Penghargaan Energi Nasional 2012

Gubernur Sumbar menerima Penghargaan Energi dari Menteri ESDM Jero Wacik

Investment Award 2011

Gubernur Sumbar menerima penghargaan dari pemerintah pusat sebagai provinsi terbaik bidang penanaman modal.

Menolak Kenaikan Harga BBM

Wakil Ketua DPRD Sumbar yang juga Ketua DPW PKS Sumbar ketika diwawancarai wartawan terkait demonstrasi mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM.

Penyalur BOS Tercepat 2012

Gubernur Sumbar mendapat penghargaan sebagai provinsi penyalur dana BOS tercepat tingkat nasional tahun 2012.

Penghargaan Lingkungan Hidup 2012

Gubernur Sumbar pada tahun 2012 kembali mendapatkan penghargaan lingkungan hidup tingkat nasional dimana pada tahun 2011 juga telah mendapat penghargaan yang sama.

Pages

Sabtu, 06 Juli 2013

Kemiskinan di Sumbar Turun 0,05 Persen, Survei Harus Dilakukan di Periode yang Sama

Padang, Padek—Gubernur Sum­bar Ir­wan Prayitno merespons data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2013, yang melansir persen­tase penduduk miskin Sumbar naik dari 8,00 persen (September 2012) menjadi 8,14 persen. Menurut Irwan data yang dirilis BPS tersebut me­ngesankan pemprov bersama pem­kab/pemko tak berbuat apa-apa. Padahal telah banyak program dilaksanakan untuk mengurangi angka kemiskinan.

“Yang benar itu, jumlah pen­duduk miskin di Sumbar dari Maret 2012 hingga Maret 2013 telah me­nga­lami penurunan da­ri 8,19 persen men­jadi 8,14 persen. Turun 0,05 persen pada pe­rio­de tahun sama,” ujar Ir­wan Prayitno kepada Padang Ekspres di ru­mah dinasnya usai per­temuan dengan BPS Sumbar, Selasa (2/7).

Lebih lanjut, menu­rut Irwan, indikator penilaian per­hitungan dengan per­ban­dingan bulan September (2012) dan Ma­ret (2013), tak tepat. Sebab tidak diukur da­lam rentang waktu dan kondisi yang sama. Se­dangkan BPS Sumbar menilai per­hitu­ngan ang­ka kemis­kinan ter­sebut merupakan ang­ka sementara, yang se­wak­tu-waktu dapat berubah. Pasal­nya, survei ekonomi yang dilakukan BPS dua kali setahun. Yakni setiap Maret dan September. Di sinilah terdapat perbedaan persepsi terha­dap ekspos persentase kemiskinan.

Jika perhitungan persentase kemiskinan menggunakan survei kemiskinan, lanjut Irwan, harusnya diukur dalam periode waktu yang sama (year of year). “Perhitungan Maret, perbandingannya harus di bulan Maret tahun sebelumnya, bukan berdasarkan bulan berbeda. Karena  pada periode itu, kan ada perbedaan musim dan masa panen,” ujar Irwan didampingi Kepala BPS Sumbar, Yomin Tofri.

Irwan menjelaskan, dibanding persentase kemiskinan secara nasio­nal, kemiskinan di Sumbar jauh lebih rendah. Secara nasional 11,02 persen, sementara Sumbar hanya 8,14 persen.

Persentase 8,14 persen tersebut, dinilai Irwan, sudah angka maksimal bisa dicapai di daerah yang sebagian besar mata pencarian penduduknya bertani. Pasalnya, untuk dae­rah penghasil minyak sekali­pun (tingkat kemiskinan Riau 7,7 persen), angka 5 persen saja masih dinilai angka wajar untuk tingkat kemiskinan.

Mantan anggota DPR RI itu menambahkan, pening­katan persentase kemiskinan meng­gunakan indikator per­hitungan September–Maret tak bisa di­jadikan ukuran kegagalan pe­merintah me­ngen­taskan jum­lah penduduk miskin.

Dalam data BPS, jumlah penduduk miskin di Sumbar Maret 2013 sebanyak 407. 470 jiwa. Bila diukur dari September 2012, meningkat 9. 615 jiwa. Tapi diukur dari Maret 2012, tetap terjadi penurunan kemiskinan. Menurut wilayah, di pedesaan meningkat 14.337 jiwa, sebaliknya jumlah pen­duduk miskin perkotaan me­nurun 4.722 jiwa.

Terjadinya peningkatan jumlah penduduk miskin di pedesaan, karena 90 persen masyarakat di pedesaan meng­gantungkan hidup dari pada komoditi ekspor, terutama sawit dan karet. Rinciannya, 57 persen bergantung pada eks­por sawit, dan 30 persen pada karet. Kendati produktivitas petani meningkat, namun har­ga jual komoditi itu di pasar internasional rendah. Oto­matis, pendapatan yang dite­rima petani menjadi rendah.

“Tentunya dengan penu­runan harga di tingkat dunia, akan mengurangi kesejah­teraan masyarakat di pede­saan. Makanya, ketika survei dilakukan BPS bulan Maret, mereka termasuk dalam ke­lom­pok masyarakat miskin,” ujarnya.

Suatu hal yang perlu dipa­hami, kata Irwan, pemprov tidak bisa mengatur harga pasar komoditi tingkat dunia. “Masa pengaruh harga di ting­kat dunia juga dijadikan indi­kator kinerja pemerintah. In­dikator kinerja yang dapat diukur adalah pertumbuhan ekonomi. Sejauh ini, per­tum­buhan ekonomi di Sumbar sudah di atas nasional. Na­sional 6,02 persen, di Sumbar justru 7 persen. Silakan kro­s­cek ke BPS terkait data ter­sebut,” tuturnya.

Untuk pengentasan kemis­kinan yang dilakukan pem­prov, kata Irwan, Sumbar telah mem­buat program Gerakan Pe­nye­jahteraan Petani (GPP), Gerakan Pemberdayaan Masya­rakat Pe­sisir (Gepemp), gerakan untuk mendorong UMKM.

“Sebelum saya jadi gu­bernur, tingkat  kemiskinan Sumbar 10 persen, sekarang telah 8,14 persen. Meskipun terjadi penurunan hanya 0,05 persen dari tahun 2012, tetap hargailah upaya kami. Seakan-akan selama ini, kami tak bekerja,” ungkapnya.

Ukur Periode yang Sama

Di tempat yang sama, Yo­min Tofri mengatakan untuk mengukur persentase tingkat kemiskinan, seyogianya me­mang diukur dalam periode waktu sama. “Sumbar telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan jika diukur berda­sarkan periode waktu sama. Bahkan tingkat kemiskinan Sumbar, di bawah nasional. Untuk mengukur kinerja pe­me­rintah, dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan eko­nomi. Capaian Sumbar di atas nasional,” jelasnya.

Diakuinya, tiap tahun BPS memang melakukan dua kali survei, setiap Maret dan September. “Tingkat kemiskinan Sumbar di pedesaan memang meningkat, sedangkan di per­kotaan menurun. Masyarakat di pedesaan mengandalkan komoditi ekspor yang sangat tergantung dari harga dunia dan pemerintah tak bisa me­ngatur harga di pasar dunia itu,” ulasnya.

Selain masih rendahnya harga komoditi ekspor, faktor lain yang membuat penduduk miskin bertambah, kata Yo­min, karena pengaruh laju inflasi. Informasi kenaikan harga BBM, telah membuat harga berbagai kebutuhan pokok meningkat. “Dengan harga meningkat ini, maka kemampuan masyarakat mem­beli barang kebutuhan pokok juga berkurang. Inilah yang kita pakai sebagai indi­katornya dari survei ekonomi,” tukasnya.

Yomin mengatakan seiring ke­mampuan pemerintah me­ngendalikan inflasi dan harga komoditi ekspor membaik di tingkat dunia, dengan sen­dirinya jumlah atau persentase pen­duduk miskin juga akan be­rubah. “Kalau semuanya mem­baik, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama, per­sentase yang ada sekarang bisa berubah. Demikian juga se­baliknya. Pe­merintah me­mang lebih ber­peran mengendalikan inflasi di daerah,” jelasnya. (ayu)

padangekspres.co.id

Gubernur Irwan Prayitno Terima Penghargaan Bidang Kependudukan dan KB

Kendari – Gubernur Sumatera Barat menerima Penghargaan Manggala Karya Kencana  (MKK), yang diserahkan oleh Kepala BKKBN Prof. dr. Fasli Jalal, Sp.GK, Phd pada puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional ( Harganas ) XX tingkat nasional tahun 2013, pada hari Sabtu 29 Juni 2013 bertempat di lapangan Arena Eks MTQ Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dan Ibu Herawati Boediono.

Penghargaan ini diterima atas prestasi Gubernur Irwan Prayitno dalam keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan dan keluarga berencana di Provinsi Sumatera Barat.

Gubernur Irwan Prayitno disela-sela kegiatan itu juga menyampaikan, rasa senang dan bangga atas penghargaan ini karena semua ini merupakan kinerja dan koordinasi yang baik BKKBN Provinsi Sumatera Barat, dengan lembaga kemasyarakatan, SKPD terkait di lingkungan Pemprov Sumatera Barat dan masyarakat yang telah meraih prestasi penghargaan sebagai provinsi terbaik dalam program bidang kependudukan dan KB dari pemerintah pusat dari tingkat kelahiran 3,4 %  (SDKI 2007) terjadi penurunan menjadi 2,8 % (SDKI 2012), dan hasil prevalensi peserta KB aktif (CPR) 56.9 hasil SDKI 2012.

Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari dukungan dan peranserta Bupati/Walikota, pimpinan, penyuluh dan pertugas BKKBN, masyarakat, posyandu, kader-kader PKK di lapangan seluruh Pemkab/ko se-Sumatera Barat. Sebelumnya juga menyampaikan rasa senang pula terhadap keberhasilan Sumatera Barat sebagai provinsi terbaik dalam Pelaksanaan MDGs (Indonesia MDGs Awards) yang diselenggarakan oleh Kantor Utusan Khusus Presiden RI, di mana Kota Payakumbuh sebagai pemenang ketiga kategori pendidikan, serta Sawahlunto sebagai pemenang pertama kategori kesehatan ibu dan anak.

Demikian pentingnya permasalahan kependudukan dan KB tentu menjadi tantangan tersendiri untuk dapat menyampaikan program ini kepada masyarakat secara esensial dan komprehensif khususnya pada masyarakat Sumatera Barat. Kita melihat di lapangan secara subtansial dan mengakar dalam kehidupan masyarakat yakni merencanakan kehidupan keluarga dan mempersiapkan keluarga yang berkualitas.

Kita yakin dan percaya keluarga merupakan elemen penentu sebuah bangsa dan negara, semua berbanding lurus. Apabila tumbuh dan berkembang keluarga yang baik, negara akan baik pula dan sebaliknya jika didominasi keluarga jelek sudah barang tentu negara tersebut akan jelek pula. Oleh karenanya keluarga memegang peranan penting dalam mewujudkan masyarakat madani yang sejahtera, baik dan buruknya tidak terlepas dari keberhasilan orang tua dalam mendidik anak – anak mereka, ungkapnya.

Irwan Prayitno dalam kesempatan itu juga mengajak masyarakat untuk senantiasa memperhatikan keluarga secara baik, terutama dalam pembinaan perkembangan anak sebagai generasi masa depan bangsa. Keberhasilan sebuah keluarga itu tidak terlepas dari, perhatian terhadap gizi, pendidikan, agama, moral, sopan santun serta kesinambungan kegiatan ekonomi keluarga.

Menata keluarga, merencanakan secara baik, itu sesuatu yang perlu dalam membina kehidupan keluarga yang sehat, sejahtera, rukun dan damai, dimulai dengan menjaga kelahiran anak.Tentunya semua itu tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Provinsi, untuk menekan dan menghimbau Bupati/Walikota agar selalu sinergi dalam mendorong keberhasilan program kependudukan dan KB di daerahnya masing-masing, harapnya. 

irwan-prayitno.com

Pilkada Padang: Mahyeldi-Emzalmi Mendaftar Pertama (PKS-PPP)

Padang – Teka-teki siapa pendamping Mahyeldi di Pilkada Padang mendatang, akhirnya terjawab. Dia Emzalmi, mantan Sekdako Padang yang diusung Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Dengan begitu, pasangan ini menjadikan dua partai Islam, PPP dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai koalisi. Mereka menamakannya, Koalisi Batiniah.

Koalisi ini pun baru diketahui Selasa malam sebelum mereka mendaftar ke KPU Padang keesokan harinya. Padahal sebelumnya digadang-gadang PKS akan mengendeng PDIP.

Pasangan incumbent itu menjadi yang pertama mendaftar ke KPU Padang. Mereka datang sekitar pukul 13.30 WIB dengan diantar ratusan pendukung.

Ketua DPD PKS Padang Muhidi menyatakan, pembicaraan dua partai ini sudah dijalin sejak beberapa tahun lalu. Saat Ketua DPC PPP Kota Padang Irwan Fikri masih di DPRD Padang.

“Jadi sudah lama dibicarakan. Kerjasama ini hanya didasari saling percaya. Makanya sebelum mendaftar ke KPU, kami awali dari masjid,” kata Muhidi didampingi Ketua DPC PPP Irwan Fikri.

Dia menjelaskan koalisi terbangun karena kesamaan visi dan misi dari kedua partai. “Sebelum menentukan sikap, PKS juga membuka diri dengan partai lainnya. Komunikasi politik tentu sudah biasa dilakukan antara parpol. Namun akhirnya, kita menetapkan pilihan pada memilih PPP,” ulasnya.

Sedangkan, Mahyeldi yang masih menjabat wakil walikota, mengakui Kota Padang masih perlu dibenahi. Selama berpasangan dengan Fauzi Bahar, banyak program yang belum tuntas. Karenanya, jika terpilih nanti, ia akan berusaha lebih memajukan kota ini.

“Sejumlah program pemerintah belum tercapai dengan baik. Karena itu, jika saya terpilih kembali tentunya program itu akan dilanjutkan,” katanya.

Apalagi, Emzalmi merupakan pamong senior. Mantan sekda itu tentu juga paham tentang persoalan masyara-kat.

Selain pendukung, pendaftaran pasangan ini juga dihadiri ninik mamak Kuranji dan Pauh IX. Sementara, di KPU, mereka disambut Komisioner M. Sjahbana Sjams.

Pada pendaftaran itu, didapati ada dua persyaratan yang belum dilengkapi. Yakni surat keterangan tidak pailit dari Pengadilan Niaga Medan dan keterangan tidak menunggak pajak.

Sekretaris DPD PKS Padang, Muharlion menjelaskan surat tersebut masih dalam proses. Kemungkinan baru akan selesai dalam minggu ini. “KPU telah menerima pendaftaran kami. Soal kekurangan syarat tidak mempengaruhi. Itu bisa menyusul belakangan,” ulasnya.
(105)

hariansinggalang.co.id

Pilkada Padang Panjang: Incumbent Tumbang, Hamas Menang

Padang Panjang, Singgalang
Pasangan calon walikota dan wakil walikota Padang Panjang, Hendri Arnis dan Mawardi Samah (Hamas) memenangkan Pilkada yang digelar, Kamis (4/7). Pasangan nomor urut 5 tersebut, memperoleh sekitar 44,31 persen dari 23.222 suara yang masuk, atas sekitar 67,11 persen suara dari Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Pasangan incumbent H. Edwin-Eko Furqani dengan nomor urut 3 hanya mampu meraih sekitar 35,34 persen suara. Edwin saat ini masih menjabat wakil walikota, sementara Eko wakil ketua DPRD. Pasangan nomor urut 1 Yusyafnital-Yuheldi memperoleh 2,5 persen. Nomor urut 2 Soni Jendriza Idrus-Aldias Sastra memperoleh 12,35 persen, dan pasangan nomor urut 4 Jon Enardi-Yurnalisman mendapat 5,48 persen.

Versi lain, real count yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), pasangan nomor urut 1 mendapat 2,56 persen, nomor urut 2 (12,28 persen), nomor urut 3 (35,82 persen), nomor urut 4 (5,43 persen), dan nomor urut 5 mendapat 43,92 persen.

Adik walikota
Pemilihan walikota dan wakil walikota Padang Panjang kali ini memang berlangsung menegangkan. Para kandidat yang berpacu berasal dari kalangan incumbent di eksekutif dan legislatif, serta diwarnai pula oleh majunya adik kandung Walikota Padang H. Suir Syam, Yurnalisman menjadi calon wakil walikota berpasangan dengan Jon Enardi sebagai calon walikotanya.
 
Itu artinya, dukungan mutlak Suir Syam terhadap adiknya yang diusung PDI Perjuangan dan Gerindra, tidak membuahkan hasil maksimal. Padahal, Suir Syam ketika maju pada pilkada lima tahun lalu berpasangan dengan Edwin, memperoleh suara mayoritas dan menang mutlak. Ini membuktikan, politik dinasti yang hendak diterapkan Syuir, ditolak oleh pemahaman demokrasi rakyat Padang Panjang.
 
Sementara itu, Hendri Arnis yang kini masih menjadi wakil bupati Tanah Datar, berpasangan dengan Mawardi yang menjabat kepala Dinas Kesehatan pada kabinet Suir Syam-Edwin, berhasil meraih simpati pemilih, sehingga raihan suara mereka jauh meninggalkan suara yang diperoleh Edwin-Eko.
 
Pasangan Hamas ini diusung Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kemenangan Hamas merupakan pertunjukan indah yang disuguhkan PKS kepada rakyat Sumbar.
 
Ketua DPD PKS Padang Panjang Abrar St. Nan Balimo didampingi Ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS SN Hamdi dan Koordinator Tim Super PKS Nasrullah Nukman kepada Singgalang menyatakan, pihaknya bersyukur kepada Allah atas rahmat-Nya dalam kemenangan pasangan yang mereka usung menuju kursi BA 1 N dan BA 5 N, sebutan lain untuk walikota dan wakil walikota Padang Panjang.
 
“Alhamdulillah, kerja keras semua pihak membuahkan hasil. Allah merestui perjuangan kita. Semangat Baru untuk Padang Panjang yang lebih baik benar-benar menjadi idaman warga kota yang ingin perubahan. Kami berterima kasih kepada segenap pihak, terutama kader PKS dan partai-partai pendukung Hamas,” kata Abrar.
 
Hendri dan Mawardi memang dikenal sebagai pemimpin yang menjadi harapan banyak kalangan. Moto Semangat baru Padang Panjang memang terdengar sederhana. Tetapi memiliki kekuatan makna dan arti yang amat dalam, dirangkum dalam visi dan misi yang telah dirumuskan.

“Saya ingin menjadi semangat baru bagi masyarakat Padang Panjang,” komentar Hendri singkat.
PKS sukuri momentum
 
Kemenangan Hendri-Mawardi itu disambut syukur Koordinator Pemenangan Pilkada DPW PKS Sumbar, H. Nurfirmanwansyah yang didampingi Wakil Ketua Umum DPW PKS Sumbar, H. Marfendi. “Kemenangan Hendri-Mawardi ini berarti juga kemenangan PKS,” ujar Nurfirmanwansyah.
 
Sejak awal menurut mantan Wakil Bupati Solok Selatan ini, PKS sebagai partai pendukung pasangan Hendri-Mawardi all out memenangkan Hendri-Mawardi. Kader PKS bergerak door to door dan kampanye akbar Hendri-Mawardi di lapangan Bancah Laweh, PKS menurunkan pengurus inti DPP, mulai dari Presiden PKS, Anis Matta, Sekjen Taufik Ridho, Korwil Sumatra, Bendahara Umum dan pengurus lengkap DPW PKS Sumbar. “Insya Allah momentum kemenangan calon PKS di Padang Panjang akan terulang di Kota Pariaman pada September mendatang,” ujar Nurfirmanwansyah bersemangat.
 
Kemenangan Hendri-Mawardi ini menurut Nurfirmanwansyah memperlihatkan soliditas kader PKS. Hal itu diperlihatkan dari data di berbagai TPS, Hendri-Mawardi menang telak di TPS yang menjadi basis PKS di Padang Panjang.
 
Sementara itu, Direktur Incost, Erizal menyebutkan kemenangan Hendri-Mawardi sudah diprediksi sejak awal. Hal itu diperkuat dari survei yang dilakukan lembaga ini. Survei terakhir pada 30 Juni lalu, elektabilitas Hendri-Mawardi mencapai 46,3 persen. “Ada selisih dua persen dari hasil survei kita. Jadi, prediksi kita Hendri-Mawardi akan memenangkan Pilkada Padang Panjang sangat akurat,” ujar Erizal.
Dipantau Kapolda
 
Kepala Kepolisian Daerah Brigjen Noer Ali, memantau sekaligus memonitor pemilihan walikota dan wakil walikota.

“Pelaksanaan Pilkada berlangsung sukses dan lancar. Siapapun pemenangnya nanti, kita harapkan semua pihak mendukungnya,” ujar Kapolda saat bertandang ke Mapolres Padang Panjang yang disambut Kapolres AKBP Djoni Hendra, para perwira, bintara dan jajaran Bhayangkari.

Menurut Kapolda, pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah Padang Panjang, merupakan pilkada kedua di bawah kepemimpinannya sebagai orang nomor satu di Polda Sumbar. Sebelumnya, Kapolda memonitor pelaksanaan pilkada Sawahlunto.


Noer Ali menyebutkan, namanya saja sebuah pemilihan, akan ada pihak yang merasa kalah dan menang. Oleh sebab itulah, demi terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat di Padang Panjang, maka seluruh elemen diminta menghormati hasil pemilihan.
 
Kapolda juga meminta, agar aparat Polres Padang Panjang mengawal jalannya pilkada hingga proses pelantikan. (211/501/009)

hariansinggalang.co.id

Minggu, 12 Mei 2013

Bedah Lapau, Motivasi Menjadi Kaya

Riang benar hati Meri Roza. Kini perempuan itu bisa tersenyum lebar. Warung kecil yang jadi tumpuan ekonomi keluarganya telah berubah rupa. Sudah tacelak, semakin senang pelanggannya berbelanja di sana.

Meri Roza adalah warga Korong Jambak, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Padang Pariaman. Senin sore (6/5) warung kecilnya diresmikan oleh Anggota DPR-RI, H. Refrizal. Meri menjadi salah satu penerima bantuan program bedah lapau yang digagas anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Sambil mempromosikan warung barunya yang diberi nama “Dua Putri”, Meri mempersilahkan setiap pengunjung mencicipi nasi goreng khas Kasang buatannya. “Makanlah, Pak! Nasi goreng buatan Kasang,” ujarnya semangat.

Warung Meri kini sudah kelihatan badagok. Bangunannya berdiri kokoh dan rapi. Ia bisa menarik banyak pelanggan, sehingga memberikan keuntungan yang membuat asap dapurnya terus mengepul.
Tak hanya menerima bantuan perbaikan warung, Meri juga menerima bantuan modal. H. Refrizal menyerahkan bantuan modal itu dalam bentuk uang tunai. “Dihitung dulu. Nanti gunakan untuk mengembangkan lapau ini,” ujar Refrizal ketika menyerahkan bantuan modal secara langsung.

Bedah lapau merupakan program yang digagas Refrizal melalui Refrizal Foundation yang dibentuknya. Lembaga ini juga bergerak dalam pemberdayaan pemuda, bantuan beasiswa, pelatihan dan kegiatan sosial lainnya. Ada pun program bedah lapau menurut anggota DPR-RI yang asli Piaman ini, prinsipnya adalah memberi kail sekaligus umpan. Masyarakat diberdayakan secara ekonomi. Caranya adalah mendorong masyarakat memberdayakan diri secara mandiri.

Program ini sudah lama dan rutin dilakukan. Untuk agenda tahun ini saja, sejak Januari lalu sudah 30 lapau yang dibedah. Semuanya tersebar pada enam kabupaten dan kota di Sumatra Barat.
“Bedah lapau ini memotivasi masyarakat menjadi kaya dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Kalau sudah kaya, masyarakat bisa membuat rumah yang layak, bisa memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya,” ungkap Refrizal.

Lapau menurut Refrizal memang dekat dengan kehidupan ekonomi masyarakat Sumbar. Banyak masyarakat yang menggantungkan kehidupan ekonominya dari sana. Lapau juga menjadi tempat pemenuhan kebutuhan harian masyarakat secara luas. Tak hanya fungsi ekonomi, lapau juga memiliki fungsi sosial-budaya dalam masyarakat Sumbar.

Di lapau interaksi sosial dan mobilisasi informasi terjadi. Dengan menghidupkan lapau, berarti menghidupkan ekonomi sekaligus menghidupan sendi sosial dan budaya masyarakat.

Program bedah lapau yang digagas Refrizal ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Terlihat dari acara peresmian yang dihadiri berbagai kalangan masyarakat. Selain itu, acara peresmian tersebut berlangsung penuh kekeluargaan dan keakraban.

Refrizal usai meresmikan lapau di Nagari Kasang terus bertolak ke nagari lain untuk meresmikan lapau-lapau yang selesai dibedah.

“Besok ada beberapa lapau lagi yang akan diresmikan. Tapi, ada jadwal yang bentrok, jadi di antaranya diundur. Bedah lapau memang spesialisnya Pak Refrizal,” ujar Ridwan, staf anggota DPR itu.
(009)

Singgalang

Sumbar Peroleh Anugerah Pangripta Nusantara Utama

Jakarta - Sumbar meraih peringkat terbaik I Anugerah Pangripta Nusantara Utama, dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah 2013 kategori provinsi kelompok B atau provinsi yang APBD-nya masih kecil.

Penghargaan tersebut diserahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Gubernur Irwan Prayitno dalam Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan Nasional (Musrenbangnas), Selasa (30/4) lalu di Jakarta.

Menurut Irwan, penghargaan itu terlepas dari program-program andalan sehingga dapat menekan angka kemiskinan dan pengangguran. “Angka kemiskinan turun satu persen setiap tahunnya. Pada 2012 sekitar 8 persen, tingkat itu di atas rata-rata nasional,” kata Irwan seusai menerima penghargaan.

Ia menargetkan, tahun ini angka kemiskinan juga turun 1 persen, tentunya dengan program yang disampaikan dalam rancangan kerja.

Irwan juga menjadi satu dari dua gubernur yang diberikan buku data dan informasi pembangunan Indonesia 2004-2012. Gubernur lain yang mendapatkan buku langsung dari Presiden adalah Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Seusai memberikan kata sambutan, SBY juga mengunjungi stand milik Sumbar untuk melihat produk dan program yang menjadi andalan. “Presiden memuji program kita dan mengatakan kearifan lokal Sumbar bisa menjadi andalan dalam pengentasan kemiskinan,” kata Irwan.

Dalam penilaian, Pemprov Sumbar telah dikunjungi tim penilai independen dari Bapenas. Tim itu juga menilai sistem kerja serta hasilnya melalui pemeriksaan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Sumbar 2013 di Jakarta.

Kemudian tim itu melakukan FGD (Focus Group Discussion) melalui metode  wawancara dan verifikasi  proses penyusunan RKPD terhadap stakeholder, tentang proses perencanaan dari bawah (bottom-up) dan dari atas (top down). Proses perencanaan teknokratik dan proses perencanaan politik yang melibatkan beberapa unsur, dari Bappeda, perguruan tinggi serta tokoh-tokoh masyarakat. Tahapan terakhir adalah presentasi Kepala Bappeda di depan tim penilai di Jakarta.

Sumbar memperoleh peringkat terbaik I pada kelompok B yang membawahi dua provinsi, yakni Provinsi Kepulauan Riau yang memperoleh peringkat II dan NTB memperoleh peringkat III.
Dalam Musrenbangnas itu, turut hadir Wakil Presiden Boediono dan seluruh kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Gubernur dan bupati/walikota juga ikut dalam kegiatan tersebut. (401)

Singgalang

PKS Berangkatkan Jemaah Umroh

Padang - Merekah sudah senyum Aprilius. Tak disangka-sangka, impiannya ke Tanah Suci Terkabul juga. Walau belum untuk menunaikan ibadah haji, namun Aprilius beruntung bisa menunaikan ibadah umroh.

Aprilius adalah salah seorang jemaah umroh yang diberangkatkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Senin (6/5). Ia meraih hadiah umroh dalam kegiatan Safari Dakwah III DPP PKS yang digelar 15-16 Januari lalu di Sumbar bersama tiga lain yang beruntung, yaitu  Asnimar, Jamar Rasyid dan Novi Sulistiawati. Keberangkatan rombongan ke Tanah Suci dilepas langsung oleh Anggota DPR-RI, H. Refrizal dan didampingi Wakil Ketua Umum DPW PKS Sumbar, H. Marfendi.

Kendati termasuk yang beruntung memenangkan hadiah, Anggota DPR-RI, H. Refrizal mengingkatkan bahwa ibadah umroh adalah panggilan Allah SWT. Ada yang punya banyak uang, namun tak terpanggil juga ke Tanah Suci. “Jadi, tetap ikhlas menjalankan ibadah umroh ini, sehingga sekembalinya nanti mendapatkan kemabruran,” ujar Refrizal.

Refrizal juga menjelaskan rangkaian ibadah umrah itu relatif sederhana jika dibandingkan dengan ibadah Haji yaitu niat dan berihram dari miqat, tawaf di sekeliling Kabah lalu diteruskan dengan mengerjakan ibadah sa’i tujuh kali antara Shafwa dan Marwah dan terakhir ber-tahallul. “Ibadah ini jangan sampai terlewatkan. Utamakan beribadah sebanyak-banyaknya, karena lipat ganda pahala-nya sampai ribuan kali di banding beribadah di masjid yang ada di tanah air. Juga doakan bangsa ini terutama Sumbar, dilimpahkan rahmat kebaikan. Tolong doakan juga, agar PKS dipercaya rakyat Indonesia pada pemilu 2014 mendatang,” terang Refrizal yang juga wakil ketua BURT DPR RI itu.

Agar doa makbul (cepat dikabulkan-red) selama ibadah umrah, Refrizal memberi tips, agar berdoa di tempat-tempat mustajab (istimewa-red) yakni di Multazam, di bawah Hijir Ismail, di Belakang Makam Ibrahim, Shafwa dan Marwah serta Raudah. Selain itu, Refrizal yang juga calon anggota DPR RI nomor urut 2 di Dapil Sumbar II memberi tips, agar tidak minum air dingin. “Di Madinah dan Mekkah nanti, air yang diminum itu adalah air zam-zam yang tinggi nilai khasiatnya. Minumlah dalam kondisi biasa, karena jika minum air yang dingin, dikhawatirkan akan berpengaruh pada kesehatan. Pada bulan-bulan di pertengahan tahun ini, cuaca di Makkah akan mulai memasuki musim panas,” kata Refrizal berbagi pengalaman.

Wakil Ketua Umum DPW PKS Sumbar, Merfendi juga menyampaikan pesan Ketua DPW PKS Sumbar, H Trinda Farhan Satria, agar para pemenang door prize memasang niat beribadah secara ikhlas. Sehingga, sekembalinya ke tanah air nanti, ikut berperan menjadikan bangsa ini lebih baik. ”Doa kan juga negeri ini jadi baldatun toyibatun warobun ghofur, yaitu negeri yang aman makmur, adil dan mendapat keampunan Allah,” terang Marfendi mengutip pesan Trinda Farhan Satria.

Selain itu, Marfendi juga berharap, keempat pemenang yang beruntung, ikut mendoakan pemberi hadiah agar dilimpahkan keberkahan serta mendoakan partai dakwah ini, semakin dicintai rakyat Indonesia.

Sementara, perwakilan pemenang, Aprilius mengu cap banyak terima kasih, atas kesediaan kader-kader PKS yang telah menyediakan hadiah umroh di setiap acara yang digelar. Atas titipan doa dan harapan yang disampaikan, Aprilius dan kawan-kawan akan bermunajat secara sungguh-sungguh.

“Semoga amal ibadah para pemberi hadiah umroh ini, diterima Allah SWT. Semoga, dikegiatan lainnya yang digelar PKS, hadiah umroh ini selalu ada. Sehingga, kesempatan ummat Islam di Sumbar ini pergi ke Makkah semakin banyak. Semoga PKS bisa semakin dicintai rakyat Indonesia dan jadi pemenang di pemilu 2014 nanti,” ungkap Aprilius.

Keempat peraih hadiah umroh tersebut langsung berangkat dari Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, keempatnya akan bergabung dengan kelompok umroh yang lain. Selanjutnya menuju ke Jeddah Arab Saudi. Namun, sebelumnya transit di Kuwait.

Keempatnya mendapatkan hadiah umroh dari Gubernur Irwan Prayitno, Ny. Nelvi Irwan Prayitno dan masing-masing lagi diberikan anggota DPR-RI, Refrizal dan Hermanto. (009)

Singgalang

Selasa, 30 April 2013

Sumbar Terbaik I Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2013 Kategori Provinsi Kelompok B

JAKARTA – Sumbar meraih peringkat terbaik I Anugrah Pangripta Nusantara Utama, dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah 2013 kategori provinsi kelompok B atau APBD-nya masih kecil.
Penghargaan tersebut diserahkan Presiden SBY dan diterima Gubernur Irwan Prayitno dalam Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan Nasional (Musrenbangnas), Selasa (30/4) di Jakarta.
 
Menurut Irwan Prayitno, penghargaan itu terlepas dari program-program andalan sehingga dapat menekan angka kemiskinan dan pengangguran.
 
“Angka kemiskinan turun satu persen setiap tahunnya. Pada 2012 sekitar 8 persen, tingkat itu di atas rata-rata nasional,” kata Irwan seusai menerima penghargaan.
 
Ia menargetkan, tahun ini angka kemiskinan juga turun 1 persen, tentunya dengan program yang disampaikan dalam rancangan kerja.

Irwan juga menjadi satu dari dua gubernur yang diberikan buku data dan informasi pembangunan Indonesia 2004-2012. Gubernur lain yang mendapatkan buku langsung dari Presiden, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.
 
Seusai memberikan kata sambutan, SBY juga mengunjungi stand milik Sumbar untuk melihat produk dan program yang menjadi andalan. “Presiden memuji program kita dan mengatakan kearifan lokal Sumbar bisa menjadi andalan dalam pengentasan kemiskinan,” kata Irwan.

Dalam Musrenbangnas itu, turut hadir Wakil Presiden Boediono dan seluruh kabinet Indonesia bersatu jilid II. Gubernur dan bupati/walikota juga ikut dalam kegiatan tersebut.

Singgalang

Jumat, 19 April 2013

PKS Incar 20 Persen DPRD Sumbar, Partai Pertama yang Daftar ke KPU Sumbar

Padang — Sebanyak 65 orang bakal calon legislatif (bacaleg) Partai Keadilan Se­jah­tera (PKS) untuk DPRD Sumbar, resmi didaftarkan oleh pengurus DPW PKS Sum­bar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar, guna diverifiaksi untuk Daftar Ca­lon Sementara (DCS), pada Rabu (17/4) siang. 

Pendaftaran hari itu men­jadikan PKS sebagai partai pertama peserta pemilu yang mendaftarkan calonnya, sejak KPU Sumbar membuka wak­tu pendaftaran Bacaleg pada 9 April lalu. Sedangkan pe­nye­rahan berkas pendaftaran bacaleg PKS itu diterima lang­sung Ketua KPU Sumbar Mar­zul Veri dari Sekretaris Umum DPW PKS Sumbar, Gustami Hidayat.

“Ada 65  orang caleg yang kami daftarkan. Jumlah itu sesuai dengan kuota kursi untuk DPRD Sumbar pada Pileg 2014 mendatang dan didalamnya ada kuota untuk bacaleg perempuan sebesar 36,9 persen atau 24 pe­rem­puan dan 41 laki-laki,” kata Gustami Hidayat kepada Pa­dang Ekspres, seusai men­daftar.

Menurutnya, dari porsi yang kami tetapkan, keter­wakilan perempuan dalam bacaleg itu lebih besar dari perintah Undang-undang yai­tu 30 persen. Hal itu sebagai bukti bahwa PKS sangat pe­duli dengan kaum perempuan Dan mereka merupakan ka­der-kader terbaik kami,” ulas mantan anggota DPRD Pesisir Selatan itu didampingi Wakil Ketua Umum, Marfendi, Ke­tua Bidang Pemenangan Pe­milu, Sultani, Ketua Bidang Pemberdayaan Ekonomi, Ah­mad Sidik.

Ditambahkan dari nama-nama bacaleg PKS yang di­daf­tarkan itu, komposisi yang dibuat cukup berimbang. Mi­sal­nya 40 persen dari Kader, 40 persen dari tokoh ma­syarakat dan 20 persen dari simpatisan dengan minimal pendidikan sarjana.       

Hal lainnya, sebut Gus­tami, DPW PKS juga masih menaruh kepercayaan kepada kadernya yang kini duduk di DPRD Sumbar. Buktinya lima anggota PKS di DPRD itu tetap didaftarkan untuk maju kembali ke provinsi.

“Ini juga jadi bukti bahwa PKS tak kekurangan kader yang berkualitas. Dan itu makin menyakinkan kami bila target 20 kursi DPRD Sumbar bisa kami wujudkan dan bisa meraih tiga besar dalam Pe­mi­lu 2014,” jelas Gustami lagi.

Sedangkan Ketua KPU Sumbar, Marzul Veri me­ngapresiasi langkah DPW PKS yang lebih dulu men­daftarkan bacalegnya ke KPU. Meski masih ada waktu ja­ngan ditunda-tunda lagi lang­sung saja mendaftar.

“Kami di KPU siap me­nerima. Jangan sampai nanti malah diakhir-akhir waktu banyak yang mendaftar ini yang malah akan menga­ki­bat­kan persoalan,” kata Marzul Veri.

Targetkan 6 Kursi di Padangpanjang

Sementara di Pa­dang­pan­jang Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Pa­dang­panjang, Abrar Dt Nan Balimo mengakui bakal terjadinya persaingan ketat dengan kon­disi jumlah partai peserta Pemilu yang semakin ramping. Namun demikian, PKS telah menetapkan target pe­rolehan kursi di DPRD untuk periode 2014-2019 sedikitnya 6 kursi.

“Dengan segala persiapan dan strategi partai, seluruh elemen PKS bertekad meraih hasil maksimal dengan 6 kursi untuk 2014 mendatang. PKS terhadap bakal caleg yang sudah ditetapkan untuk se­mentara itu, ditegaskan untuk dapat menjaga hubungan sila­tura­him dengan masyarakat,” ungkap Abrar yang juga kem­bali mencalonkan diri sebagai wakil rakyat dari Daerah Pe­milihan (Dapil) Pa­dang­pan­jang Timur itu kepada Pa­dang Ekspres.

Abrar yang saat ini masih duduk sebagai anggota DPRD dari PKS itu, menjawab opti­mis dapat meraih target me­menangkan Pemilu 2014 ber­sama rakyat Padangpanjang. Disebutkannya, PKS dalam sebagai perpanjangan tangan rakyat di legislatif telah men­jalankan fungsinya dengan maksimal dalam mengawal kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan ke­pe­n­ti­ngan masyarakat.

Sementara bakal caleg PKS dari Dapil Pa­dang­pan­jang Barat, Nasrullah Nuk­man yang merupakan koor­dinator PKS wilayah V juga mengaku optimis me­wu­jud­kan target perolehan kursi partai tersebut di DPRD pe­riode mendatang. Bersama beberapa bakal caleg PKS di Dapil yang sama, Nasrullah yang pernah duduk di DPRD Padangpanjang itu berkeya­kinan kuat sukses dengan kehadiran figur-figur segar di antaranya Kurniawan, SN Hamdi dan Satria Asmal.

Selain sejumlah bakal ca­leg Dapil Padangpanjang Ba­rat lainnya, tiga figur tersebut diakui Nasrullah memiliki kans besar untuk duduk di kursi dewan. Terutama sosok Kurniawan yang saat ini du­duk sebagai salah seorang anggota dewan, tentunya sa­ngat berpeluang melanjutkan baktinya memperjuangkan aspirasi masyarakat yang me­ru­pakan cita-cita mulia partai PKS sebagai wakil rakyat.

“Demikian juga sejumlah figur lainnya, termasuk saya, Insya Allah selama ini masih konsisten menyalurkan aspi­rasi masyarakat melalui keter­wakilan partai di DPRD. Hal itu merupakan wujud kon­sistensi kami sebagai politisi aktif, yang komit mem­per­juang­kan aspirasi masyarakat sekalipun tidak duduk di kursi dewan. Mudah-mudahan de­ngan semakin banyak ter­pilih­nya figur-figur politisi PKS sebagai anggota DPRD, akan semakin kuat mem­per­juang­kan aspirasi masyarakat,” jawab Nasrullah di Kantor DPD PKS setempat, kemarin. (*)

Padang Ekspres

Selasa, 02 April 2013

Elektabilitas Mahyeldi Masih yang Tertinggi

Padang - Jelang ditabuhnya tahapan pemilu kepala daerah (pilkada) Padang oleh KPU 2 April, lembaga survei Institute for Community Studies (InCoSt) merelis hasil survei terbaru mereka. Dalam survei yang digelar 24-27 Maret 2013, inCoSt mendapatkan dua kandidat utama, yang akan bersaing dalam pilkada langsung kedua sepanjang sejarah Kota Padang itu.

Direktur InCoSt Erizal menyebutkan, dua orang tersebut adalah, tokoh muda perubahan Kota Padang Andre Rosiade, dan wakil wali Kota Padang yang akan menjadi calon incumbent pilkada, Mahyeldi Ansharullah. Dua pria beda latar belakang ini, menempati urutan pertama dan kedua, dengan selisih persentase elektabiltias (tingkat keterpilihan) sebagai bakal calon wali kota (bacawako) hanya 2,3 persen saja.

”Berdasarkan hasil survei kami terhadap 29 orang yang disebut akan maju pilkada, menyatakan diri maju pilkada, dan mendaftar ke partai politik atau perseorangan, terdapat 25 nama yang dipilih responden. Sisanya, 6,3 persen belum menentukan pilihan. Dua nama teratas adalah, Mahyeldi Ansharullah dengan elektabilitas 25,1 persen, dan Andre Rosiade 22,8 persen,” kata Erizal dalam keterangan persnya kepada wartawan, kemarin.

Menurut pria yang juga telah melakukan survei akurat untuk pemilihan gubernur (pilgub) dan pemilihan bupati/wali kota 2010 (Pasbar, Pasaman, Dharmasraya dan Payakumbuh 2012 ini), nama-nama lain yang mengekor, berselisih lebih dari 15 persen dari dua kandidat terkuat. Seperti, anggota DPR RI M Ichlas el Qudsi (Michel) hanya di angka 7,5 persen, mantan Wakil Wali Kota Padang Yusman Kasim (6,6 persen), dan Ketua Baznas Padang Maigus Nasir (4,5 persen).

”Sementara Asnawi Bahar yang sudah mulai bekerja sejak beberapa waktu terakhir telah mulai merangkak naik di angka 3,2 persen, diikuti dua anggota DPD RI Emma Yohana 2,9 persen dan Afrizal 2,5 persen. Yendril dan Alkudri, berada di 10 besar dengan persentase elektabilitas di bawah 3 persen (lihat grafis),” kata Erizal yang juga seorang konsultan politik dan kolumnis media massa ini.

Dia menyebutkan, mengacu kepada popularitas (tingkat keterkenalan) sebenarnya ada ketimpangan antara popularitas Mahyeldi yang mencapai 84,8 persen dengan elektabiltas 22,1 persen. Artinya, banyak responden yang mengaku kenal, tapi tidak menjatuhkan pilihan kepadanya. Berbeda dengan Andre yang hanya memiliki popularitas 65,3 persen, tapi elektabiltasnya mencapai 22,8 persen. Sementara, popularitas ketiga dimiliki Yusman Kasim (51,3 persen), Michel (46,1 persen), dan Emma Yohana (40,7 persen). Sedangkan Maigus Nasir (28,3 persen), Alkudri (26,0 persen).

Menurutnya, survei tersebut menggunakan responden sebanyak 801 orang, dengan margin eror 2,5 persen. Jumlah pemilih, tersebar di 11 kecamatan meliputi 104 kelurahan di Kota Padang, sesuai dengan persentase kepadatan penduduk. Survei juga dilakukan berdasarkan pekerjaan responden, yang didominasi oleh ibu rumah tangga 34,0 persen, wiraswasta/pengusaha (16,5 persen), pegawai swasta (10 persen), pensiunan (6 persen), buruh (5,6 persen), pelajar/mahasiswa (5,1 persen), guru (4,7 persen), pengangguran (4,2 persen), dan lainnya. Semuanya diambil berdasarkan skala penduduk Kota Padang dari sisi pekerjaan.

Konsistensi pemilih dibagi tiga, yaitu 31,1 persen bertahan dengan pilihan (tetap sama), ada kemungkinan berubah 56,8 persen dan tidak tahu 12,1 persen. ”Dari sisi ini, Andre Rosiade mengungguli Mahyeldi. Karena, pemilih loyalnya mencapai 41 persen, sementara Mahyeldi hanya 26,4 persen. Ini adalah salah satu alasan, Andre disebut-sebut bisa melewati Mahyeldi,” katanya.

Perubahan
Alasan memilih yang ditawarkan surveyor dijawab responden paling banyak karena berpengalaman 20,0 persen, ingin perubahan (16,6 persen), dekat dengan masyarakat (15,9 persen), hubungan keluarga/pertemanan (6,4 persen), religius dan paham adat (5,7 persen). ”Dua kandidat juga mendominasi di pertanyaan ini. Andre mayoritas dipilih karena perubahan, dan dekat dengan masyarakat. Sementara Mahyeldi, karena berpengalaman,” sebut Erizal menyebut salah satu kesimpulan dan rekomendasi surveinya.
Kecenderungan dua kali survei InCoSt ini, kata Erizal, Mahyeldi dan Andre memiliki tren naik. Saat melakukan survei 6-13 Januari 2014, kedua kandidat ini berada pada angka 17,5 persen, dan 15,4 persen. Sementara, Michel memiliki kecenderungan penurunan elektabilitas dari 9,2 persen, menjadi 7,5 persen. Yusman Kasim disebut stabil, dan Maigus Nasir sedikit naik.

Kesimpulan
Menurur Erizal, dari dua kali survei InCoSt, sepertinya yang baru telihat bersaing ketat dan serius dalam pilkada Padang adalah Mahyeldi dengan Andre Rosiade. Belum tampak kandidat lain yang bersaing, meski telah memasukkan 29 kandidat yang bakal maju.

Sebagai incumbent, katanya, Mahyeldi tidak terlalu kuat (2,51 persen), sebaliknya sebagai pendatang baru dan tokoh muda Andre Rosiade cukup berhasil membangun popularitas dan elektabilitasnya di Padang. Andre berpeluang mengalahkan Mahyeldi, meski tidak mudah, karena faktor incumbent. Strategi memilih pasangan menjadi sangat penting, untuk meningkatkan popularitas-elektabilitas masing-masing, jika nantinya bertarung.

”Pertarungan Mahyeldi dan Andre Rosiade sepertinya bertemakan lanjutkan (berpengalaman) melawan perubahan, atau kemapanan melawan perubahan. Satu hal yang menarik, tingkat konsistensi pemilih Padang masih relatif rendah (31,1 persen). Artinya, dinamika politik Pilkada masih tinggi” katanya. Dibandingkan dengan Mahyeldi, tingkat konsistensi pemilih Andre relatif lebih baik,” sebutnya. (rvi)

posmetropadang.com

Sumbar Provinsi Pelaksana MDGs Terbaik 2012

SUMBAR mendapatkan penghargaan sebagai provinsi pelaksana Millennium Development Goals (MDGs) terbaik dalam ajang Indonesia MDGs Awards (IMA) yang diselenggarakan Kantor Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk MDGs (KUKPRI MDGs), Senin (25/3) lalu, di Bali. Penghargaan ini digelar sebagai forum tahunan untuk apresiasi bagi para pelaku pembangunan berwawasan MDGs terbaik dari seluruh nusantara.

Sebelumnya, Gubernur Irwan Prayitno juga mendapatkan penghargaan Ksatria Bakti Husada Kartika dari Menteri Kesehatan RI. Irwan mengatakan, sejak awal memimpin Sumbar, ia sangat mendukung upaya untuk mencapai target MDGs. Semangat tersebut diawali dengan beberapa Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Millenium Development Goals (RAD MDGS) 2011-2015. Serta menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2011 tentang RAD MDGS.

“Ini merupakan sesuatu yang membanggakan bagi kita semua masyarakat Sumbar dalam upaya mencapai visi,  Sumbar yang Adil, Sejahtera dan Bermartabat,” ujar Irwan.

Untuk menindaklanjuti RAD MDGs yang telah disusun, Pemprov akan memasukkan dalam agenda pertemuan koordinasi sebagai upaya sosialisasi dengan seluruh bupati/walikota untuk mengkoordinasikan pencapaian target MDGs. Dari pertemuan tersebut lahirlah kesepakatan bersama Pemprov dengan Pemkab/Pemko se-Sumbar.

Saat ini, Pemprov bersama SKPD terkait telah melakukan kegiatan Pekan MDGs, sebagai usaha dan upaya sosialialisasi dan penyebarluasan informasi untuk meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan. Ini dilakukan agar semua masyarakat mengetahui target MDGs 2015, dan mendapat respon serta dukungan dari masyarakat untuk pencapaian MDGs 2015.

“Target-target MDGs yang memerlukan perhatian khusus berkaitan dengan tingginya angka kematian ibu melahirkan, penyebaran HIV/AIDS, akses bekelanjutan yang belum memadai ke air minum layak dan sanitasi layak. Meskipun target-target ini menuntut perhatian lebih serius, tidak berarti bahwa target-target MDGs yang saat ini berada pada jalur untuk dicapai pada 2015 dapat diabaikan,” jelas Irwan.

Tantangan berat yang dihadapi menjelang tenggat waktu MDGs 2015 nanti, telah mendorong inisiatif untuk mempercepat upaya pencapaian target-target MDGs. Di antara upaya-upaya penting (milestones) untuk mendorong percepatan pencapaian MDGs adalah, diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 mengenai program pembangunan yang berkeadilan, mengamanatkan langkah-langkah percepatan pencapaian MDGs di Indonesia.

Di samping itu, diterbitkannya Peta Jalan (roadmap) Percepatan Pencapaian MDGs oleh Bappenas, yang diikuti dengan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian MDGs tingkat provinsi. Langkah itu  merupakan hal penting dalam menjabarkan secara rinci berbagai kebijakan dan strategi mencapai target-target MDGs pada 2015.

Salah satu aspek penting untuk mendorong pencapaian MDGs adalah membangun suatu sistem insentif dan disinsentif yang dapat berfungsi sebagai katalis bagi percepatan pencapaian MDGs. Sistem ini bertujuan untuk memilah secara jelas aspek-aspek reward dan punishment dengan bertujuan memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap upaya-upaya yang diarahkan untuk mendorong pencapaian target-target MDGs. Serta menghindarkan praktek-praktek yang tidak mendukung upaya pembangunan nasional.

MDGs terdiri dari delapan tujuan utama dengan indikator terukur secara kuantitatif serta waktu pencapaiannya. Diantaranya; memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem, mewujudkan pendidikan dasar untuk semua, serta mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Selanjutnya,  menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu hamil,  memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, memastikan kelestarian lingkungan, dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Pada penghargaan MDGs tersebut, kategori penghargaan yang diberikan yaitu nutrisi, kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular & HIV/AIDS, layanan air bersih & sanitasi serta  pendidikan. Dari 19 kabupaten/kota di Sumbar, Payakumbuh memperoleh nominasi untuk kategori nutrisi dan pendidikan dan Sawahlunto memperoleh nominasi untuk kategori layanan air bersih dan sanitasi, kesehatan ibu dan anak serta nutrisi.

Posmetro, 1 April 2013

Foto: Koran Padang Ekspres

Senin, 25 Maret 2013

Pemprov Sumbar Raih Dua Penghargaan

Padang – Pemprov Sumbar kembali mengkoleksi penghargaan tahun ini. Tak tanggung-tanggung, dua penghargaan diraih sekaligus. Yakni peringkat pertama kategori Award Citizen Engagement serta lima besar kategori Organization Transformation. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap proses pengadaan barang dan jasa secara transparan.

”Kami berharap penghargaan ini menjadi motivasi untuk memajukan pembangunan di Sumbar. Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, Bupati/Walikota, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Asosiasi Perusahaan, Penyedia Barang dan Jasa dan Masyarakat,” ujar Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno kepada Padang Ekspres, kemarin.
                                                                   
Irwan menjelaskan, tahun ini Sumbar melaksanakan proses lelang secara elektronik 100 persen. Ini telah dilaksanakan sejak tahun 2008 dengan uji coba tiga paket pengadaan di Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman, Dinas Pendidikan dan Bapedda.                                                                                                              
Hingga 20 Maret lalu, telah dilakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa sebanyak 159 paket pengadaan dari 19 SKPD dengan nilai pagu Rp.205,4 miliar. Dimana 44 paket telah selesai dilaksanakan dengan nilai pagu Rp34,2 miliar dan nilai kontrak Rp29,2 miliar dengan terjadi efisiensi Rp4,9 miliar. Hingga kini, Sumbar telah memiliki 22 layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).

Implementasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Sumbar, tindak lanjut dari Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi. LPSE Sumbar sendiri telah memfasilitasi seluruh SKPD di lingkungan pemprov dan 11 kabupaten/kota serta 22 kementerian/lembaga/institusi untuk menayangkan rencana umum pengadaan lelang secara elektronik melalui website www.lpse.sumbarprov.go .id. 

Tahun lalu, juga telah dilakukan proses lelang secara elektronik pada 602 paket pengadaan dari 35 SKPD di lingkungan Pemprov dengan nilai pagu Rp1,1 triliun. Nilai kontrak berjumlah Rp929,8 miliar dengan efisiensi rp 172,3 miliar (14,57 persen). 

Di SKPD, jumlah paket tertinggi terdapat di Dinas Prasjal Tarkim (148 paket), Dinas PSDA (141 paket), Dinas Peternakan (75 pakert), Dinas Pendidikan (24 paket), Dinas Pertanian (22 paket), dan RSUD SOLOK (27 paket). 

Transparansi pengadaan barang dan jasa ini, juga telah mengikuti penyelenggaraan FutureGoV Award tentang pengadaan barang dan jasa di kawasan Asia Pasifik tangggal 12 Oktober 2012 di Chiang Mai, Thailand.

 Padang Ekspres, 25 Maret 2013

Jumat, 22 Maret 2013

Mahyeldi Sosok Pemimpin Yang Rendah Hati

Padang - Sepertinya siapa yang tidak kenal dengan sosok Mahyeldi Ansharullah atau yang lebih dikenal dengan Pak Wawako. Dia sosok yang ramah dan mudah senyum. Selain itu, dia pendiri dan Pencetus Koperasi Jasa Keuangan Syariah, suatu lembaga koperasi yang membuka lapangan kerja bagi warga Padang sekaligus mengantarkan Kota Padang mendapat penghargaan koperasi dari Presiden SBY.

Setidaknya, dituturkan Oyon, Buruh angkat yang bermukim di di Air Manis. Katanya, meskipun disela- sela keterpurukan ekonomi keluarga, ia yang sempat menyimak gemuruh serta gencarnya promosi diri dari banyak sosok yang bernafsu agar bisa dipercaya menjadi orang nomor satu kota Padang, priode 2013-2018 mendatang.

Namun, Oyon yang hanya mengecap pendidikan SMP itu, menyikapi banyaknya sosok yang sesumbar mengumbar janji-janji, jika kelak dipercaya masyarakat memimpin kota ini, lima tahun kedepan, pihaknya merasa sedih serta merinding. Fikirannya menerawang, dan katakan masyarakat Padang bakal sengsara dan merana terus, demikian keluhnya.

Dikatakannya, baru kali ini ketemu pemimpin yang merakyat yang tidak segan-segan bergaul dengan masyarakat kecil dan juga beliau menyempatkan waktunya solat shubuh di masjid, surau kecil tanpa memandang status sosial asyik beribadah dengan khusyuknya.

“Ada yang tidak kalah pentingnya pak wawa juga sempatkan waktunya untuk bergontongroyong dengan warga membersihakan gorong-gorong danbersedia dipanggil jika ada masyarakat yang kenduri dan meninggal dunia,” katanya.

Sebelum menjadi Wakil Walikota Padang, Mahyeldi sebenarnya sudah lebih duluan populer di mata masyarakat Padang. Terbukti selama satu periode terakhir menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sumbar, Mahyeldi telah mampu melakukan perubahan yang sangat pesat di kota ini. Di bawah kepemimpinan duet Fauzi dan Mahyeldi, Kota Padang telah menjadi branding dengan slogan Kota, yaitu "Kota Padang menuju Kota Metropolitan yang religius, adil dan sejahterah".

Berbagai langkah yang dilakukan Mahyeldi dalam melaksankan tugas kepemimpinannya di Kota Padang dinilai cukup progresif bila dibandingkan dengan ukuran kota-kota lainnya yang ada di Sumbar. Salah satu hal yang paling fenomenal dan telah berhasil dilakukan oleh Mahyeldi menumbuhkan 60 Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang tersebar di 104 kelurahan di Kota Padang dan asetnya sekrang mencapai Rp16 milyar.

Selama masa menjadi Wakil Walikota di Kota Padang, kota ini juga telah terdaftar sebagai kota pelaksanaan koperasi terbaik se-Indonesia.

Pendidikan dan Karir Politik

Mahyeldi dengan kapasitasnya sebagai Wakil Walikota Padang dan juga Calon Walikota Padang saat ini pada awalnya bukanlah berasal dari latar belakang politisi. Mahyeldi meraih gelar Sarjanah Pertanian dari Fakultas Pertanian UNAND. Setelah itu menjadi seorang guru di Adzkia dan seorang dai yang berdakwah dari masjid ke Masjid, dari surau ke surau. Mahyeldi sempat menjadi Ketua DPW PKS Sumbar.

Mahyeldi selama masa perkuliahan di Universitas Andalas, juga tercatat tidak pernah menjadi aktivis mahasiswa. Namun dari beberapa pengakuan Mahyeldi kepada media massa, menyebutkan bahwa dirinya tidaklah menabukan diri untuk mengikuti politik praktis. Mahyeldimalah menyatakan bahwa dirinya bersedia terjun ke dunia politik praktis.

"Semua orang bisa saja terjun ke dunia politik. Saya memang ikut berpartisipasi dalam proses pemilu legislative tahun 2004, karena ada permintaan-permintaan serius dari elemen dan komponen masyarakat. Untuk berdakwah, sebagaiman amanh dakawah dari partai dakwah PKS yang lama membesarkan saya" ujar Mahyeldi.

Awal menjadi Wakil Walikota Padang, Mahyeldi menyatakan bahwa pencalonan dirinya dilandasi dengan beberapa alasan, diantaranya adalah karena dia diminta oleh partai untuk maju, sekaligus ingin mengakomodasi aspirasi-aspirasi serius yang muncul dari banyak pihak, baik secara pribadi maupun secara kelompok dan organisasi.

Alasan keduaMahyeldi mencalonkan diri sebagai Wawako Padang adalah karena dia mempunya keinginan agar besama-sama dengan seluruh komponen masyarakat membawa Padang ke arah yang lebih baik, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Yang ketiga, saya ingin pemerintahan ini diurus secara clean, jernih, tegas dan tanpa kompromi, sehingga good governance dan clean goverment benar-benar terwujud.

Penghargaan atas Prestasi Mahyeldi

Selama masa menjabat sebagai Wakil Walikota Padang, Mahyeldi telah banyak mendapatkan penghargaan atas prestasi yang dia lakukan. Berbagai prestasi tersebut barasal dari institusi pemerintahan dan juga institusi lembaga-lembaga swasta.

Prestasi kota Padang pada masa beliau jadi Wakil Walikota Padang
1. Penghargaan lingkungan hidup tingkat Nasional dari Presiden SBY (2011),
2. Penghargaan "Program Peningkatan Beras Nasional" (P2BN) kepada Pemko Padang, di Kantor Kementrian Pertanian RI di Jakarta yang diterima langsung Wakil Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah (2011).
3. Wakil Walikota Padang, H. Mahyeldi, SP. menerima penghargaan ADIWIYATA MANDIRI dari Presiden RI, DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono, di Istana Negara pada tanggal 5 Juni 2012 atas prestasi yang diraih Kota Padang dalam pelestarian lingkungan hidup.

Biodata Mahyeldi
Nama Lengkap : H. Mahyeldi Ansharullah, SP. Dt. Marajo
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 25 Desember 1966
Agama : Islam
Alamat Kantor : Jl. Prof. H. M. Yamin, SH No. 70 Padang
Telp : Telp. 0751.812444 Fax. 0751.21709
Alamat Web : www.mahyeldiforpadang.com
Alamat Email : [email protected]


Perjalanan Karir
H. Mahyeldi Ansharullah, SP, Dt.Marajo
1. Da'i (1982 - sekarang)
2. Guru Bimbel Adzkia (1986 - 1989)
3. Wiraswasta (1988 - sekarang)
4. Pimpinan Ma'had Almadaniy (1988 - 2000)
5. Wakil Ketua DPRD Tk. I Sumatera Barat (2004 - 2008)
6. Wakil Walikota Padang (Februari 2009 s/d sekarang)


minangkabaunews.com

Rabu, 06 Maret 2013

Muslim Yatim: PKS Minta Pembentukan Pansus

Padang - Anggo­ta Badan Musyawarah (Ban­mus) dari Fraksi PKS, Muslim M Yatim meyakini kendati hak angket yang diusung oleh 22 anggota DPRD akan diajukan dalam paripurna pada 13 Ma­ret mendatang, namun kecil kemungkinannya bisa dipu­tus­kan.

Soalnya, kata Muslim, dua dari 8 fraksi, yaitu Gerindra dan Hanura ngotot mengu­sung hak angket. “Lima fraksi lagi, Demokrat, Golkar, PAN, PPP, Bintang Reformasi meli­hat perkembangan yang terja­di di fraksi masing-masing. Sedangkan PKS sudah menya­ta­kan sikap tidak akan me­nyetujui hak angket,” tegas Muslim M Yatim.   

Tidak cuma itu, lanjut dia, Fraksi PKS justru meminta DPRD membentuk pansus. Hasil temuan Inspektorat, bukan hanya penetapan dana hibah untuk bantuan Safari Dakwah DPP PKS sebesar Rp 1,9 miliar yang salah peneta­pan. Namun masih ada lagi delapan proposal bantuan hibah lainnya yang tidak sesuai aturan, tapi tetap direkomen­dasikan Biro Bina Sosial Pem­prov Sumbar.

Di antaranya, sebut Muslim, pengadaan barang di Mas­jid Nurul Iman, Padang Rp 1,3 miliar. Ini salah karena bukan kewenangan bansos, tapi hi­bah barang/jasa. Selanjutnya, pembangunan sekolah keber­katan di Padangpariaman. Di dalam proposal, tidak ada besaran angka permintaan, namun dibantu Rp 100 juta.

“Totalnya ada sembilan item yang jadi temuan. Masa­lahnya beragam, mulai dari ketidakjelasan alamat peneri­ma hingga bantuan yang dise­tujui lebih besar dari permin­taan. Dasar itu saya minta DPRD membentuk pansus. Kalau pansus, pembahasan bisa lebih luas dengan me­nying­gung 8 proposal bansos lainnya yang jadi temuan In­spektorat,” jelas Yatim.

Sesuai aturan, kata Muslim, seharusnya dimulai dari menggunakan hak bertanya. Bila kurang puas, baru guna­kan hak angket dan hak me­nyatakan pendapat. “Tapi un­tuk persoalan dana Rp 1,9 mi­liar itu, teman-teman di dewan justru langsung saja meng­gunakan hak angket,” jelasnya.

Diagendakannya rapat pa­ri­purna soal hak angket me­nyangkut dana hibah Safari Dakwah Wilda DPP PKS itu, dibenarkan Plt Sekwan Delvi. Agenda itu dicapai setelah adanya kesepakatan dari Ba­dan Musyawarah (Banmus) yang bersidang kemarin (Sela­sa, red),” kata Delvi.

Terpisah, Sekprov Sumbar, Ali Asmar mengatakan, dalam Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penge­lolaan Keuangan Daerah, dibe­ri­kan ruang untuk mengeser mata anggaran, asalkan tidak melebihi plafon anggaran yang telah ada.

“Itulah yang kami lakukan, anggaran untuk safari dakwah itu kita geser untuk proposal yang belum tertampung di tiga SKPD, yakni Dinas Pemuda dan Olahraga, Badan Pem­ber­dayaan Perempuan dan Ke­luarga Berencana dan Dinas So­sial. Nilainya tidak berubah. Sesuai dengan plafon anggaran  safari dakwah PKS,” jelasnya.

Padang Ekspres

Senin, 25 Februari 2013

Gubernur Irwan Prayitno Terima Penghargaan Kearsipan

PADANG – Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno menerima penghargaan sebagai pembina kearsipan dari Arsip Nasional, di Hotel Pangeran Beach, Padang, Senin (25/2). Penghargaan diserahkan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) M. Asichin.

Penghargaan tersebut diterima gubernur sesaat setelah pembukaan sosialisasi Peraturan Daerah No. 17 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan yang diselenggarakan di hotel tersebut. “Penghargaan ini diberikan kepada gubernur Sumbar, karena dinilai berjasa atas pembinaan kearsipan di daerah ini,” ujar M Asichin.
 
Sedang Gubernur Irwan Prayitno menyampaikan, masih banyak arsip tentang sejarah dan budaya Minangkabau yang tercecer di tengah-tengah masyarakat.
 
“Ke depannya arsip-arsip sejarah Minang yang dipunyai pendahulu kita yang secara turun-temurun dipegang keluarga, kita akan data dan kumpulkan kemudian nantinya akan disiapkan anggaran untuk membeli atau menggantinya,” katanya.
 
Gubernur juga menjelaskan, selain arsip-arsip sejarah dan kebudayaan, dalam lingkungan pemerintah, setiap organisasi juga harus mempunyai pengelolaan arsip yang baik. Karena arsip yang dihasilkan nantinya akan menjadi sumber informasi akurat dan merupakan bukti dari kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan setiap organisasi tersebut. “Informasi yang terekam dalam media arsip tersebut tentunya akan menjadi kebutuhan bagi setiap organisasi saat ini maupun di masa yang akan datang,” ujarnya.

Dukungan tentang pentingnya kearsipan ini juga dikatakan oleh Kepala Arsip Nasional, M. Asichin. Menurut dia, pada era reformasi birokrasi ini ketertiban dalam pengelolaan arsip dapat menjadi salah satu pendukung pokok dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintahan sekaligus menjadi salah satu solusi utama dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan aset tanah, bangunan, batas wilayah, serta persoalan kependudukan. Hal tersebut sangat dimungkinkan, karena arsip adalah alat bukti yang sah dan tak terbantahkan.
 
“Tapi tentu saja harus ada dukungan positif dan manfaat berharga tersebut hanya dapat terwujud melalui penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan kaidah kearsipan sehingga dapat tercapai kondisi pengelolaan yang handal dan terpercaya,” Kata Asichin.

Sementara itu terkait dengan ragam budaya dan sejarah di Sumbar, ia juga menghimbau agar Pemprov agar nantinya mendaftarkan setiap kebudayaan Minangkabau, seperti tari-tarian dan hal-hal yang khas dari daerah ini ke UNESCO.
 
“Kita akan bantu dukung, sehingga nantinya bisa terdaftar sebagai warisan dunia dari Indonesia, khususnya Sumatra Barat dan tidak akan bisa diklaim oleh negara lain,” kata Asichin.
 
Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Sumbar, Drs. Alwis, menjelaskan, ada sekitar 100 orang yang mengikuti acara sosialisasi itu. Acara tersebut adalah sebagai apresiasi kepada setiap pimpinan SKPD dan instansi terkait substansi materi peraturan daerah, juga untuk mendukung terselenggaranya tertib administrasi dan penyelamatan arsip di Sumbar.
 
“Diharapkan tersediannya sumber daya manusia yang menguasai pengetahuan dan keterampilan di bidang kearsipan sesuai peraturan perundang-undangan,” ujarnya. (defil/401)

Singgalang 26 Feb 2013

Jumat, 15 Februari 2013

Lewat Artikel, Gubernur Sumbar Umumkan Penghargaan Provinsi Pengelola Keluarga Berencana Terbaik Nasional

Keluarga Berencana 
 
Oleh Irwan Prayitno
Gubernur Sumbar

Ada yang menarik saat berkunjung ke berbagai pelosok desa di Sumatera Barat. Saat acara pertemuan sering terlihat sejumlah ibu-ibu menggendong bayi. Cukup banyak jumlahnya. Pemandangan itu jamak terlihat, terutama di desa-desa terpencil.

Tertarik dengan hal tersebut, saya mendekati seorang ibu dan bertanya, “Buk, ini anak yang ke berapa?”. Dengan malu-malu si ibu menjawab, “anak ke lima Pak.” Ketika ditanya lagi mana yang lebih dia sukai punya anak lima atau punya anak dua saja. Dengan tegas dan yakin dia mengatakan lebih menyukai punya dua anak saja. Alasannya, punya anak banyak cukup merepotkan dan butuh biaya banyak.

Lalu kenapa mereka memilih punya anak banyak? Jawaban mereka adalah tidak memiliki pengetahuan bagaimana cara membatasi jumlah anak dan malu untuk bertanya. Sebagian lainnya beralasan merasa takut menggunakan alat kontrasepsi atau dilarang suami. Namun kesimpulan dari semua jawaban itu adalah mereka punya anak banyak bukan disengaja dan tanpa direncanakan.

Menurut penilaian BKKBN Pusat hingga tahun 2010 Provinsi Sumatera Barat menempati urutan 33 di Indonesia (juru kunci) dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana, jumlah kelahiran anak per keluarga rata-rata saat itu adalah 3,4. Namun pada tahun 2012 Sumbar secara mengejutkan berhasil menempati urutan ke-16 dan jumlah kelahiran per orang turun menjadi 2,6.

Hasil tersebut diperoleh melalui upaya kerja keras dan serius, melibatkan berbagai stake holder, koordinasi dengan pemerintah kota dan kabupaten, penganggaran, sosialisasi ke masyarakat, rapat-rapat dan berbagai pendekataan lainnya. Atas keberhasilan melaksanakan program dan memperbaiki kondisi tersebut Provinsi Sumatera Barat diberi penghargaan sebagai Propinsi Pengelola Keluarga Berencana Terbaik Nasional dua pekan lalu.

Prestasi itu tentu tak boleh hanya berhenti sampai di sana. Membangun keluarga haruslah dilakukan secara berencana, diikuti dengan komitmen menciptakan keluarga yang harmonis, cukup nafkah lahir dan bathin serta bertekad untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawadah warahmah, sejahtera lahir dan bathin.

Jika sudah bertekad untuk memiliki anak banyak, maka harus diikuti dengan kerja keras untuk mencukupi kebutuhan mereka serta mempersiapkan masa depan yang baik untuk hidup mereka di kemudian hari. Jangan sampai yang terjadi adalah gara-gara tidak ada kegiatan dan hiburan di malam hari, suami istri lebih banyak kegiatan dalam kamar di rumah.

Akibatnya lahirlah anak yang di luar perencanaan. Karena di luar perencanaan dan di bawah batas kemampuan ekonomi, ditambah daya juang memperbaiki ekonomi juga lemah, maka masa depan anak-anak tersebut tidak mampu mereka siapkan dengan baik. Anak-anak mereka tidak memperoleh pendidikan yang memadai atau putus di tengah jalan, mereka gagal memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Hal ini terjadi dan berulang terus menerus. Satu generasi melahirkan dua, tiga, empat atau lima generasi yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya. Jika hal ini terus dibiarkan jumlahnya akan terus bertambah secara deret ukur seperti teori yang dikemukakan Maltus. Dari satu menjadi empat, empat menjadi enam belas dan seterusnya.

Mata rantai seperti ini harus segera dipangkas. Membina keluarga haruslah berencana dan bertanggung jawab. Hal seperti ini seharusnya tidak terjadi lagi di Sumatera Barat. Tegakah kita melahirkan dan membiarkan lahirnya generasi seperti contoh di atas tadi?

Singgalang 15 Februari 2013

Senin, 11 Februari 2013

Gubernur Sumbar Terima Penghargaan dari BNPB Terkait Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan

PADANG – Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno kembali terima penghargaan. Kali ini melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar yang mendapatkan juara III Bidang Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Hasil tersebut diumumkan di Jakarta pada saat Rakornas Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada 4 – 5 Februari 2013 yang dihadiri oleh 1.400 peserta dari BNPB dan BPBD se-Indonesia. Kategori yang dilombakan meliputi Bidang Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan, Akuntabilitas dan Tertib Administrasi, Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Logistik dan Peralatan.

Lomba ini diikuti oleh 33 BPBD provinsi dan 366 BPBD kabupaten/kota. Penyerahan piala dan penghargaan dilakukan secara langsung oleh Kepala BNPB, Syamsul Maarif dalam kunjungannya ke Sumbar untuk membuka acara Concept Development Conference (CDC) dan Initial Planning Conference (IPC) of International Table Top Exercise 2013 ‘Megatrush Mentawai Scenario’ sekaligus peletakan batu pertama pembangunan gedung UPT BNPB Regional Sumatra dukungan AIFDR AusAid.

“BPBD Sumbar mempunyai perencanaan yang baik terhadap program-program pengurangan risiko bencana, akan tetapi dukungan pendanaan masih belum maksimal dari APBD,” ujar Syamsul.

Sebagai percepatan dan pendampingan dana pusat (APBN), dalam kesempatan tersebut Syamsul Maarif kembali mengingatkan bagaimana pentingnya kerja sama dengan dunia internasional dalam upaya penanggulangan bencana, serta melibatkan peran bersama sipil dan militer.

“BPBD sebagai pepanjangan tangan BNPB di daerah memegang peran penting sesuai dengan mandatnya dalam UU No. 24 tahun 2007 sebagai lembaga koordinasi dan komando baik sebelum saat dan sesudah bencana,” katanya.

Pemerintah daerah, di bawah Gubernur Irwan Prayitno cukup bisa memberikan solusi dan juga arahan kepada semua stakeholder di Subar khususnya melalui BPBD, hingga koordinasi dan kerja sama dengan dunia internasional, kementerian lembaga serta private sektor.

Menanggapi hal ini, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan penghargaan tersebut bukanlah tujuan akhir dalam upaya pengurangan risiko bencana di daerah ini. Tugas berat akan selalu ada dalam upaya melayani masyarakat, namun jika itu bisa dikerjakan secara bersama dan bersinergi, akan mempermudah semua prosesnya.

“Namun bagaimana langkah nyata menyiapkan dan mensiagakan masyarakat dalam sebuah langkah perencanaan yang terukur dan berkesinambungan. Untuk itu upaya-upaya pengurangan risiko terus dilakukan,” ujar gubernur.

Tahun ini juga, sesuai dengan perencanaan yang sudah ada, Pempro Sumbar melalui BNPB akan merealisasikan pembangunan beberapa tempat evakuasi sementara (TES). Kemudian juga program-program terkait mekanisme penanganan bencana selain gempa dan tsunami, mengingat di wilayah Sumbar memiliki tingkat kerawanan tinggi untuk jenis bencana banjir dan tanah longsor termasuk gunung api.

Gubernur juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPBD Sumbar dan untuk terus berjuang dalam rangka pengurangan risiko bencana. “Kita semua harus berbuat dan memahami bahwa daerah kita berada di zona rawan. Untuk itu kesiapsiagaan mutlak harus dilakukan menjadi sebuah budaya,” tutupnya.

Singgalang, 11 Februari 2013

Sabtu, 02 Februari 2013

Irwan Prayitno Gunakan Motor Trail untuk Jangkau Daerah Terisolir dan Kena Bencana

Padang - Trek­ motorcross Lanud Tabing di Tunggulhitam terasa spesial, kemarin sore (1/2). Bagaimana tidak, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Danlanud Padang Letkol Pnb Fairlyanto beserta rombongan terlihat melahap trek tersebut dengan motor trail sekitar tiga kali putaran.

Saat itu, Irwan Prayitno me­ng­gunakan motor trail Kawasaki 85 cc. Meski tergolong olahraga ekstrem, dia tak terlihat kagok mengendarai motor dengan ke­cepatan tinggi di trek yang banyak gundukan tanahnya.

Gubernur akan menjadi pe­ba­lap? Eit, tunggu dulu. Mau tahu alasan orang nomor satu Sumbar ini mengendarai sepeda motor khusus trek menantang itu? “Waktu SMA saya hobi juga dengan olahraga ini. Tapi sejak kuliah, saya tidak lagi pernah main. Baru kali ini diulang lagi,” sebut politisi PKS ter­sebut ke­pada sejumlah war­tawan di sela-sela waktu isti­rahat.

Hanya saja, bagi Irwan Pra­yitno, mengendarai motor trail kemarin, tidak sekadar melepas kerinduan atau me­nge­nang masa SMA. Sebab, itu bagian dari persiapannya un­tuk me­ramaikan  Maninjau Adventure 2013 di Kabupaten Agam, Mi­nggu (3/2).

Pada Maninjau Adventure 2013 nanti, ujar Gubernur, akan hadir dan turut serta pecinta-pecinta motor trail se-Sumbar, Riau, Jambi. Ren­cananya, ke­gia­tan tersebut akan menempuh rute dengan jalan setapak dan daerah-daerah pelosok. “Dari ke­giatan itu nanti, saya akan per­gi ke daerah yang tertimpa lo­ng­sor beberapa hari lalu,” ujar­nya.

Irwan Prayitno pun telah memiliki rencana untuk me­ngun­jungi daerah-daerah teri­solir di Sumbar dengan motor trail. Salah satunya, dalam waktu dekat ini dia dan Bupati Pa­saman berencana ke Ma­pat­tung­gul, perbatasan Sumbar-Riau.

“Di Sumbar banyak daerah-daerah terisolir yang tidak dapat dikunjungi deng kendaraan biasa. Jadi motor trail ini bisa jadi kendaraan alternatif. Saya akan gunakan ini, untuk me­ninjau daerah-daerah terisolir di Sumbar,” tandasnya. (cip)

Padang Ekspres

Rabu, 30 Januari 2013

Gubernur Sumbar Raih Award Bussines Review

PADANG – Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno kembali mendapat penghargaan. Kali ini ia menerima anugerah pembina BUMD terbaik 2012 yang diberikan Majalah Bussines Review. Penghargaan diberikan Senin (28/1) malam di Panggung Ballet Ramayana, Candi Prambanan, Yogyakarta.

Dalam iven dua tahunan yang diselenggarakan sejak 2006, Bank Nagari sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berada di bawah pengawasan Gubernur Sumbar juga meraih sejumlah penghargaan dalam kategori The Best Finance, The Best Human Capital Management System Alignment, dan The Best Marketing & Customer Satisfaction. Direktur Utama Bank Nagari Suryadi Asmi juga menyabet penghargaan sebagai The Best CEO BUMD 2012.

Kegiatan BUMD & CEO BUMD Award 2012 merupakan apresiasi dan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada BUMD dan CEO BUMD terbaik di Indonesia, yang diikuti sekitar 2.000-an BUMD seluruh Indonesia.
 
“Penghargaan ini diberikan bagi pemerintah daerah yang mampu membina BUMD dengan baik, karena kita dinilai mampu melakukannya, maka penghargaan ini diberikan pada kita,” sebut Gubernur Irwan Prayitno di Padang usai menerima penghargaan tersebut.
 
Terutama yang berprestasi dan telah berhasil meningkatkan kinerja BUMD-nya serta mampu memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan perekonomian daerah dan nasional.
 
Setiap BUMD yang menjadi peserta diwajibkan untuk mengisi dan menjawab kuisioner untuk setiap bidang kategori yang dikompetisikan. Finalis yang lolos seleksi keusioner, kemudian diundang dalam wawancara penjurian.
 
Dalam tahap ini, dewan juri melakukan tanya jawab dan pendalaman untuk mengetahui lebih dalam peningkatan kinerja dan inovasi yang telah dilakukan. Wawancara penjurian telah berlangsung 4-12 Desember 2012 di Jakarta.
 
“Adanya penghargaan ini akan menjadi pemicu untuk meningkatkan kinerja BUMD kedepan, karena BUMD merupakan salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menyerap tenaga kerja,” ungkapnya.
 
Kriteria utama penilaiannya yakni, BUMD yang memiliki kinerja terbaik 2011, serta memiliki delta pertumbuhan kinerja 2010-2012 yang terbaik di bidang keuangan, pemasaran, human capital dan manajemen kinerja.
 
Suryo Danisworo, selaku Ketua Dewan Juri, mengatakan program tersebut diharapkan bisa lebih memacu seluruh BUMD maupun CEO-nya untuk bekerja lebih baik lagi. Salah satu pendiri Business Review Nana I. Rachmadiana mengatakan, BUMD Award 2012 ini merupakan penyelenggaraan yang ke-4 kalinya.
 
Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara/Ketua Tim Penilai sekaligus Direktur Utama/ Pemimpin Redaksi Majalah Business Review, M. Lutfi Handayani menjelaskan, penilaian dilakukan secara independen dan profesional dan tidak ada unsur kepentingan politik.
 
Para dewan juri juga terdiri dari para pakar bisnis dan manajemen yang mempunyai latar belakang dan pengalaman baik di pemerintahan, perusahaan nasional maupun multinasional.
 
Selain Bank Nagari, BUMD lainnya yang berhasil mendapatkan peringkat BUMD Terbaik 2012 adalah Bank DKI, Bank Jateng, Bank Kalbar dan Bank Sumut.
 
Sementara CEO BUMD Terbaik 2012 juga diterima Hariyono (CEO PT BPD Jawa Tengah), H.R. Soero,so, (CEO Bank UMKM Jawa Timur), Hang Suryo, (CEO PDAM Banyu,wangi), dan Ashar Mardono (CEO PDAM Surya Sembada Kota Surabaya).
 
Business Review adalah majalah nasional yang menyajikan berita dan informasi mengenai bisnis perusahaan swasta, BUMN, BUMD dan anak-anak perusahaannya. Majalah ini menjadi bacaan para komisaris, direktur & manajer termasuk para pejabat pemerintahan, lembaga tinggi dan tertinggi negara, gubernur, bupati, walikota. Tentu saja juga pelaku bisnis serta para pengamat, peneliti dan akademisi di Indonesia maupun masyarakat Indonesia di seluruh Kedubes RI di luar negeri. Majalah ini diterbitkan setiap bulan oleh PT Kreasi Multi Media. (401)

Singgalang

Jumat, 25 Januari 2013

Gubernur Sumbar Terima Piagam Penghargaan dari Mendagri

PADANG – Gubernur Irwan Prayitno dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sumbar Yultekhnil menerima piagam penghargaan dari Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi. Keduanya dinilai telah berhasil menfasilitasi bupati/walikota se-Sumbar dalam pelaksanaan penerapan e-KTP.

Dari target riil wajib e-KTP di Provinsi Sumbar sebesar 2.906.065 telah terealisasi sebesar 2.995.002 atau 103,06 persen. Piagam penghargaan ini diberikan Mendagri Gamawan Fauzi saat peresmian gedung baru Insititut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) Baso Kabupaten Agam Jumat lalu.
 
Irwan mengatakan, program e-KTP merupakan kebijakan yang cerdas dari pemerintah pusat. Untuk itu sudah sewajarnya pemkab/pemko mendukung dan menyukseskan program tersebut.
 
“Kita mengapresiasi pemkab/pemko di Sumbar yang telah berhasil mewujudkan perekaman e-KTP 100 persen. Bahkan dua daerah di antaranya yakni Padang Pariaman dan Limapuluh Kota telah mendapatkan penghargaan dari Kemendagri sebagai daerah tercepat nomor dua dan tiga dalam perekaman data e-KTP,” kata Irwan.
 
Irwan juga mengapresiasi Mendagri yang telah memberi perhatian termasuk dalam pembangunan kampus IPDN Baso. Dengan hadirnya IPDN di daerah ini, maka kewajiban untuk menjaganya sesuai dengan adat dan budaya Minangkabau.
 
Di lain pihak, Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, meskipun program e-KTP yang dilaksanakan pada 2011 telah mencapai target, namun pemerintah daerah tetap diminta untuk memberikan pelayanan. Hal ini disebabkan, setiap hari pasti ada masyarakat yang usianya bertambah menjadi 17 tahun.
 
Lebih lanjut, terkait pembangunan kampus IPDN di Baso, Mendagri mengatakan, peresmian Kampus IPDN Baso merupakan yang pertama kali dari 7 kampus IPDN yang ada di Indonesia. Diharapkan dengan hadirnya IPDN di Agam dapat memacu sektor pendidikan di daerah tersebut.
 
Data hasil rekaman e-KTP kabupaten/kota se-Sumbar yaitu Pesisir Selatan, jumlah wajib KTP secara riil yaitu 301.603 dan yang sudah rekam data e-KTP 316.929 (105,08 persen). Kabupaten Solok, wajib KTP secara riil 193.792 dan yang sudah rekam data 197.201 (101,76 persen). Tanah Datar, wajib KTP secara riil 197.218 dan yang sudah rekam data 208.624 (105,78 persen).
 
Selanjutnya Agam, wajib KTP secara riil 282.243 dan yang sudah rekam data 290.413 (102,89 persen). Pasaman, wajib KTP secara riil 140.577 dan yang sudah rekam data 146.037 (103,88 persen). Padang Pariaman, wajib KTP secara riil 208.991 dan yang sudah rekam data 230.602 (110,34 persen). Limapuluh Kota, wajib KTP secara riil 214.492 dan yang sudah rekam data 229.854 (107,16 persen).
 
Kemudian Solok Selatan, wajib KTP secara riil 81.277 dan yang sudah rekam data 82.595 (101,62 persen). Sijunjung, wajib KTP secara riil 143.400 dan yang sudah rekam data 127.648 (89,02 persen). Dharmasraya, wajib KTP secara riil 117.700 dan yang sudah rekam data 118.375 (100,57 persen). Kepulauan Mentawai, wajib KTP secara riil 44.483 dan yang sudah rekam data 40.066 (90,07 persen).
 
Pasaman Barat, wajib KTP secara riil 208.671 dan yang sudah rekam data 202.673 (97,13 persen). Padang, wajib KTP secara riil 472.233 dan yang sudah rekam data 495.599 (104,95 persen). Padang Panjang, wajib KTP secara riil 29.434 dan yang sudah rekam data 29.968 (101,81 persen). Bukittinggi, wajib KTP secara riil 58.355 dan yang sudah rekam data 64.119 (109,88 persen).
 
Payakumbuh, wajib KTP secara riil 73.500 dan yang sudah rekam data 74.563 (101,45 persen). Kota Solok, wajib KTP secara riil 49.683 dan yang sudah rekam data 49.860 (100,36 persen). Sawahlunto, wajib KTP secara riil 38.730 dan yang sudah rekam data 40.016 (103,32 persen). Serta Pariaman, wajib KTP secara riil 49.683 dan yang sudah rekam data 49.860 (100,36 persen). (401)

Singgalang