Penghargaan Energi Nasional 2012

Gubernur Sumbar menerima Penghargaan Energi dari Menteri ESDM Jero Wacik

Investment Award 2011

Gubernur Sumbar menerima penghargaan dari pemerintah pusat sebagai provinsi terbaik bidang penanaman modal.

Menolak Kenaikan Harga BBM

Wakil Ketua DPRD Sumbar yang juga Ketua DPW PKS Sumbar ketika diwawancarai wartawan terkait demonstrasi mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM.

Penyalur BOS Tercepat 2012

Gubernur Sumbar mendapat penghargaan sebagai provinsi penyalur dana BOS tercepat tingkat nasional tahun 2012.

Penghargaan Lingkungan Hidup 2012

Gubernur Sumbar pada tahun 2012 kembali mendapatkan penghargaan lingkungan hidup tingkat nasional dimana pada tahun 2011 juga telah mendapat penghargaan yang sama.

Pages

Kamis, 20 September 2012

Gubernur Sumbar Raih Penghargaan Energi Prabawa

Padang (ANTARA News) - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno kembali meraih penghargaan dari pemerintah pusat di bidang energi Prabawa karena dinilai memberi perhatian terhadap pengembangan potensi Energi Baru Terbarukan (EBT).

"Ya, ada tiga gubernur yang diberi pemerintah penghargaan energi Prabawa. Saya diminta untuk memaparkan potensi energi Sumbar," kata Irwan Prayitno.

Ia mengatakan, penghargaan Energi Prabawa diberikan kepala gubernur yang berkomitmen dalam mendorong dengan kebijakan pemanfaatan sumber daya EBT.

Proses penyeleksian sudah cukup panjang, maka dari 33 provinsi terpilih tiga gubernur dan diminta untuk presentasi di Jakarta 21 September 2012.

Ia mengungkapkan Pemprov Sumbar terus berupaya mendorong pemerintah kabupaten dan kota mengembangkan sumber daya alam, seperti panas bumi dengan potensi 1.656 Mwe, sumber air, biogas. Kemudian potensi matahari atau energi surya dengan potensi 4,80 Kwh/M2/Day dan potensi angin 3-6 M/S.

Kini ratio elektrifikasi Sumatera Barat sudah mencapai 71,54 persen atau berada di atas posisi nasional dan ratio desa berlistrik sudah 94 persen.

Gubernur menyampaikan, kebijakan pengembangan energi di Sumbar, diterapkan di antaranya melakukan inventarisasi potensi energi baru dan terbarukan yang dapat dikembangkan.

Selain itu, telah diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 tahun 2012 tentang Pengelolaan Panas Bumi, serta membuat Perda tentang Ketenagalistrikan (Ranperda pada Tahun 2011).

Kemudian membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu untuk pelayanan perizinan, sehingga memudahkan investor ke daerah ini.

Selanjutnya, penyusunan rencana umum ketenagalistrikan daerah Sumatera Barat untuk 2005-2020 dan terus promosi dan fasilitasi investor untuk pengembangan energi hidro, serta memfasilitasi pembebasan lahan.

Gubernur mengarakan, pihak memberi masukan kepada pemerintah pusat, dimana perlu adanya penyediaan anggaran bersumber dari APBN tujuang untuk eksplorasi energi panas bumi daerah.

Melalui langkah itu, bisa memenuhi kebutuhan listrik enam persen daerah Sumbar yang belum dialiri listrik khususnya daerah terpencil dan wilayah terpencil.

Kemudian diperlukan penelitian dan pengembangan potensi energi baru dan terbarukan lainnya, seperti angin, matahari, biomassa, dan arus laut sehingga mendapatkan data yang lengkap.

"Yang terpenting jaminan pembelian "renewable" energi khususnya energi hidro dan panas bumi yang dikembangkan swasta oleh PT. PLN," demikian gubernur.


antaranews.com 21 September 2012

Sabtu, 15 September 2012

Irwan Harapkan ICMI Mampu Galang Solidaritas Muslim

PADANG – Halal bi halal Organisasi Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Wilayah Sumatera Barat dan Orda ICMI kabupaten kota se Sumbar, Sabtu (14/9) diwarnai penyampaian ragam problematika dunia muslim di Indonesia dan dunia. Dari persoalan teroris sampai kepada kekerasan terhadap muslim di Rohingya.

Tak ketinggalan juga membahas film kontroversial “Innocent of Muslim” yang menuai protes kalangan muslim sedunia.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno dalam sambutannya pada halal bi halal ICMI di aula Kanwil Kementerian Agama RI tersebut menghimbau beragam persoalan yang terjadi hendaknya bukan dijadikan sebagai ajang pemecah belah persatuan umat.

“ICMI sebagai salah satu elemen hendaknya mampu berperan dalam meningkatkan solidaritas muslim dan dapat pula menjaga keharmonisan hubungan antar umat beragama,” kata Irwan.

Halal bi halal ICMI Orwil Sumbar dan Orda kabupaten kota se Sumbar antara lain dihadiri oleh Buya Mas’ud Abidin dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Hj. Emma Yohana. Ketua Orda ICMI Kota Padang Mahyeldi Ansharullah sebagai tuan rumah memandu jalannya diskusi. (feb)

padangmedia.com 15 September 2012

Senin, 10 September 2012

PKS Siap Calonkan Capres Pada Pilpres 2014

Hanya Menunggu Waktu
Padang - Untuk pemilu tahun 2014 ini Partai Keadilan Sejahtera, telah merencanakan untuk mengusung calon presiden pada pemilu mendatang, Hidayat Nur Wahid, yang pernah menjabat Ketua MPR RI untuk periode 2004-2009 dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera dari 21 Mei 2000 hingga 11 Oktober 2004, menegaskan bahwa PKS hanya menunggu waktu saja untuk maju mencalonkan capres dari tubuh PKS sendiri pada Pemilu mendatang.

"Semakin hari partai yang pernah dipimpin ketua umum Tifatul Sembiring itu semakin besar saja di Indonesia, bahkan menurut hasil survei yang telah dilakukan internal partai PKS, mereka sudah bisa mengusung calon presiden pada pemilu 2014 mendatang," ungkap Hidayat Nurwahid, yang merupakan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS). sewaktu ditanya oleh para wartawan usai acara Halal Bihalal di Grand Inna Muara Hotel, Padang, Sabtu malam lalu, (8/9).

Menurutnya, kader PKS sangat menginginkan ada salah seorang dari mereka untuk memimpin negara ini. "Untuk pemilu 2014 mendatang, kita akan berusaha untuk menggenjot naik suara partai dari pada tahun 2009 lalu, sehingga kita bisa mengusung satu pasang calon presiden, berbeda dengan periode sebelumnya, PKS hanya menjadi partai pendukung," ulasnya.

Hal itu menurutnya, hanya mengenai waktu saja, untuk memperkenalkan calon pada masyarakat banyak, membutuhkan waktu yang cukup panjang, namun ia mengatakan, jika dilihat dari mesin partai yang sudah mulai bekerja, serta permintaan kader yang menginginkan ada calon dari PKS, itu akan mempersingkat waktu untuk mempromosikan, "Kader sangat menginginkan PKS mengusung presiden," ungkapnya.

Untuk saat ini PKS berada pada rangking empat, namun kita juga berusaha untuk menaikkan peringkat PKS ke rangking tiga yang terbesar di Indonesia. (*)

padang-today.com 10 September 2012

Foto hidayatnurwahid.com

Gapoktan Sungai Jambu Adakan Pertemuan dengan Gubernur Sumbar

Tanah Datar – Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, dan Wakil Bupati Tanah Datar, H. Hendri Arnis menghadiri acara pertemuan petani Organik, Minggu (9/9), di areal Pertanian Milik Kelompok Tani Tanah Pandu Nagari Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan.
 
Kegiatan rembug petani yang diikuti sebanyak 100 orang petani organik ini juga dihadiri Anggota DPRD Sumbar Sultani, Kepala Dinas Pertanian Sumbar Djoni,Kepala Dinas Pertanian Tanah Datar, Ediarman, Camat Aslamudin, dan Wali Nagari Amlis.

Gubernur Irwan memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kemauan petani Kab. Tanah Datar khususnya petani di Nagari Sungai Jambu dalam menerapkan prinsip-prinsip pertanian organik. “Pemerintah Provinsi Sumbar akan selalu mendorong dan membantu petani yang serius dan mempunyai kemauan tinggi dalam menerapkan pertanian organik untuk meningkatkan kesejahteraannya,” tambahnya.

Ia mengakui bahwa anggaran pemerintah daerah cukup terbatas dalam pengembangan sektor pertanian sehingga pemerintah akan memprioritaskan anggaran kepada petani yang serius dan memiliki kemauan tinggi dalam membangun pertanian organik. Pemprov Sumbar, sedang menggalakan gerakan pensejahteraan petani (GPP) yang intinya agar petani mampu meningkatkan pendapatannya dan memiliki penghasilan yang cukup. “Hal ini dapat dicapai bila petani mampu mengolah lahan pertanian yang subur ini dengan baik. Tapi bila tidak diolah dan dibiarkan kosong maka akan sia-sia dan menjadi lahan kritis,” tuturnya.

Sementara itu, Wabup Hendri Arnis pada kesempatan itu mengatakan bahwa kebijakan Pemkab Tanah Datar dalam pembangunan ekonomi masyarakat tetap bertumpu pada sektor pertanian. “Pembangunan ekonomi masyarakat selalu kita kaitkan dengan pengentasan kemiskinan. Pemerintah memberikan perhatian khusus pada sektor pertanian agar pemerataan pembangunan ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat,” ucapnya.

Menurutnya, pada sektor pertanian, upaya peningkatan produksi pangan dilaksanakan melalui Padi Tanam Sabatang (PTS), percepatan tanam, pemakaian benih unggul dan pupuk organik, serta pengendalian hama penyakit secara terpadu.   Disamping itu, petani juga dimotivasi untuk pemakaian pupuk organik seperti pupuk kompos, pupuk kandang, pupuk hijau dan lain-lain dengan tujuan untuk mengembalikan struktur tanah yang sudah terdegradasi (menurun). “Kita berharap petani di Tanahdatar dapat meningkatkan hasil pertaniannya, sehingga dapat mencapai swasembada pangan dan akhirnya dapat mensejahterakan petani dan masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu Ketua Gapoktan Nagari Sungai Jambu Era mengatakan petani di nagari ini telah menerapkan sistem pertanian organik khususnya budidaya sayuran organik seperti cabe, wortel, buncis, terung, dan bawang. “Melihat pengalaman petani lain yang berhasil meningkatkan produksi sayuran organik, maka kita juga menerapkan sistem pertanian organik ini,” katanya.

Ia melihat keberhasilan sistem budidaya sayuran organik ini karena tidak menggunakan pestisida dan zat kimia lainnya. “Selain itu bertanam sayuran organik dapat mengurangi biaya produksi dan mengurangi serangan hama penyakit karena menggunakan pupuk organik dan bahan alami yang ada disekitar kita,” tuturnya.

Penerapan pertanian organik, dapat memperbaiki kesuburan tanah, menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan, memelihara agens hayati dalam pengendalian hama penyakit secara terpadu, serta mempertahankan struktur tanah yang dibutuhkan.

tanahdatar.go.id 9 September 2012

Minggu, 09 September 2012

Halal Bil Halal Bersama Hidayat Nur Wahid, Pererat Ukhuwah Umat

Padang, -- Dewan Pengurus Wilayah PKS Sumbar, menggelar halal bilhalal sekaligus talkshow bersama DR. Hidayat Nur Wahid dan Tokoh masyarkat Sumbar di Grand Inna Muara Hotel, Sabtu, (8/9). Ketua Pengarah Acara halal bil halal yang juga Wawako Padang, H. Mahyeldi Anshrullah SP mengatakan Halal bila halal ini bukan merupahkan kampanye, melainkan wujud menjalin keakrar\ban dengan seluruh pengurus dan kader dari wilayah hingga ranting.

Hadir dalam kesempatan tersebut Gubernur Sumbar, Prof. DR. H. Irwan Prayitno, Psi,MSc, Ketua DPW PKS, Trianda Farhan,ST,MT, Walikota Padang, DR. Fauzi Bahar, Bupati Tanah Datar, Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni, Wawako Pariaman Helmi Darlis, Wawako Payahkumbuh, Suhendar dan ratusan kader PKS Sumbar.

Tokoh PKS Hidayat Nur Wahid usai talkshow menegaskan garis politik PKS sudah jelas sejak dahulunya tetap berpegang teguh pada syariat Islam. Keberadaan PKS harus bisa memberikan rahmat buat Indonesia sesuai filosofi Islam rahmatan lil alamin. Dalam kerangka rahmatan lil alamin demi mewujudkan Indonesia sejahterah dan berkeadilan.

Minangkabau menyimpan segudang potensi SDM yang berkualitas, baik itu potensi kuliner maupun SDMnya. Banyak nama ulama yang berkibar hingga dunia international yang disegani dan dihormati bahkan sampai ke Timur Tengah. Diantaranya Syekh Yassin Padang dan Syekh Ahmada Al-Minangkabauwi, kedua ulama ini sangat populer di zamannya, fatwa-fatwanya dijadikan rujukan dan referensi dalam penetapan sebuah hukum. Dia mengusulkan Sumbar bisa jadi pelopor diadakannya seminar international satu abad Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabauwi, kegiatan ini dinilai dapat mengangkat nama-nama Sumbar dikancah international dengan mengundang pembicara-pembicara kelas international.

Menjawab pertanyaan salahseorang penanya usai talkshow, Hidayat mengatakan PKS tetap Partai Islamdan tidak pernah keluar dari Islam makanya PKS menjadi terbuka untuk semua kalangan. Indonesia adalah Negara mayoritas Islam namun beragam agama, makanya dengan mayoritas Islam bisa melindungi yang minoritas. Bagi PKS mindset harus berubah bukan merubah ideologi. “PKS tetap partai Islam terbesar di Indonesia dan terbuka bagi seluruh kalangan,” tegasnya. (003) 

minangkabaunews.com 9 September 2012

PKS Punya Wajah Baru untuk Pilpres

Hidayat: Kita Usung Luthfi Hasan Ishaq jadi Capres

Padang — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menunjukkan keseriusannya mengusung Pre­siden PKS Luthfi Hasan Ishaq maju dalam pemilihan presiden (pil­res) 2014 mendatang. Buktinya, ja­jaran pimpinan parpol berslogan bersih, peduli dan profesional itu gencar menyosialisikan ke se­luruh kader partai di daerah.

Seperti terungkap dalam halal bi halal keluarga besar PKS, di Gran Inna Muaro Hotel, tadi malam (8/9). Kegiatan rutin PKS tiap tahun itu, menghadirkan mantan presiden PKS yang juga anggota DPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid.

”Sekarang partai me­wa­ca­na­kan yang akan dicalonkan se­ba­gai presiden dalam pemilihan yang akan datang adalah bapak  Lutfhi Hasan Ishaq,” ujar pria yang dulunya menjabat sebagai Ketua MPR RI ini. Presiden PKS terse­but, menurutnya, layak untuk mengikuti putaran pemilihan presiden.

Selain itu, tambahnya, hampir seluruh  parpol lainnya juga me­ngusung orang nomor satu di partainya. Setidaknya seperti dilakukan Partai Hanura me­ngusung Ketua Umumnya, Wi­ranto menjadi calon presiden. “Sudah sewajarnya kita me­ng­usung orang nomor satu di partai kita,” tambah pria yang akrab disapa pak Dayat ini.

Munculnya nama Luthfi Hasan Ishaq dalam putaran pemilihan pre­siden, menurut Hidayat, jelas akan memuculkan sosok baru di te­ngah masyarakat. Namun Hi­da­yat yakin hal tersebut tidak men­jadi masalah dalam menghadapi Pe­milu. Karena masih banyak waktu untuk mengenalkan diri terhadap masyarakat dan me­n­dongkrak popularitas diri di te­ngah-tengah masyarakat. “Ini hanya masalah waktu saja,” ujar­nya.

Luthfi Hassan Ishaq, menurut mantan Cagub DKI Jakarta itu, memiliki banyak  potensi di bidang politik. Selain itu, ia juga memiliki amunisi dan mesin politik yang sangat mendukung, terutama kader-kader PKS yang tersebar di seluruh pelosok Negeri.

Halal bi halal ini me­ng­ha­dirkan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Ketua DPW PKS Sumbar Trin­da Farhan Satria selaku nara­sumber dalam diskusi terbatas membahas sejumlah persoalan yang mengemuka se­karang ini.

Mencuatnya nama Luthfi Ha­san Ishaq sebagai capres PKS, sejatinya bukan hal yang baru. Presiden sebelumnya juga ditun­juk menjadi capres PKS. Mulai Hidayat Nurwahid hingga Tifatul Sembiring. Ketua Bidang Peme­nangan Pemilu-Pemilukada (BP3) DPP PKS Syahfan Badri Sampurno sebelumnya mengatakan bahwa, suara di internal PKS menem­patkan nama Luthfi sebagai calon terkuat dengan dukungan yang juga banyak. Walau ada calon-calon lainnya, namun prioritas utama adalah mengajukan Luthfi.

Biarpun begitu, Syahfan me­nga­takan, siapa pun capres PKS dalam Pilpres 2014 mendatang harus melalui keputusan majelis syuro yang beranggotakan 99 orang. Khusus Sumbar, Irwan Pra­yitno dan Wakil Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah termasuk anggota majelis syuro. (w)

Padang Ekspres 9 September 2012

Sabtu, 08 September 2012

Gubernur Sumbar: Pemekaran sebagai Upaya Meningkatkan Pelayanan Masyarakat

Pesisir Selatan – Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pesisir Selatan.

Kunjungan kerja tersebut dalam rangka peresmian pemekaran dan pelantikan Camat di tiga kecamatan baru, yaitu Kecamatan Airpura, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, dan Kecamatan Silaut. Acara peresmian ketiga kecamatan ini berlangsung di Tapan, Kecamatan Basa Ampek Baleh, Kamis (6/9).

Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Nasrul Abit, Wabup Editiawarman, Kadis Kehutanan Ir. Hendri Okta, Kabiro Pemerintahan Drs.Syafrizal, Kabiro Humas Irwan,S.Sos,MM, Ketua DPRD, Forkopinda, Ketua Penggerak PKK  dan beberapa SKPD terkait di lingkungan Pemkab Pessel.

Kunker Gubernur kali ini mendapat sambutan meriah dari masyarakat Tapan, kibaran bendera merah putih dan kesenian budaya ikut memberikan nuansa keramahtamahan rang pasisie.

Gubernur Irwan Prayitno dalam kesempatan tersebut menyampaikan, terlihat kegembiraan yang amat sangat atas pemekaran tiga kecamatan baru ini. Kita mengapresiasi para tokoh presidium pemekaran yang telah lama berjuang dan kenyataan hari ini melambangkan nilai-nilai kebersamaan yang kuat antara masyarakat dengan Pemkab Pessel dan Pemkab Pessel dengan Pemprov Sumbar.

Langkah pemekaran ketiga kecamatan ini merupakan langkah maju yang cepat untuk pengusulan kabupaten pemekaran yang baru, sesuai dengan syarat yang ditetapkan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Kami pada prinsipnya menyetujui usaha pemekaran ini sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, lebih dekat, mudah menjangkau masyarakat dalam meningkatkan pembangunan kesejahteraan di daerah ini. Kita juga memujikan kecepatan dan kesungguhan Bupati dan DPRD serta masyarakat dalam pengurusan pemekaran daerah ini, mulai dari pemekaran 4 nagari menjadi 60 nagari dan dalam waktu yang cukup singkat pula melakukan pemekaran kecamatan di daerah eks Kecamatan Panjung Soal, ungkapnya.

Irwan Prayitno juga menyampaikan, kita sangat memahami Kabupaten Pesisir Selatan salah satu kabupaten yang memiliki wilayah terluas sepanjang pantai Barat di Provinsi Sumatera Barat, sering dihadapkan pada kendala jangkauan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal inilah menjadi salah satu penyebab timbulnya  ketidakmerataan pembangunan serta ketidak-optimalan pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-pontensi sumberdaya yang ada di Pessel.

Walaupun berbagai kebijakan pembangunan daerah telah disusun secara komprehensif, tidak akan membawa perubahan secara riil bagi masyarakat apabila tidak diiringi dengan sikap dan pola pikir profesional aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu kendala sering dianggap menjadi distorsi dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik adalah stigma aparatur pemerintah yang cenderung mempersulit berbagai urusan yang seharusnya dapat dilakukan lebih mudah.

Kita menghimbau segenap aparatur pemerintah daerah di Sumatera Barat melakukan introspeksi diri dan melakukan evaluasi kinerja yang telah dicapai selama, apakah telah memberikan layanan terbaik, atau belum. 

Kenapa kita tidak mempermudah urusan jika bisa mudah, kenapa dipersulit padahal bisa dipercepat ?
Saat ini Mendagri telah menerbitkan peraturan Mendagri No 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN), sebagai bentuk pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai tahap terbit dokumentasi dalam satu tempat. Pelaksanaan PATEN mengharuskan kecamatan untuk memenuhi berbagai persyaratan substantif berupa adanya pendelegasian wewenang dari Bupati/Walikota kepada Camat, syarat adiministratif berupa adanya standar dan uraian tugas personil serta syarat teknis berupa kecakupan sarana prasarana dan pelaksana teknis pelayanan, ujarnya.

Irwan juga mengisyaratkan, jika terjadi percepatan pemekaran di Kabupaten Pessel, Bank Nagari siap membantu dan memberikan dukungan moril, proses pelaksanaan pembangunan, tentang KUR dan lain-lain dalam memacau peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah pemekaran yang baru.
 
Oleh karena itu, mari kita tetap menjaga kekompakan dan kebersamaan dalam proses ini, sehingga kerjasama ini akan mampu melahirkan kebijakan baru oleh pemerintah pusat untuk kemajuan dan pemerataan pembangunan di Sumatera Barat, harapnya. 

irwan-prayitno.com 7 September 2012 

Foto Humasprov

Gubernur Harapkan 300 Shelter Dapat Diakomodir DPR

PADANG – Hari ini, Kamis (6/9) Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Syamsul Maarif, Yang Dipertuan Rajo Maulana Paga Alam melihat titik rencana pembangunan shelter di Sumbar. Kedatangannya sekaligus, mematangkan rencana pembangunan shelter di tujuh daerah pesisir pantai.

Tujuh daerah pesisir pantai tersebut Padang, Padang Pariaman, Pariaman, Agam, Pesisir Selatan, Pasaman Barat dan Kepulauan Mentawai. BNPB bakal meninjau lokasi rencana pendirian shelter yang diajukan pemerintah kota dan kabupaten di daerah pesisir pantai Sumatra. Diharapkan dengan kepastian lokasi tersebut, tidak menghambat proses pembangunan shelter yang akan dimulai 2013 mendatang.

“Kita berharap rencana pembangunan 300 shelter yang kami ajukan itu dapat diakomodir. Informasi yang kami terima, usulan kita membangun 300 shelter itu, sudah dimasukkan ke DPR. Mudah-mudahan saja direspon DPR. Karena ini untuk mengurangi risiko bencana,” sebut Gubernur Irwan Prayitno, Rabu (5/9).
Dikatakan, pembangunan shelter untuk mitigasi bencana menjadi hal mutlak yang harus dilakukan. Berkaca dari pengalaman yang telah ada, pembuatan jalur evakuasi yang besar tidak efektif untuk mitigasi bencana. Sebab selalu saja terjadi kemacetan saat gempa terjadi.

Kendati begitu, sebutnya perluasan jalur evakuasi tetap akan dilakukan. Jika sebelumnya pemerintah hanya fokus pada penuntasan jalur evakuasi, maka saat ini diarahkan pada mitigasi vertikal (shelter).

Katanya, Pemprov Sumbar akan membuat perda terkait dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi kabupaten/kota dalam menghadapi risiko bencana. Dalam perda tersebut penanggulangan risiko bencana akan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

Dalam perda tersebut akan tergambar jelas tanggung jawab masing-masing Satuan Kegiatan Perangkat Derah (SKPD) seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Prasarana Jalan, Pemukiman dan Transmigrasi (Prasjal Tarkim) dan Dinas Sosial. SOP itu adalah SOP kontijensi.

“Ini yang akan kami lakukan dalam mengurangi dampak resiko bencana. Evakuasi vertikal atau shelter akan diperbanyak. Di setiap persimpangan nanti akan dibuah shelter untuk tempat evakuasi masyarakat. Sehingga dengan banyaknya tempat evakuasi masyarakat tidak berpikir untuk terus menyelamatkan diri ke by pass,” ujarnya.

Irwan mengatakan usulan pembangunan 300 shelter sudah ditampung dalam Musrenbangda 2013. Diharapkan dengan pembangunan shelter tersebut akan banyak masyarakat yang terselamatkan apabila peristiwa gempa berpotensi tsunami itu terjadi. “Pembangunan shelter ini memang harus sesegera mungkin kita lakukan. Sebab, kita tak pernah tahu kapan bencana tersebut akan terjadi,” ucapnya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar Yazid Fadhli mengatakan, pembangunan 
shelter dilakukan secara bottom up atau dari usulan masyarakat dan pemerintah kota atau kabupaten.
Diharapkan pembangunan tersebut tidak hanya bersumber dari bantuan BNPB, tapi juga bantuan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dalam menyerahkan tanahnya untuk lokasi pembangunan shelter. (401/402)

Singgalang 6 September 2012

Foto Humasprov

Jumat, 07 September 2012

Hidayat Nur Wahid Pastikan Hadir

Padang, Padang—Mantan Presiden PKS Hidayat Nur Wahid dijadwalkan mengha­diri halal bi halal keluarga besar PKS Sumbar. Kegiatan rutin sekali setahun ini, sesuai rencana berlangsung Hotel Grand Inna Muara, Sabtu (8/9) sekitar pukul 19.00-23.00. Tak ada persoalan spesifik dibahas dalam halal bi halal tersebut.

Sekretaris Umum DPW PKS Sumbar Gustami Hidayat mengatakan itu kepada Pa­dang Ekspres di Padang, ke­marin (6/9). Menurutnya, halal bi halal ini sudah dijad­walkan tim khusus bentukan DPW PKS sebelum Ramadhan lalu. Kegiatannya sendiri lebih diarahkan pada ajang sila­tu­rahmi beberapa tokoh dengan kader dan simpatisan PKS se-Sumbar.

Hidayat Nur Wahid ber­sama Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Ketua DPW PKS Sumbar Trinda Farhan Satria, tambah Gustami, dihadirkan menjadi narasumber dalam bincang-bincang ringan soal kepartaian, dan persoalan ring­an lainnya. Biarpun begitu, tak tertutup kemungkinan dialong ini turut membi­cara­kan soals-soal aktual sekarang ini.

“Bincang-bincang ini sen­diri akan dipandu ustad Mar­fendi yang juga mantan ang­gota DPRD Sumbar. Tapi se­perti tadi, kegiatan ini tak mut­lak menghasilkan rekomen­dasi atau hal-hal krusial lain­nya. Intinya, murni untuk membuka cakrawala dan me­nambah pe­ngetahuan kader sekaligus mendekatkan diri tokoh-tokoh hadir dalam ke­sem­patan terse­but,” tambah Gustami yang juga mantan anggota DPRD Pesisir Selatan tersebut.

Selain Gustami, hadir da­lam kesempatan itu Ketua Panitia Halal Bi Halal Eva Nurna Kamila, mantan ang­gota DPRD Sumbar Marfendi, Humas DPW PKS Erizal, dan Kabid Pemberdayaan Wanita DPW PKS Daslinar. Panitia sendiri sudah menyebarkan 800 un­dangan. Diperkirakan hadir sekitar 60-80 persen dari undangan tersebut.

“Hampir seluruh kepala dae­rah sudah kita undang, ang­gota DPR asal PKS, DPRD dan lain­nya. Ustad Refrizal dan Her­manto (anggota DPR, red) su­dah memastikan hadir, ter­ma­suk beberapa kepala daerah di Sum­bar seperti Bupati Dhar­mas­raya Adi Gunawan, Wawa­ko Padang Mahyeldi Ansha­rul­lah dan lain­nya,” kata Eva. (rdo)

Padang Ekspres 7 September 2012

Selasa, 04 September 2012

GEPEMP Entaskan Kemiskinan Nelayan

Padang - Pemprov Sumbar menggulirkan program Gerakan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pesisir (GEPEMP) untuk nelayan di Sumbar.

Program ini dicanangkan oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno tahun 2012 ini dan telah dilaksanakan dengan melibatkan semua instansi terkait, dengan leading sector Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar.

Menurut Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, program bantuan ini diberikan pemerintah provinsi dalam upaya mendorong peningkatan pendapatan masyarakat nelayan, sehingga dapat sejahtera.

Kepala DKP Sumbar Yosmeri, menjelaskan program terpadu yang melibatkan sejumlah SKPD (satuan kerja perangkat daerah) di lingkungan Pemprov Sumbar ini diprioritaskan di daerah pesisir dengan target nelayan miskin, yang didata by address, by name, sesuai data BPS(Badan Pusat Statistik).

Sesuai data BPS tahun 2008, tercatat 5.680 KK miskin nelayan, di 89 nagari di Sumbar. ”Target tahun 2012 ini sebanyak 1.400 KK nelayan miskin di 21 nagari di Sumbar akan dibantu melalui program GEPEMP ini,” kata Yosmeri.

Total anggaran yang disediakan untuk melaksanakan program ini sebesar Rp10 miliar. Program ini akan terus dilanjutkan hingga tahun 2015 nanti sehingga kemiskinan masyarakat nelayan di Sumbar berhasil dientaskan.
Bantuan yang diberikan kepada nelayan merupakan hibah. Bantuan yang diberikan meliputi alat tangkap (mesin tempel), sarana penangkapan (jaring udang), gill net (jaring ikan), global positioning sytem (GPS), alat pengolahan (pembuat abon ikan, pembuat kerupuk ikan), alat pemasaran, alat pendingin, dan lainnya.

”Bantuan juga ada dalam bentuk karamba, khusus untuk masyarakat nelayan di muara-muara. Sedangkan bantuan dari SKPD lain, misalnya bantuan bibit pohon, mesin jahit dan lainnya,’ terang Kepala DKP Sumbar Yosmeri.

Instansi yang terlibat dalam program ini, antara lain Dinas Pendidikan, Dinas kesehatan, Dinas peternakan, Dinas Pertanian, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan lainnya.

”Khusus untuk bantuan yang berasal dari DKP Sumbar, sudah selesai diserahkan semuanya kepada masyarakat nelayan. Diharapkan, SKPD lain yang juga terlibat dalam program GEPEMP ini  termotivasi untuk juga mempercepat pelaksanaan program ini,” kata Yosmeri.

Selain memberikan bantuan alat perikanan, DKP Sumbar juga memberikan sertifikat gratis terhadap 300 persil tanah nelayan. ”Diharapkan dengan sertifikat ini, nelayan memiliki akses kredit ke bank untuk mengembangkan usahanya,” ujar Yosmeri.

Haluan, 27 agustus 2012

Foto: Humasprov

Senin, 03 September 2012

Wujudkan Program Pro Rakyat

Dua Tahun Kepemimpinan Irwan Prayitno – Muslim Kasim

Dua tahun duet kepemimpinan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Wakil Gubernur Muslim Kasim – sejak dilantik 15 Agustus 2010 lalu telah banyak melaksanakan berbagai program yang bermanfaat bagi pembangunan Sumbar ke depan.

Beberapa program yang berhasil dilaksanakan utnuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, meliputi sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan serta perkebunan.

Bidang Pertanian
Selama dua tahun menjalankan roda pemerintahan, duet pasangan ini mampu melaksanakan peningkatan produksi padi. Pada 2011, berdasarkan angka tetap produksi tanaman pangan, terjadi peningkatan produksi asebesar 68.1945 GKG dibandingkan 2010.

Peningkatan produksi ini didukung bantuan benih unggul 2.500 ton atau seluas 100.000 hektar dan peningkatan SDM petani melalui sekolah lapang sebanyak 3.500 unit. Di samping itu, juga terjadi peningkatan produksi yang didukung penambahan luas baku lahan sawah seluas 430 hektar, melalui cetak sawah baru dan perbaikan jaringan irigasi seluas 10.465 hektar.

Keberhasilan lainnya, adalah peningkatan produksi jagung. Pada 2011, produksi jagung di Sumbar mengalami peningkatan yang signifikan, yakni sebanyak 117.000 PPK (33,03 persen). Peningkatan produksi didukung bantuan benih sebanyak 121,5 ton atau seluas 8.100 hektar.

Di bidang pertanian, juga terjadi peningkatan hortikultura tahun 2011, terdiri dari, cabe dengan produksi mencapai 48.109 ton, bawang merah (32.358 ton), jeruk (35.461 ton), manggis (10.609 ton), raphis (676 rangkaian) dan krisan (284.000 tangkai).

Berbagai kegiatan dan program yang dilaksanakan meliputi, peningkatan mutu dan kualitas produksi dengan penerapan good agriculture practice (GAP) dan standar operasional prosedur (SOP) melalui kegiatan register kebun.

Program dan kegiatan lainnya, dilaksanakan peningkatan pertanian organik, pembinaan, penumbuhan dan pengembangan kawasan organik dalam bentuk demplot-demplot, peningkatan penggunaan kompos jerami, pengembangan kawasan organic di beberapa kabupaten, antara lain, Tanah Datar, Solok, Agam, Limapuluh Kota, Payakumbuh dan Padang Panjang.

Selama satu tahun terakhir, telah dikelola seluas 1.000 hektar lahan pertanian dengan sytem pertanian organik dan telah diterbitkan 12 sertifikat organik.

Melalui Dinas Pertanian juga telah berhasil melaksanakan peningkatan efisiensi usaha tani, nilai tambah dan pemasaran hasil pertanian. Untuk meningkatkan nilai tambah produksi dilakukan dengan pembinaan Unit Pelayanan Pengolahan Pemasaran Hasil Pertanian (UP3HP).

Tidak hanya itu, usaha rumah tangga yang bergerak di bidang pengolahan hasil pertanian berpotensi meningkatkan nilai tambah dan daya saing. Selama satu tahun terakhir, jumlah kelompok UP3HP yang telah berjalan sebanyak 115 unit yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota, dengan beberapa komoditi utama seperti, beras, kacang tanah, jagung, ubi kayu, ubi jalar, pisang dan lainnya.

Dalam mendukung pemgembangan UP3HP telah dbantu dengan desain packaging produk olahan. Hingga tahun 2012 sebanyak 175 produk olahan untuk 90 kelompok UP3HP.

Pengelolaan Sumber Daya Air
Keberhasilan yang telah diraih di sektor pertanian, tidak terlepas dari dukungan infrastruktur di bidang pertanian. Melalui program pengembangan, pengelolaan, jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, pada tahun 2012 melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sumbar dilaksanakan perbaikan irigasi pada 87 daerah irigasi seluas 45.403 hektar.

Selain itu, juga dilaksanakan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mempertahankan fungsi jaringan pada 30 daerah irigasi dengan luas mencapai 35.541 hektar. Juga ada kegiatan perbaikan jaringan irigasi pascabencana gempa sebanyak 35 daerah irigasi seluas 20.000 hektar. Sementara, tahun 2012, telah berhasil dilaksanakan penyediaan kebutuhan air bagi pertanian.

Dari target 3 kilometer (37.412 hektar), tahun 2011 mencapai 9,35 kilometer dengan luas area terairi seluas 50.736 hektar. Pembangunan irigasi mampu membangun satu unit bendungan seluas 3.000 hektar. Hingga Juli telah terpenuhi perbaikan jaringan irigasi sepanjang 10.200 m dengan luas areal terlayani 6.500 hektar. Selain itu, operasi dan pemeliharaan mempertahankan fungsi jaringan irigasi pada 25 daerah irigasi seluas 25.000 hektar.

Bidang Peternakan
Usaha peternakan rakyat memberikan kontribusi terbesar dalam penyediaan pangan masyarakat. Karena itu, pemberdayaan peternakan di Sumbar diarahkan pada usaha peternakan rakyat.

Salah satu program yang dicetuskan Irwan Prayitno dan Muslim Kasim adalah program Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani (GPP). Tujuannya, untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani ternak dengan memfasilitasi penguatan modal untuk peningkatan skala usaha menuju skala ekonomis.

Hingga tahun 2012, kelompok tani yang telah difasilitasi sebanyak 90 kelompok tani yang tersebar di kabupaten dan kota. Terdiri dari, 310 ekor sapi potong yang tersebar di 23 kecamatan, 176 ekor kambing (3 kecamatan ), 2.190 ekor ayam buras (4 kecamatan).

Selain itu, juga ada program Satu Petani Satu Sapi (SPSS). Untuk mendukung program SPSS, dialokasikan anggaran melalui APBN, APBD Provinsi Sumbar, APBD kabupaten kota, BUMN, BUMD, perantau dan PNS.

Dana tersebut disalurkan oleh lembaga keuangan mikro atau kelompok tani ternak dengan pembagian keuntungan sytem bagi hasil berdasarkan kesepakatan. Kegiatan SPSS meliputi penyelamatan sapi betina produktif, integrasi ternak dan tanaman, sarjana masuk desa (SMD), pengembangan UPPO, HMT sapi potong sebanyak 9.507 ekor pada 281 kelompok tani ternak. Investasi yang berhasil ditanamkan mencapai sebesar Rp.116.074.879.000.

Bidang Perkebunan
Selama kepemimpinan Irwan Prayitno dan Muslim Kasim, khusus belanja langsung APBD Provinsi Sumbar bidang perkebunan, mengalami kenaikan cukup sginifikan. Jika tahun 2010 sebesar Rp6,91 miliar, maka tahun 2011 naik menjadi Rp12,16 miliar. Kenaikan juga terjadi pada tahun 2012 yang mencapai Rp22,068 miliar.

Melalui anggaran yang ada, di bidang perkebunan, Pemprov Sumbar melalui Dinas Perkebunan telah berhasil melaksanakan perluasan tanaman kakao, yang meningkat dari 101.014 hektar pada tahun 2012 menjadi 117.014 hektar pada tahun 2011 dan 214.700 hektar tahun 2012.

Keberhasilan lainnya adalah beroperasinya alat pengolahan kakao di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Payakumbuh. Di bidang perkebunan juga berhasil dilaksanakan perluasan kawasan sentra produksi (KSP) dari 8 buah tahun 2010 meningkat menjadi 14 buah tahun 2011 dan 17 buah tahun 2012. hasilnya, nilai tukar petani (NTP) perkebunan naik dari 213 tahun 2010, menjadi 125 (2011) dan 129 (2012).

Hal ini berdampak kenaikan nilai ekspor komoditi perkebunan naik dari US$2.095 juta tahun 2010, menjadi US$2.689 juta (2011) hingga US$1,456 juta (Juni 2012) dan PDRB perkebunan atas dasar harga konstan, tahun 2010 sebesar Rp2.303 miliar, tahun 2011 menjadi Rp2.375 miliar.

Melalui program yang dilaksanakan di sektor pertanian, juga berhasil meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan tahun 2010, sebesar 47 persen. Pada tahun 2011 meningkat menjadi 65 persen dan akhir tahun 2012 diprediksi mencapai 69 persen.

Dengan keberhasilan yang diperoleh, berbagai penghargaan berhasil diraih Pemprov Sumbar, diantaranya, kelompok tani Sinar (kakao) Pasaman barat memperoleh Penghargaan Adhi Karya Pelopor Ketahanan Pangan Tingkat Nasional. Bahkan, Sumbar dipercaya sebagai tuan rumah pelaksanaan expo dan symposium kakao internasional tahun 2012.

Kelautan dan Perikanan
Disektor perikanan, program kegiatan tahun 2012 meliputi, peningkatan produksi perikanan. Jika tahun 2012 produksi perikanan mencapai 211.971,30 ton, maka tahun 2011 mengalami peningkatan mencapai 337.011,68 ton (58,99 persen). Sedangkan pencapaian produksi pada semester 1 tahun 2012 sebesar 182.164,27 ton.

Juga terdapat keberhasilan peningkatan produksi benih pada BB. Tahun 2010, sebesar 21.380.325 ekor. Tahun 2011 sebesar 47.583.705 ekor, terjadi peningkatan 122,25 persen.

Begitu juga di bidang ekspor komoditas perikanan, juga mengalami kenaikan. Tahun 2012 sebesar 1.122.900 kilogram. Tahun 2011 sebesar, 1.578.991,70 kilogram, meningkat sebesar 40,62 persen. Dengan peningkatan yang dialami tersebut, maka capaian PAD tahun 2011 sebesar 337.809.515 meningkat sebesar 94,23 persen.

Bagaimana peningkatan tersebut berhasil. Tentunya tidak terlepas dari program yang telah berhasil dilaksanakan, yakni, pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap, dengan kegiatan strategis antara lain, pengembangan sentra tuna wilayah barat.

Tahun 2010, jumlah ekspor tuna mencapai 481.425 kilogram. Sementara, tahun 2012 jumlah ekspor 450.337 kilogram. Dukungan terhadap nelayan dalam peningkatan produksi tuna dilakukan dengan menambah jumlah kapal penangkap ikan tuna. Di mana pada tahun 2011 mecapai 104 unit kapal.

Untuk peningkatan SDM nelayan, juga dilaksanakan pelatihan tehnik penangkapan tuna sistem long-line terhadap nelayan tradisional. Tahun 2012 nelayan yang dilatih mencapai 30 orang. Untuk peningkatan kualitas produk, disektor perikanan juga berhasil membangun industri pengolahan tuna sebanyak tiga unit.

Jika pada tahun 2011 produksi tuna mencapai 4.00,6 ton maka hingga Juni 2012 mampu mencapai 15.203,4 ton, melebihi capaian target 2012 sebesar 945 ton.

Program lainnya meliputi pengembangan perikanan budidaya. Kegiatan strategis yang dilakukan antara lain, pengembangan budi daya bandeng, sebagai umpan tuna, peningkatan mutu UPR melalui pengadaan induk unggul.

Juga ada program pengembangan budidaya system Karamba Jaring Apung (KJA) dan pengembangan kawasan sentraproduksi agropolitan. Kegiatan strategis yang dilaksanakan meliputi, pengembangan ikan kerapu pada kawasan sentra produksi. Tahun 2011, produksi ikan kerapu mampu mencapai 1.1796,7 ton. Juga ada pengembangan ikan nila pada kawasan sentra produksi. Tahun 2011 bantuan nila yang diberikan mencapai 1.080.00 ekor kepada 15 kabupaten kota.

Posmetro 15 Agustus 2012

Foto: Humasprov

Gubernur Sumbar Beri 100 Juta untuk Peraih Medali Emas PON 2012

Padang - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merencanakan untuk memberikan bonus bagi atlet peraih medali emas pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII-2012 di Riau, sebesar Rp 100 juta.

Hal tersebut dikatakan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di sela-sela pengukuhan sekaligus pelepasan kontingen Ranah Minang dalam menghadapi PON 2012 di Padang, Senin.

"Kita akan tetap memberikan pengharagaan bagi atlet peraih medali emas, perak dan perunggu yang besarnya nanti dianggarkan mencapai Rp100 juta bagi peraih medali emas," katanya.

Ia menjelaskan kepastian untuk memberikan bonus bagi peraih medali itu mesti harus kesepakatan dengan DPRD Sumbar.

"Pemprov akan mengusahakan besarnya bonus tersebut disetujui oleh DPRD dengan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku," katanya

Dikatakannya, pentingnya pemberian bonus tersebut sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap atlet yang sukses mengharumkan nama Sumbar pada pergelaran multievent tersebut, sekaligus memotivasi atlet untuk bisa membawa pulang medali emas.

Irwan mengatakan, besarnya bonus tersebut juga akan disesuaikan dengan atlet peraih medali perak dan perunggu.

Ia mengharapkan, target untuk meraih 12 medali emas yang selama ini dicanangkan mampu diwujudkan oleh atlet dan ofisial tim.

Sementara itu ketua DPRD Sumbar Yultekhnil dalam kesempatan yang sama juga mendukung untuk memberikan bonus bagi atlet yang mampu meraih medali pada event nasional tersebut.

"Bonus bagi atlet yang berprestasi akan diberikan namun besarnya bonus tersebut harus disepakati oleh DPRD," katanya.

Ia menambahkan, bonus yang dijanjikan tersebut harus melebihi besarnya dari atlet peraih medali emas pada Pekan Olahraga Wilayah (Porwil) di Batam, Juni 2011.

"PON 2012 eventnya jauh lebih bergengsi dan tentunya bonus tersebut akan lebih besar dari kejuaraan-kejuaraan lainnya," katanya.

Pada pengukuhan dan pelepasan kontingen tersebut dihadiri oleh seluruh atlet yang berjumlah sebanyak 250 orang, terdiri dsri 156 atlet putra dan 94 atlet putri dan didampingi 71 orang pelatih.

Direncanakan kontingen Ranah Minang akan bertolak menuju Pekanbaru pada 7 September dan kembali pada 21 September.

Pada pesta olahraga empat tahunan tersebut, Sumbar akan mengikuti sebanyak 33 dari 39 cabang olahraga yang dipertandingkan.

(ANT)
antaranews.com 3 September 2012
Foto: Humasprov