Penghargaan Energi Nasional 2012

Gubernur Sumbar menerima Penghargaan Energi dari Menteri ESDM Jero Wacik

Investment Award 2011

Gubernur Sumbar menerima penghargaan dari pemerintah pusat sebagai provinsi terbaik bidang penanaman modal.

Menolak Kenaikan Harga BBM

Wakil Ketua DPRD Sumbar yang juga Ketua DPW PKS Sumbar ketika diwawancarai wartawan terkait demonstrasi mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM.

Penyalur BOS Tercepat 2012

Gubernur Sumbar mendapat penghargaan sebagai provinsi penyalur dana BOS tercepat tingkat nasional tahun 2012.

Penghargaan Lingkungan Hidup 2012

Gubernur Sumbar pada tahun 2012 kembali mendapatkan penghargaan lingkungan hidup tingkat nasional dimana pada tahun 2011 juga telah mendapat penghargaan yang sama.

Pages

Rabu, 31 Oktober 2012

Irwan Prayitno: Betapapun Sempitnya Waktu untuk Urusan Agama Diusahakan Juga

PADANG PANJANG – Di atas jagad raya ini tempat yang paling mulia dan paling Allah SWT sukai adalah masjid /Mushola, begitu pula sebaliknya tempat yang Allah kurang senangi adalah pasar, oleh sebab itu anjuran Nabi Muhammad SAW, agar kita jangan terlalu lama berada di pasar.

Pernyataan ini dikemukakan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno ketika meresmikan salah satu tempat termulia tersebut, Mushola Nur Yakin yang terletak di tengah jantung kota Padang Panjang, tepatnya di terminal mikrolet Kelurahan Pasar Baru, Sabtu (27/10) kemarin.

Meski hanya mushola kecil dengan ukuran 4×8 m, namun peresmian pemakaianya dilakukan langsung oleh Gubernur Sumbar, dan anehnya mushola yang ambruk karena gempa 2007 dan kembali dibangun  ini diresmikan tanpa dihadiri oleh pemimpin kota Padang Panjang, Walikota Suir Syam dan segenap jajarannya.
Entah karena apa, namun yang pasti, jauh hari undangan untuk Wako sudah diberikan langsung dan beliau berjanji akan menghadirnya, namun sekali lagi kita masyarakat Padang Panjang khususnya warga sekitar kelurahan Pasar Baru tak melihat kehadiran pemimpin kota ini.

“Anehnya ketidakhadiran beliau juga tak ada yang mewakilinya sebagai mana mestinya yang ada dalam aturan keprotokoleran,” ujar Eri Izah sebagai ketua pelaksana peresmian mushola Nur Yakin Kota Padang Panjang pada www.sumbaronline.com di sela sela kesibukannya.

Dalam peresmian pemakaian kembali mushola Nur Yakin yang juga dihadiri oleh anggota Komisi IV DPR RI Hermanto, Kadis Perindagkop Sumbar, Afriadi Laudin, tokoh masyarakat Padang Panjang, H Syamsudin dt Pingai, usai sambutan  Gubernur menyempatkan menandatangani prasati. Kemudian Gubernur yang berpenampilan sederhana ini dijamu makan baselo di dalam musholla, suasana begitu akrab dan harmonis.

Gubernur Irwan prayitno mengatakan, bahwa dengan persemian pemakaian kembali mushola ini berada dalam waktu tepat karena masih dalam hari raya Idul Adha, yang mana dalam intinya kita umat Islam diajarkan untuk dapat berbuat baik demi kepentingan sendiri dan orang lain, apa apa yang kita lakukan adalah demi kepentingan orang lain yang intinya kembali pada diri kita masing masing.

Dengan adanya kembali musholla ini betapa banyak kepentingan orang lain yang dapat terlaksanakan disini, untuk itu dalam hari raya qurban ini kita telah dilatih bagaimana bisa berkorban untuk diri sendiri dan orang lain. Dan, meski mushola ini kecil saya akan tetap meluangkan waktu demi memenuhi sebuah undangan masyarakat, apalagi kegiatan yang dilakukan masyarakat adalah untuk kepentingan bersama dan tegaknya agama.

“Insya Allah saya tetap akan menghadiri acara yang diundang masyarakat meski “sasampik sampik balai anak rajo lalu juo” (betapapun sempitnya waktu untuk urusan agama diusahakan juga),” ucap Irwan Prayitno pada www.sumbaronline.com.

Ketua mushola Nur Yakin yang akrab dipanggil mak Ten mengatakan, sangat bangga dan terharu atas semua ini. “Meski kami hanya rakyat kecil dengan acara yang kecil namun sebagai pemimpin negeri ini (Sumbar) pak gubernur masih tetap menghadirinya dan membuat kami besar dengan sikapnya yang merakyat dan dengan tegur sapanya halus, semua apa yang kami lakukan demi terlaksananya acara meski berat semua jadi ringan dengan datangnya gubernur,” ucap mak Ten.

Sementara Abdurahman, salah seorang masyarakat Pasar Baru dan jamaah mushola Nur Yakin menyatakan sangat terobati dengan kehadiran gubernur.

“Meski bapak kandung kami sendiri dalam hal ini Walikota tak menampakan diri di acara ini, walau undangan telah kami layangkan dan beliau telah mengkomfirmasikan akan hadir, tapi entah karena apa, atau karena hanya mushola kecil dari segelintir masyarakat kecil, beliau tak hadir itu adalah wujud dari kesibukan beliau. Terus terang dari media masa yang kami baca dan dengar sangat sibuk sebagai walikota,” ucapnya bernada kecewa. *

sumbaronline.com 28 Oktober 2012

Minggu, 28 Oktober 2012

Gubernur Sidak Tambang Liar DAS Batanghari

PADANG — Gu­bernur Sumatera Barat Irwan Prayitno melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi tambang emas Batang Hari, Nagari Ulang Aling, Kabu­paten Solok, Kamis, (25/10).

Sidak dilakukan menyusul adanya laporan makin ma­raknya aktivitas tambang liar di daerah ini yang terlihat dari semakin menjamurnya alat berat di lokasi pertambangan.

Saat ini lebih dari 200 eskavator ilegal terus ber­operasi di sungai ini. Tak hanya itu, diperkirakan sekitar 3.000 pekerja juga mengadu na­sib di bisnis ilegal ini. Me­re­ka terdiri dari ma­sya­ra­kat lo­­kal dan pendatang yang di­ba­wa oleh para pemilik mo­dal.

Menurut informasi di la­pa­­ngan, kebutuhan setiap operasional eskavator men­capai Rp50 juta per 200 jam, Rp16 juta untuk operasional, sementara untuk izin lokasi dari PT Gemenik, Rp25 juta.

Setiap hari penambang bisa menghasilkan sekitar enam hingga sepuluh ons emas. Di setiap lokasi, rata-rata bisa dikeruk empat hingga lima kilogram emas murni. Satu kilogram emas biasa dihargai Rp1 miliar. Inilah yang menjadi daya tarik para pemilik modal.

Didampingi Wakil Bupati Solsel Abdul Rahman, Sek­dakab H. Fachril Murad,SH, Kadis Pertanian Ir. Djoni, serta beberapa kepala SKPD di lingkungan Pemkab Solsel, gubernur mengatakan akan mela­kukan evaluasi terhadap aktivitas pertambangan ini baik dari segi dampak lingkungan maupun eko­nomi.

“Kegiatan tambang ini harus dievaluasi. Secara ekonomi bagai­mana dampaknya bagi kesejah­teraan masyarakat dan dampak kerusakan lingkungan yang diaki­batkan,” kata gubernur.

Tak hanya itu, gubernur juga akan mengevaluasi kontrak usaha yang telah diberi izin. “Jika tidak lagi cocok dengan dokumen yang telah ditetapkan, maka kita akan lakukan tindakan tegas sesuai dengan perundangan yang berlaku,” tegasnya.

Ancaman bencana ekologi di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Batang Hari sudah di am­bang mata. Selain kerusakan aliran sungai yang kian parah, pence­maran air Batang Hari sung­guh men­cemaskan. Kerusakan itu disebab­kan kembali marak­nya aktivitas penambangan emas liar.

Di hulu, kondisi DAS Ba­tang Hari di Solok Selatan benar-benar mengkha­watir­kan. Air sungai yang diman­faat­kan warga setempat untuk mandi hingga kebutuhan me­masak, tercemar merkuri (Hg) dan keruh, karena dampak aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) yang kian kebablasan.

Hasil pengujian sampel air Batang Hari pada 2009, me­nun­jukkan bahwa kadar mer­kuri telah berada di ambang batas. Penyebabnya, para pe­nam­bang menggunakan air raksa (merkuri) untuk memi­sahkan pasir yang telah ber­campur dengan emas. (h/dla)

Haluan 271012

Kamis, 25 Oktober 2012

Kurangi KKN Secara Sistemik, BPK dan Pemda se-Sumbar Teken MoU

PADANG — Ba­dan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan pe­nan­datanganan memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan 20 pemerintah daerah di Pro­vinsi Sumatera Barat ten­tang Pengembangan dan Penge­lolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Selasa (23/10).

Penandatangan MoU ini dilaku­kan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat, Betty Ratna Nuraeny dengan para pimpi­nan daerah di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Sumbar di Padang, disaksikan Ketua BPK RI, Hadi Poernomo, Sekjen BPK RI, Hendar Ristriawan, Auditor Utama Keua­ngan Negara V, Heru Kresna Reza.

“Hal ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sinergi antara BPK RI dengan pemangku kepentingan, termasuk diantaranya dengan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, BPK RI mendapat kewenangan meminta data/ doku­men kepada pihak yang diperiksa (auditee) dan atau pihak lain yang terkait. Untuk mempermudah perolehan data BPK memprakarsai pembentukan pusat data dengan auditee melalui strategi link and match, “jelas Betty.
Melalui MoU ini akan dibentuk pusat data BPK RI dengan mengga­bungkan data elektronik BPK dengan data elektronik audit. Melalui pusat data tersebut BPK bisa melakukan perekaman, pengo­lahan, peman­faatan, dan monitoring data yang bersumber dari berbagai pihak.

“Dengan cara ini, monitoring keuangan negara akan semakin kuat dan pemeriksaan BPK akan sema­kin efektif dan efisien. Konsep seperti ini disebut “BPK Sinergi” yang kemudian dinamakan Sinergi Nasional Sistem Informasi (SNSI),” jelasnya lagi.

Ditambahkan Kepala BPK RI, Hadi Poernomo, BPK Sinergi ini akan mampu mengurangi KKN secara sistemik, mendukung optima­lisasi penerimaan negara, mendu­kung efisiensi dan efektifitas pengel­uaran negara.
“Apabila inisiatif BPK RI tersebut dapat direalisasikan maka optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara akan lebih cepat terwujud, sehingga diharapkan dapat diper­gunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” jelas Hadi.

Untuk mendapatkan data dari Pemda, BPK akan membentuk satu Agen Konsilidator (AK) pada setiap daerah entitas. Di Sumbar telah dipasang 10 AK, dan tujuh di antaranya sudah bisa diakses dan dilakukan penarikan database ke Master AK, yakni Provinsi Sumbar, Pemkab Pasaman, Kota Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Padang Pariaman, dan Kota Padang.

Menanggapi hal ini, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menilai MoU ini sebagai komitmen dalam pengelolaan sistem informasi dalam akses data pengelolaan tanggung jawab keuangan negara yang cerdas, cepat mudah untuk diupdate, sesusai dengan UU ITE.

“Dari laporan tadi telah ada 5 daerah yang telah memiliki sistem tersebut, di antaranya Pemprov Sumbar, Kabupaten Pasaman,  Kota Pariaman, Kabupaten Pessel dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Sementara untuk daerah-daerah lain, semua akan menyusul  sebagai mana yang telah diprogramkan oleh BPK Sumbar. Mudah-mudahan semua ini dapat kita laksanakan secara baik di Sumatera Barat,” tutupnya. (h/dla/zal)

Haluan 241012

Selasa, 23 Oktober 2012

Gubernur Apresiasi Car Free Day

PADANG — Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengapresiasi program Car Free Day atau hari bebas berkendaraan yang memberi ruang kepada masyarakat untuk leluasa menggunakan jalanan sebagai area olahraga.

Hal ini disampaikan Gu­­ber­nur saat melepas peserta “Lomba Gerak Jalan Tepat Waktu” yang diseleng­garakan Pemko Padang, Minggu (21/10).

Program Car Free Day yang dilaksanakan setiap hari Ming­gu di sepanjang jalan Sudirman ini juga dihadiri oleh Wakil Walikota Padang Mahyeldi, Sekdako, Kepala SKPD di lingkungan Pemko Padang.
”Selama ini kita menge­tahui GOR Agus Salim Padang telah padat dengan aktifitas berjualan oleh masyarakat dan iven olahraga lainnya.

Namun dengan Car Free Day di jalan Sudirman ini tentunya masyarakat dapat leluasa beraktifitas olahraga setiap minggunya untuk menjaga kebugaran dan kesehatan,” ujar Gubernur.

Dalam kesempatan yang sama Sekda Kota Padang Syafril Basir mengatakan, tujuan utama kegiatan ini adalah dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober mendatang.
“Selain menumbukan disiplin kita harapkan kegiatan positif ini dapat menghindarkan siswa dari kegiatan negatif seperti tawuran,” katanya.

Tak hanya diikuti sejumlah pelajar sekolah, kegiatan ini juga diikuti oleh sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Padang agar para pegawau dapat berbaur dengan masyarakat lainnya.

Gerak Jalan tepat waktu ini diikuti oleh 3000 orang peserta dari 13 Satuan Kerja (SKPD) dilingungan Pemko Padang, dan 16 SMA/SMK, SMP serta SD se Kota Padang.(h/dla/rio)

Haluan 221012

Sabtu, 20 Oktober 2012

Irwan Prayitno: Penjaminan Kredit Jamkrida Bukan Hanya bagi PNS

Padang - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno mengatakan, penjaminan kredit oleh pemerintah provinsi ini melalui BUMD PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) bukan ditujukan hanya untuk nasabah dari pegawai negeri sipil (PNS).

Prosentase penjaminan kredit untuk PNS oleh PT Jamkrida nantinya tidak akan lebih besar dari yang diberikan kepada pelaku usaha, terutama dari kalangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), katanya di Padang, Sabtu.

Hal itu ditegaskannya, menjawab pendapatan Fraksi Hanura DPRD Sumbar yang menyebutkan pada PT Jamkrida di Jawa Timur dan Bali justru terbesar nasabahnya dari kalangan PNS.

Fraksi Hanura menyebutkan, di Jawa Timur dan Bali PT Jamkrida sebagian besar nasabah adalah kalangan yang mempunyai hubungan baik dengan pihak perbankan yakni PNS.

Jika hal itu diterapkan pula pada PT Jamkrida Sumbar yang akan didirikan Pemprov daerah ini, maka pembentukan BUMD tersebut tidak sesuai dengan misi dan harapan pemerintah.

Pemprov telah menyebutkan misi pendirian PT Jamkrida itu orientasi penjaminan kredit BUMD ini adalah kalangan UMKM, bukan untuk kredit yang tidak memiliki resiko besar seperti pada kalangan PNS, kata pendapat Fraksi Hanura.

Pemprov Sumbar juga berencana memdirikan BUMD PT Jamkrida dan aturan hukum pendiriannya berupa Peraturan Daerah (Perda) telah diajukan rancangannya kepada DPRD Sumbar dan kini dalam pengodokan dan pembahasan di lembaga wakil rakyat itu.

Menurut Prayitno, prosentase penjaminan kredit oleh PT Jamkrida untuk UMKM hanrus lebih besar karena sesuai dengan misi pemerintah daerah dalam mendirikan BUMD tersebut.

Jamkrida didirikan dengan misi utama mendorong kemajuan UMKM sehingga dapat pula meningkatkan perekonomian daerah sekaligus kemakmuran masyarakat Sumbar, tambahnya.

Ia mengatakan, UU Nomor 32 tahun 2004 telah memberi tugas dan tanggungjawab kepada pemerintah daerah untuk memfasilitasi kegiatan UMKM di daerahnya dan untuk mengoptimalkan maksud serta tujuan tersebut maka Pemprov sumbar bermaksud mendirikan PT Jamkrida.

Gubernur menambahkan, dengan berdirinya PT Jamkrida diharapkan bisa membantu menyelesaikan masalah dihadapi UMKM untuk lebih berkembang, terutama dalam masalah permodalan.

Diharapkan BUMN ini dapat membantu mencukupi permodalam UMKM untuk dapat lebih berkembang dengan baik, katanya. (H014)


antaranews.com 20 Oktober 2012

Jumat, 19 Oktober 2012

Realisasi Investasi Sumbar Tumbuh Bagus

PADANG - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) Muhammad Chatib Basri menilai realisasi investasi Sumatera Barat tumbuh cukup bagus pada semester pertama 2012 karena sudah mencapai US$27,6 juta.

"Jika dibandingkan dengan sepanjang tahun lalu yang hanya US$22,6 juta, tahun ini baru enam bulan pertama sudah lebih baik," katanya di Padang, Jumat (19/10).

Kepala BKPM berkunjung kerja ke Sumbar dalam rangka pembukaan sosialisasi Implementasi dan Bimbingan Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) didampingi Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.

Menurut dia, terjadi peningkatan nilai investasi Sumbar tahun ini tak terlepas dari minat investor menanamkan modalnya di Sumbar, dan hal ini wujud dari upaya pemerintah provinsi.

Bisa dibayangkan apabila proses perizinan lebih dipermudah, kemudian transparan, cepat sehingga gampang bagi investor untuk menanamkan modalnya, katanya.

Dampaknya investasi Sumbar akan jauh lebih tinggi lagi, kemakmuran masyarakat daerah dan banyak penyerapan tenaga kerja, ujarnya.

Ia mengatakan, 33 provinsi di Indonesia hingga kini sudah menerapkan sistem PTSP termasuk sekitar 105 kabupaten dan kota.

"Makanya diharapkan semua kabupaten dan kota yang belum sudah dapat menerapkan PTSP, sehingga pelayanan lebih sederhana lagi," katanya.

Menyinggung keluhan investor terhadap pelayanan perizinan di Indonesia, menurut dia masih seputar aturan yang tak pasti dan perizinan yang berbelit.

Hal itu tak dapat dipungkiri karena penerapan sistem administrasi modern baru. "Makanya diharapkan melalui PTSP dapat memberi dampak positif. Mudah-mudahan melalui dengan pelayanan yang baik dan cepat investor banyak datang ke Sumbar dan keluhan-keluhan yang ada dapat diatasi," ujarnya.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengingatkan jajarannya lebih maksimal dalam penerapan PTSP, karena merupakan suatu keharusan dan tak bisa ditawar-tawar.

Menurut dia, dengan segala kemudahan dan proses yang cepat diberikan, nilai investasi daerah akan terus meningkat setiap tahunnya.

"Sejalan dengan itu tentu gencar dalam mempromosikan potensi yang dimiliki penting juga, makanya berbagai kesempatan terus dilakukan dalam dan luar negeri," katanya. (Ant/Ol-3)

mediaindonesia.com 19 Oktober 2012

Foto: @muharsyad

Dirut Jamsostek Apresiasi Langkah Strategis Gubernur Sumbar

JAKARTA – PT Jamsostek (Persero) meminta kepala daerah di seluruh Indonesia untuk mendorong kepesertaan Jamsostek di daerahnya. Direktur Utama Jamsostek Elvyn G Masassya mengatakan, dukungan pemerintah daerah sangat penting dalam melindungi pekerja melalui jaminan sosial.

Salah satu dukungan nyata diberikan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno yang menerbitkan instruksi Nomor 4 Tahun 2012 yang meminta para kepala daerah di 19 kabupaten/kota se-Sumbar berperan aktif mendorong kepesertaan Jamsostek. “Instruksi Gubernur Sumbar ini bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap upaya menambah jumlah masyarakat terutama pekerja formal yang menikmati perlindungan sosial.

Kami mengapresiasi langkah strategis ini karena masih banyak pekerja formal dan informal yang membutuhkan jaminan sosial tetapi belum menjadi peserta,” ujar Elvyn dalam siaran persnya kemarin. 

Menurut Elvyn, semakin banyak pekerja menjadi peserta Jamsostek,mereka akan lebih terlindungi dalam bekerja. Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mendukung penuh penyelenggaraan program Jamsostek.

Menurut dia, sudah seharusnya seluruh rakyat menikmati perlindungan sosial sehingga mereka bisa lebih produktif lagi.“Kami berharap, instruksi gubernur ini bisa menjadi landasan bagi kepala daerah untuk mendorong pengusaha dan instansi-instansi pemerintah mendaftarkan pekerja honorer, informal,sampai outsourcing di lingkungannya dalam program Jamsostek,”ujarnya. ● rakhmat baihaqi

seputar-indonesia.com 18 Oktober 2012

Irwan Prayitno: PDRB Sumbar Naik 13,41 Persen

Padang - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan laju perekonomian daerahnya terus membaik, yang diukur dari Product Domestic Regional Brutto atau PDRB atas harga berlaku hingga akhir 2011 yang mencapai Rp98,92 triliun.

"Capaian PDRB sebesar itu meningkat 13,41 persen dibanding 2010 yang saat itu hanya Rp87,22 triliun," katanya di Padang, Senin.

Penjelasan tersebut disampaikannya dalam nota pengantar rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafont anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD Sumbar 2013.

Ia menjelaskan kegiatan usaha pertanian tercatat sebagai sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada PDRB Sumbar dalam lima tahun terakhir dengan rata-rata 24,75 persen per tahun.

Dari sembilan sektor ekonomi penyumbang PDRB, maka pertanian yang memberikan kontribusi terbesar dalam lima tahun terakhir dengan rata-rata 24,75 persen pertahun, katanya.

Ia memberikan rincian, PDRB sektor pertanian sebesar rata-rata 24 persen itu berasal dari kontribusi lima subsektor yakni, tanaman pangan sebesar 12,79 persen, perkebunan (5,48), peternakan (2,02), kehutanan (1,52) dan subsektor perikanan dengan kontribusi 2,94 persen.

Penyumbang PDRB terbesar kedua Sumbar dalam lima tahun terakhir adalah sektor perdagangan sebesar 17,5 persen terdiri dari subsektor perdagangan besar dan eceran dengan kontribusi 16,92 persen, hotel (0,15) dan restoran (0,43).

Penyumbang terbesar ketiga pada sektor jasa-jasa sebesar 15,87 persen, meliputi subsektor jasa pemerintah (10,91) dan jasa swasta (4,97).

Selanjutnya PDRB Sumbar dari kontribusi sektor angkutan dan komunikasi dengan kontribusi PDRB sebesar 14,83 persen dengan rincian subsektor angkutan (12,18) dan komunikasi (2,65).

Sektor-sektor penyumbang PDRB Sumbar lainnya adalah, industri pengolahan dengan kontribusi rata-rata 11,79 persen pertahun, kemudian sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 4,96 persen.
Berikutnya, sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi pada PDRB sebesar 3,39 persen dan sektor listrik dan air minum sebesar 1,34 persen. (*)

sitinjaunews.com 16 Oktober 2012

Minggu, 14 Oktober 2012

Gubernur Irwan Prayitno: Sumbar Telah Surplus Produksi Beras

Padang - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan, daerahnya telah mencapai surplus produksi beras pada 2011.

Hasil produksi beras Sumbar selama 2011 sudah surplus dengan total jumlah produksi 1.307.204 ton, katanya di Padang, Minggu.

Sedangkan, selama tahun yang sama kebutuhan beras di Sumbar hanya mencapai total 615.221 ton, sehingga terdapat surplus produksi sebanyak 647.257 ton.

Keberhasilan tersebut diharapkan berlanjut pada tahun berikutnya, karena surplus beras merupakan langkah strategis mengingat sebagian besar masyarakat Sumbar berusaha pada subsektor tanaman pangan sehingga capaian itu juga ditujukan untuk memantapkan Sumbar sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Peningkatan produksi padi dilakukan dengan berbagai upaya meliputi, meningkatkan produktivitas panen, perbaikan jaringan irigasi, peningkatan luas tanam, bantuan bibit unggul dan perbaikan budidaya melalui penggunaan benih "padi tanam sebatang" (PTS) dan peningkatan SDM petani melalui sekolah lapangan.

Guna mendukung pencapaian surplus beras dan ketahanan pangan, maka dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2015 bidang pertanian, Sumbar menargetkan produktivitas hasil pertanian tanaman padi dapat ditingkatkan dari tahun ke tahun selama lima tahun pelaksanaan RPJMD.

Untuk 2011 target produktivitas padi Sumbar ditargetkan mencapai 50,55 ton/hektar, lalu 2012 produktivitas padi ditingkat menjadi 51,87 ton/hektar, lalu di 2013 naik lagi menjadi 53,19 ton, kemudian meningkat lagi menjadi 54,51 ton/hektar di 2014 dan 55,83 ton/hektar pada 2015.

Peningkatan produktivitas tanaman padi juga diharapkan memicu terus naiknya nilai produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian Sumbar selama pelaksanaan RMJMD 2011-2015.

Untuk 2011 produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian Sumbar ditargetkan Rp10,72 juta/orang, tahun 2011 targetnya ditingkatkan menjadi Rp11,25 juta/orang dan di 2013 ditargetkan naik lagi menjadi Rp11,78 juta/orang serta ditargetkan lagi menjadi Rp12,31 juta/orang di 2014.

Begitu pula untuk 2015, nilai produktivitas petani Sumbar ditargetkan kembali meningkat menjadi Rp12,84 juta/orang, katanya.

Ia mengatakan, target meningkatkan nilai produktivitas petani sejalan dengan arah pembangunan pada sektor pertanian Sumbar yang tidak saja untuk meningkatkan ekonomi daerah tetapi lebih dari itu untuk kesejahteraan petani.


antaranews.com 14 Oktober 2012

Sabtu, 13 Oktober 2012

Pemprov-BNI Tukar Guling Tanah untuk Memburu WTP dari BPK-RI

Padang—Pemprov Sumbar terus berupaya mem­peroleh status wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Ba­dan Pemeriksa Keuangan Re­publik Indonesia (BPK RI). Kemarin (12/10), Pemprov dan BNI 1946 melakukan tu­kar guling tanah di Jalan Rim­bo Kaluang, Kelurahan Pa­dang­baru, Kecamatan Padang Barat  seluas 33.804 m2 de­ngan tanah di Kelurahan Da­dok dan Aiapacah, Padang seluas 62.670 m2.

Penyelesaian tukar guling tanah antara Pemprov dan BNI itu sesuai notulen rapat tanggal 29 Oktober 2008 ber­sama BPK RI dan BNI. Ketika itu, Pem­prov dan BNI berte­kad me­nyelesaikan tukar gu­ling tanah pa­ling lambat akhir tahun 2009. Namun, karena gempa 30 September 2009, proses penyelesaiannya ter­tunda.

Akibatnya, hal tersebut menjadi temuan BPK RI da­lam mengaudit laporan keua­ngan Pemprov Sumbar.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyebutkan, pada prinsipnya tukar guling atau ruislagh tanah antara BNI 1946 dengan Pemprov telah dilakukan. Hanya, penyerahan melalui berita acara yang be­lum terwujud.

Dia memaparkan, tanah BNI 1946 di Jalan Rimbo Ka­lu­ang Kelurahan  seluas 33.804 m2. Terdiri dari Sertifi­kat Hak Milik (SHM) No 72 seluas 7.400 m2, SHM No 73 seluas 11.303 m2, SHM No 85 seluas 7.015 m2 dan SHM No 380 seluas 8.086 m2.

Sebagai gantinya, tanah Pemprov Sumbar di Kelu­rahan Dadok dan Aiapacah Padang seluas 62.670 m2 un­tuk BNI. Tanah itu terdiri dari SHM No 76 seluas 15. 210 M2, SHM 762 seluas 18.735 m2 dan SHM No 1304 seluas 28.7282 m2. Tanah di Kelu­rahan Rimbo Kaluang ini telah dikuasai  Pemprov sejak tahun 1983, dan tidak mungkin di­serahkan kembali ke BNI 1945. Walaupun SHM empat persil tanah tersebut masih atas nama BNI 1946.

Secara administrasi, tanah ini sudah menjadi milik BNI 1946 dan tidak perlu dilakukan balik nama sertifikat.

Begitu juga tanah milik BNI 1946 di Kelurahan Rimbo Kaluang, dapat  segera me­lakukan proses balik nama sertifikat atas nama Pemprov Sumbar pada tahun 2012 ini.

Khusus terhadap SHM 2962 (eks SHM 1304) seluas  28.725 m2 di Aiapacah, masih ada para pihak yang menggugat di Pe­ngadilan Negeri Padang.

“Saat ini sedang menunggu keputusan pengadilan. Kalau kalah, Pemprov siap meng­ganti dan siap sebagai jami­nannya. Sedangkan dua persil lagi, perlu penguasaan dan pengamanan oleh BNI 1946 sampai kondisi tanah dika­tegorikan aman dan terken­dali,” jelas Irwan Prayitno.

Sementara itu, General Manager Divisi PFA BNI 1946, Sla­met mengatakan akan mem­percepat proses balik nama sertifikat tanah yang ditu­kar­gulingkan tersebut. “Ini perlu saya koordinasikan dulu dengan pimpinan pusat,” ucapnya.

Gubernur mengakui bah­wa dalam membuat laporan keuangan daerah, selalu ma­salah aset yang mengganjal. Salah satunya tanah di kawa­san GOR H Agus Salim (Rimbo Kaluang) yang tukar guling dengan BNI 46. Kejadiannya pada 1983.

“Waktu itu tukar gulingnya dengan BNI 46 dengan tanah di Bypass. Kita sudah serahkan semua sertifikatnya, sedang­kan BNI belum,” kata gu­ber­nur.

Selain aset tersebut, per­soalan tanah verfonding di Tung­gulhitam juga menjadi batu sandungan dalam men­dapatkan status WTP. Saat ini aset milik Pemda Sumbar di­sampaikan gubernur sudah dikuasai banyak masyarakat. (ayu)

Padang Ekspres 13 Oktober 2012

Irwan Prayitno: Pendirian PT Jamkrida Langkah Strategis Bangun Ekonomi Daerah

Padang - Gubernur Sumatera Barat Sumbar, Irwan Prayitno mengatakan, pendirian badan usaha milik daerah (BUMD) PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) oleh Pemprov Sumbar merupakan salah satu langkah strategis dalam pembangunan ekonomi daerah ini.

Jika PT Jamkrida telah berdiri nantinya maka dapat diharapkan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan dan berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), katanya di Padang, Sabtu.

Apalagi, tambahnya, masih banyak UMKM di Sumbar yang belum dapat mengakses kredit ke perbankan karena tidak memiliki agunan.

Menurut dia, pengalaman dari sejumlah negara seperti Jepang, Taiwan dan India dalam menciptakan iklim usaha dan mendorong pertumbuhan serta kemajuan UMKM adalah dengan membentuk lembaga penjaminan kredit.

Gubernur mengatakan, pendirian BUMD itu juga bertujuan untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat, karena itu penjaminan kredit untuk UMKM dan koperasi tidak semata-mata berorientasi keuntungan.

Namun, tetap diupayakan agar perusahaan memperoleh pendapatan yang bisa menutup biaya operasional perseroan ini, tambahnya.

Dengan demikian, untuk biaya operasional perusahaan tidak akan menggerogoti dana APBD Sumbar dan diharapkan tidak pula menghambat pembangunan di daerah ini.

Gubernur bahkan menyakini, pendirian PT Jamkrida akan memberi multiplier efect (efek ganda) bagi Sumbar dari aspek ekonomi maupun keuangan.

Dengan peran BUMD ini nantinya, diharapkan usaha masyarakat Sumbar akan berkembang dan dari perkembangan itu ekonomi daerah akan mengalami pertumbuhan positif, katanya.

Ia menambahkan, dengan tumbuh positifnya ekonomi maka berdampak pada makin terbukanya kesempatan kerja dan selanjutnya akan menurunkan tingkat kemiskinan di daerah ini.

Kemudian, dari usaha yang berkembang akan meningkat pendapatan daerah dalam bentuk pajak dan retribusi daerah, kata Prayitno. (H014)


antaranews.com 13 Oktober 2012

Jumat, 12 Oktober 2012

Irwan Prayitno: Potensi Panas Bumi Sumbar Capai 1.656 MW

Padang—Diren­ca­nakan tahun 2015 mendatang, energi panas bumi di Sumbar akan diproduksi menjadi listrik dengan daya 250 MW. Bila ini terealisasi, Sumbar tidak akan lagi mengalami krisis listrik.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, ada 16 titik panas bumi di Sumbar yang akan dikembangkan menjadi energi listrik dengan potensi energi mencapai 1.656 MW.

Tahun 2015, Supreme Energy menargetkan akan mengo­lah energi panas bumi di Mua­rolabuah, Solok Selatan. “Kami  telah  mendesak Kementerian ESDM untuk mempercepat proses tendernya,” ujar Irwan.

Ia menyebutkan, eksplorasi panas bumi oleh Supreme Energy sempat terkendala akibat belum adanya aturan pelaksana yang lengkap. Pada tahun 2009, UU Panas Bumi disahkan. De­ngan keluarnya aturan itu, tidak ada halangan bagi investor melakukan eksplorasi.

“Kini, semuanya sudah tun­tas. Aturan yang dibu­tuhkan sudah ada. Investor dapat be­kerja dengan tenang. PLN sudah bersedia menjadi pembeli. Har­ga jualnya juga sudah jelas. Sumbar men­dapatkan bagian dari panas bumi tersebut seba­nyak 10 sen dollar/KWH. Ope­rasional Supreme Energy adalah yang pertama di Indonesia meng­gunakan UU Panas Bumi, di­ke­lola oleh swasta. Selama ini pengolahannya selalu di ba­wah Pertamina,” papar put­ra Ku­ranji, Padang ini.

Potensi panas bumi terbesar di dunia itu ada di Indonesia. Perkiraan pakar ada 40-60 persen yang dapat memenuhi 80 persen kebutuhan energi listrik di Indonesia. Di Sumbar telah banyak perusahaan asing yang berminat ingin mena­namkan modal namun kendala saat ini,  kebijakan pusat belum lagi memberikan kemudahan dalam sektor ini.

Menurut Irwan, banyak hal positif dari pemanfaatan panas bumi ini pada berbagai sektor. Seperti, sektor pariwisata, pe­ternakan, pertanian, industri serta menjaga kelestarian ling­kungan secara lebih baik.

Mantan anggota DPR RI itu,  mengakui adanya kendala kawa­san hutan dalam peman­faatan potensi panas bumi. Sebab, panas bumi dikate­gorikan seba­gai usaha pertam­bangan umum dan identik dengan kerusakan lingkungan. “Kita masih mengu­payakan agar panas bumi ini terpisah dari pertambangan umum. Sebab, panas bumi tidak me­rusak lingkungan. Meman­faatkan hutan untuk eksplorasi panas bumi justru untuk peles­tarian hutan. Sebab tidak akan ada penggundulan kayu, ma­lah sebaliknya harus dilakukan penanaman,” katanya. (ayu) 

Padang Ekspres 12 Oktober 2012

Sumbar Raih dua Penghargaan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Padang — Sumbar kembali menorehkan prestasi yang berbuah penghargaan di tingkat nasional. Yang terbaru Sumbar meraih dua penghargaan dalam upaya Pemprov Sumbar meningkatkan konsumsi ikan nasional, yang diberikan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) RI, Sharif Cicip Sutarjo, Kamis (11/10).

Dua penghargaan itu diraih oleh Pemprov Sumbar dan  Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Indonesia (Forikan) Sumbar dalam komitmennya meningkatkan konsumsi ikan Sumbar.

Penghargaan itu langsung diserahkan Menteri Cicip kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno diwakili Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Yosmeri. Sedangkan untuk kategori Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Indonesia (Forikan) Nasional, diterima langsung ketua Forikan Sumbar, Ny Nevi Irwan Prayitno, di Balai Kartini, kemarin.

“Ini sebuah kejutan, sekaligus penghargaan pusat kepada Sumbar. Soalnya Sumbar masuk salah satu daerah di  Indonesia yang punya potensi ikan terbesar. Rupanya potensi itu juga diiringi dengan tingkat komsumsi ikan yang tinggi juga di Sumbar, mungkin ini yang jadi pertimbangan penilaian bagi KsKP,” ungkap Yosmeri saat dihubungi Padang Ekspres, sesaat setelah menerima penghargaan. 

Yosmeri menilai komitmen pemprov menggerakan sektor perikanan sudah cukup kuat. Itu dibuktikan dengan lahirnya beberapa kebijakan dari Pemprov Sumbar untuk memajukan sektor perikanan Sumbar.

Kemudian, Pemprov juga membuka kran investasi bidang perikanan, sehingga sejumlah pelaku usaha perikanan, khususnya untuk tingkat ekspor mulai berminat mengembangkan usahanya di Sumbar.

Contoh itu bisa dilihat dengan adanya usaha ekspor ikan tuna, lalu ekspor kerapu segar dan juga optimalisasi produksi ikan air tawar. “Itu salah satu penilaian KKP,” ulas Yosmeri.    

Sedangkan Forikan Sumbar pantas mendapat penghargaan karena Sumbar merespon program peningkatan konsumsi ikan yang diluncurkan pemerintah pusat beberapa waktu lalu. Malah untuk mempertegas kebijakan pemprov di sektor kelautan dan perikanan, lanjut mantan Kadis DKP Kabupaten Pesisir Selatan itu, Gubernur Sumbar juga menerbitkan surat keputusan (SK) tentang pencanangan Hari Makan Ikan di Sumbar. 

“Upaya dan dorongan forum tersebut kepada masyarakat untuk meningkatkan konsumsi ikan di rumah tangga di Sumbar,” jelasnya.

Selain Sumbar, daerah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat juga dapat penghargaan dari  Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) RI. “Namun dari segi kategori penerimaan, keduanya berada di bawah Sumbar,” kata Yosmeri. (zil)

Padang Ekspres 12 Oktober 2012

Sabtu, 06 Oktober 2012

Gubernur Sumbar Bajak Sawah Masyarakat di Pessel

PAINAN – Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno membajak sawah masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan. Ini bukan berita bohong!
Bersama Bupati Pesisir Selatan H. Nasrul Abit, Irwan melakukan ‘pembajakan’ terhadap sawah masyarakat di Talang Nagari Kambang, Kamis (4/10). Pembajakan ini justru disaksikan dan diberi aplausan yang meriah dari masyarakat petani yang menyaksikan. 

Ceritanya, Irwan Prayitno bersama Bupati Pessel, H. Nasrul Abit melakukan pencanangan Sekolah Lapang Pertanian Tanam Terpadu (SL PTT) di Kampung Talang Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang. Pencanangan ini sejalan dengan penyerahan bantuan kepada 80 Keltan di Kabupaten Pesisir Selatan bersumber dari Dana Kontijensi Kementerian Pertanian.

Dalam kesempatan itu, Irwan dan Nasrul langsung turun ke sawah menjalankan mesin bajak pengolah sawah di lahan masyarakat. Tak ayal, aksi itu langsung mendapatkan tepuk tangan meriah dari ratusan masyarakat yang menyaksikan.

“Wah, Pak Gubernur sama Pak Bupati langsung turun ke sawah, jadi tambah semangat nih! Mudah-mudahan hasil panen kita tahun ini bisa meningkat,” celetuk seorang petani.

Irwan Prayitno menyatakan, program SL PTT dan pemberian bantuan Dana Kontijensi adalah untuk mendorong pencapaian target produksi beras 884 ribu ton jatah Sumbar dari 10 juta ton target nasional tahun 2014.

“Program ini untuk memacu pencapaian target produksi beras nasional 10 juta ton pada tahun 2014. Sumbar sendiri mendapat target 884 ribu ton,” kata Irwan.

Bantuan dana Kontijensi dari Kementan RI  untuk Provinsi Sumbar tahun ini berjumlah total Rp56 miliar dan disalurkan untuk 880 kelompok tani di 12 kabupaten. Masing-masing kelompok mendapat alokasi bantuan sebesar Rp57 juta. (feb)

padangmedia.com 5 Oktober 2012

Jumat, 05 Oktober 2012

Irwan Prayitno: Jamkrida Nonproduktif untuk Sektor Perumahan

Padang (ANTARA News) - Rencana pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), selain untuk menjamin kredit usaha produktif, juga nonproduktif seperti sektor perumahan.

Pendirian PT Jamkrida juga dirancang memberikan jaminan terhadap pinjaman yang bersifat nonproduktif terutama di sektor perumahan, kata Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno di Padang, Jumat.

Hal itu disampaikannya dalam nota penjelasan Gubernur mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pendirian PT Jamkrida Provinsi Sumbar.

PT Jamkrida akan melakukan pemberian garansi pada perusahaan yang terlibat dalam pengadaan jasa pemerintah di sektor perumahan, tambahnya.

Ia mengatakan, selama ini banyak komponen masyarakat seperti kalangan buruh yang secara keuangan pendapatannya hanya memcukupi untuk mencicil kredit pemilikan rumah (KPR), namun tidak bisa menjadi nasabah karena terkendala sistim peminjaman uang kepada perbankan.

Kendala itu disebabkan sistim jaminan peminjaman uang pada perbankan merupakan salah satu persyaratan formil KPR, tambahnya.

Menurut dia, jika kendala ini tidak dicarikan solusinya maka akan selamanya kalangan buruh dan pekerja berpenghasilan rendah lainnya tidak akan dapat memenuhi kebutuhan perumahan.

Padahal, pemenuhan perumahan merupakan salah satu bentuk kebutuhan pokok masyarakat, kata gubernur.

Karena itu, PT Jamkrida didirikan dengan salah satu tujuannya dapat memfasilitasi masyarakat yang hendak mengajukan KPR namun tidak mempunyai penjaminan atas pinjaman uang kepada pihak perbankan.

Ranperda pendirian PT Jamkrida Provinsi Sumbar telah diajukan Gubernur kepada DPRD dalam rapat paripurna pada Jumat (28/9) dan saat ini dalam tahapan pembahasan lembaga legislatif tersebut. (H014)


antaranews.com 5 Oktober 2012

Gubernur Sumbar terbitkan edaran terkait maraknya perampokan

Padang  - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengeluarkan edaran perihal pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat terkait maraknya aksi perampokan dan penjambretan di daerah itu.

"Menyikapi kondisi aksi kriminalitas yang terjadi akhir-akhir ini dibeberapa kabupaten dan kota di Sumbar sudah dikeluarkan edaran," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumbar Edi Aradial di Padang, Kamis.

Surat edaran itu menindaklanjuti hasil rapat forum komunikasi pimpinan daerah provinsi (Forkopimda) Sumbar yang diselenggarakan di gubernuran pada 2 Oktober 2012.

Edaran yang dikeluarkan gubernur beromor 332/828/Satpol PP-2012 tertanggal 4 Oktober 2012 menyikapi terkait berbagai kejadian di tengah masyarakat seperti tindak kejahatan perampokan dan bencana alam.

Sesuai dengan Pasal 13 ayat 1 huruf (e) Undang-undang No.32 tahun 2004, bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat merupakan salah satu urusan wajib kewenangan pemerintah provinsi.

Oleh karena itu, diimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan saling solidaritas apabila terjadi suatu tindak kejahatan di tengah masyarakat.

Edi mengatakan, muatan edaran berikutnya diminta meningkatkan eksistensi Satpol PP dan satuan perlindungan masyarakat serta berkoordinasi dengan jajaran aparat keamanan seperti TNI, Polri, Kominda serta Stakeholders terkait lainnya.

Tujuannya untuk meningkatkan pengamatan, mengawasi pergerakan, perpindahan penduduk di daerah masing-masing khususnya bagi masyarakat pendatang dalam upaya mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan.

Selanjutnya, agar mengaktifkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di desa dan nagari serta menerapkan wajib lapor bagi pendatang baru 1x24 jam.

Gubernur juga meminta melakukan audit terhadap sistem keamanan pada pusat-pusat pelayanan publik, kantor pemerintah, swasta, rumah sakit dan sarana vital lainnya.

Edaran itu, kata Edi, juga berisi soal kejadian bencana alam tanh langsoro dan banjir bandang, perlu upaya peningkatan pengawasan serta menindak tegas sesuai aturan yang berlaku terhadap pelaku pembalakan liar.

(KR-SA/R014) 


antaranews.com 4 Oktober 2012

Rabu, 03 Oktober 2012

Cegah Konflik Tanah Ulayat, Gubernur Terbitkan Pergub, LKAAM Beri Dukungan

Padang — Pe­man­faatan tanah ulayat untuk berinvestasi di Sumbar, rentan me­nim­bulkan konflik antara mas­yarakat de­ng­an investor. Bahkan, berujung terjadinya ge­se­kan antaramasyarakat yang sama-sama mengklaim se­bagai pemi­lik ulayat.


Agar itu tidak terulang lagi di masa datang, Gubernur Sum­bar Irwan Prayitno me­ngeluarkan peraturan guber­nur (Pergub) No 21 Tahun 2012  tentang Tatacara Peman­faatan Tanah Ulayat untuk Penanaman Modal. Pergub se­cara tegas mengatur hak dan ke­wajiban masyarakat dan pe­modal yang memanfaatkan tanah ulayat untuk berusaha di ber­ba­gai sektor, seperti per­ke­bu­nan dan pertambangan.


Setiap tanah ulayat dapat dimanfaatkan untuk pena­naman modal, selagi ada kesepakatan pena­nam modal dengan pemilik atau penguasa ulayat. ”Apabila tanah ulayat yang dimanfaatkan pe­mo­dal masa per­janjian kontrak­nya telah berakhir, ma­ka peme­rintah daerah wajib memulihkan status tanah ulayat ke status semula. Tanah dikembalikan kepada pemerintah nagari. Tapi, bukan berarti pemerintah nagari dapat seenaknya membagi, apa­lagi memperjualbelikannya, karena itu akan menjadi keka­yaan nagari,” ungkap Kepala Ba­dan Penanaman Modal (BKPM) Sumbar Masrul Zein kepada Padang Ekspres di kantornya, kemarin (3/10).

Menariknya, dalam pergub itu juga mengakomodir keraga­man tiap nagari di Sumbar. Pemanfataan tanah ulayat harus disesuaikan hukum adat yang berlaku di masing-masing naga­ri, seperti dalam bentuk ganti rugi untuk tanah yang diguna­kan, dan kompensasi untuk tanah yang terkena dampak kegiatan perusahaan pemodal.


Semua itu diputuskan secara musyawarah dan mufakat, anta­ra pemodal dengan masyarakat adat secara adil dan terbuka. Ar­tinya, pemanfaatan tanah ula­yat memegang prinsip saling me­ngun­tungkan bagi pemodal mau­pun pemilik ulayat. Perjan­jian bisa berbentuk sewa, bagi ha­sil, kepemilikan saham, dan bentuk lainnya sesuai kese­pakatan. ”Hasil musyawarah dan mu­fa­kat itu dituangkan dalam ben­tuk perjanjian kerja sama antara penanam modal dan pemilik atau penguasa tanah ulayat yang diketahui wali naga­ri, KAN dan LKAAM kecamatan setempat,”  jelas Masrul Zein.


Perjanjian kerjasama harus memuat tentang hak dan kewa­jiban masing- masing pihak, lamanya pemanfaatan lahan, luas tanah ulayat yang diman­faatkan dan sanksi jika salah satu pihak ingkar janji. Sebelum pemodal melakukan kegiatan usaha di tanah ulayat setempat, harus dilakukan kajian keco­cokan kondisi alam dan pen­dekatan serta sosialisasi kepada pemerintahan nagari, KAN, LKAAM kecamatan, masyarakat hukum adat setempat dan pe­nguasa tanah ulayat.


Semua itu, diawali dengan pengurusan izin usaha terkait pe­nanaman modal kepada SKPD terkait di provinsi, kabu­paten atau kota, sesuai peraturan perundang-undangan. Setelah perjanjian pemanfataan tanah ulayat ditandatangani pemodal dan penguasa tanah ulayat, maka seketika itu pula dilakukan penyerahan ganti kerugian un­tuk tanah yang digunakan lang­sung, dan kompensasi bagi pemilik tanah yang terkena dampak kegaiatan usaha. ”Hak pemodal untuk memperpanjang atau memperbarui kontrak pe­man­faatan tanah ulayat bisa dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan, dan dida­sarkan persetujuan pemilik atau penguasa tanah ulayat,” kata Masrul Zein.


Soal pemulihan tanah ulayat yang habis masa peman­faatan­nya, Masrul menjelaskan, itu dilakukan lewat pendelegasian kewenangan penguasaan atas tanah tersebut oleh pemerintah daerah kepada pemerintah na­gari, untuk diteruskan kepada pemilik atau penguasa tanah ulayat. Apabila tanah ulayat nagari, maka pemulihan dilaku­kan dengan menjadikannya se­ba­gai harta kekayaan nagari untuk sumber pendapatan na­gari. Tanah itupun dapat dibagi-bagikan kepada kaum dan suku di nagari. ”Untuk ketentuan le­bih lanjutnya diatur bupati atau wali kota setempat sesuai pe­ra­turan kepala daerah,” ucapnya.


Sengketa yang terjadi dalam pemanfaatan tanah ulayat untuk penanaman modal diselesaikan secara musyawarah dan mufa­kat untuk mencapai kesepa­katan secara langsung melalui negosiasi .  Dalam hal kata mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan bantuan pe­me­rintah nagari, KAN. LKAAM, camat , pemerintah daerah  dan pihak ketiga lainnya yang inde­penden sebagai mediator untuk melakukan mediasi sengketa.


“Apabila masih tidak terca­pai kesepakatan, maka penye­lesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase  dan tidak menutup kemungkinan  pena­nam modal dan pemilk atau penguasa tanah ulayat untuk menyelesaikan sengketanya melalui pengadilan negeri se­tempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- unda­ngan,”  ucapnya.


Pemanfaatan tanah ulayat untuk penanam modal yang telah berlangsung sebelum pera­turan ini, dapat tetap melak­sanakan dan dijamin hukum sam­pai masanya ber­ak­hir.


Kepala Biro Diklat  LKAAM Sumbar Zainuddin Datuak Rajo Lengang menyambut baik ada­nya pergub tersebut. Menu­rutnya, pergub itu bisa mem­berikan perlindungan kepada masyarakat pemilik ulayat, dan membuat nagari tidak bangkrut akibat asset nagari digarap pemodal.


”Kami mendukung  pergub itu karena manfaatnya banyak untuk masyarakat. Kalau ta­nah ulayat dibagi-bagi dan di­per­jualbelikan, bisa miskin nagari tersebut. Pemprov su­dah me­nyosialisasikan materi pergub itu ke kami sebe­lum­nya, dan materi di pergub tersebut su­dah sesuai kebu­tuhan terkait persoalan tanah ulayat. Pergub ini juga bisa mengantisipasi konflik pemanfaatan tanah ulayat,” tuturnya. (*)

Padang Ekspres 4 Oktober 2012