Penghargaan Energi Nasional 2012

Gubernur Sumbar menerima Penghargaan Energi dari Menteri ESDM Jero Wacik

Investment Award 2011

Gubernur Sumbar menerima penghargaan dari pemerintah pusat sebagai provinsi terbaik bidang penanaman modal.

Menolak Kenaikan Harga BBM

Wakil Ketua DPRD Sumbar yang juga Ketua DPW PKS Sumbar ketika diwawancarai wartawan terkait demonstrasi mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM.

Penyalur BOS Tercepat 2012

Gubernur Sumbar mendapat penghargaan sebagai provinsi penyalur dana BOS tercepat tingkat nasional tahun 2012.

Penghargaan Lingkungan Hidup 2012

Gubernur Sumbar pada tahun 2012 kembali mendapatkan penghargaan lingkungan hidup tingkat nasional dimana pada tahun 2011 juga telah mendapat penghargaan yang sama.

Pages

Selasa, 18 Desember 2012

Gubernur Minta Kualitas Belanja APBN Ditingkatkan

Padang—Serapan da­na Anggaran Pendapatan Be­lan­ja Negara (APBN) 2012 di Sum­bar oleh kementerian, lembaga, instansi vertikal dan pemerintah daerah masih ren­dah. Reali­sasinya hingga 30 November, baru 69,9 persen dari rata-rata nasional men­capai 72 persen. 

Direktorat Jenderal Per­ben­da­haraan Negara (DJPBN) Sum­­bar mendesak Sumbar mem­percepat penyerapan ang­­­­garan agar bermanfaat bagi masya­rakat. Sementara Gu­bernur Sum­­bar Irwan Prayitno  opti­mistis serapan dana APBN dapat ter­ealisasi sebanyak 90 persen sam­pai berakhirnya tahun anggaran.

“Penyerapan anggaran cen­derung rendah di awal tahun dan kemudian mengakumulasi di akhir tahun. Pola penyerapan anggaran ini selalu berulang setiap tahun. Meski telah ber­ulang kali kami sampaikan, penyerapan anggaran tetap saja kurang maksimal dari segi pe­rencanaan, manajemen kas, maupun pertumbuhan eko­nomi,” ungkap Kepala Kanwil DJPBN Sumbar, Muhson usai  menghadiri  penyerahan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) di Auditorium  Sumbar (17/12).

Dia  menyebutkan, reali­sasi  belanja untuk Sumbar  ta­hun anggaran 2012 sampai  30 November 2012 sebesar Rp 6,024 triliun atau sebesar 69,05 persen dari pagu ang­ga­ran APBN-Pe­rubahan tahun 2012 sebesar Rp 8,72 triliun yang berarti masih di bawah realisasi nasional.

Realisasi tersebut berasal da­ri belanja pegawai 90,5 per­sen, belanja barang 65,4 per­sen, dan be­lanja modal 51,53 per­sen, dan be­lanja ban­tuan sosial 77,2 persen. Jika dirinci berda­sarkan ke­wenangan, rea­li­sasi kantor pusat 66,9 persen, kan­tor daerah 69,6 persen, dekon­sentrasi 77,8 per­sen, tugas perbantuan 57,6 per­sen dan urusan bersama 88,4 persen.

Tahun mendatang, telah disiapkan sejumlah langkah, yakni meningkatkan kualitas  pengelola keuangan satuan kerja (satker). Peningkatan kapasitas bagi pengelola  keua­ngan satker difokuskan untuk  meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam rangka menyusun rencana penarikan dana. Serta penyempurnaan regulasi. Regulasi yang di­maksud adalah  peraturan presiden mengenai pengadaan barang dan jasa.

“Diharapkan pelaksanaan kegiatan di masing-masing satker dan penyerapan ang­garan tahun 2013 dapat ber­jalan dengan baik dan merata,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Gu­ber­nur Sumbar, Irwan Prayit­no optimistis serapan ang­ga­ran dan APBN di Sumbar hing­ga akhir tahun dapat men­capai di angka 90 persen. Sejauh ini, katanya, persoalan pem­be­basan tanah untuk pem­ba­ngunan proyek yang didanai APBN yang membuat realisasi serapan APBN rendah.

“Dengan penyerahan  DIPA dan dana transfer ke daerah tahun 2013 yang lebih awal, merupakan cerminan dari kei­nginan agar proses pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran dapat berlangsung tepat waktu, lebih merata dan memberikan dampak multi­plikasi yang lebih besar pada kegiatan ekonomi,” tutur man­tan Ketua Komisi X DPR RI itu.

Dengan penyerapan ang­garan yang lebih baik, masya­rakat dapat menikmati hasil pembangunan lebih cepat, lebih merata. Irwan  menga­takan, Presiden  juga telah  mengintruksikan agar kebija­kan subsidi harus  memper­timbangkan berapa besar man­faat  yang diterima si penerima subsidi serta  upaya-upaya  pembatasan  subsidi melalui  penghematan  volume  konsumsi harus dilakukan.

“Saya mengharapkan du­kungan dari bupati dan wali kota  terkait kebijakan subsidi, ter­utama kebijakan peng­he­matan volume  konsumsi  de­ngan melanjutkan kebijakan agar kendaraan operasional peme­rintah daerah meng­guna­kan BBM non subsisi,” terangnya.

Berdasarkan jumlah dana besaran  DIPA tahun 2013, alokasi dana dari Kementerian Negara atau lembaga  untuk Sum­bar sebesar Rp 8,632 tri­liun dengan jumlah DIPA se­ba­nyak 854 buah.

Dengan rincian, DIPA kan­tor vertikal Rp 4,8 triliun, DIPA kantor pusat Rp 2,682 triliun, DIPA tugas perbantuan Rp 362,807 miliar, DIPA de­kon­sen­trasi Rp 360,705 miliar dan DI­PA urusan bersama Rp 327,922 miliar. Sedangkan total dana transfer yang diterima daerah sebesar Rp 14,427 tri­liun. Total dana APBN yang di­te­rima Sum­bar sebesar Rp 23,06 triliun. “Dibanding total DIPA yang diterima tahun lalu, naik sebesar 14 persen,” ucap­nya.

Dalam kesempatan itu, Ir­wan juga meminta bupati dan wali kota mempedomani  8 poin penting. Pertama, ke­pala daerah segera mungkin menyampaikan DIPA kepada satuan kerja pe­rangkat daerah (SKPD) di wila­yah masing-masing. Kepala daerah diha­rapkan mengawal pelaksanaan kegiatan dimulai sejak awal tahun anggaran, agar pereko­nomian rakyat bergerak lebih cepat.

Kedua, meningkatkan kua­li­tas belanja APBN dengan memastikan alokasi anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan yang memiliki nilai tambah besar bagi ma­syarakat. “Saya harapkan ke­sen­jangan ekonomi antar dae­rah dapat diminimalisir mela­lui peningkatan kualitas belan­ja APBD,” tuturnya.

Hal penting yang juga men­jadi perhatian kepala daerah, memberikan porsi besar ke­pada belanja yang lebih pro­duk­tif, seperti belanja modal dan infrastruktur. “Lakukan efisiensi terhadap belanja ope­rasional seperti belanja pe­gawai dan belanja  barang serta khu­susnya belanja perjalanan di­nas,” tegas Irwan.

Pemerintah  kota dan ka­bu­paten juga diminta untuk terus mengupayakan pening­katan pendapatan asli daerah (PAD), dalam rangka  mening­katkan kemandirian daerah. “Perlu saya ingatkan kembali, perda terkait pajak dan retri­busi daerah jangan sampai bertentangan dengan pajak pusat dan menimbulkan disin­sentif pada investasi di dae­rah,” katanya.

Kompetensi dari segenap aparatur juga harus diting­katkan untuk peningkatan  trans­­paransi  dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. “Tingkatkan jumlah daerah yang men­da­patkan predikat wa­jar tanpa pengecualian (WTP) untuk la­poran keua­ngan pemerintah daerah, sebagai wujud pe­ning­katan transpa­ransi dalam penge­lolaan keua­ngan negara. Selain itu, kepala daerah harus me­man­faatan dana otonomi khu­sus secara optimal untuk me­ngejar keter­tinggalan dalam pemenuhan pelayanan kese­hatan, pen­didikan, infrastruktur, ekonomi rakyat. Kebijakan yang dambil harus selaras dengan kebu­tuhan setempat,” tuturnya.

Selain itu, kepala daerah juga diminta  untuk memas­tikan pembayaran gaji, tunja­ngan dan honorarium guru serta dana BOS kepada seko­lah-sekolah segera  dilak­sana­kan tepat waktu  menginggat program  di bidang pendidikan merupakan  prio­ritas nasional  dan pemerintah telah menga­lokasikan anggaran yang sangat besar.

“Mari  kita  gunakan ang­garan ini sebaik-baiknya. Mari kita sama-sama bertanggung jawab kepada masyarakat, ce­gah penyimpangan dan ca­pai sasaran. Saya mengajak kuasa  pengguna anggaran (KPA) dan siapa pun yang berhubungan dengan keua­ngan negara agar dapat men­jaga amanah dalam mengelola  ke­uangan negara,” pungkasnya. (ayu)

Padang Ekspres

Minggu, 16 Desember 2012

Calon Pendamping Mahyeldi Harus Bisa Memenuhi Kekurangan Kursi DPRD


PADANG – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberi syarat mutlak bagi calon pendamping Mahyeldi Ansharullah untuk diusung pada pemilihan kepala daerah (pemilukada) Kota Padang 2013 mendatang. Sang calon harus mampu “menyediakan” minimal satu kursi DPRD.

Sebab jumlah kursi yang dimiliki PKS baru enam kursi. Artinya masih kurang satu kursi lagi sebagai syarat minimal mengusung satu pasangan calon.
“Calon wakil walikota yang ingin diusung PKS harus “punya” minimal satu kursi DPRD Padang. Terserah mau orang partai politik atau bukan, tapi dia mampu ‘menyediakan’ kursi tambahan untuk PKS. Artinya, kesempatan ini terbuka untuk semua pihak,” kata Sekretaris MPW DPW PKS Sumbar Budiman Dt Malano Garang, Jumat (14/12) kepada wartawan.
Dikatakan, syarat dalam mengusung pasangan calon pada Pemilukada Kota Padang adalah 15 persen jumlah kursi DPRD. Artinya, dengan jumlah 45 kursi, maka satu pasangan calon minimal didukung oleh tujuh kursi.
Dikatakan Wakil Ketua DPRD Padang itu, syarat itu, sangat fair, untuk calon pendamping, karena PKS berkeinginan untuk kembali memenangkan Pilkada, seperti 2008 silam.
Menurut Budiman, hingga kini, PKS masih membuka pembicaraan koalisi dengan semua pihak, baik parpol, ataupun kandidat yang telah menyatakan minat. Namun beberapa sumber menyebut PKS akan kembali bergandengan dengan Partai Amanat Nasional PAN seperti pada Pemilukada 2008 lalu.
“Memang banyak yang menyebut PKS dan PAN ini sangat klop. Namun untuk 2013, PKS bakal menginginkan posisi walikota. Kalau memang PAN bersedia menjadi wakil, kenapa tidak. Pembicaraan masih terus dilakukan, tidak hanya dengan PAN, tapi semua parpol,” kata Budiman yang menyerahkan persoalan ini kepada Tim Optimalisasi Musyarokah (TOM) DPD Padang.
Ketua DPD PKS Padang Muhidi, menjadi orang yang ditunjuk untuk mengawal TOM, dan memberikan rekomendasi kepada DPW PKS Sumbar, yang berujung ke DPP PKS. Tentunya, TOM juga bertugas mencari figur pendamping, serta partai koalisi yang memiliki visi yang sama dengan PKS.
“Yang jelas, untuk maju dalam Pilkada ini, PKS ingin memenangkannya. Tentunya, rakyat akan memilih orang yang mampu melaksanakan janjinya, bukan orang yang tidak bisa berbuat. Karena itulah, visi dan misi pasangan calon wako dan wawako ini sangat penting bagi kami. Apalagi, PKS adalah juara bertahan di Pilkada Padang,” kata Budiman yang juga mantan ketua DPD PKS Padang ini.

Singgalang

Senin, 03 Desember 2012

Mukhlasin Sayangkan Pihak yang Menolak Pembentukan LKPD

PADANG – Keputusan pembentukan lembaga penjamin kredit daerah (LPKD) masih tarik ulur di pansus DPRD Sumbar. Anggota dewan yang kontra mengawatirkan lembaga itu hanya akan menyedot anggaran daerah. Sementara yang pro menilai mereka kontra tidak berpihak kepada pengusaha kecil.

Pada pembahasan APBD 2013, pembentukan LPKD menjadi polemik. Usulan pemerintah hanya didukung sebagian anggota dewan. Sebagian lain menolak. Kedua kubu bergeming dengan keputusan masing-masing.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mukhlasin, menyayangkan sikap anggota yang kontra terhadap berdirinya lembaga itu. Lantaran, LPKD telah melalui proses uji publik. Semua stakeholders memberi rekomendasi untuk pembentukan.

“Sebelumnya kita telah melakukan kunjungan kerja ke Makassar dan Jawa Barat. Dua daerah itu telah berhasil dengan penjaminan kredit daerahnya,” kata dia kepada Singgalang, Senin (3/12).

Usai kunker, pansus LPKD juga menghadirkan berbagai stakeholders ke gedung rakyat. Di antaranya, perbankan, pelaku usaha makro, kecil dan menengah (UMKM), koperasi, akademisi dan konsultan.

“Semuanya mendukung lahirnya lembaga penjaminan kredit ini. Bahkan, mereka menilai Sumbar sudah cukup terlambat karena baru akan memulai sekarang,” sebutnya.

Ia mengatakan, undang-undang yang mengamanatkan pembentukan lembaga serupa telah lahir sejak 2008 lalu. “Instruksi presiden dan mentri juga sudah ada. Jadi buat apa diributkan lagi,” ujarnya.

Mukhlasin menampik isu miring tentang campur tangan pemerintah dalam lembaga itu nantinya. Menurutnya, LPKD murni lembaga penjaminan kredit yang dikelola pihak ketiga yang kredibel dan memiliki integritas.

“Seleksi pengurusnya akan fair. Semua pihak bisa melakukan kontrol. Itu sudah kita atur dalam rancangan aturan pasal 13. Bunyinya, seleksi dilakukan Bank Indonesia bersama Askrindo, Jamkrindo, akademisi dan bank pelaksana,” jelasnya.

Menolak
Sebelumnya, pada rapat paripurna, sejumlah fraksi menyoroti pembentukan BUMD baru itu. Karena dana untuk pembiayaannya dinilai relatif besar, Rp25 miliar.

“Kita khawatir LPKD ini nantinya akan sama dengan yang lain. Berkaca dari pengalaman, BUMD yang ada belum memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan daerah,” kata Novrizon selaku juru bicara Fraksi Partai Demokrat.

Hal senada juga disam paikan Fraksi Partai Hanura. Bahkan, mereka lebih tegas menyatakan penolakan terha dap LPKD tersebut. Melalui ju ru bicara Haswan, fraksi ini me ngatakan masih banyak ke pentingan masyarakat yang harus lebih dulu diprioritas- kan. “Lebih baik meningkatkan anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan ma-syarakat dan peningkatan ke-sejahteraan masyarakat ke-timbang alokasi LKPD itu,” kata dia.

Saat ini, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), ada sekitar 930 ribu UMKM yang tersebar di Sumbar. 75 persen dari jumlah tersebut terkendala persoalan modal. (402)

Sumber: Singgalang

Kamis, 29 November 2012

Gubernur Sumbar Raih Penghargaan Pemda yang Intensif Tanam Pohon

JAKARTA – Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno kembali meraih penghargaan dari Pemerintah Pusat. Kali ini peringkat ke-2 pemerintah daerah yang intensif menyukseskan program penanaman satu miliar pohon.
 
Penghargaan diserahkan Presiden Susilo Bambang Yudoyono dalam acara Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI), Rabu (28/11) di Cengkareng.Jika Gubernur Sumbar juara II, maka juara satu diraih Gubernur Jawa Timur, kemudian Gubernur Jawa Tengah dan Sulawesi Utara. Untuk tingkat kabupaten, juaranya adalah Bupati Grobogan, Kubu Raya dan Minahasa Utara. Juara tingkat kotamadya adalah Walikota Surabaya, Balik Papan dan Metro Lampung.
 
Sejak gerakan Ayo Menanam Pohon dicanangkan pemerintah pada 2010, Pemprov Sumbar sudah merealisasikannya sebanyak 61 juta pohon.
 
Peringatan HMPI dilakukan setiap 28 November dan Bulan Menanam Nasional pada Desember ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 24/2008.
 
Tema peringatan HMPI dan BMN tahun ini, “Hutan Kota Mendorong Terwujudnya Indonesia Hijau.”
Pemilihan tema ini dimaksudkan Indonesia konsisten melaksanakan pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya hutan sebagai inti penggerak perekonomian, penyediaan lapangan kerja bagi rakyat, pengentasan warga dari kemiskinan, dan ramah lingkungan.
 
Presiden SBY menanam pohon manglid, Ani Bambang Yudhoyono menanam sempur, Wakil Presiden Boediono menanam tanjung, Herawati Boediono menanam kenari, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menanam cempaka, dan Soraya Zulkifli Hasan menanam sawo kecik. Turut menanam pohon, para pimpinan MPR, DPR, dan DPD.
 
Total pohon yang akan ditanam di sekitar bandara, lebih kurang 3.000 pohon dan akan serentak dilakukan diseluruh wilayah Indonesia.
 
Irwan Prayitno mengatakan, menanam pohon pada lahan kritis untuk menyelamatan lingkungan. Pada 2011, gerakan menanam pohon tingkat Sumbar dipusatkan di Tiram, Padang Pariaman.
Sedangkan tahun ini, kegiatan menanam pohon dipusatkan di kawasan Danau Singkarak.
“Agenda di Danau Singkarak adalah bagian tak terpisahkan dari komitmen kuat pemerintah daerah dan masyarakat Sumbar untuk memperbaiki lahan kritis,” katanya.
 
Tahun depan, jumlah pohon yang akan ditanam terus ditingkatkan dengan melibatkan peran aktif seluruh elemen masyarakat, seperti TNI, polri, swasta, organisasi peduli lingkungan , organisasi kepemudaan, organisasi wanita, petani dan komponen masyarakat lainnya.
 
Sedangkan data lahan kritis di Sumbar saat ini masih cukup luas. Paling banyak ditemukan di Limapuluh Kota 112.000 hektare, Kabupaten Solok 53.000 hektare dan Tanah Datar 34.000 hektare.
 
Baru-baru ini Sumbar juga melakukan kegiatan penanaman pohon Indonesia tingkat Sumbar 2012 mendukung gerakan penanaman satu miliar pohon dan gerakan Singkarak Green, di Lapangan Motorcross Cimurai Kapalo Aia Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok.
 
Selain itu kegiatan tersebut berdasarkan Keppres no 24 tahun 2008 tentang menanam pohon Indonesia dan peraturan Menteri Kehutanan P.i6/Menhut-II/2012 tentang panduan menanam pohon satu miliar. Kegiatan itu dilaksanakan kerjasama pemerintah daerah dan Korem 032 Wirabraja bersama dengan masyarakat Kabupaten Solok.
 
Gerakan Singkarak Green tersebut dilaksanakan selama 4 tahun telah dimulai 2012 dan selesai 2015 mendatang. Gerakan tersebut diharapkan mampu menangani sekitar 18.000 hektar lahan kritis. (601/401)

Singgalang

Sabtu, 24 November 2012

Gubernur Sumbar Berikan Peringatan Dini pada Masyarakat Agar Me­waspadai Dampak Cuaca Ekstrim

Padang — Gubernur Sumbar Ir­wan Prayitno memberikan peringatan dini pada masyarakat Sumbar agar me­waspadai dampak cuaca ekstrem. Cuaca ekstrem yang diprediksi berlang­sung sampai akhir tahun ini, berpotensi memicu terjadinya banjir, longsor, galodo, abrasi, badai dan gelombang sa­mudera. Pemkab/pemko diminta me­n­data dan menertibklan masyarakat ber­domisili di zona merah (rawan ben­cana) di jalur sungai dan tebing.

“Saat ini cuaca kerap kali be­rubah atau lebih dikenal cuaca eks­trem. Masyarakat harus da­pat meningkatkan kewas­pa­da­an, karena banyak sekali po­tensi ben­cana muncul akibat cuaca ekstrem ini. Imbauan ini perlu sa­­ya sampaikan untuk me­m­i­ni­ma­lisir dampak ben­cana. Ja­ngan sampai akibat kelalaian kita mengantisipasinya, akan ada korban jiwa,” ujar Irwan Pra­yitno saat Rapat Koordinasi (Ra­kor) Siaga Darurat Ancaman Cuaca Ekstrem di auditorium Gubernuran, kemarin (23/11).

Gubernur menegaskan bah­wa peringatan dini bukan untuk menakut-nakuti masyarakat, na­mun upaya mengurangi risiko ben­­cana. Sebab sebelumnya, Su­rat Edaran Gubernur Sumbar soal peringatan dini bahaya gem­­pa Juni 2012 lalu, disikapi pro­­kontra di tengah masyarakat. Pa­­da­hal, tujuan dikeluarkannya su­­rat tersebut untuk mening­kat­kan mitigasi dan antisipasi ben­cana.

“Saya sudah dikirimi surat oleh Mendagri soal kemung­ki­nan terjadinya gempa. Masa sa­ya biarkan saja surat itu dan tak saya sampaikan pada mas­yara­kat. Jika benar gempa itu terjadi, se­dangkan masyarakat tidak tahu sehingga jatuh korban jiwa, ma­ka pemerintahlah yang disa­lah­kan,” ucapnya.

Dia berharap imbauannya soal waspada cuaca ekstrem di­pan­dang sebagai upaya me­ngi­ngat­kan masyarakat. Sebab, ban­­jir bandang, longsor dan ben­cana ekologi lainnya lebih di­aki­batkan kelalaian manusia me­nanggulanginya. Padahal, dam­pak bencana tersebut sejak awal sudah dapat diprediksi se­be­lum bencana datang.

“Ini kelalaian kita semua. Ha­nya gempa dan tsunami tidak da­pat diprediksi datangnya, na­mun dampak pengurangan risi­konya dapat dilakukan sejak dini. Sedangkan letusan gunung api, banjir, longsor, angin badai, ge­lombang, abrasi pantai dan erosi tebing sungai dapat dianti­sipasi dini,” paparnya.

”Jika masih ada masyarakat men­dirikan bangunan di pinggir su­ngai atau tebing, pemerintah h­a­rus menertibkannya dan te­rus-menerus mengin­gat­kannya. Jika sudah berulang kali diingat­kan, tapi tetap saja mem­bangun ru­mah, itu namanya bunuh diri,” tam­bahnya.

Langkah-langkah antisipasi jangka pendek, tambah Irwan, da­­pat dilakukan dengan mem­per­­kuat koordinasi antar-instan­si terkait. Juga, menyiap­kan pe­tugas dan peralatan siaga ben­c­ana secara aktif selama 24 jam. Lalu, melakukan survei dan in­ves­tigasi lapangan untuk me­la­ku­kan kajian terhadap wilayah be­­risiko tinggi, melaksanakan ope­­rasi penyisiran lapangan dan pembersihan hulu sungai dari sampah, serta lainnya.

“Untuk pembersihan hulu su­ngai itu, tak membutuhkan biaya besar. Kan bisa melibatkan m­a­­hasiswa pecinta alam, Tag­a­na, PMI, TNI dan organisasi lain­nya membersihkan hulu sungai. Se­kali 6 bulan lakukan pem­ber­sihan hulu sungai. Sehingga, ban­jir bandang tak terjadi lagi. Ga­lodo di Padang Juli dan September lalu, harusnya dapat di­minimalisir dampaknya jika sa­ja sejak awal pembersihan hulu su­ngai dilakukan,” tegas­nya.

Gubernur juga meminta pe­merintah daerah melakukan pen­dataan terhadap daerah-dae­rah berpotensi abrasi. Jika di­biarkan, ma­ka akan lebih ba­nyak ang­garan habis untuk per­baikan dan pem­bangunan in­fra­struktur ter­sebut. “Atu­rannya uang itu da­pat dimanfaatkan untuk ke­per­luan lain, jadi tak bisa. Kalau dilakukan pe­nga­ma­nan dengan memasang baron­jong, tentunya dampak bencana ti­dak akan semakin besar,” ka­tanya.

Irwan mengatakan, data ter­sebut sangat dibutuhkan agar pem­prov dapat membuat detai­led engeneering design (DED) soal mitigasi bencana abrasi. DED juga bisa dimanfaatkan un­tuk mengajukan usulan ban­tuan ke Badan Nasional Penang­gu­la­ngan Bencana (BNPB) atau le­wat Asia Africa Foundation (AAF) yang telah memberikan ban­tuan pada Pemprov Sumbar se­besar 4 miliar USD untuk recovery.

“Mereka kan minta kita bikin program mitigasi dan recovery ben­cana. Kita bisa buat pema­sangan batu krib untuk lo­kasi-lokasi terancam abrasi. Se­lama ini kan daerah tak bisa me­l­akukan pengamanan untuk pem­buatan batu baronjong ter­sebut, karena keterbatasan da­na. Sekarang, silakan lakukan pe­metaan, nanti DED-nya bisa kami bantu mem­buatkannya,” ujarnya. (ayu)

Padang Ekspres

Rabu, 14 November 2012

Gubernur Sumbar Raih Ksatria Bakti Husada Kartika

Padang, Singgalang
Gubernur Irwan Prayitno terus mengukir prestasi dalam berbagai bidang di tingkat nasional. Kali ini, meraih Ksatria Bakti Husada Kartika. Irwan dinilai berkontribusi dalam pembangunan kesehatan.

Penghargaan itu diserahkan Menteri Kesehatan, Nafsiah pada puncak Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-48, Senin (12/11) di Hotel Kartika Chandra, Jakarta.


Perhatian Irwan dibuktikan melalui berbagai program ke sehatan. Ada 12 indikator kinerja yang harus dicapai di bidang kesehatan. Dari jumlah itu, 11 indikator mencapai target. “Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang be kerja keras, sehingga penghargaan bisa kita raih. Penghargaan ini untuk masyarakat Sumbar,” ujar Irwan Prayitno, Selasa (13/11).


Kepala Dinas Kesehatan, Rosnini Savitri mengatakan, penghargaan Ksatria Bakti Husada Kartika diberikan untuk individu atau perorangan di luar jajaran kesehatan, yang memiliki peran besar dalam pembangunan kesehatan.

Dijelaskan Rosnini, 11 indikator yang memenuhi target itu, diantaranya umur harapan hidup di Sumbar mencapai 71,12 tahun pada 2011. Sedangkan pada 2010 hanya 70,4 tahun.


Berikutnya, angka kematian ibu (AKI) pada 2008 sebesar 212 per 100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi (AKB) pada 2008 sebesar 28 per 1.000 kelahiran hidup, berhasil diturunkan dan secara nasional sudah mencapai target.


Begitu pula persentase balita kurus (BB/TB) pada 2011 dapat diturunkan menjadi 7,2 persen. Angka ini mencapai target MDGs 2015.


Prestasi lainnya, 100 persen orang dekat dengan HIV/AIDS menerima pengobatan sesuai kebutuhannya. Cakupan imunisasi dasar pada 2011 telah mencapai target 89 persen. Selanjutnya, persentase penduduk yang memiliki akses air minum berkualitas juga mencapai 65,02 persen dari target 64 persen.


Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat 68,35 persen dari target 67 persen. Sedangkan pemanfaatan tempat tidur (BOR) di 4 rumah sakit provinsi mencapai 74,02 persen dari target 71 persen.


“Satu indikator lain yang tengah berjalan, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Total Coverage) mencapai 61,67 persen. Pada 2010 realisasinya masih 51,08 persen, sedangkan target yang hendak dicapai pada 2015 adalah 100 persen. Kita optimis bisa mencapainya,” terang Rosnini.

Singgalang 14 November 2012

Rabu, 31 Oktober 2012

Irwan Prayitno: Betapapun Sempitnya Waktu untuk Urusan Agama Diusahakan Juga

PADANG PANJANG – Di atas jagad raya ini tempat yang paling mulia dan paling Allah SWT sukai adalah masjid /Mushola, begitu pula sebaliknya tempat yang Allah kurang senangi adalah pasar, oleh sebab itu anjuran Nabi Muhammad SAW, agar kita jangan terlalu lama berada di pasar.

Pernyataan ini dikemukakan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno ketika meresmikan salah satu tempat termulia tersebut, Mushola Nur Yakin yang terletak di tengah jantung kota Padang Panjang, tepatnya di terminal mikrolet Kelurahan Pasar Baru, Sabtu (27/10) kemarin.

Meski hanya mushola kecil dengan ukuran 4×8 m, namun peresmian pemakaianya dilakukan langsung oleh Gubernur Sumbar, dan anehnya mushola yang ambruk karena gempa 2007 dan kembali dibangun  ini diresmikan tanpa dihadiri oleh pemimpin kota Padang Panjang, Walikota Suir Syam dan segenap jajarannya.
Entah karena apa, namun yang pasti, jauh hari undangan untuk Wako sudah diberikan langsung dan beliau berjanji akan menghadirnya, namun sekali lagi kita masyarakat Padang Panjang khususnya warga sekitar kelurahan Pasar Baru tak melihat kehadiran pemimpin kota ini.

“Anehnya ketidakhadiran beliau juga tak ada yang mewakilinya sebagai mana mestinya yang ada dalam aturan keprotokoleran,” ujar Eri Izah sebagai ketua pelaksana peresmian mushola Nur Yakin Kota Padang Panjang pada www.sumbaronline.com di sela sela kesibukannya.

Dalam peresmian pemakaian kembali mushola Nur Yakin yang juga dihadiri oleh anggota Komisi IV DPR RI Hermanto, Kadis Perindagkop Sumbar, Afriadi Laudin, tokoh masyarakat Padang Panjang, H Syamsudin dt Pingai, usai sambutan  Gubernur menyempatkan menandatangani prasati. Kemudian Gubernur yang berpenampilan sederhana ini dijamu makan baselo di dalam musholla, suasana begitu akrab dan harmonis.

Gubernur Irwan prayitno mengatakan, bahwa dengan persemian pemakaian kembali mushola ini berada dalam waktu tepat karena masih dalam hari raya Idul Adha, yang mana dalam intinya kita umat Islam diajarkan untuk dapat berbuat baik demi kepentingan sendiri dan orang lain, apa apa yang kita lakukan adalah demi kepentingan orang lain yang intinya kembali pada diri kita masing masing.

Dengan adanya kembali musholla ini betapa banyak kepentingan orang lain yang dapat terlaksanakan disini, untuk itu dalam hari raya qurban ini kita telah dilatih bagaimana bisa berkorban untuk diri sendiri dan orang lain. Dan, meski mushola ini kecil saya akan tetap meluangkan waktu demi memenuhi sebuah undangan masyarakat, apalagi kegiatan yang dilakukan masyarakat adalah untuk kepentingan bersama dan tegaknya agama.

“Insya Allah saya tetap akan menghadiri acara yang diundang masyarakat meski “sasampik sampik balai anak rajo lalu juo” (betapapun sempitnya waktu untuk urusan agama diusahakan juga),” ucap Irwan Prayitno pada www.sumbaronline.com.

Ketua mushola Nur Yakin yang akrab dipanggil mak Ten mengatakan, sangat bangga dan terharu atas semua ini. “Meski kami hanya rakyat kecil dengan acara yang kecil namun sebagai pemimpin negeri ini (Sumbar) pak gubernur masih tetap menghadirinya dan membuat kami besar dengan sikapnya yang merakyat dan dengan tegur sapanya halus, semua apa yang kami lakukan demi terlaksananya acara meski berat semua jadi ringan dengan datangnya gubernur,” ucap mak Ten.

Sementara Abdurahman, salah seorang masyarakat Pasar Baru dan jamaah mushola Nur Yakin menyatakan sangat terobati dengan kehadiran gubernur.

“Meski bapak kandung kami sendiri dalam hal ini Walikota tak menampakan diri di acara ini, walau undangan telah kami layangkan dan beliau telah mengkomfirmasikan akan hadir, tapi entah karena apa, atau karena hanya mushola kecil dari segelintir masyarakat kecil, beliau tak hadir itu adalah wujud dari kesibukan beliau. Terus terang dari media masa yang kami baca dan dengar sangat sibuk sebagai walikota,” ucapnya bernada kecewa. *

sumbaronline.com 28 Oktober 2012

Minggu, 28 Oktober 2012

Gubernur Sidak Tambang Liar DAS Batanghari

PADANG — Gu­bernur Sumatera Barat Irwan Prayitno melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi tambang emas Batang Hari, Nagari Ulang Aling, Kabu­paten Solok, Kamis, (25/10).

Sidak dilakukan menyusul adanya laporan makin ma­raknya aktivitas tambang liar di daerah ini yang terlihat dari semakin menjamurnya alat berat di lokasi pertambangan.

Saat ini lebih dari 200 eskavator ilegal terus ber­operasi di sungai ini. Tak hanya itu, diperkirakan sekitar 3.000 pekerja juga mengadu na­sib di bisnis ilegal ini. Me­re­ka terdiri dari ma­sya­ra­kat lo­­kal dan pendatang yang di­ba­wa oleh para pemilik mo­dal.

Menurut informasi di la­pa­­ngan, kebutuhan setiap operasional eskavator men­capai Rp50 juta per 200 jam, Rp16 juta untuk operasional, sementara untuk izin lokasi dari PT Gemenik, Rp25 juta.

Setiap hari penambang bisa menghasilkan sekitar enam hingga sepuluh ons emas. Di setiap lokasi, rata-rata bisa dikeruk empat hingga lima kilogram emas murni. Satu kilogram emas biasa dihargai Rp1 miliar. Inilah yang menjadi daya tarik para pemilik modal.

Didampingi Wakil Bupati Solsel Abdul Rahman, Sek­dakab H. Fachril Murad,SH, Kadis Pertanian Ir. Djoni, serta beberapa kepala SKPD di lingkungan Pemkab Solsel, gubernur mengatakan akan mela­kukan evaluasi terhadap aktivitas pertambangan ini baik dari segi dampak lingkungan maupun eko­nomi.

“Kegiatan tambang ini harus dievaluasi. Secara ekonomi bagai­mana dampaknya bagi kesejah­teraan masyarakat dan dampak kerusakan lingkungan yang diaki­batkan,” kata gubernur.

Tak hanya itu, gubernur juga akan mengevaluasi kontrak usaha yang telah diberi izin. “Jika tidak lagi cocok dengan dokumen yang telah ditetapkan, maka kita akan lakukan tindakan tegas sesuai dengan perundangan yang berlaku,” tegasnya.

Ancaman bencana ekologi di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Batang Hari sudah di am­bang mata. Selain kerusakan aliran sungai yang kian parah, pence­maran air Batang Hari sung­guh men­cemaskan. Kerusakan itu disebab­kan kembali marak­nya aktivitas penambangan emas liar.

Di hulu, kondisi DAS Ba­tang Hari di Solok Selatan benar-benar mengkha­watir­kan. Air sungai yang diman­faat­kan warga setempat untuk mandi hingga kebutuhan me­masak, tercemar merkuri (Hg) dan keruh, karena dampak aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) yang kian kebablasan.

Hasil pengujian sampel air Batang Hari pada 2009, me­nun­jukkan bahwa kadar mer­kuri telah berada di ambang batas. Penyebabnya, para pe­nam­bang menggunakan air raksa (merkuri) untuk memi­sahkan pasir yang telah ber­campur dengan emas. (h/dla)

Haluan 271012

Kamis, 25 Oktober 2012

Kurangi KKN Secara Sistemik, BPK dan Pemda se-Sumbar Teken MoU

PADANG — Ba­dan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan pe­nan­datanganan memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan 20 pemerintah daerah di Pro­vinsi Sumatera Barat ten­tang Pengembangan dan Penge­lolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Selasa (23/10).

Penandatangan MoU ini dilaku­kan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat, Betty Ratna Nuraeny dengan para pimpi­nan daerah di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Sumbar di Padang, disaksikan Ketua BPK RI, Hadi Poernomo, Sekjen BPK RI, Hendar Ristriawan, Auditor Utama Keua­ngan Negara V, Heru Kresna Reza.

“Hal ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sinergi antara BPK RI dengan pemangku kepentingan, termasuk diantaranya dengan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, BPK RI mendapat kewenangan meminta data/ doku­men kepada pihak yang diperiksa (auditee) dan atau pihak lain yang terkait. Untuk mempermudah perolehan data BPK memprakarsai pembentukan pusat data dengan auditee melalui strategi link and match, “jelas Betty.
Melalui MoU ini akan dibentuk pusat data BPK RI dengan mengga­bungkan data elektronik BPK dengan data elektronik audit. Melalui pusat data tersebut BPK bisa melakukan perekaman, pengo­lahan, peman­faatan, dan monitoring data yang bersumber dari berbagai pihak.

“Dengan cara ini, monitoring keuangan negara akan semakin kuat dan pemeriksaan BPK akan sema­kin efektif dan efisien. Konsep seperti ini disebut “BPK Sinergi” yang kemudian dinamakan Sinergi Nasional Sistem Informasi (SNSI),” jelasnya lagi.

Ditambahkan Kepala BPK RI, Hadi Poernomo, BPK Sinergi ini akan mampu mengurangi KKN secara sistemik, mendukung optima­lisasi penerimaan negara, mendu­kung efisiensi dan efektifitas pengel­uaran negara.
“Apabila inisiatif BPK RI tersebut dapat direalisasikan maka optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara akan lebih cepat terwujud, sehingga diharapkan dapat diper­gunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” jelas Hadi.

Untuk mendapatkan data dari Pemda, BPK akan membentuk satu Agen Konsilidator (AK) pada setiap daerah entitas. Di Sumbar telah dipasang 10 AK, dan tujuh di antaranya sudah bisa diakses dan dilakukan penarikan database ke Master AK, yakni Provinsi Sumbar, Pemkab Pasaman, Kota Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Padang Pariaman, dan Kota Padang.

Menanggapi hal ini, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menilai MoU ini sebagai komitmen dalam pengelolaan sistem informasi dalam akses data pengelolaan tanggung jawab keuangan negara yang cerdas, cepat mudah untuk diupdate, sesusai dengan UU ITE.

“Dari laporan tadi telah ada 5 daerah yang telah memiliki sistem tersebut, di antaranya Pemprov Sumbar, Kabupaten Pasaman,  Kota Pariaman, Kabupaten Pessel dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Sementara untuk daerah-daerah lain, semua akan menyusul  sebagai mana yang telah diprogramkan oleh BPK Sumbar. Mudah-mudahan semua ini dapat kita laksanakan secara baik di Sumatera Barat,” tutupnya. (h/dla/zal)

Haluan 241012

Selasa, 23 Oktober 2012

Gubernur Apresiasi Car Free Day

PADANG — Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengapresiasi program Car Free Day atau hari bebas berkendaraan yang memberi ruang kepada masyarakat untuk leluasa menggunakan jalanan sebagai area olahraga.

Hal ini disampaikan Gu­­ber­nur saat melepas peserta “Lomba Gerak Jalan Tepat Waktu” yang diseleng­garakan Pemko Padang, Minggu (21/10).

Program Car Free Day yang dilaksanakan setiap hari Ming­gu di sepanjang jalan Sudirman ini juga dihadiri oleh Wakil Walikota Padang Mahyeldi, Sekdako, Kepala SKPD di lingkungan Pemko Padang.
”Selama ini kita menge­tahui GOR Agus Salim Padang telah padat dengan aktifitas berjualan oleh masyarakat dan iven olahraga lainnya.

Namun dengan Car Free Day di jalan Sudirman ini tentunya masyarakat dapat leluasa beraktifitas olahraga setiap minggunya untuk menjaga kebugaran dan kesehatan,” ujar Gubernur.

Dalam kesempatan yang sama Sekda Kota Padang Syafril Basir mengatakan, tujuan utama kegiatan ini adalah dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober mendatang.
“Selain menumbukan disiplin kita harapkan kegiatan positif ini dapat menghindarkan siswa dari kegiatan negatif seperti tawuran,” katanya.

Tak hanya diikuti sejumlah pelajar sekolah, kegiatan ini juga diikuti oleh sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Padang agar para pegawau dapat berbaur dengan masyarakat lainnya.

Gerak Jalan tepat waktu ini diikuti oleh 3000 orang peserta dari 13 Satuan Kerja (SKPD) dilingungan Pemko Padang, dan 16 SMA/SMK, SMP serta SD se Kota Padang.(h/dla/rio)

Haluan 221012

Sabtu, 20 Oktober 2012

Irwan Prayitno: Penjaminan Kredit Jamkrida Bukan Hanya bagi PNS

Padang - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno mengatakan, penjaminan kredit oleh pemerintah provinsi ini melalui BUMD PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) bukan ditujukan hanya untuk nasabah dari pegawai negeri sipil (PNS).

Prosentase penjaminan kredit untuk PNS oleh PT Jamkrida nantinya tidak akan lebih besar dari yang diberikan kepada pelaku usaha, terutama dari kalangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), katanya di Padang, Sabtu.

Hal itu ditegaskannya, menjawab pendapatan Fraksi Hanura DPRD Sumbar yang menyebutkan pada PT Jamkrida di Jawa Timur dan Bali justru terbesar nasabahnya dari kalangan PNS.

Fraksi Hanura menyebutkan, di Jawa Timur dan Bali PT Jamkrida sebagian besar nasabah adalah kalangan yang mempunyai hubungan baik dengan pihak perbankan yakni PNS.

Jika hal itu diterapkan pula pada PT Jamkrida Sumbar yang akan didirikan Pemprov daerah ini, maka pembentukan BUMD tersebut tidak sesuai dengan misi dan harapan pemerintah.

Pemprov telah menyebutkan misi pendirian PT Jamkrida itu orientasi penjaminan kredit BUMD ini adalah kalangan UMKM, bukan untuk kredit yang tidak memiliki resiko besar seperti pada kalangan PNS, kata pendapat Fraksi Hanura.

Pemprov Sumbar juga berencana memdirikan BUMD PT Jamkrida dan aturan hukum pendiriannya berupa Peraturan Daerah (Perda) telah diajukan rancangannya kepada DPRD Sumbar dan kini dalam pengodokan dan pembahasan di lembaga wakil rakyat itu.

Menurut Prayitno, prosentase penjaminan kredit oleh PT Jamkrida untuk UMKM hanrus lebih besar karena sesuai dengan misi pemerintah daerah dalam mendirikan BUMD tersebut.

Jamkrida didirikan dengan misi utama mendorong kemajuan UMKM sehingga dapat pula meningkatkan perekonomian daerah sekaligus kemakmuran masyarakat Sumbar, tambahnya.

Ia mengatakan, UU Nomor 32 tahun 2004 telah memberi tugas dan tanggungjawab kepada pemerintah daerah untuk memfasilitasi kegiatan UMKM di daerahnya dan untuk mengoptimalkan maksud serta tujuan tersebut maka Pemprov sumbar bermaksud mendirikan PT Jamkrida.

Gubernur menambahkan, dengan berdirinya PT Jamkrida diharapkan bisa membantu menyelesaikan masalah dihadapi UMKM untuk lebih berkembang, terutama dalam masalah permodalan.

Diharapkan BUMN ini dapat membantu mencukupi permodalam UMKM untuk dapat lebih berkembang dengan baik, katanya. (H014)


antaranews.com 20 Oktober 2012

Jumat, 19 Oktober 2012

Realisasi Investasi Sumbar Tumbuh Bagus

PADANG - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) Muhammad Chatib Basri menilai realisasi investasi Sumatera Barat tumbuh cukup bagus pada semester pertama 2012 karena sudah mencapai US$27,6 juta.

"Jika dibandingkan dengan sepanjang tahun lalu yang hanya US$22,6 juta, tahun ini baru enam bulan pertama sudah lebih baik," katanya di Padang, Jumat (19/10).

Kepala BKPM berkunjung kerja ke Sumbar dalam rangka pembukaan sosialisasi Implementasi dan Bimbingan Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) didampingi Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.

Menurut dia, terjadi peningkatan nilai investasi Sumbar tahun ini tak terlepas dari minat investor menanamkan modalnya di Sumbar, dan hal ini wujud dari upaya pemerintah provinsi.

Bisa dibayangkan apabila proses perizinan lebih dipermudah, kemudian transparan, cepat sehingga gampang bagi investor untuk menanamkan modalnya, katanya.

Dampaknya investasi Sumbar akan jauh lebih tinggi lagi, kemakmuran masyarakat daerah dan banyak penyerapan tenaga kerja, ujarnya.

Ia mengatakan, 33 provinsi di Indonesia hingga kini sudah menerapkan sistem PTSP termasuk sekitar 105 kabupaten dan kota.

"Makanya diharapkan semua kabupaten dan kota yang belum sudah dapat menerapkan PTSP, sehingga pelayanan lebih sederhana lagi," katanya.

Menyinggung keluhan investor terhadap pelayanan perizinan di Indonesia, menurut dia masih seputar aturan yang tak pasti dan perizinan yang berbelit.

Hal itu tak dapat dipungkiri karena penerapan sistem administrasi modern baru. "Makanya diharapkan melalui PTSP dapat memberi dampak positif. Mudah-mudahan melalui dengan pelayanan yang baik dan cepat investor banyak datang ke Sumbar dan keluhan-keluhan yang ada dapat diatasi," ujarnya.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengingatkan jajarannya lebih maksimal dalam penerapan PTSP, karena merupakan suatu keharusan dan tak bisa ditawar-tawar.

Menurut dia, dengan segala kemudahan dan proses yang cepat diberikan, nilai investasi daerah akan terus meningkat setiap tahunnya.

"Sejalan dengan itu tentu gencar dalam mempromosikan potensi yang dimiliki penting juga, makanya berbagai kesempatan terus dilakukan dalam dan luar negeri," katanya. (Ant/Ol-3)

mediaindonesia.com 19 Oktober 2012

Foto: @muharsyad

Dirut Jamsostek Apresiasi Langkah Strategis Gubernur Sumbar

JAKARTA – PT Jamsostek (Persero) meminta kepala daerah di seluruh Indonesia untuk mendorong kepesertaan Jamsostek di daerahnya. Direktur Utama Jamsostek Elvyn G Masassya mengatakan, dukungan pemerintah daerah sangat penting dalam melindungi pekerja melalui jaminan sosial.

Salah satu dukungan nyata diberikan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno yang menerbitkan instruksi Nomor 4 Tahun 2012 yang meminta para kepala daerah di 19 kabupaten/kota se-Sumbar berperan aktif mendorong kepesertaan Jamsostek. “Instruksi Gubernur Sumbar ini bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap upaya menambah jumlah masyarakat terutama pekerja formal yang menikmati perlindungan sosial.

Kami mengapresiasi langkah strategis ini karena masih banyak pekerja formal dan informal yang membutuhkan jaminan sosial tetapi belum menjadi peserta,” ujar Elvyn dalam siaran persnya kemarin. 

Menurut Elvyn, semakin banyak pekerja menjadi peserta Jamsostek,mereka akan lebih terlindungi dalam bekerja. Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mendukung penuh penyelenggaraan program Jamsostek.

Menurut dia, sudah seharusnya seluruh rakyat menikmati perlindungan sosial sehingga mereka bisa lebih produktif lagi.“Kami berharap, instruksi gubernur ini bisa menjadi landasan bagi kepala daerah untuk mendorong pengusaha dan instansi-instansi pemerintah mendaftarkan pekerja honorer, informal,sampai outsourcing di lingkungannya dalam program Jamsostek,”ujarnya. ● rakhmat baihaqi

seputar-indonesia.com 18 Oktober 2012

Irwan Prayitno: PDRB Sumbar Naik 13,41 Persen

Padang - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan laju perekonomian daerahnya terus membaik, yang diukur dari Product Domestic Regional Brutto atau PDRB atas harga berlaku hingga akhir 2011 yang mencapai Rp98,92 triliun.

"Capaian PDRB sebesar itu meningkat 13,41 persen dibanding 2010 yang saat itu hanya Rp87,22 triliun," katanya di Padang, Senin.

Penjelasan tersebut disampaikannya dalam nota pengantar rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafont anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD Sumbar 2013.

Ia menjelaskan kegiatan usaha pertanian tercatat sebagai sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada PDRB Sumbar dalam lima tahun terakhir dengan rata-rata 24,75 persen per tahun.

Dari sembilan sektor ekonomi penyumbang PDRB, maka pertanian yang memberikan kontribusi terbesar dalam lima tahun terakhir dengan rata-rata 24,75 persen pertahun, katanya.

Ia memberikan rincian, PDRB sektor pertanian sebesar rata-rata 24 persen itu berasal dari kontribusi lima subsektor yakni, tanaman pangan sebesar 12,79 persen, perkebunan (5,48), peternakan (2,02), kehutanan (1,52) dan subsektor perikanan dengan kontribusi 2,94 persen.

Penyumbang PDRB terbesar kedua Sumbar dalam lima tahun terakhir adalah sektor perdagangan sebesar 17,5 persen terdiri dari subsektor perdagangan besar dan eceran dengan kontribusi 16,92 persen, hotel (0,15) dan restoran (0,43).

Penyumbang terbesar ketiga pada sektor jasa-jasa sebesar 15,87 persen, meliputi subsektor jasa pemerintah (10,91) dan jasa swasta (4,97).

Selanjutnya PDRB Sumbar dari kontribusi sektor angkutan dan komunikasi dengan kontribusi PDRB sebesar 14,83 persen dengan rincian subsektor angkutan (12,18) dan komunikasi (2,65).

Sektor-sektor penyumbang PDRB Sumbar lainnya adalah, industri pengolahan dengan kontribusi rata-rata 11,79 persen pertahun, kemudian sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 4,96 persen.
Berikutnya, sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi pada PDRB sebesar 3,39 persen dan sektor listrik dan air minum sebesar 1,34 persen. (*)

sitinjaunews.com 16 Oktober 2012

Minggu, 14 Oktober 2012

Gubernur Irwan Prayitno: Sumbar Telah Surplus Produksi Beras

Padang - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan, daerahnya telah mencapai surplus produksi beras pada 2011.

Hasil produksi beras Sumbar selama 2011 sudah surplus dengan total jumlah produksi 1.307.204 ton, katanya di Padang, Minggu.

Sedangkan, selama tahun yang sama kebutuhan beras di Sumbar hanya mencapai total 615.221 ton, sehingga terdapat surplus produksi sebanyak 647.257 ton.

Keberhasilan tersebut diharapkan berlanjut pada tahun berikutnya, karena surplus beras merupakan langkah strategis mengingat sebagian besar masyarakat Sumbar berusaha pada subsektor tanaman pangan sehingga capaian itu juga ditujukan untuk memantapkan Sumbar sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Peningkatan produksi padi dilakukan dengan berbagai upaya meliputi, meningkatkan produktivitas panen, perbaikan jaringan irigasi, peningkatan luas tanam, bantuan bibit unggul dan perbaikan budidaya melalui penggunaan benih "padi tanam sebatang" (PTS) dan peningkatan SDM petani melalui sekolah lapangan.

Guna mendukung pencapaian surplus beras dan ketahanan pangan, maka dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2015 bidang pertanian, Sumbar menargetkan produktivitas hasil pertanian tanaman padi dapat ditingkatkan dari tahun ke tahun selama lima tahun pelaksanaan RPJMD.

Untuk 2011 target produktivitas padi Sumbar ditargetkan mencapai 50,55 ton/hektar, lalu 2012 produktivitas padi ditingkat menjadi 51,87 ton/hektar, lalu di 2013 naik lagi menjadi 53,19 ton, kemudian meningkat lagi menjadi 54,51 ton/hektar di 2014 dan 55,83 ton/hektar pada 2015.

Peningkatan produktivitas tanaman padi juga diharapkan memicu terus naiknya nilai produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian Sumbar selama pelaksanaan RMJMD 2011-2015.

Untuk 2011 produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian Sumbar ditargetkan Rp10,72 juta/orang, tahun 2011 targetnya ditingkatkan menjadi Rp11,25 juta/orang dan di 2013 ditargetkan naik lagi menjadi Rp11,78 juta/orang serta ditargetkan lagi menjadi Rp12,31 juta/orang di 2014.

Begitu pula untuk 2015, nilai produktivitas petani Sumbar ditargetkan kembali meningkat menjadi Rp12,84 juta/orang, katanya.

Ia mengatakan, target meningkatkan nilai produktivitas petani sejalan dengan arah pembangunan pada sektor pertanian Sumbar yang tidak saja untuk meningkatkan ekonomi daerah tetapi lebih dari itu untuk kesejahteraan petani.


antaranews.com 14 Oktober 2012

Sabtu, 13 Oktober 2012

Pemprov-BNI Tukar Guling Tanah untuk Memburu WTP dari BPK-RI

Padang—Pemprov Sumbar terus berupaya mem­peroleh status wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Ba­dan Pemeriksa Keuangan Re­publik Indonesia (BPK RI). Kemarin (12/10), Pemprov dan BNI 1946 melakukan tu­kar guling tanah di Jalan Rim­bo Kaluang, Kelurahan Pa­dang­baru, Kecamatan Padang Barat  seluas 33.804 m2 de­ngan tanah di Kelurahan Da­dok dan Aiapacah, Padang seluas 62.670 m2.

Penyelesaian tukar guling tanah antara Pemprov dan BNI itu sesuai notulen rapat tanggal 29 Oktober 2008 ber­sama BPK RI dan BNI. Ketika itu, Pem­prov dan BNI berte­kad me­nyelesaikan tukar gu­ling tanah pa­ling lambat akhir tahun 2009. Namun, karena gempa 30 September 2009, proses penyelesaiannya ter­tunda.

Akibatnya, hal tersebut menjadi temuan BPK RI da­lam mengaudit laporan keua­ngan Pemprov Sumbar.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyebutkan, pada prinsipnya tukar guling atau ruislagh tanah antara BNI 1946 dengan Pemprov telah dilakukan. Hanya, penyerahan melalui berita acara yang be­lum terwujud.

Dia memaparkan, tanah BNI 1946 di Jalan Rimbo Ka­lu­ang Kelurahan  seluas 33.804 m2. Terdiri dari Sertifi­kat Hak Milik (SHM) No 72 seluas 7.400 m2, SHM No 73 seluas 11.303 m2, SHM No 85 seluas 7.015 m2 dan SHM No 380 seluas 8.086 m2.

Sebagai gantinya, tanah Pemprov Sumbar di Kelu­rahan Dadok dan Aiapacah Padang seluas 62.670 m2 un­tuk BNI. Tanah itu terdiri dari SHM No 76 seluas 15. 210 M2, SHM 762 seluas 18.735 m2 dan SHM No 1304 seluas 28.7282 m2. Tanah di Kelu­rahan Rimbo Kaluang ini telah dikuasai  Pemprov sejak tahun 1983, dan tidak mungkin di­serahkan kembali ke BNI 1945. Walaupun SHM empat persil tanah tersebut masih atas nama BNI 1946.

Secara administrasi, tanah ini sudah menjadi milik BNI 1946 dan tidak perlu dilakukan balik nama sertifikat.

Begitu juga tanah milik BNI 1946 di Kelurahan Rimbo Kaluang, dapat  segera me­lakukan proses balik nama sertifikat atas nama Pemprov Sumbar pada tahun 2012 ini.

Khusus terhadap SHM 2962 (eks SHM 1304) seluas  28.725 m2 di Aiapacah, masih ada para pihak yang menggugat di Pe­ngadilan Negeri Padang.

“Saat ini sedang menunggu keputusan pengadilan. Kalau kalah, Pemprov siap meng­ganti dan siap sebagai jami­nannya. Sedangkan dua persil lagi, perlu penguasaan dan pengamanan oleh BNI 1946 sampai kondisi tanah dika­tegorikan aman dan terken­dali,” jelas Irwan Prayitno.

Sementara itu, General Manager Divisi PFA BNI 1946, Sla­met mengatakan akan mem­percepat proses balik nama sertifikat tanah yang ditu­kar­gulingkan tersebut. “Ini perlu saya koordinasikan dulu dengan pimpinan pusat,” ucapnya.

Gubernur mengakui bah­wa dalam membuat laporan keuangan daerah, selalu ma­salah aset yang mengganjal. Salah satunya tanah di kawa­san GOR H Agus Salim (Rimbo Kaluang) yang tukar guling dengan BNI 46. Kejadiannya pada 1983.

“Waktu itu tukar gulingnya dengan BNI 46 dengan tanah di Bypass. Kita sudah serahkan semua sertifikatnya, sedang­kan BNI belum,” kata gu­ber­nur.

Selain aset tersebut, per­soalan tanah verfonding di Tung­gulhitam juga menjadi batu sandungan dalam men­dapatkan status WTP. Saat ini aset milik Pemda Sumbar di­sampaikan gubernur sudah dikuasai banyak masyarakat. (ayu)

Padang Ekspres 13 Oktober 2012

Irwan Prayitno: Pendirian PT Jamkrida Langkah Strategis Bangun Ekonomi Daerah

Padang - Gubernur Sumatera Barat Sumbar, Irwan Prayitno mengatakan, pendirian badan usaha milik daerah (BUMD) PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) oleh Pemprov Sumbar merupakan salah satu langkah strategis dalam pembangunan ekonomi daerah ini.

Jika PT Jamkrida telah berdiri nantinya maka dapat diharapkan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan dan berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), katanya di Padang, Sabtu.

Apalagi, tambahnya, masih banyak UMKM di Sumbar yang belum dapat mengakses kredit ke perbankan karena tidak memiliki agunan.

Menurut dia, pengalaman dari sejumlah negara seperti Jepang, Taiwan dan India dalam menciptakan iklim usaha dan mendorong pertumbuhan serta kemajuan UMKM adalah dengan membentuk lembaga penjaminan kredit.

Gubernur mengatakan, pendirian BUMD itu juga bertujuan untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat, karena itu penjaminan kredit untuk UMKM dan koperasi tidak semata-mata berorientasi keuntungan.

Namun, tetap diupayakan agar perusahaan memperoleh pendapatan yang bisa menutup biaya operasional perseroan ini, tambahnya.

Dengan demikian, untuk biaya operasional perusahaan tidak akan menggerogoti dana APBD Sumbar dan diharapkan tidak pula menghambat pembangunan di daerah ini.

Gubernur bahkan menyakini, pendirian PT Jamkrida akan memberi multiplier efect (efek ganda) bagi Sumbar dari aspek ekonomi maupun keuangan.

Dengan peran BUMD ini nantinya, diharapkan usaha masyarakat Sumbar akan berkembang dan dari perkembangan itu ekonomi daerah akan mengalami pertumbuhan positif, katanya.

Ia menambahkan, dengan tumbuh positifnya ekonomi maka berdampak pada makin terbukanya kesempatan kerja dan selanjutnya akan menurunkan tingkat kemiskinan di daerah ini.

Kemudian, dari usaha yang berkembang akan meningkat pendapatan daerah dalam bentuk pajak dan retribusi daerah, kata Prayitno. (H014)


antaranews.com 13 Oktober 2012

Jumat, 12 Oktober 2012

Irwan Prayitno: Potensi Panas Bumi Sumbar Capai 1.656 MW

Padang—Diren­ca­nakan tahun 2015 mendatang, energi panas bumi di Sumbar akan diproduksi menjadi listrik dengan daya 250 MW. Bila ini terealisasi, Sumbar tidak akan lagi mengalami krisis listrik.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, ada 16 titik panas bumi di Sumbar yang akan dikembangkan menjadi energi listrik dengan potensi energi mencapai 1.656 MW.

Tahun 2015, Supreme Energy menargetkan akan mengo­lah energi panas bumi di Mua­rolabuah, Solok Selatan. “Kami  telah  mendesak Kementerian ESDM untuk mempercepat proses tendernya,” ujar Irwan.

Ia menyebutkan, eksplorasi panas bumi oleh Supreme Energy sempat terkendala akibat belum adanya aturan pelaksana yang lengkap. Pada tahun 2009, UU Panas Bumi disahkan. De­ngan keluarnya aturan itu, tidak ada halangan bagi investor melakukan eksplorasi.

“Kini, semuanya sudah tun­tas. Aturan yang dibu­tuhkan sudah ada. Investor dapat be­kerja dengan tenang. PLN sudah bersedia menjadi pembeli. Har­ga jualnya juga sudah jelas. Sumbar men­dapatkan bagian dari panas bumi tersebut seba­nyak 10 sen dollar/KWH. Ope­rasional Supreme Energy adalah yang pertama di Indonesia meng­gunakan UU Panas Bumi, di­ke­lola oleh swasta. Selama ini pengolahannya selalu di ba­wah Pertamina,” papar put­ra Ku­ranji, Padang ini.

Potensi panas bumi terbesar di dunia itu ada di Indonesia. Perkiraan pakar ada 40-60 persen yang dapat memenuhi 80 persen kebutuhan energi listrik di Indonesia. Di Sumbar telah banyak perusahaan asing yang berminat ingin mena­namkan modal namun kendala saat ini,  kebijakan pusat belum lagi memberikan kemudahan dalam sektor ini.

Menurut Irwan, banyak hal positif dari pemanfaatan panas bumi ini pada berbagai sektor. Seperti, sektor pariwisata, pe­ternakan, pertanian, industri serta menjaga kelestarian ling­kungan secara lebih baik.

Mantan anggota DPR RI itu,  mengakui adanya kendala kawa­san hutan dalam peman­faatan potensi panas bumi. Sebab, panas bumi dikate­gorikan seba­gai usaha pertam­bangan umum dan identik dengan kerusakan lingkungan. “Kita masih mengu­payakan agar panas bumi ini terpisah dari pertambangan umum. Sebab, panas bumi tidak me­rusak lingkungan. Meman­faatkan hutan untuk eksplorasi panas bumi justru untuk peles­tarian hutan. Sebab tidak akan ada penggundulan kayu, ma­lah sebaliknya harus dilakukan penanaman,” katanya. (ayu) 

Padang Ekspres 12 Oktober 2012

Sumbar Raih dua Penghargaan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Padang — Sumbar kembali menorehkan prestasi yang berbuah penghargaan di tingkat nasional. Yang terbaru Sumbar meraih dua penghargaan dalam upaya Pemprov Sumbar meningkatkan konsumsi ikan nasional, yang diberikan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) RI, Sharif Cicip Sutarjo, Kamis (11/10).

Dua penghargaan itu diraih oleh Pemprov Sumbar dan  Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Indonesia (Forikan) Sumbar dalam komitmennya meningkatkan konsumsi ikan Sumbar.

Penghargaan itu langsung diserahkan Menteri Cicip kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno diwakili Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Yosmeri. Sedangkan untuk kategori Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Indonesia (Forikan) Nasional, diterima langsung ketua Forikan Sumbar, Ny Nevi Irwan Prayitno, di Balai Kartini, kemarin.

“Ini sebuah kejutan, sekaligus penghargaan pusat kepada Sumbar. Soalnya Sumbar masuk salah satu daerah di  Indonesia yang punya potensi ikan terbesar. Rupanya potensi itu juga diiringi dengan tingkat komsumsi ikan yang tinggi juga di Sumbar, mungkin ini yang jadi pertimbangan penilaian bagi KsKP,” ungkap Yosmeri saat dihubungi Padang Ekspres, sesaat setelah menerima penghargaan. 

Yosmeri menilai komitmen pemprov menggerakan sektor perikanan sudah cukup kuat. Itu dibuktikan dengan lahirnya beberapa kebijakan dari Pemprov Sumbar untuk memajukan sektor perikanan Sumbar.

Kemudian, Pemprov juga membuka kran investasi bidang perikanan, sehingga sejumlah pelaku usaha perikanan, khususnya untuk tingkat ekspor mulai berminat mengembangkan usahanya di Sumbar.

Contoh itu bisa dilihat dengan adanya usaha ekspor ikan tuna, lalu ekspor kerapu segar dan juga optimalisasi produksi ikan air tawar. “Itu salah satu penilaian KKP,” ulas Yosmeri.    

Sedangkan Forikan Sumbar pantas mendapat penghargaan karena Sumbar merespon program peningkatan konsumsi ikan yang diluncurkan pemerintah pusat beberapa waktu lalu. Malah untuk mempertegas kebijakan pemprov di sektor kelautan dan perikanan, lanjut mantan Kadis DKP Kabupaten Pesisir Selatan itu, Gubernur Sumbar juga menerbitkan surat keputusan (SK) tentang pencanangan Hari Makan Ikan di Sumbar. 

“Upaya dan dorongan forum tersebut kepada masyarakat untuk meningkatkan konsumsi ikan di rumah tangga di Sumbar,” jelasnya.

Selain Sumbar, daerah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat juga dapat penghargaan dari  Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) RI. “Namun dari segi kategori penerimaan, keduanya berada di bawah Sumbar,” kata Yosmeri. (zil)

Padang Ekspres 12 Oktober 2012

Sabtu, 06 Oktober 2012

Gubernur Sumbar Bajak Sawah Masyarakat di Pessel

PAINAN – Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno membajak sawah masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan. Ini bukan berita bohong!
Bersama Bupati Pesisir Selatan H. Nasrul Abit, Irwan melakukan ‘pembajakan’ terhadap sawah masyarakat di Talang Nagari Kambang, Kamis (4/10). Pembajakan ini justru disaksikan dan diberi aplausan yang meriah dari masyarakat petani yang menyaksikan. 

Ceritanya, Irwan Prayitno bersama Bupati Pessel, H. Nasrul Abit melakukan pencanangan Sekolah Lapang Pertanian Tanam Terpadu (SL PTT) di Kampung Talang Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang. Pencanangan ini sejalan dengan penyerahan bantuan kepada 80 Keltan di Kabupaten Pesisir Selatan bersumber dari Dana Kontijensi Kementerian Pertanian.

Dalam kesempatan itu, Irwan dan Nasrul langsung turun ke sawah menjalankan mesin bajak pengolah sawah di lahan masyarakat. Tak ayal, aksi itu langsung mendapatkan tepuk tangan meriah dari ratusan masyarakat yang menyaksikan.

“Wah, Pak Gubernur sama Pak Bupati langsung turun ke sawah, jadi tambah semangat nih! Mudah-mudahan hasil panen kita tahun ini bisa meningkat,” celetuk seorang petani.

Irwan Prayitno menyatakan, program SL PTT dan pemberian bantuan Dana Kontijensi adalah untuk mendorong pencapaian target produksi beras 884 ribu ton jatah Sumbar dari 10 juta ton target nasional tahun 2014.

“Program ini untuk memacu pencapaian target produksi beras nasional 10 juta ton pada tahun 2014. Sumbar sendiri mendapat target 884 ribu ton,” kata Irwan.

Bantuan dana Kontijensi dari Kementan RI  untuk Provinsi Sumbar tahun ini berjumlah total Rp56 miliar dan disalurkan untuk 880 kelompok tani di 12 kabupaten. Masing-masing kelompok mendapat alokasi bantuan sebesar Rp57 juta. (feb)

padangmedia.com 5 Oktober 2012

Jumat, 05 Oktober 2012

Irwan Prayitno: Jamkrida Nonproduktif untuk Sektor Perumahan

Padang (ANTARA News) - Rencana pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), selain untuk menjamin kredit usaha produktif, juga nonproduktif seperti sektor perumahan.

Pendirian PT Jamkrida juga dirancang memberikan jaminan terhadap pinjaman yang bersifat nonproduktif terutama di sektor perumahan, kata Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno di Padang, Jumat.

Hal itu disampaikannya dalam nota penjelasan Gubernur mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pendirian PT Jamkrida Provinsi Sumbar.

PT Jamkrida akan melakukan pemberian garansi pada perusahaan yang terlibat dalam pengadaan jasa pemerintah di sektor perumahan, tambahnya.

Ia mengatakan, selama ini banyak komponen masyarakat seperti kalangan buruh yang secara keuangan pendapatannya hanya memcukupi untuk mencicil kredit pemilikan rumah (KPR), namun tidak bisa menjadi nasabah karena terkendala sistim peminjaman uang kepada perbankan.

Kendala itu disebabkan sistim jaminan peminjaman uang pada perbankan merupakan salah satu persyaratan formil KPR, tambahnya.

Menurut dia, jika kendala ini tidak dicarikan solusinya maka akan selamanya kalangan buruh dan pekerja berpenghasilan rendah lainnya tidak akan dapat memenuhi kebutuhan perumahan.

Padahal, pemenuhan perumahan merupakan salah satu bentuk kebutuhan pokok masyarakat, kata gubernur.

Karena itu, PT Jamkrida didirikan dengan salah satu tujuannya dapat memfasilitasi masyarakat yang hendak mengajukan KPR namun tidak mempunyai penjaminan atas pinjaman uang kepada pihak perbankan.

Ranperda pendirian PT Jamkrida Provinsi Sumbar telah diajukan Gubernur kepada DPRD dalam rapat paripurna pada Jumat (28/9) dan saat ini dalam tahapan pembahasan lembaga legislatif tersebut. (H014)


antaranews.com 5 Oktober 2012

Gubernur Sumbar terbitkan edaran terkait maraknya perampokan

Padang  - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengeluarkan edaran perihal pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat terkait maraknya aksi perampokan dan penjambretan di daerah itu.

"Menyikapi kondisi aksi kriminalitas yang terjadi akhir-akhir ini dibeberapa kabupaten dan kota di Sumbar sudah dikeluarkan edaran," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumbar Edi Aradial di Padang, Kamis.

Surat edaran itu menindaklanjuti hasil rapat forum komunikasi pimpinan daerah provinsi (Forkopimda) Sumbar yang diselenggarakan di gubernuran pada 2 Oktober 2012.

Edaran yang dikeluarkan gubernur beromor 332/828/Satpol PP-2012 tertanggal 4 Oktober 2012 menyikapi terkait berbagai kejadian di tengah masyarakat seperti tindak kejahatan perampokan dan bencana alam.

Sesuai dengan Pasal 13 ayat 1 huruf (e) Undang-undang No.32 tahun 2004, bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat merupakan salah satu urusan wajib kewenangan pemerintah provinsi.

Oleh karena itu, diimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan saling solidaritas apabila terjadi suatu tindak kejahatan di tengah masyarakat.

Edi mengatakan, muatan edaran berikutnya diminta meningkatkan eksistensi Satpol PP dan satuan perlindungan masyarakat serta berkoordinasi dengan jajaran aparat keamanan seperti TNI, Polri, Kominda serta Stakeholders terkait lainnya.

Tujuannya untuk meningkatkan pengamatan, mengawasi pergerakan, perpindahan penduduk di daerah masing-masing khususnya bagi masyarakat pendatang dalam upaya mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan.

Selanjutnya, agar mengaktifkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di desa dan nagari serta menerapkan wajib lapor bagi pendatang baru 1x24 jam.

Gubernur juga meminta melakukan audit terhadap sistem keamanan pada pusat-pusat pelayanan publik, kantor pemerintah, swasta, rumah sakit dan sarana vital lainnya.

Edaran itu, kata Edi, juga berisi soal kejadian bencana alam tanh langsoro dan banjir bandang, perlu upaya peningkatan pengawasan serta menindak tegas sesuai aturan yang berlaku terhadap pelaku pembalakan liar.

(KR-SA/R014) 


antaranews.com 4 Oktober 2012

Rabu, 03 Oktober 2012

Cegah Konflik Tanah Ulayat, Gubernur Terbitkan Pergub, LKAAM Beri Dukungan

Padang — Pe­man­faatan tanah ulayat untuk berinvestasi di Sumbar, rentan me­nim­bulkan konflik antara mas­yarakat de­ng­an investor. Bahkan, berujung terjadinya ge­se­kan antaramasyarakat yang sama-sama mengklaim se­bagai pemi­lik ulayat.


Agar itu tidak terulang lagi di masa datang, Gubernur Sum­bar Irwan Prayitno me­ngeluarkan peraturan guber­nur (Pergub) No 21 Tahun 2012  tentang Tatacara Peman­faatan Tanah Ulayat untuk Penanaman Modal. Pergub se­cara tegas mengatur hak dan ke­wajiban masyarakat dan pe­modal yang memanfaatkan tanah ulayat untuk berusaha di ber­ba­gai sektor, seperti per­ke­bu­nan dan pertambangan.


Setiap tanah ulayat dapat dimanfaatkan untuk pena­naman modal, selagi ada kesepakatan pena­nam modal dengan pemilik atau penguasa ulayat. ”Apabila tanah ulayat yang dimanfaatkan pe­mo­dal masa per­janjian kontrak­nya telah berakhir, ma­ka peme­rintah daerah wajib memulihkan status tanah ulayat ke status semula. Tanah dikembalikan kepada pemerintah nagari. Tapi, bukan berarti pemerintah nagari dapat seenaknya membagi, apa­lagi memperjualbelikannya, karena itu akan menjadi keka­yaan nagari,” ungkap Kepala Ba­dan Penanaman Modal (BKPM) Sumbar Masrul Zein kepada Padang Ekspres di kantornya, kemarin (3/10).

Menariknya, dalam pergub itu juga mengakomodir keraga­man tiap nagari di Sumbar. Pemanfataan tanah ulayat harus disesuaikan hukum adat yang berlaku di masing-masing naga­ri, seperti dalam bentuk ganti rugi untuk tanah yang diguna­kan, dan kompensasi untuk tanah yang terkena dampak kegiatan perusahaan pemodal.


Semua itu diputuskan secara musyawarah dan mufakat, anta­ra pemodal dengan masyarakat adat secara adil dan terbuka. Ar­tinya, pemanfaatan tanah ula­yat memegang prinsip saling me­ngun­tungkan bagi pemodal mau­pun pemilik ulayat. Perjan­jian bisa berbentuk sewa, bagi ha­sil, kepemilikan saham, dan bentuk lainnya sesuai kese­pakatan. ”Hasil musyawarah dan mu­fa­kat itu dituangkan dalam ben­tuk perjanjian kerja sama antara penanam modal dan pemilik atau penguasa tanah ulayat yang diketahui wali naga­ri, KAN dan LKAAM kecamatan setempat,”  jelas Masrul Zein.


Perjanjian kerjasama harus memuat tentang hak dan kewa­jiban masing- masing pihak, lamanya pemanfaatan lahan, luas tanah ulayat yang diman­faatkan dan sanksi jika salah satu pihak ingkar janji. Sebelum pemodal melakukan kegiatan usaha di tanah ulayat setempat, harus dilakukan kajian keco­cokan kondisi alam dan pen­dekatan serta sosialisasi kepada pemerintahan nagari, KAN, LKAAM kecamatan, masyarakat hukum adat setempat dan pe­nguasa tanah ulayat.


Semua itu, diawali dengan pengurusan izin usaha terkait pe­nanaman modal kepada SKPD terkait di provinsi, kabu­paten atau kota, sesuai peraturan perundang-undangan. Setelah perjanjian pemanfataan tanah ulayat ditandatangani pemodal dan penguasa tanah ulayat, maka seketika itu pula dilakukan penyerahan ganti kerugian un­tuk tanah yang digunakan lang­sung, dan kompensasi bagi pemilik tanah yang terkena dampak kegaiatan usaha. ”Hak pemodal untuk memperpanjang atau memperbarui kontrak pe­man­faatan tanah ulayat bisa dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan, dan dida­sarkan persetujuan pemilik atau penguasa tanah ulayat,” kata Masrul Zein.


Soal pemulihan tanah ulayat yang habis masa peman­faatan­nya, Masrul menjelaskan, itu dilakukan lewat pendelegasian kewenangan penguasaan atas tanah tersebut oleh pemerintah daerah kepada pemerintah na­gari, untuk diteruskan kepada pemilik atau penguasa tanah ulayat. Apabila tanah ulayat nagari, maka pemulihan dilaku­kan dengan menjadikannya se­ba­gai harta kekayaan nagari untuk sumber pendapatan na­gari. Tanah itupun dapat dibagi-bagikan kepada kaum dan suku di nagari. ”Untuk ketentuan le­bih lanjutnya diatur bupati atau wali kota setempat sesuai pe­ra­turan kepala daerah,” ucapnya.


Sengketa yang terjadi dalam pemanfaatan tanah ulayat untuk penanaman modal diselesaikan secara musyawarah dan mufa­kat untuk mencapai kesepa­katan secara langsung melalui negosiasi .  Dalam hal kata mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan bantuan pe­me­rintah nagari, KAN. LKAAM, camat , pemerintah daerah  dan pihak ketiga lainnya yang inde­penden sebagai mediator untuk melakukan mediasi sengketa.


“Apabila masih tidak terca­pai kesepakatan, maka penye­lesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase  dan tidak menutup kemungkinan  pena­nam modal dan pemilk atau penguasa tanah ulayat untuk menyelesaikan sengketanya melalui pengadilan negeri se­tempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- unda­ngan,”  ucapnya.


Pemanfaatan tanah ulayat untuk penanam modal yang telah berlangsung sebelum pera­turan ini, dapat tetap melak­sanakan dan dijamin hukum sam­pai masanya ber­ak­hir.


Kepala Biro Diklat  LKAAM Sumbar Zainuddin Datuak Rajo Lengang menyambut baik ada­nya pergub tersebut. Menu­rutnya, pergub itu bisa mem­berikan perlindungan kepada masyarakat pemilik ulayat, dan membuat nagari tidak bangkrut akibat asset nagari digarap pemodal.


”Kami mendukung  pergub itu karena manfaatnya banyak untuk masyarakat. Kalau ta­nah ulayat dibagi-bagi dan di­per­jualbelikan, bisa miskin nagari tersebut. Pemprov su­dah me­nyosialisasikan materi pergub itu ke kami sebe­lum­nya, dan materi di pergub tersebut su­dah sesuai kebu­tuhan terkait persoalan tanah ulayat. Pergub ini juga bisa mengantisipasi konflik pemanfaatan tanah ulayat,” tuturnya. (*)

Padang Ekspres 4 Oktober 2012

Kamis, 20 September 2012

Gubernur Sumbar Raih Penghargaan Energi Prabawa

Padang (ANTARA News) - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno kembali meraih penghargaan dari pemerintah pusat di bidang energi Prabawa karena dinilai memberi perhatian terhadap pengembangan potensi Energi Baru Terbarukan (EBT).

"Ya, ada tiga gubernur yang diberi pemerintah penghargaan energi Prabawa. Saya diminta untuk memaparkan potensi energi Sumbar," kata Irwan Prayitno.

Ia mengatakan, penghargaan Energi Prabawa diberikan kepala gubernur yang berkomitmen dalam mendorong dengan kebijakan pemanfaatan sumber daya EBT.

Proses penyeleksian sudah cukup panjang, maka dari 33 provinsi terpilih tiga gubernur dan diminta untuk presentasi di Jakarta 21 September 2012.

Ia mengungkapkan Pemprov Sumbar terus berupaya mendorong pemerintah kabupaten dan kota mengembangkan sumber daya alam, seperti panas bumi dengan potensi 1.656 Mwe, sumber air, biogas. Kemudian potensi matahari atau energi surya dengan potensi 4,80 Kwh/M2/Day dan potensi angin 3-6 M/S.

Kini ratio elektrifikasi Sumatera Barat sudah mencapai 71,54 persen atau berada di atas posisi nasional dan ratio desa berlistrik sudah 94 persen.

Gubernur menyampaikan, kebijakan pengembangan energi di Sumbar, diterapkan di antaranya melakukan inventarisasi potensi energi baru dan terbarukan yang dapat dikembangkan.

Selain itu, telah diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 tahun 2012 tentang Pengelolaan Panas Bumi, serta membuat Perda tentang Ketenagalistrikan (Ranperda pada Tahun 2011).

Kemudian membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu untuk pelayanan perizinan, sehingga memudahkan investor ke daerah ini.

Selanjutnya, penyusunan rencana umum ketenagalistrikan daerah Sumatera Barat untuk 2005-2020 dan terus promosi dan fasilitasi investor untuk pengembangan energi hidro, serta memfasilitasi pembebasan lahan.

Gubernur mengarakan, pihak memberi masukan kepada pemerintah pusat, dimana perlu adanya penyediaan anggaran bersumber dari APBN tujuang untuk eksplorasi energi panas bumi daerah.

Melalui langkah itu, bisa memenuhi kebutuhan listrik enam persen daerah Sumbar yang belum dialiri listrik khususnya daerah terpencil dan wilayah terpencil.

Kemudian diperlukan penelitian dan pengembangan potensi energi baru dan terbarukan lainnya, seperti angin, matahari, biomassa, dan arus laut sehingga mendapatkan data yang lengkap.

"Yang terpenting jaminan pembelian "renewable" energi khususnya energi hidro dan panas bumi yang dikembangkan swasta oleh PT. PLN," demikian gubernur.


antaranews.com 21 September 2012

Sabtu, 15 September 2012

Irwan Harapkan ICMI Mampu Galang Solidaritas Muslim

PADANG – Halal bi halal Organisasi Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Wilayah Sumatera Barat dan Orda ICMI kabupaten kota se Sumbar, Sabtu (14/9) diwarnai penyampaian ragam problematika dunia muslim di Indonesia dan dunia. Dari persoalan teroris sampai kepada kekerasan terhadap muslim di Rohingya.

Tak ketinggalan juga membahas film kontroversial “Innocent of Muslim” yang menuai protes kalangan muslim sedunia.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno dalam sambutannya pada halal bi halal ICMI di aula Kanwil Kementerian Agama RI tersebut menghimbau beragam persoalan yang terjadi hendaknya bukan dijadikan sebagai ajang pemecah belah persatuan umat.

“ICMI sebagai salah satu elemen hendaknya mampu berperan dalam meningkatkan solidaritas muslim dan dapat pula menjaga keharmonisan hubungan antar umat beragama,” kata Irwan.

Halal bi halal ICMI Orwil Sumbar dan Orda kabupaten kota se Sumbar antara lain dihadiri oleh Buya Mas’ud Abidin dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Hj. Emma Yohana. Ketua Orda ICMI Kota Padang Mahyeldi Ansharullah sebagai tuan rumah memandu jalannya diskusi. (feb)

padangmedia.com 15 September 2012

Senin, 10 September 2012

PKS Siap Calonkan Capres Pada Pilpres 2014

Hanya Menunggu Waktu
Padang - Untuk pemilu tahun 2014 ini Partai Keadilan Sejahtera, telah merencanakan untuk mengusung calon presiden pada pemilu mendatang, Hidayat Nur Wahid, yang pernah menjabat Ketua MPR RI untuk periode 2004-2009 dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera dari 21 Mei 2000 hingga 11 Oktober 2004, menegaskan bahwa PKS hanya menunggu waktu saja untuk maju mencalonkan capres dari tubuh PKS sendiri pada Pemilu mendatang.

"Semakin hari partai yang pernah dipimpin ketua umum Tifatul Sembiring itu semakin besar saja di Indonesia, bahkan menurut hasil survei yang telah dilakukan internal partai PKS, mereka sudah bisa mengusung calon presiden pada pemilu 2014 mendatang," ungkap Hidayat Nurwahid, yang merupakan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS). sewaktu ditanya oleh para wartawan usai acara Halal Bihalal di Grand Inna Muara Hotel, Padang, Sabtu malam lalu, (8/9).

Menurutnya, kader PKS sangat menginginkan ada salah seorang dari mereka untuk memimpin negara ini. "Untuk pemilu 2014 mendatang, kita akan berusaha untuk menggenjot naik suara partai dari pada tahun 2009 lalu, sehingga kita bisa mengusung satu pasang calon presiden, berbeda dengan periode sebelumnya, PKS hanya menjadi partai pendukung," ulasnya.

Hal itu menurutnya, hanya mengenai waktu saja, untuk memperkenalkan calon pada masyarakat banyak, membutuhkan waktu yang cukup panjang, namun ia mengatakan, jika dilihat dari mesin partai yang sudah mulai bekerja, serta permintaan kader yang menginginkan ada calon dari PKS, itu akan mempersingkat waktu untuk mempromosikan, "Kader sangat menginginkan PKS mengusung presiden," ungkapnya.

Untuk saat ini PKS berada pada rangking empat, namun kita juga berusaha untuk menaikkan peringkat PKS ke rangking tiga yang terbesar di Indonesia. (*)

padang-today.com 10 September 2012

Foto hidayatnurwahid.com

Gapoktan Sungai Jambu Adakan Pertemuan dengan Gubernur Sumbar

Tanah Datar – Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, dan Wakil Bupati Tanah Datar, H. Hendri Arnis menghadiri acara pertemuan petani Organik, Minggu (9/9), di areal Pertanian Milik Kelompok Tani Tanah Pandu Nagari Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan.
 
Kegiatan rembug petani yang diikuti sebanyak 100 orang petani organik ini juga dihadiri Anggota DPRD Sumbar Sultani, Kepala Dinas Pertanian Sumbar Djoni,Kepala Dinas Pertanian Tanah Datar, Ediarman, Camat Aslamudin, dan Wali Nagari Amlis.

Gubernur Irwan memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kemauan petani Kab. Tanah Datar khususnya petani di Nagari Sungai Jambu dalam menerapkan prinsip-prinsip pertanian organik. “Pemerintah Provinsi Sumbar akan selalu mendorong dan membantu petani yang serius dan mempunyai kemauan tinggi dalam menerapkan pertanian organik untuk meningkatkan kesejahteraannya,” tambahnya.

Ia mengakui bahwa anggaran pemerintah daerah cukup terbatas dalam pengembangan sektor pertanian sehingga pemerintah akan memprioritaskan anggaran kepada petani yang serius dan memiliki kemauan tinggi dalam membangun pertanian organik. Pemprov Sumbar, sedang menggalakan gerakan pensejahteraan petani (GPP) yang intinya agar petani mampu meningkatkan pendapatannya dan memiliki penghasilan yang cukup. “Hal ini dapat dicapai bila petani mampu mengolah lahan pertanian yang subur ini dengan baik. Tapi bila tidak diolah dan dibiarkan kosong maka akan sia-sia dan menjadi lahan kritis,” tuturnya.

Sementara itu, Wabup Hendri Arnis pada kesempatan itu mengatakan bahwa kebijakan Pemkab Tanah Datar dalam pembangunan ekonomi masyarakat tetap bertumpu pada sektor pertanian. “Pembangunan ekonomi masyarakat selalu kita kaitkan dengan pengentasan kemiskinan. Pemerintah memberikan perhatian khusus pada sektor pertanian agar pemerataan pembangunan ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat,” ucapnya.

Menurutnya, pada sektor pertanian, upaya peningkatan produksi pangan dilaksanakan melalui Padi Tanam Sabatang (PTS), percepatan tanam, pemakaian benih unggul dan pupuk organik, serta pengendalian hama penyakit secara terpadu.   Disamping itu, petani juga dimotivasi untuk pemakaian pupuk organik seperti pupuk kompos, pupuk kandang, pupuk hijau dan lain-lain dengan tujuan untuk mengembalikan struktur tanah yang sudah terdegradasi (menurun). “Kita berharap petani di Tanahdatar dapat meningkatkan hasil pertaniannya, sehingga dapat mencapai swasembada pangan dan akhirnya dapat mensejahterakan petani dan masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu Ketua Gapoktan Nagari Sungai Jambu Era mengatakan petani di nagari ini telah menerapkan sistem pertanian organik khususnya budidaya sayuran organik seperti cabe, wortel, buncis, terung, dan bawang. “Melihat pengalaman petani lain yang berhasil meningkatkan produksi sayuran organik, maka kita juga menerapkan sistem pertanian organik ini,” katanya.

Ia melihat keberhasilan sistem budidaya sayuran organik ini karena tidak menggunakan pestisida dan zat kimia lainnya. “Selain itu bertanam sayuran organik dapat mengurangi biaya produksi dan mengurangi serangan hama penyakit karena menggunakan pupuk organik dan bahan alami yang ada disekitar kita,” tuturnya.

Penerapan pertanian organik, dapat memperbaiki kesuburan tanah, menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan, memelihara agens hayati dalam pengendalian hama penyakit secara terpadu, serta mempertahankan struktur tanah yang dibutuhkan.

tanahdatar.go.id 9 September 2012