks­pres tadi malam. 

Selain jalur alternatif belum tuntas, menurutnya, kemacetan juga diakibatkan pedagang kaki li­ma (PKL) berjualan di bahu ja­lan, serta banyaknya kenda­ra­an par­k­ir di titik-titik kema­cetan. Pa­dahal, kata Fidel Miro, UU No 38 Tahun 2004 tentang Jalan su­dah menjelaskan bahwa jalan ada­­lah suatu prasarana hubu­ngan darat yang diperuntukan un­­tuk lalu lintas. “Sayangnya, sam­­pai kini ma­sih banyak bahu ja­­lan dija­di­kan tempat jualan,” se­butnya. 

Penyebab lainnya, tambah Yossyafra, pelaku pengendara ti­dak tertib. Seperti saling men­dahului, parkir kendaraan di ba­hu jalan, dan banyaknya ken­da­raan menggunakan jalur yang sa­lah. “Inilah penyebab kema­ce­tan,” ungkapnya. Untuk kasus ter­akhir, Yossayafra me­nyaran­kan polisi menindak tegas pe­nge­n­dara yang melanggar ram­bu-rambu lalu lintas. Upaya ini pen­ting dilakukan untuk mem­be­rikan efek jera guna meng­hin­dari berulangnya kasus sama. 

Fidel Miro menyebutkan, ke­macetan dipicu peningkatan jum­­lah kendaraan tidak diikuti pe­nambahan prasarana jalan. Pe­­merintah seharusnya me­nye­dia­kan angkutan alternatif se­per­ti kendaraan massal, dan me­n­g­aktifkan kembali jalur kereta api yang sudah lama tidak di­fung­sikan seperti jalur kereta api Pa­riaman-Padangpanjang. “Ha­rus­nya saat Lebaran ini, jalur itu ha­rus diaktifkan kembali se­hing­ga dapat mengurangi kema­cetan,” ungkapnya. 

Pembangunan jalan tol di Sum­bar, menurut Fidel, juga bi­sa menjadi pilihan. Dia me­nilai, ren­cana pemerintah mem­ba­ngun jalan tol Sumbar-Riau sa­ngat efektif mengurangi kema­cetan. Fidel berharap pemilik la­han yang akan dilalui jalan tol, ha­­rus men­du­kung rencana ter­se­­but. “Selain me­ngurangi ke­ma­cetan, jalan tol juga dapat me­ningkatkan pere­ko­nomian Sum­bar,” tuturnya. 

Kemacetan jalan Padang-Bu­kittinggi-Payakumbuh juga me­ngundang pendapat bera­gam dari para tweeps yang ber­gabung di Twitter @pa­dan­g­eks­pres yang memiliki follower 3 ri­buan. Untuk mengatasinya, me­re­ka mendesak percepatan pem­ba­ngunan jalan tol atau jalan la­yang seperti digagas Meneg BUMN Dahlan Iskan dan Gu­ber­nur Sumbar Irwan Prayitno.  

“Bikin jalan layang kayak Ke­lok Sembilan,” kata Man­dha­riani. “Kan sudah ada wac­a­na untuk membangun jalan tol di rute tersebut,” sambung Andre Rameldo.


Tahun Depan Tuntas

Gubernur Sumbar Irwan Pra­­yitno mengaku tidak ber­le­pas tangan mengatasi per­soalan ini, terutama mengurai kema­ce­tan di ruas jalan Padang-Bu­kit­tingi dan Payakumbuh. Pem­prov Sumbar telah menyiapkan se­jumlah alternatif. Bahkan, Gu­bernur optimistis tahun de­pan ja­lan Sicincin-Malalak tuntas. Be­gitu juga pembangunan jalan tol yang merupakan salah satu pe­­­luang untuk lebih me­ning­kat­kan akses Sumbar ke provinsi  te­tangga, terutama  Riau.

Jalan tol, menurut Irwan, da­pat dijadikan sebagai alter­natif pra­sarana transportasi darat gu­n­a mengurangi kepadatan lalu lin­tas. Jalan tol juga berfungsi me­ningkatkan efisiensi dan efek­tivitas pelayanan jasa  distri­busi pro­duk perekonomian dari pu­sat pengolahan ke pusat pema­saran melalui koridor Sumatera, dan sebaliknya menuju Sumbar, khu­susnya Pelabuhan Teluk Ba­yur.

Seperti diketahui, rencana pem­bangunan jalan tol Padang–Riau telah diakomodir di tingkat na­­sional melalui rencana pem­ba­ngunan Sumatera Highway 2011-2029 yang dikeluarkan Bap­­pe­nas,  Masterplan Per­ce­pa­tan dan Perluasan Pem­bangu­nan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (Perpres  No 32 Tahun 2011). Lalu, SK Menteri PU No 631/KPTS/M/ 2009 tentang pe­netapan ruas jalan menurut  st­a­tusnya sebagai jalan nasional. Ren­cana pembangunan jalan tol juga telah diakomodir dalam do­ku­men perencanaan daerah yak­ni, RPJPD Sumbar 2005 sam­pai 2025, Rencana Tataruang Wilayah (RTRW)  2009 sampai 2029, dan RPJMD Sumbar 2010 sampai 2015.

”Jalan Sicincin-Malalak in­sya Allah tahun depan tuntas. Soal tanah di Agam dari Malalak ke Ngarai, sekarang sedang pe­nge­r­asan tanah. Kita berharap ji­ka ini tuntas, tentu akan mengu­rai kemacetan. Sedang­kan saat ini, jalan tol sedang dalam proses feasibility,” ujarnya.

Kepala Dinas Perhubungan, In­­f­ormasi dan Komunikasi (In­fo­r­­­kom) Sumbar, Mudrika me­nga­­t­akan, kemacetan di ruas ja­lan Padang, Bukittinggi dan Pa­ya­kumbuh akibat tidak ada jalan al­­t­ernatif. Salah satu solusi me­ng­u­rai kemacetan adalah de­ngan memperlebar jalan di Ba­tu­sangkar. ”Jumlah pemudik atau kendaraan setiap tahunnya akan terus bertambah. Karena itu, tak ada alternatif lain selain me­nyiapkan sarana dan prasa­rananya, yakni pelebaran jalan ba­ru. Kami dan Forum Lalu Lin­tas dalam waktu dekat akan me­la­kukan evaluasi terhadap an­ti­sipasi yang telah kami lakukan un­tuk mengatasi  tingginya arus mu­dik saat Lebaran,” ujarnya.

Terkait jalan Sicicin-Malalak be­lum ada rambu-rambunya, di­akui Mudrika karena belum di­anggarkan. “Kami akan usul­kan itu dulu ke DPRD dan tim ang­ga­ran pemerintah daerah (TAPD),”  ucapnya.

Disinggung berapa total ken­daraan yang keluar masuk Sum­bar selama Lebaran? Mu­drika me­ngaku tak tahu persis ang­ka­nya karena harus disurvei dulu. “Terus terang kalau angka pasti se­perti itu saya tak tahu pasti, ka­rena itu butuh survei dulu. Kalau dihitung secara manual, pasti ada juga error-nya,” jelasnya. 


Wakil Ketua Komisi V DPR RI Mulyadi ketika dikonfirmasi, ber­­janji memprioritaskan ang­garan penuntasan jalan Si­cincin-Ma­lalak di pusat. “Ta­hun 2012 ini, sudah dianggarkan dana pem­bangunan dan pelebaran tu­juh jembatan yang masih sem­pit di Sicincin-Malalak. Ta­hun 2013, masih ada empat jem­ba­tan lagi diperlebar, dan pe­mang­kasan titik-titik rawan long­sor,” jelas Mulyadi.

Politisi Partai Demokrat dari Sum­­bar itu berharap peme­rin­tah daerah secepatnya me­nye­­le­saikan pembebasan lahan. Mul­­yadi menargetkan akhir 2014 jalur Padang-Bukittinggi-Pa­yakumbuh, bebas kemacetan. Men­jelang jalan tuntas, Mul­yadi berharap, Dinas Prasjal dan Tar­kim Sumbar perlu meng­opti­mal­kan jalan-jalan yang ada d­e­ngan memperlebar dan mem­per­­lancar titik-titik kemacetan se­perti Padangluar dan Koto­baru, serta Baso.

Renggut 641 Nyawa

Di sisi lain, padatnya lalu lintas saat mudik Lebaran dan ba­lik telah memakan banyak kor­ban. Berdasar catatan Posko Na­sional Angkutan Lebaran Ter­padu 2012, kecelakaan lalu lin­tas yang terjadi mulai H-7 Le­ba­ran (12 Agustus 2012) hing­g­a H+3 Lebaran (22 Agus­tus 2012) se­banyak 3.587 kasus.

’’Kondisi lelah, capek, dan ma­cet bisa mengakibatkan tu­run­­­n­ya kewaspadaan pe­mu­dik. Hal ini yang barangkali memicu ke­­celakaan lalu lintas,’’ ujar Ke­tua Posko Harian Posko Na­sio­nal Angkutan Lebaran Ter­pa­du 2012 Sugiadi Waluyo ke­marin (23/8).

Berdasar data yang masuk ke Posko Lebaran 2012, tercatat ke­celakaan banyak terjadi pada H-3 Lebaran (16 Agustus 2012) se­banyak 383 kasus dengan jum­lah korban meninggal 54 orang. Hari paling nahas terjadi pa­­da H-4 Lebaran (15 Agustus 2012) karena pada hari itu 66 orang meninggal dunia gara-ga­ra kecelakaan lalu lintas. ’’Total terjadi 3.587 kasus kecela­ka­an dengan korban meninggal 641 orang,’’ ungkapnya.

Wakil Menteri Perhubungan Bam­bang Susantono menya­ta­kan, pemerintah akan meng­kaji ke­mungkinan meng­optimalkan po­­tensi angkutan laut untuk me­ngangkut pemudik sepeda mo­tor pada Lebaran tahun men­da­tang. Sebab, mayoritas kece­la­ka­an lalu lintas selama ini terjadi pa­da pemudik yang menggu­na­kan sepeda motor. ’’Demi ke­ama­nan, memang sebaiknya di­ang­k­ut kapal,’’ tegasnya.

Sebelumnya, Kemenhub te­lah mengangkut ribuan sepeda mo­tor dan penumpangnya de­ngan menggunakan kapal pe­rang KRI Banda Aceh dari Jakar­ta ke Sema­rang pada saat arus mu­dik. Ke­marin KRI Banda Aceh kem­bali mengangkut 635 unit motor dan 1.486 orang dari Pe­­labuhan Tan­jung Emas Sema­rang menuju Tan­jung Priok Ja­karta.  ’’Kece­la­ka­an lalu lintas di ma­sa ang­kutan Le­baran tahun ini masih cu­kup ting­gi. 70 persen di anta­ra­nya me­libatkan sepeda mo­tor,’’ j­e­lasnya. (ayu/ad/zul/esg/jpnn)

Padang Ekspres 24 Agustus 2012

Foto: Humasprov

Kamis, 16 Agustus 2012

Jembatan Layang Tertinggi di Indonesia

VIVAnews - Jembatan layang tertinggi di Indonesia akhirnya rampung dan sudah bisa dilewati kendaraan. Jembatan ini bukan berada di Pulau Jawa, tetapi di Sumatera, tepatnya di Sumatera Barat.

Jembatan layang ini diberi nama Jembatan Kelok Sembilan yang berada di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Uji coba jembatan yang sempat tertunda ini akhirnya berhasil dilakukan setelah dibuka oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.

Jembatan ini memiliki ketinggian 65 meter dan menjadi jembatan layang tertinggi di Indonesia. Dengan adanya jembatan ini, ratusan pengendara dari arah Riau bisa melintas dan tiba di Sumatera Barat dengan nyaman.

Sesuai dengan namanya, jembatan layang ini juga memiliki sembilan belokan. "Ini untuk membantu masyarakat Riau yang pulang kampung ke Sumatera Barat," kata Irwan Prayitno.

Lihat VIDEO: Jembatan Layang Tertinggi di Indonesia.

Jembatan ini dibuka untuk mengurai jalan agar tidak terjadi kemacetan. "Ini akan dibuka sementara sampai H+7 Lebaran," kata gubernur yang juga politisi PKS itu. Selama uji coba ini, pengemudi hanya diperbolehkan menggeber kendaraannya maksimum 40 kilometer perjam.


Jembatan yang dibangun sejak 2004 ini terdiri dari dua tahap. Pertama, dengan anggaran Rp350 miliar untuk empat jembatan sepanjang 720 meter dan jalan 2.000 meter. Tahap kedua dengan anggaran Rp180 miliar untuk 250 meter dan jalan 1.000 meter.  (umi)

viva.co.id 16 Agustus 2012


Foto atas: Humas Prov
Foto bawah: viva.co.id

Minggu, 12 Agustus 2012

Gubernur: hutan kawasan proyek PLTP harus terjaga

Padang (ANTARA News) – Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengingatkan, hutan di kawasan proyek Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) berkapasitas 2 x 110 Mega Watt (MW) di Liki Pinangawan, Kabupaten Solok Selatan harus terjaga kelestariannya.

“Apabila hutan yang masih hijau di sekitar proyek PLTP ada aktivitas penebangan oleh masyarakat, maka akan berdampak terhadap serapan air tanah yang dapat mengganggu atau mengurangi uapan yang dihasilkan jangka panjang,” katanya di Padang Aro, Minggu.

PLTP Muaro Labuh merupakan merupakan proyek nasional yang menjadi bagian program percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW tahap II berdasarkan Perpres Nomor 4 tahun 2012 jo Perpres Nomor 48 tahun 2011.

Menurut gubernur, manajamen PT SEML bersama Pemerintah Kabupaten Solok Selatan perlu terus menyosialisasikan ke semua elemen masyarakat agar tak melakukan aktivitas penebangan hutan di lereng Gunung Kerinci itu.

“Sepanjang kawasan hutannya terjaga, masa produksi panas bumi untuk tenaga listrik bisa selama-selama menghasilkan, apalagi kalau Tuhan menghendakinya,” ujar Irwan.

Menurut dia, PLTP berbeda dengan aktivitas pertambangan jenis lainnya seperti batu bara dan biji besi yang membutuhkan lahan begitu luas karena hasus berpindah-pindah lokasinya.

Ekplorasi dan ekploitasi panas bumi tidak membutuhkan kawasan terlalu banyak apalagi kalau sudah beroperasi, sehingga kemudian disebut energi hijau.

Menurut gubernur, lahan sekitar 110 hektare yang telah dibebaskan pihak perusahaan karena tahap persiapan membutuhkan jalan, gudang perlengkapan, dan tempat pekerja.

“PLTP di Solok Selatan itu ditargetkan berproduksi pada 2016, namun diharapkan kalau bisa lebih cepat dari itu agar bisa mendorong kesejahteraan masyarakat,” katanya.
 
(KR-SA/R014)

Editor: Ruslan Burhani

antaranews.com 12 Agustus 2012

Foto: Humas Prov

WKP panas bumi Sumbar diharapkan segera terbit

Padang (ANTARA News) – Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, mengharapkan satu wilayah kerja pertambangan (WKP) panas bumi yang saat ini masih dalam pembahasan di Kementerian ESDM, segera terbit.

“Kami dorong pemerintah pusat mempercepat pengeluaran WKP di Sumbar, sehingga potensi panas bumi yang ada dapat dikelola,” kata Gubernur di Padang, Minggu.

Di samping itu, menurut dia, saat ini, pihaknya juga tengah menunggu hasil lelang proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pasaman.

Setelah proses lelang yang diperkirakan selesai 2012, maka potensi panas bumi dengan perkiraan daya 100 MW di Bonjol, Pasaman bisa segera termanfaatkan.

Sumatera Barat sebagai wilayah yang berada pada jalur vulkanik aktif menyimpan potensi panas bumi (geothermal) yang sangat besar yakni 1.656 MW yang tersebar di 17 titik pada tujuh kabupaten.
Ketujuh kabupaten itu adalah Pasaman, Pasaman Barat, Lima Puluh Kota, Tanahdatar, Agam, Solok, dan Solok Selatan.

“Jika potensi ini dibiarkan saja, maka sesungguhnya telah menyia-nyiakan karunia Allah SWT. Potensi SDA ini akan mampu menyejahterakan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan energi listrik,” ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut Irwan, pihaknya terus mendesak pemerintah pusat segera memanfaatkan potensi sumber daya panas bumi yang ada di Sumbar.

Ia juga mengatakan, proyek PLTP bersifat ramah lingkungan, sehingga ikut menjaga kelestarian lingkungan sekitar.

Saat ini, tambahnya, proyek panas bumi yang tengah berjalan adalah berlokasi di Solok Selatan dengan potensi tenaga listrik sebanyak 2X110 MW pada lahan seluas sekitar 100 hektare yang dikembangkan PT Supreme Energy Muara Labuh.

(KR-SA/K007)

Editor: Tasrief Tarmizi

antaranews.com 12 Agustus 2012

Foto: Humasprov

Jumat, 10 Agustus 2012

Wahai Pejabat, Inilah Larangan Keras untuk Anda

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG---Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menegaskan pejabat setempat dilarang untuk menerima parsel menjelang Lebaran 2012. "Sesuai edaran dari Komisi Pemberantasan Korupsi pejabat dilarang menerima parsel karena termasuk gratifikasi ," kata Irwan.
Ia mengatakan, tidak hanya menerima parsel sebaiknya para pejabat juga tidak mengirimkan parsel kepada orang lain yang terkait dengan jabatannya.

Menurutnya, daripada membeli parsel untuk dikirim kepada orang lain lebih baik uang tersebut digunakan untuk kebutuhan belanja lebaran yang lebih bermanfaat.

Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang juga mengimbau pejabat untuk tidak menerima parsel menjelang lebaran.

Menurut Direktur LBH Padang Vino Oktavia pejabat yang dikirimi parsel biasanya terkait dengan jabatan yang disandang di mana bisa saja ada kepentingan dibalik pemberian parsel tersebut. "Karena itu pejabat harus tegas menolak pemberian parsel," kata dia.

Walaupun ada tradisi untuk lebih mempererat silaturahmi dengan berkirim parsel, kata Irwan, hal tersebut tidak bisa ditolerir karena pemberian parsel masuk pada gratifikasi dan hal tersebut dilarang oleh undang-undang.

Selama ini biasanya yang berkirim parsel adalah bawahan kepada atasan atau rekanan kerja pada para pejabat. "Tentu ada kepentingan sehingga mereka berkirim parsel," lanjut dia.

Namun, kata dia, jika yang berkirim parsel adalah para atasan kepada bawahan indikasi ada kepentingan lebih kecil. "Tapi ini jarang terjadi, ada atasan yang mengirim parsel pada bawahan," katanya.

Menurutnya, jika pejabat menerima parsel dari bawahan atau rekanan yang bersangkutan bisa tidak objektif dalam mengambil kebijakan terkait dengan bawahan atau rekanan tersebut.
 
Redaktur: Endah Hapsari
Sumber: Antara
 
republika.co.id 11 Agustus 2012

Irwan Prayitno, Gubernur yang Horizontal


Otonomi disikapi para kepala daerah di Indonesia dengan cara beragam, mulai cara pandang ke bisnis hingga kreatif. Pengaruhnya, mereka ada yang diganti, ada juga yang terpilih kembali, sehingga inovasinya dijadikan acuan kepala daerah lain.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mungkin adalah salah satu acuan tersebut. Kebijakannya tidak ada yang inovatif dan menarik perhatian publik. Namun ia punya gaya kepemimpinan berbeda dibanding kepala daerah lainnya. Ia adalah orang yang membumi, yang selalu naik pesawat Garuda kelas ekonomi walau punya hak naik kelas bisnis.

Ditanya oleh Hermawan Kartajaya mengenai hal tersebut, alasan ia melakukannya karena kondisi APBD Sumbar. Ia tidak melihat alasan dirinya mendapat fasilitas mewah, namun mengoptimalkan apa yang ada. Penghematan pun dilakukannya sekaligus agar dapat menginspirasi publik. Selain tiket pesawat, ia tidak mau mengganti mobil dinas atau renovasi rumah dinas meski anggarannya tersedia.

Uang hasil penghematan digunakan untuk kebutuhan pengelolaan pemerintahan daerah. Uniknya, biar menghemat, Irwan bisa menaikkan insentif bagi para pegawai Pemprov yang berprestasi, salah satunya yang bisa melakukan pelayanan publik sesuai target.

Dengan cara itu, walau APBD Sumbar tidak terbilang besar dan beberapa kali terkena bencana alam, Pemprov Sumbar berhasil mendapatkan sejumlah apresiasi, salah satunya Penghargaan Presiden. Menurut Irwan, dengan kondisi keuangan terbatas, penghematan dilakukannya untuk memberi contoh kepada para pegawai Pemprov.

Dampak langkah tersebut membuat komposisi belanja pegawai hanya 24% dari APBN. Artinya, dana APBD benar-benar disalurkan untuk melayani rakyat dibanding birokrasi. Ini adalah sebuah langkah maju yang menunjukan sebuah gaya kepemimpinan punya dampak amat besar.

By

the-marketeers.com 10 Agustus 2012

Makanan Tanpa Label Halal Beredar

Gubernur Irwan Prayitno Sidak
 
PADANG, HALUAN —Tim Gabungan razia makanan dan minuman yang melibatkan Balai POM Padang, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Polda Sumbar menyita tiga jenis makanan yang tidak memiliki izin edar di Indonesia dan tidak punya label halal.

Makanan yang berasal dari negara tetangga Malaysia itu ditemukan di sebuah toko di Pasar Tanah Kongsi, Pa­dang. Sementara di Toko Ayu, ditemukan pula berbagai jenis makanan terutama produksi industri rumah tangga yang tidak memiliki label, atau punya label tetapi tidak mencantumkan komposisi bahan yang dibuat, merek dagang dalam negeri (MD), merek luar (ML), kaleng susu yang penyok dan masa berlaku produk yang hampir habis tetapi masih diperdagangkan.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno yang langsung turun ke lapangan melakukan ins­peksi mendadak (sidak) Jum­at (10/8), kepada wartawan menyebutkan, hampir 90 persen makanan yang dibuat industri rumah tangga, tidak memenuhi syarat penjualan sebuah produk, baik menurut ketentuan Kementerian Kese­hatan maupun BPOM sebagai instansi yang berwenang terhadap sebuah produk.

“Produk makanan yang tidak memenuhi syarat pe­­ma­saran produk ini akan kita bina, agar ke depan dapat memperbaiki pro­duknya. Se­dang­kan makanan yang tidak terdaftar dan tidak punya izin edar, harus disita,” kata Irwan yang didampingi Kepala Balai POM Padang Indra Ginting, Kepala Dinas Kesehatan Sumbar Rosnini Savitri dan sejumlah petugas lainnya.

Makanan ringan yang merupakan produk rumah tangga itu, sebagian tidak punya label sama sekali. Dan sebagian lainnya punya label tetapi hanya ditempel di kemasan. Padahal label harus melekat di kemasan (di­sablon). Lalu dalam label yang dipasang, tidak disebut kom­posisi, atau cuma nomor telepon pemilik usaha. Ada pula yang tidak men­can­tumkan masa kedaluwarsa serta izin industri. Pada sebagian produk, label halal bukan dikeluarkan MUI.

Pencantuman izin pen­jualan, kedaluwarsa, label halal dan lainnya itu sangat penting dalam sebuah produk. Dengan begitu masyarakat akan tahu persis kelayakan makanan yang hendak mere­ka beli.

Selain memeriksa sejum­lah produk industri rumah tangga yang ada di toko tersebut, rombongan juga memeriksa sejumlah produk industri besar, seperti salad kemasan plastik. Petugas menemukan nomor registrasi produk tidak menyatu dengan produk, tetapi hanya menem­pel di kemasan. Masih di toko yang sama, petugas juga menemukan produk yang sudah kedaluwarsa.

Menanggapi banyaknya temuan produk industri rumah tangga yang tidak memenuhi syarat penjualan tersebut, Kepala Balai BPOM Padang, Indra Ginting akan segera mengkoordinasikan hal itu dengan dinas kesehatan kabu­paten/kota. Sebab instansi itulah yang mengeluarkan izin edar produk industri rumah tangga tersebut.

“Saat ini saya sedang rapat membahas hasil te­muan Bapak Gubernur tadi. Dalam waktu dekat kita akan koor­dinasikan dengan kabupaten/kota,” kata Indra.

Sementara di Toko Beng di Pasar Tanah Kongsi, petu­gas menemukan 10 bungkus roti kering asal Malaysia, tongcay bahan pembuat mi pangsit 50 bungkus dan satu dus mi asal Cina. Produk-produk itu tidak memiliki izi edar di Indonesia dan tidak pula punya registrasi halal. Tiga item produk itu langsung disita petugas untuk dimus­nahkan.

Menurut  pemilik Toko Beng, Parmin, roti asal Malay­sia yang disita petugas bukan untuk dijual tapi untuk dikon­sumsi keluarganya. Sebab roti itu merupakan hadian dari bosnya dan akan dibawanya pulang.
Di Toko Saudara di kawa­san Pondok, yang selalu men­jadi sasaran petugas tiap tahunnya, tidak ditemukan produk yang bermasalah. Karena menurut Christine, pemilik toko, me­ngaku kapok dengan temuan petugas di setiap razia.

Sejak tiga tahun terakhir di toko Saudara itu, petugas selalu menemukan produk bermasalah. Baik yang tanpa izin edar, kadalaursa dan lainnya. Kondisi itu sampai membawa pemilik toko ber­urusan dengan pengadilan. Sa at ini kasusnya sedang di proses.

Kepala Dinas Kesehatan Sumbar, Rosnini Savitri kem­bali mengimbau masyarakat untuk lebih jeli dalam mem­beli produk. Hal yang mesti diperhatikan dalam membeli produk makanan adalah nama pangan olahan atau indentitas mengenai pangan olahan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat produsen atau distributor.

Untuk pangan olahan dari luar negeri, tercantum nama dan alamat pihak produsen di luar negeri serta nama distributor/importir. Kemudian, daftar bahan yang digunakan atau komposisi, nomor pen­daftaran pangan.
Nomor pendaftaran yang dikeluarkan Badan POM RI, yaitu BPOM RI MD (pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri) dan BPOM RI ML (pangan olahan dari luar negeri). Nomor pendaftarannya terdiri atas 12 digit angka. Sementara jika izin diberikan dari Dinas Kesehatan Kabu­paten/Kota nomor pendaftaran berupa P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga). Setelah itu keterangan kedaluwarsa dan kode produksi. (h/vie) 

Haluan 11 Agustus 2012

Kamis, 02 Agustus 2012

PKS Peduli Korban Banjir Bandang

Padang, Kota Padang kembali dirundung musibah, yaitu terjadinya banjir bandang pada 24 Juli 2012. Sebagai partai dakwah yang berkomitmen menjadi pelayan masyarakat, PKS Kota Padang sesaat setelah kejadian telah melakukan aksi cepat tanggap, di antaranya mengunjungi langsung area terjadinya bencana untuk mengetahui perkembangan situasi. Tim langsung dipimpin oleh Ketua DPD PKS Kota Padang, Muhidi. Di samping itu, anggota DPR RI dapil Sumbar 1 Hermanto juga turun langsung ke wilayah bencana.

Sejauh ini PKS Kota Padang telah memberikan bantuan kepada warga korban bencana yaitu dengan menyiapkan pebukaan dan makan sahur setiap hari. Di samping itu, PKS Kota Padang juga menyediakan air bersih setiap hari. Kader PKS Kota Padang juga telah melakukan goro membersihkan masjid dan mushalla, dan juga goro membersihkan jalan.

Bagi masyarakat atau simpatisan yang ingin menyalurkan bantuan berupa dana, bisa mengirim ke rekening di Bank Muamalat atas nama DPD PK Sejahtera No. 421 0000 615. Semoga bantuan yang diberikan dibalas oleh Allah SWT berlipat ganda. (rw)